PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak kembali memberikan bantuan kepada 100 abang becak dan Ojek Online yang sering mangkal di Halaman PT Nusira Jalan Pertahanan, Patumbak, Jumat (5/3). Bantuan tersebut, dalam rangka Jumat Barokah, yang rencananya akan dilaksanakan setiap Jumat.

Kapolsek Patumbak Kompol Arfin Fachreza melalui Waka Polsek Patumbak AKP Neneng Armayanti mengatakan, bantuan itu diberikan kepada abang becak dan ojek online yang beroperasi di seputaran di wilayah hukum Polsek Patumbak.

“Ini program Bapak Kapolsek Patumbak. Kita menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus dan masker kepada abang becak dan ojek online (Ojol) yang beroperasi di seputaran Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Medan Amplas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Neneng bersama personel lainnya juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), agar membantu pihak kepolisian untuk menjaga ingkungan sekitar agar tetap aman serta kondusif.

“Apabila ada hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Patumbak. Semoga apa yang diberikan oleh Kapolsek Patumbak dapat diterima dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, juga disampaikan kepada para abang becak dan ojol agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan helm, serta tidak parkir sembarangan tempat juga tidak melawan arah.

“Para abang becak dan driver ojol saat menaikkan dan menurunkan penumpang tidak berhenti di sembarangan tempat. Perhatikan kendaraan lain saat merubah arah becak motor dengan menyakan lampu tangan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas demi keselamatan kita bersama,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru kembali memberikan ubi rebus secara gratis sebanyak 50 Kg kepada tahanan, Kamis (4/3) malam, sekira pukul 23.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Irwansyah Sitorus dan turut didampingi beberapa personelnya.

Pemberian ubi rebus ini secara rutin diberikan setiap pekan oleh pihak Polsek Medan Baru, agar tahanan tidak membuat kerusuhan di sel tahanan karena lapar. Selain itu, agar para tahanan mendapat tambahan asupan giji, karena kandung vitamin yang ada di ubi sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. “Sekaligus ini merupakan wujud kepedulian kita akan sesama terhadap tahanan yang ada di Mapolsek ini,” katanya kepada sejumlah wartawan di Medan.

Pihaknya juga rutin mengecek kondisi kesehatan para tahanan yang ada. “Kita juga kerap mengingatkan agar jangan lupa selalu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan selalu ingat beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, seorang tahanan berinisial A mengungkapkan rasa senangnya setiap ada pembagian ubi rebus tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memberikan rasa aman bagi perutnya yang kerap merasa lapar di tengah malam. “Polsek Medan Baru, top dan oke punya,” ujarnya. (mag-1/ila)

NB: Teks Foto: Petugas Polsek Medan Baru sedang memberikan ubi rebus gratis kepada para tahanan di Mapolsek Medan Baru, Kamis (4/2) malam. Sumut Pos/ ist

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta mengkaji kembali kebutuhan pekerja harian lepas (PHL) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, hingga saat ini kebutuhan PHL di Kota Medan justru selalu diajukan untuk ditambah setiap tahunnya. Bahkan, rekrutmen PHL diduga sarat kepentingan.

“Pemko Medan perlu mengkaji kebutuhan setiap OPD-nya akan tenaga PHL, karena isu PHL ini selalu naik setiap tahunnya,” ucap anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH kepada Sumut Pos, Jumat (5/3).

Padahal, kata Mulia, tidak semua OPD di Kota Medan membutuhkan tambahan PHL. Bahkan saat ini, ada beberapa OPD yang sebenarnya telah kelebihan tenaga PHL dari jumlah idealnya. Namun begitu, rata-rata OPD di Pemko Medan justru ingin menambah jumlah PHL yang ada di jajarannya.

“Setiap tahun ada saja kebutuhan PHL yang diajukan untuk ditambah. Padahal faktanya, banyak sekali OPD yang sebenarnya jumlah PHL nya sudah lebih dari cukup. Tapi begitu pun tetap saja mau ditambah, dengan alasan tidak maksimal melakukan program kerja karena kekurangan tenaga PHL,” ujarnya.

