MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama masa pandemi Covid-19, sebanyak 37 jamaah calon haji (Calhaj) asal Kota Medan yang seyogiyanya menunaikan haji 2020 lalu, mengambil dana pelunasan hajinya senilai Rp7 juta. Meski begitu, tidak serta merta menggugurkan porsi hajinya.

Hanya saja, jika pada tahun ini Kerajaan Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji , maka jamaah yang bersangkutan wajib melakukan pelunasan haji sesuai ketentuan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di tahun berjalan.

“Ya, itukan masih seandainya tahun ini dilaksanakan, sehingga jamaah otomatis wajib melunasi ongkos hajinya,” kata Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Medan, H Ery Nova kepada wartawan, Sabtu (30/1).

Pun begitu, Ery Nova tetap berkeyakinan, pemerintah tidak akan memberatkan jamaah, sehingga kemungkinan besar pelunasan haji tidak akan dinaikkan pemerintah pusat. Ery Nova mengakui, selama puncak pandemi Covid-19, yakni pada Maret-April dan Mei 2020 lalu, kuota pendaftar haji yang ditetapkan setiap harinya cuma 5 jamaah setiap harinya dan itu berlaku secara umum di seluruh kabupaten/kota.

Pada Bulan Juni dan seterusnya, katanya, jumlah pendaftar haji setiap bulannya di Seksi Haji Kemenag Kota Medan sebanyak 300 pendaftar setiap bulan. “Jumlah tersebut mengalami penurunan 50 persen pada masa normal, di mana jumlah pendafar haji setiap bulannya bisa mencapai 600 orang,” sebutnya.

Dia menjelaskan, kendati pada tahun 2020 lalu pelaksanaan haji terpaksa dibatalkan akibat pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, namun persiapan jamaah tetap dilaksanakan Kementerian Agama Medan terutama terkait dokumen jamaah dan mendata semua jamaah yang telah melunasi ongkos hajinya di tahun 2020 lalu. “Kita sudah minta data berikut bukti lunas resminya dan paspor jamaah,” ujarnya.

Menurut dia, perlunya kelengkapan dokumen ini guna mempersiapkan segala sesuatunya jika seandainya, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan dibukanya pelaksanaan haji, maka calon jamaah dari Kemenag Medan sudah siap khususnya berkaitan kelengkapan dokumen.

Disebutkan Ery Nova, saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah mempersiapkan tiga kemungkinan pelaksanaan haji di tahun berjalan. Pertama, kemungkinan pemberangkatan secara normal layaknya musim haji sebelumnya. Kedua, dilakukan pembatasan dengan kuota tertentu, seperti 50 persen, 30 persen atau dalam jumlah tertentu.

Dan terakhir, ungkapnya, adanya kemungkinan kembali dibatalkan mengingat kekhawatiran akan pandemi masih sangat tinggi. “Ketiga opsi sudah dipersiapkan, juga pembahasan dengan DPR RI di Komisi XIII terus dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jumlah calon jamaah haji Medan yang sudah melunasi BPIH pada 2020 lalu sebanyak 2.300 jamaah, sedangkan yang berhak melunasi sebenarnya hampir 3.000 jamaah. Seluruh calon jamaah Kota Medan yang urung berangkat pada 2020 lalu, kemungkinan akan diberangkatkan pada musim haji berikutnya bersama jamaah asal Sumatera Utara yang tergabung di Embarkasi Medan. “Kalau mengenai waktunya, maka sepenuhnya kita serahkan kepada Kerajaan Arab Saudi,” pungkasnya. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – GeNose bakal menjadi alat screening utama dalam mendeteksi dini seseorang terpapar Covid-19 atau tidak. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan menjadikan GeNose sebagai alat screening utama, maka lokasi-lokasi ramai manusia bisa diminimalisasi dari penyebaran Covid-19.

“Saat ini GeNose sedang kita dorong untuk menjadi alat screening utama, jadi bukan alat diagnosis, tapi alat screening utama,” ujar Bambang dalam acara forum secara virtual, kemarin. Berbeda dengan metode usap atau swab PCR, pengambilan sampel GeNose berasal embusan napas. Menurut situs resmi UGM, GeNose bisa mendeteksi Covid-19 lebih cepat dengan lama waktu pendeteksian sekitar 80 detik.

Tarifnya pun diperkirakan lebih murah, Rp20 ribu satu kali tes dengan akurasi lebih dari 90 persen. GeNose telah memperoleh izin penggunaan dari Kemenkes.

