Burhanuddin Sitepu Sosialisasi Perda No 3/2015

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Oknum-oknum di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, diingatkan jangan ada permainan dalam proses pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Sepanjang segala persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon, tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan SIMB dalam 14 hari kerja, sebagai mana tertuang dalam Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Jika setelah 14 hari kerja tidak ada pemberitahuan kekurangan berkas atau apapun dari Dinas PKP2R, pemohon sudah boleh mendirikan bangunan meski SIMB belum keluar. Karena ada indikasi kelalaian atau kesengajaan dari pihak PKP2R yang sengaja mengulur-ulur waktu untuk mempermainkan proses pengurusan SIMB ini demi keuntungan pribadinya,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Burhanuddin Sitepu, dalam Sosialisasi Perda (Sosperda) I Tahun 2021, yang digelar di Jalan Bunga Mawar No 104, Kelurahan PB Selayang 2, Medan Selayang, Minggu (31/1).

Burhanuddin mengaku sangat menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Dia meminta Dinas PKP2R untuk mempermudah proses pengurusan SIMB ini agar target PAD dari retribusi IMB ini dapat tercapai maksimal.

“Masyarakat juga jangan merasa terbebani dengan retribusi IMB ini, karena retribusi yang dibayarkan untuk pembangunan Medan yang akan dinikmati oleh masyarakat juga dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase dan lainnya,” beber Sekretaris Komisi 4 DPRD Medan ini.

Dalam sosialisasi yang dihadiri Kasi Trantib Kecamatan Medan Selayang Bahtiar Damanik, Lurah PB Selayang 2 Adham, dan Fahri Pohan dari Dinas PKP2R Kota Medan, serta ratusan masyarakat dari Kecamatan Medan Selayang, Sunggal, Tuntungan, Polonia, dan Medan Johor ini, Burhanuddin mengajak untuk bersama-sama mengawasi bangunan ilegal tanpa plang SIMB.

“Jika bapak ibu ada melihat bangunan yang dibangun tanpa plang SIMB, segera laporkan kepada lurah, camat, ataupun langsung kepada saya agar sama-sama dicek, apakah bangunan itu memiliki IMB atau tidak. Hal ini guna mengantisipasi kebocoran retribusi dari sektor IMB,” tegas Burhanuddin, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan.

Sebelumnya, Kepala Lingkungan 8 Kelurahan PB Selayang 2, mempertanyakan, apakah hanya dengan memegang resi IMB, pemilik bangunan sudah boleh mendirikan bangunan?  Pasalnya, di lingkungannya, ada pemilik bangunan yang sudah mendirikan bangunan tanpa SIMB. Namun ketika dicek, pemilik bangunan hanya menunjukkan resi SIMB dari Dinas PKP2R.

Menyikapi ini, Fahri Pohan dari Dinas PKP2R menjelaskan, dalam mendirikan bangunan masyarakat wajib memiliki SIMB.

“Resi itu tidak berlaku untuk mendirikan bangunan. Karena meski sudah memiliki resi, belum tentu SIMB-nya keluar. Bisa saja permohonannya ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi, setelah SIMB keluar baru boleh mendirikan bangunan, dan SIMB itu berlaku seumur hidup,” pungkasnya. (adz/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Golkar, M Rizki Nugraha, mengimbau Pemko Medan untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah, sehingga bisa bermanfaat dan bernilai ekonomis.

“Pemko perlu belajar ke daerah lain yang sudah melakukan inovasi. Sampah saat ini bukan lagi hal yang menjijikkan, tapi bisa bernilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Rizki, saat mensosialisasikan Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Rahmadsyah, Kelurahan Kota Matsum 1, Kecamatan Medan Area, Minggu (31/1).

Anggota Komisi 4 ini, juga mendorong Pemko Medan untuk mempihakketigakan pengelelolaan sampah, sehingga Pemko tidak memikirkan lagi soal sarana dan prasarananya.

“Masalah sarana dan prasarana ini selalu menjadi kendala. Kalau dipihakketigakan, kita bisa meminta apa yang diinginkan dan tidak ada alasan sampah tidak terkelola dengan baik,” jelas Rizki.

Di sisi lain, Anggota DPRD dari Dapil 4, meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, dan Medan Kota ini, mengimbau sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli akan kebersihan, sebagai impelementasi bentuk dukungan penerapan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 ini.

“Satu caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke draimase ataupun sungai,” kata Rizki.