Sebenarnya, kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini, rata-rata jumlah PHL di masing-masing OPD di Pemko Medan, terbilang sudah mencukupi untuk membantu kinerja OPD dalam menjalankan program-program kerjanya.

Namun, banyak sekali OPD yang jumlah PHL-nya cukup, bahkan melebihi, namun tetap tidak dapat memenuhi kinerja dari OPD tersebut. “Kenapa? Karena memang para PHL-nya tidak bekerja secara maksimal, dan OPD yang bersangkutan tidak menggenjot para PHL-nya agar dapat bekerja secara maksimal. Akhirnya, para PHL banyak yang hanya sekedar bekerja. Kalau begitu pola kerjanya, mau berapa pun jumlah PHL nya, ya tetap saja akan kurang,” katanya.

Namun begitu, sambung Mulia, bukan berarti OPD di Pemko Medan tidak boleh menambah jumlah PHL yang ada. “Ya boleh-boleh saja ditambah, kalau memang dapat dibuktikan secara kajian yang nyata, bahwa mereka memang butuh tambahan PHL. Lalu dapat dibuktikan, jika PHL yang sudah ada telah bekerja secara maksimal, namun masih tetap membutuhkan tenaga PHL,” papar dia.

Hal itu harus dilakukan, mengingat saat ini Pemko Medan tengah memutuskan untuk memotong gaji para PHL nya di tahun 2021 ini. Alasannya, APBD Pemko Medan tahun 2021 yang menurun jauh dari APBD tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat memenuhi pembayaran gaji seluruh jumlah PHL di Kota Medan. “Akhirnya terjadi lah ‘pembengkakan’ pembayaran gaji, namun tidak dibarengi dengan efektifitas kerja yang maksimal,” ungkapnya.

Mulia juga menegaskan, jika Pemko Medan juga perlu mengkaji kebutuhan PHL pada masing-masing OPD di Pemko Medan, karena perekrutan para PHL di jajaran Pemko Medan kerap dijadikan ajang bagi para pejabat di lingkungannya.

“Apalagi kita juga tahu, kalau selama ini perekrutan PHL ini selalu menjadi ‘ajang’ atau ‘mainan’ bagi banyak orang, khususnya pejabat di lingkungan Pemko Medan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra Kota Medan tersebut meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, untuk memberikan atensi nya dalam hal ini. Ia meyakini, jika praktik-praktik ‘kepentingan’ dalam perekrutan PHL di Pemko Medan dapat diberantas pada pemerintahan Bobby-Aulia.

“Kita yakin Bobby-Aulia akan mengakaji soal PHL ini. Bila memang dibutuhkan dan dapat bekerja secara maksimal, kita yakin tidak akan ada masalah. Akan tetapi, bila memang terbukti tidak efektif dan PHL ini hanya dijadikan ‘ajang kepentingan’, maka praktik-praktik seperti ini pasti akan dihentikan. Kita mau Kota Medan lebih maju kedepannya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di usianya yang ke-21, Salimah meluncurkan program Jumat Berkah bertajuk Sejuta Bingkisan untuk Indonesia. Dalam program ini, Salimah di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai struktur wilayah, daerah, dan kecamatan, secara serentam turun ke jalan membagikan bingkisan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bingkisan diberikan kepada petugas jamaah salat Jumat, supir becak, pemulung, santri tahfizh, anak yatim, fakir miskin, pengendara ojek online, dan lain-lain. Bingkisan sebanyak 10.467 nasi bungkus, 100 jilbab, 100 sembako serta 20 paket anak yatim dibagikan serentak di seluruh daerah, di wilayah Sumatera Utara.

Ketua Umum Salimah Sumatera Utara, Azizah Tambunan menjelaskan, kegiatan Jumat Berkah dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyemarakkan Milad Salimah ke-21 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. “Bingkisan ini diberikan di Hari Jumat berkah dengan harapan hadirnya kebahagiaan dan rasa persaudaraan,” tutur Azizah

Lebih lanjut ia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang berpartisipasi dalam program Milad Salimah yang ke-21 tanggal 8 Maret 2021. Serta tak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh pengurus Salimah di 26 kabupaten kota dan juga kecamatan sampai ranting yang bahu-membahu bekerjasama mewujudkan aksi kemanusiaan hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.