Bambang mengatakan, GeNose akan dipakai di simpul-simpul transportasi maupun tempat-tempat umum dengan trafik mobilisasi manusia tertinggi. “Kita bisa menggunakan GeNose untuk memastikan orang-orang yang ada di wilayah itu semuanya adalah orang-orang yang negatif Covid-19, bukan orang-orang yang terpapar,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan pun telah memberikan izin penggunaan alat GeNose di stasiun dan terminal mulai 5 Februari 2021. Penggunaan GeNose sebagai alat tes kesehatan di simpul transportasi diterapkan bertahap.

EVP Corporate Secretary KAI Dadan Rudiansyah mengatakan, layanan GeNose Test di stasiun untuk screening Covid-19 pada pelanggan KA jarak jauh mulai 5 Februari di Stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta. ”Dengan GeNose C19, calon penumpang akan lebih dimudahkan, karena harganya yang terjangkau, serta memiliki akurasi sebesar 93 persen hingga 95 persen,” kata Dadan Rudiansyah dalam keterangannya, Minggu (31/1). 

Menurut Dadan, keunggulan produk GeNose C19 dibandingkan dengan rapid test antigen dan swab test/ PCR yaitu cepat diketahui hasilnya, hanya memerlukan waktu selama kurang lebih 3 menit. 

GeNose C19 adalah alat yang meniru cara kerja hidung manusia dengan memanfaatkan sistem penginderaan (larik sensor gas) dan kecerdasan buatan (arificial intelligence) dalam membedakan pola senyawa yang dideteksi. 

GeNose C19 melakukan screening melalui embusan nafas pasien Covid-19 dan merupakan perangkat GeNose yang dikombinasikan dengan software artificial intelligence yang terlatih untuk membedakan sampel nafas yang diduga positif Covid-19 atau negatif Covid-19. “Alat GeNose C19 sendiri telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan Nomor Kemenkes RI AKD 20401022883 serta ditetapkan sebagai syarat kesehatan bagi individu yang melakukan perjalanan melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 5 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No 11 Tahun 2021,” ujar Dadan. 

Penyediaan layanan GeNose Test di stasiun merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada penumpang serta wujud komitmen KAI mendukung program pemerintah dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat pada moda transportasi umum. Selain itu, penggunaan produk dalam negeri yang merupakan karya anak bangsa ini juga merupakan dukungan KAI pada kampanye Bangga Buatan Indonesia yang sedang digalakan pemerintah pada masa Pandemi Covid-19.  “KAI mendukung penuh penggunaan GeNose Test di layanan kereta api. Tujuannya untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat sampai di tujuan,” tutup Dadan.

Dikonfirmasi terpisah, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, penumpang yang sudah menggunakan layanan GeNose tak perlu lagi melakukan rapid test (RT) PCR maupun RT antigen. 

Menurut Joni, jika GeNose sudah diberlakukan di stasiun KA, maka penumpang KA jarak jauh bisa memilih salah satu saja di antara 3 tes syarat yang diwajibkan yakni GeNose, tes PCR, dan RT antigen. ”Sesuai SE Kemenhub Nomor 11 Tahun 2021. Salah satunya saja, artinya jika sudah GeNose nggak perlu lagi PCR atau antigen,” terang Joni lewat pesan singkatnya. 

Disebut Joni, dalam SE Kemenhub itu dijelaskan, ada pilihan, bisa GeNose antigen atau PCR. “Menunjukan surat keterangan hasil pemeriksaan Genose Test atau Rapid Test Antigen atau RT-PCR yang menyatakan negatif Covid-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan untuk perjalanan kereta api antar kota di Pulau Jawa dan Sumatera,” bunyi SE Kemenhub. 

Tidak untuk Pemakaian Pribadi

Peneliti GeNose Fakultas MIPA UGM, Kuwat Triyana tidak menyarankan alat pendeteksi Covid-19 melalui napas, GeNose C19, untuk pemakaian pribadi. Menurut Kuwat, penggunaan pribadi membuat target tes massal Covid-19 di Indonesia menjadi tidak tercapai. “Demikian mohon maaf, bagi kami sebagai peneliti belum menyarankan alat ini dipakai untuk pribadi. Kami yang produksi dan meneliti, akan lelah sendiri karena target kita untuk testing massal, menjadi tidak tercapai,” katanya.

Daripada untuk penggunaan pribadi, alat tersebut lebih baik ditempatkan di tempat-tempat umum. Dia bilang, jika satu kecamatan punya satu pos tes GeNose C19, kecamatan itu sudah bisa mendeteksi 250 orang hanya dalam jangka waktu 12 jam. Sebab GeNose mampu memberikan gambaran hasil positif/negatif Covid-19 dalam selang 3 menit. “Kalau digunakan untuk pribadi alat ini hanya dipakai sehari paling 2-3 kali pengujian, (hanya) buat jaga-jaga,” ujar Kuwat.