Rizki juga mengatakan, sangat banyak mudaratnya jika membuang sampah sembarangan.

“Apalagi membuangnya ke parit atau sungai bisa membuat parit tersumbat dan mengakibatkan banjir, karena drainase tumpat dipadati sampah. Sehingga air tidak mengalir dengan baik dan lancar. Masalah itu yang membuat lingkungan kita banjir,” katanya.

Padahal sebutnya, dalam Perda ini jelas disebutkan sanksi pidana bagi yang membuang sampah sembarangan. Dalam Pasal 35, sambung Rizki, jelas disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp10 juta, sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta.

“Meski sudah ada aturan dan sanksi pidana, namun masih ada saja orang atau badan yang melakukan pelanggaran Perda ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, Perda No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 27 Bab dan 37 Pasal. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan kembali menerima pendonor plasma konvalesen di Unit Donor Darah (UDD) Markas PMI Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (29/1) lalu.

Ketua PMI Kota Medan Musa Rajekshah, melalui Kepala UDD, dr Harry Butarbutar mengatakan, pelayanan donor plasma konvalesen ini, merupakan kali ketiga yang dilaksanakan sejak peresmian Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen oleh Presiden Joko Widodo, yang diwakili Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 18 Januari 2021 lalu.

Gerakan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bekerja sama dengan PMI ini, bertujuan mengajak masyarakat Indonesia terkhusus para penyintas Covid-19, agar mau mendonorkan plasma konvalesen kepada pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Gerakan nasional tersebut, diharapkan dapat membantu meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian di Indonesia, lewat aksi peduli kemanusiaan antarsesama dalam membantu menyelamatkan nyawa pasien Covid-19.

Menurut Harry, prinsip dasar terapi ini adalah memberikan plasma darah yang dimiliki penyintas Covid-19 untuk kemudian diberikan kepada orang lain yang sedang menghadapi infeksi virus corona. Dengan cara itu pula, antibodi yang ada dalam plasma penyintas Covid-19 bisa digunakan untuk membantu melawan infeksi yang sedang berjalan. Namun, tidak semua penyintas Covid-19 memenuhi syarat untuk dapat memberikan plasma darahnya sebagai bagian dari terapi plasma konvalesen.

Adapun syarat untuk menjadi pendonor plasma konvalesen ini, diutamakan laki-laki atau perempuan (yang belum pernah hamil), berusia 18-60 tahun, dan berat badan minimal 55 kilogram. Selanjutnya pendonor dalam kondisi sehat dan bebas dari virus, parasit, atau pantogen lain, yang berpotensi bisa ditransmisikan melalui darah. Penyintas Covid-19 ini telah dinyatakan sembuh minimal 2 pekan dan maksimal 3 bulan.

“Harus terbukti memang, yang bersangkutan ini (calon donor) memiliki antibodi dalam jumlah cukup. Karena, tidak semua orang yang sembuh dari Covid-19 memiliki antibodi dalam jumlah yang cukup atau rendah. Bahkan ada sebagian lagi yang walaupun sudah sembuh dari Covid-19, tapi tidak terdeteksi adanya antibodi. Ini alamiah, tidak hanya pada Covid-19 saja, penyakit lain juga terjadi,” bebernya.

Karena itu, lanjut dia, UDD PMI Kota Medan sebagai satu dari 31 UDD yang disiapkan PMI Pusat, telah melengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk transfusi donor plasma konvalesen tersebut. Pihaknya juga terus memperbarui database penyintas Covid-19 di Sumut, untuk dilakukan sejumlah pemeriksaan. Setelah dinyatakan lulus, donor plasma konvalesen pun dapat dilakukan. Petugas UDD PMI Kota Medan yang melaksanakan pelayanan plasma konvalesen juga telah mendapatkan pelatihan, seperti pengambilan plasmaferesis, pemeriksaan titer antibody, dan lain-lain di UDD Pusat.

“Karena itu, para pendonor plasma konvalesen jangan ragu untuk mendonorkan plasmanya. Tidak ada ruginya, tidak menimbulkan penyakit, waktu pengambilan cuma setengah jam dan tidak mengurangi darah, karena cuma plasmanya mau diambil. Tidak ada efek samping sama sekali. Tidak menurunkan HB (hemoglobin), tidak membuat kepala pusing. Tidak ada sama sekali,” jelas Harry.