“Kami Salimah Sumatera Utara mengajak semua komponen masyarakat bersama-sama untuk  membangun karakter Sumut yang bermartabat,” ujarnya.

Sampai sore ini proses penyaluran masih berlangsung di beberapa daerah di wilayah Sumatera Utara. Selain penyaluran program sejuta bingkisan, milad Salimah di Sumatera Utara juga dimeriahkan dengan kegiatan lomba-lomba. Diantaranya lomba tahfizh, tahsin Qur’an, lomba pidato, lomba foto, lomba nasyid muslimah, serta lomba Mars Salimah antar pengurus Salimah daerah se-wilayah Sumatera Utara.

Puncak acara akan dimeriahkan dengan pelaksanaan Webinar bedah buku bertema “Fikih Praktis Mendidik Anak” bersama Ustadz Farid Nu’man Hakim yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2021.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan memberikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dengan membongkar bangunan di Jalan Ahmad Yani VII yang dibangun tanpa izin dan telah merubah bentuk bangunan aslinya yang merupakan bangunan cagar budaya di Kota Medan. Namun, mereka meminta agar Pemko Medan juga membongkar bangunan lain yang bermasalah.

“Sikap tegas itu sangat kita apresiasi untuk memberi efek jera kepada pemilik bangunan yang sengaja melanggar aturan. Lagi pula, apabila pemilik bangunan taat aturan, maka akan meningkatkan PAD dari sektor retribusi IMB,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul MA Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (5/3).

Oleh karena itu, DPRD Medan juga berharap agar sikap tegas yang ditunjukkan pada Kamis (4/3) yang lalu tersebut, dapat berkelanjutan terhadap bangunan menyalah lainnya di Kota Medan yang saat ini marakn

atas pelanggaran izin. “Kita harapkan hal ini terus berkelanjutan kepada bangunan yang menyalah lainnya,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini dirinya bersama anggota dewan di Komisi IV yang membidangi masalah pembangunan dan infrastruktur, terus menyoroti persoalan bangunan yang bermasalah di Kota Medan. Sebab, keberadaan bangunan bermasalah dapat merusak estetika kota, bahkan dapat membuat Kota Medan kehilangan PAD dalam jumlah yang besar.

Diakui Paul, selama ini pihaknya mengalami kesulitan dalam persoalan bangunan. Selain tidak memiliki izin, banyak bangunan yang juga terindikasi dilindungi oleh para oknum pejabat.

Baru- baru ini, kata Paul, pihaknya di Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja ke 15 titik bangunan yang diduga bermasalah. Hasilnya, sebagian besar tidak memiliki izin.”Di sinilah perlu sikap tegas Wali Kota Medan agar melakukan evaluasi dan tindakan terhadap para oknum ASN dibalik pendirian bangunan ini. Bangunan ini perlu juga ditindak tegas karena kami sudah lakukan kunjungan kerja, hasilnya banyak bangunan tidak memiliki izin,” katanya.

Dijelaskannya, adapun sejumlah bangunan yang ditinjau terbukti melakukan pelanggaran, yakni seperti bangunan di Jalan PWS, Kelurahan Sei Putih Timur II, Medan Petisah. Di situ, terdapat bangunan yang berdiri tegak kendati melanggar aturan, yakni hanya memiliki izin membangun untuk 1 unit, namun dibangun 3 unit. Selain itu, penyimpangan lain juga terlihat dengan pelanggaran roilen sepanjang 1,5 meter.

Bukan itu saja, peninjauan dilanjutkan ke Jalan Bambu. Adanya bangunan izin RTT 5 unit, namun dirubah menjadi gedung pertemuan sekolah. Selain itu juga, pelanggaran roilen depan 4 meter bahkan tidak memiliki gang kebakaran.”Itu hanya beberapa contoh kecil, masih banyak temuan pelanggaran lainnya yang kita temukan,” jelasnya.

