JAKARTA,SUMUTPOS.CO- Setiap potensi penyebaran ideologi radikalisme di Indonesia harus ditutup. Banyak konsep untuk membendung penyebaran radikalisme.
“Selain pencegahan secara masif dan komprehensif oleh negara, pencegahan radikalisme dimulai dari keluarga,” kata Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).
Islah mengatakan, keluarga atau orang tua adalah sosok yang kemudian dicontoh anak-anaknya. Keluarga adalah hulu yang paling utama dalam membendung ideologi radikalisme. Peran keluarga amat penting apalagi kalangan anak muda adalah usia rentan terpapar radikalisme. “Keluarga menjadi kekuatan penting untuk berusaha melawan radikalisme. Kontra radikal bisa dilawan lewat keluarga, paling awal,” ujar Islah.
Walaupun, kata dia, ada beberapa kasus seorang anak menemukan ideologi radikalisme sendiri atau disebut self radicalism. Tapi tetap sebenarnya peran orang tua mengawasi anak-anaknya menjadi dominan.
Dia menilai masuknya ideologi radikalisme ke satu negara karena ada celah kosong. “Negara tidak boleh diam. Negara harus menggunakan tangan besi. Kalau kita lemah mengatasi ini, semua akan terlambat,” tuturnya.
Beberapa negara yang terlambat membendung ideologi radikalisme, seperti Filipina, Somalia, dan Sudan. Menurut Islah, negara-negara itu lemah mengantisipasi masuknya ideologi radikalisme. “Banyak produk-produk mulai dari aturan sampai program yang seharusnya dilakukan. Kalau negara lemah, ideologi-ideologi radikal akan masuk secara leluasa,” katanya.
Di Indonesia, menurut Islah, leading sector dalam mengatasi masalah ideologi radikalisme ada Polri untuk penindakan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pencegahan. “Tapi ada beberapa aturan yang memang mengikat perbantuan dari TNI untuk proses pencegahan dan penindakan. Seperti (operasi) Tinombala itu juga bagian dari sinergitas antara TNI-Polri dalam penindakan,” ujarnya.
Namun pada dasarnya, kata dia, setiap pencegahan radikalisme yang paling berhasil di seluruh dunia adalah bagaimana bisa mencegahnya dari hulu membuat kultur-kultur di dalam masyarakat menolak radikalisme secara mandiri.
“Ketika paham radikalisme mulai masuk ke tengah masyarakat, masyarakat sendiri yang menolak, ini adalah konsep yang dilakukan oleh banyak akademisi di beberapa negara di dunia yang kemudian sangat efektif,” katanya.
Islah menuturkan, pencegahan radikalisme oleh Polri sifatnya sangat normatif, terprogram, terstruktur. Kalau pencegahan dari masyarakat yang akhirnya membudaya, itu akan sangat berhasil.
“Ini banyak terjadi, terutama di Thailand Selatan sudah efektif. Kemudian ada konflik antara suku Sinhala dan Tamil di Srilanka juga berhasil dengan menggunakan konsep-konsep yang menolak radikalisme dari hulu,” ungkapnya.
Islah menyebut program Kampung Tangguh Jaya ala Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran itu merupakan bagian dari upaya membangun budaya menolak radikalisme dari hulu. Islah berharap program pencegahan radikalisme berjalan di banyak daerah.
Apalagi sekarang sudah ada Perpres Nomor 7 Tahun 2021.
BNPT sebagai leading sector bekerja sama dengan lembaga negara, departemen dan non departemen, serta menempatkan Polri dan TNI sebagai pendamping utama. Andai ini berjalan efektif di daerah, Islah yakin penyebaran ideologi radikal bisa dikikis.
“Saat ini program kontra radikal di Kota Solo sebagai role model. Solo ini unik, semua ideologi tumbuh secara politik, partai politiknya besar tapi radikalnya tinggi. Ini kemudian menjadi role model supaya Perpres Nomor 7 bisa dijadikan rencana aksi daerah,” kata Islah.(bbs/adz)