Pada kesempatan itu, Harry juga menyampaikan, saat ini masih tinggi permintaan akan kantong darah. Sementara itu, di awal pandemi Covid-19 melanda, stok darah di UDD PMI Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan. Dengan sosialisasi yang gencar dan strategi menjemput bola, stok darah di UDD PMI Kota Medan sudah mulai stabil.

“Kami pastikan UDD PMI Medan menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan keamanan pendonor dari terinfeksi virus corona. Untuk itu, kami imbau masyarakat tidak takut mendonorkan darahnya di UDD PMI Medan, demi menolong saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penghuni Royal Condominium di Jalan Palang Merah Medan, merasa resah dengan keberadaan Royal Condotel yang berdiri di kawasan hunian vertikal tersebut. Condotel yang berdiri di Tower B Condominium ini, beroperasi tanpa seizin dari penghuni Royal Condominium.

Penghuni tidak pernah mengizinkan adanya condotel di tower, karena khawatir jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sebab diduga kuat dalam operasionalnya, melanggar protokol kesehatann

(prokes), karena setiap hari ramai dikunjungi tamu.

Ardiansyah, seorang penghuni Royal Condominium, mengatakan, penghuni condominium sering mendapati tamu condotel yang tidak memakai masker di dalam tower. Bahkan, berkerumun hingga menimbulkan suara bising. Selain itu, penghuni juga kerap menyaksikan kelakuan yang tidak beretika dari tamu-tamu Royal Condotel.

“Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Satgas Penanganan Covid-19 harus menutup Royal Condotel. Sebab, selain tidak mengantongi izin dari penghuni, kami khawatir condotel jadi klaster baru penyebaran Covid-19,” ungkap Ardiansyah, akhir pekan lalu.

Ardiansyah juga menyatakan, penghuni condominium sudah melaporkan aktivitas yang ada di condotel tersebut kepada pihak manajemen pada 12 November 2020. Namun, hingga sekarang tidak ditanggapi.

“Kami sudah melayangkan surat keberatan yang ditembuskan ke sejumlah instansi, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Polda Sumut. Dalam surat tersebut, penghuni Royal Condominium tidak pernah menandatangani izin operasional usaha Royal Condotel,” bebernya.

Menurutnya, pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan aparat terkait, harus segera turun tangan mengatasi masalah yang ada di Royal Condotel ini.

“Kami sudah tidak nyaman dengan kehadiran condotel. Tadinya hanya penghuni condominum yang boleh masuk ke tower, tapi ini siapa saja bisa masuk dengan bebas. Jiwa kami jadi terancam, apalagi saat ini masih terjadi pandemi Covid-19,” tegas Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan, di Oktober 2020, Manajemen Royal Condominium telah melanggar kesepakatan yang telah disetujui oleh para penghuni condominium. Karena, lift condominium yang tadinya hanya digunakan untuk penghuni, tapi belakangan digunakan juga untuk tamu, sehingga pintu masuk lift dari basement 1 dan 2, bisa diakses semua orang tanpa kartu akses. “Ini berbahaya, apalagi sekarang ini grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi, khususnya di Medan. Kami khawatir makin banyak nanti orang yang terpapar virus, karena siapa saja bebas keluar masuk,” katanya lagi.

Di sisi lain, imbuhnya, sejak berdirinya Royal Condominium hingga sekarang, belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun. Dalam aturan itu, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS).

“Sebenarnya membentuk PPPRS itu hak kami selaku penghuni condominium, tapi terkendala di pihak manajemen. Makanya, kami terus mendesak manajemen Royal Condominium untuk segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, dengan membentuk PPPRS,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah menduga, satu penyebab tidak difasilitasinya terbentuk PPPRS, karena pihak Manajemen Royal Condominium khawatir, uang maintenance yang selama ini dikutip Rp1 juta lebih per bulan kepada setiap penghuni akan diusut. Menurutnya, uang maintenance tersebut harus tetap diusut penggunaannya, karena selama ini pemilik dan penghuni tidak pernah merasakan manfaat dari pengutipan uang itu.

“Kami minta pihak Manajemen Royal Condominium, segera membuat pertanggungjawaban atas penggunaan uang maintenance yang dikutip setiap bulan. Jika tidak, kami akan laporkan masalah ini ke penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, yang dikonfirmasi mengaku, akan menyampaikan pada Tim Satgas, dan berjanji akan melakukan penindakan.

“Baik. Akan saya koordinasikan dengan Tim Satgas Covid-19 Medan untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ris/saz)