Atas temuan itu, Komisi IV DPRD Medan berharap, agar Wali Kota Medan dapat menindak para bawahannya yang melakukan pembiaran bangunan menyalah. “Kita minta ada tindakan tegas guna memberi efek jera terhadap pemilik bangunan yang tidak mengindahkan Perda,” tegas Paul.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan, mengatakan jika pihaknya masih terus melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan yang menyalah di Kota Medan. Yang paling disorot, Satpol PP baru saja membongkar bangunan menyalah di Jalan Ahmad Yani VII Kota Medan. Pembongkaran langsung dipimpin Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

“Pembongkaran bangunan yang menyalah aturan masih terus kita lakukan. Kemarin kita baru saja membongkar bangunan di Jalan Hindu VII, dipimpin langsung oleh Pak Wali,” ucap Sofyan kepada Sumut Pos, Jumat (5/3).

Dikatakan Sofyan, untuk bangunan yang menyalah lainnya, Satpol PP Kota Medan juga terus melakukan tindakan tegas. Hanya saja untuk melakukan pembongkaran bangunan, Satpol PP membutuhkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

“Kalau sudah dapat rekomendasi, pasti kita tindak tegas. Hanya saja memang semua ada gilirannya, sebab jumlah petugas kita juga tidak banyak, mengingat tugas Satpol PP juga bukan hanya melakukan pembongkaran bangunan, tapi juga untuk menegakkan Perda lainnya,” katanya.

Sedangkan untuk bangunan yang berada di Jalan Ahmad Yani VII yang pembongkarannya dipimpin langsung oleh Bobby Nasution, Sofyan mengatakan jika tindakan itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan karena mengingat bangunan tersebut beras di kawasan kota tua atau lokasi yang akan dibangun sebagai kawasan heritage di Kota Medan.

“Kawasan Kesawan kan memang akan dibangun sebagai kawasan kota tua, wajar saja bila mendapatkan perhatian dari Pak Wali. Begitu pun imbauan beliau, agar tidak ada lagi bangunan yang menyalahi aturan di Kota Medan, dan tentu kita siap untuk itu,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) kembali meraih Anugerah Penghargaan Proper Nasional Kategori Biru periode penilaian 2019-2020. Penghargaan diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penilaian diberikan karena berhasil mempertahankan dan mengupayakan, pengelolaan lingkungan di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, diserahkan Kementerian LHK melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara, Jum’at (5/3/2021), di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Proper Biru TPL diserahkan Kepala DLH Sumut dr.Tengku Amri Fadli, M.Kes melalui Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tedi Supriatna, SH dan diterima langsung oleh Direktur TPL Anwar Lawden.

“Kami bersyukur masih diberi kepercayaan menerima penghargaan Proper kategori Biru, dari pemerintah, sebagai buah usaha kegiatan dan upaya perusahaan dalam pengeloaan lingkungan, dan pelaksanaannya juga sesuai dengan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan terus berkomitmen dalam mengelola lingkungan dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan, karena sesuai dengan tujuan perusahaan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat,” sebut Anwar Lawden didampingi Manager Corporate Comunication (Corpcom) TPL Norma Hutajulu, dan Advisor Social Capital TPL Ir Simon H. Sidabukke, MSi, Cand Dr.

Selain itu Anwar Lawden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama kepada masyarakat sekitar operasional perusahaan yang selama ini memberikan dukungan untuk perbaikan dan peningkatan yang terus menerus baik di Porsea maupun seluruh kawasan HTI perusahaan.

Kemudian, pemerintah, dan seluruh pegawai perusahaan yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh, dalam menerapkan nilai-nilai inti perusahaan diantaranya pengelolaan lingkungan dikawasan HTI perusahaan.

“Kami yakin dengan komitmen yang telah diterapkan, pengawasan dan disiplin maka pencapaian yang terbaik dapat memberikan nilai positif dalam pelaksanaan, kinerja dan tanggung perusahaan mulai dari lingkungan, sosial kemasyarakatan dan berbagai macam program lainnya sesuai visi dan misi perusahaan,” ujar Simon Sidabukke.

Proper Nasional adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan, yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995. Program ini juga memotivasi perusahaan untuk selalu menjaga komitmen dalam penanganan lingkungan hidup.

Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020 ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020. Untuk periode penghargaan kali ini, DLH Sumut memberikannya kepada 91 perusahaan dengan kategori yang berbeda. (sih/ila)