Kuwat pun menyarankan tes GeNose C19 tersedia di rumah sakit prioritas, bandara, stasiun, terminal bus, serta sektor industri seperti manufaktur, makanan minuman, dan bahan-bahan pokok. “Karena naluri orang sakit itu ke RS, bukan ke RT/RW. Kemudian di industri juga penting. Kalau ada yang positif, pasti dia akan berhenti juga produksinya. Dan nanti akan mengganggu kegiatan ekonomi,” pungkasnya.

Sementara, Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menyebut, GeNose sebenarnya belum bisa menjadi alternatif tes swab PCR maupun tes Antigen. Pandu mengatakan, UGM harus melakukan evaluasi dari uji coba GeNose setidaknya selama satu tahun. “Enggak bisa jadi alternatif karena masih jauh. Setahun ini masih harus dievaluasi. Pihak UGM janji akan melakukan itu,” ujar Pandu.

Pandu mengklaim telah berbicara dengan pihak UGM terhadap rencana penggunaan GeNose di layanan umum. Dia mengemukakan pandangan, penerapan alat pendeteksi yang dihasilkan dalam waktu cepat akan berbahaya bagi akurasi hasil. Apalagi, tutur Pandu, GeNose belum benar-benar teruji tingkat prediksinya.(kps/jpc/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin masih berjuang untuk bisa bebas dari jeratan hukuman. Ia telah mengajukan penininjaun kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Mahkamh Agung (MK).

“Iya, sudah dikirim berkas permohonan PK atas nama T Dzulmi Eldin ke Mahkamah Agung,” kata Humas PN Medan, Immanuel Tarigan ketika dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Minggu (31/1) siang.

Menurut juru bicara pengadilan negeri Kelas IA Khusus itu, berkas permohonan PK Dzulmi Eldin melaluin

kuasa hukumnya Junaidi Matondang dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikirimkan ke MA-RI tertanggal 22 Desember 2020 lalu. Dengan demikian, terbukti tidaknya Eldin menerima suap, sepenuhnya berada di tangan MA.

Diketahui, mantan orang nomor satu di Pemko Medan itu melalui PH-nya, Junaidi Matondang tidak terima dengan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor pada PN Medan yang diketuai Abdil Azis, 11 Juni 2020. Junaidi Matondang selaku ketua tim PH pemohon PK Dzulmi Eldin mengaku optimis permohonan kliennya bakal dikabulkan majelis hakim MA.

“Bukti surat atas dua keadaan baru (novum) berikut adanya kekeliruan penerapan hukum dari majelis hakim pada perkara awal yang telah disampaikan kepada majelis hakim PN Medan, September 2020 lalu menjadi alasan kuat agar MA nantinya mengabulkan permohonan PK T Dzulmi Eldin,” bebernya.

Sementara, KPK meminta MA agar bersikap objektif, independen, dan profesional dalam menangani setiap permohonan upaya hukum PK oleh para terpidana korupsi. KPK mengharapkan MA bisa mempertimbangkan uraian jaksa yang disusun dalam kontra memori PK.

“KPK berharap MA dapat memeriksa permohonan tersebut dengan objektif, independen dan profesional dengan mempertimbangkan uraian jaksa KPK dalam memori pendapatnya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (31/1).

Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi maraknya permohonan PK dari para terpidana korupsi. Teranyar, mantan Kakorlantas Polri, Djoko Susilo menempuh upaya hukum luar biasa dari vonis 18 tahun penjara atas perkara korupsi proyek simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain Djoko, mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin juga sedang mengajukan upaya hukum PK terkait kasus suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan. Eldin dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta.

Berdasar itu, Ali menegaskan, lembaga antirasuah tak gentar menghadapi upaya hukum PK para terpidana korupsi. Dia memastikan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyusun pendapatnya dalam kontra memori PK untuk diserahkan ke MA. “KPK tentu siap menghadapi setiap permohonan PK yang saat ini banyak diajukan oleh pihak terpidana. Saat ini, tim JPU sudah menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA melalui majelis hakim PK di PN Tipikor,” pungkas Ali.

Pelantikan Akhyar Tunggu Kemendagri

DPRD Kota Medan hingga kini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal usulan pengangkatan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan definitif hingga akhir masa jabatan 17 Februari 2021. Begitu persetujuan dari Kemendagri diterima, DPRD Medan siap menggelar paripurna pelantikan.

“Masih kita tunggu SK-nya dari Kemendagri. Tentunya nanti turunnya SK itu ke Pak Gubernur, lalu dari Pemprov akan disampaikan ke Pemko dan kita di DPRD Medan,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (31/1).

Menurut Ihwan, begitu selesai menggelar paripurna pemberhentian Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin sekaligus mengusulkan Akhyar Nasution untuk menjabat sebagai Wali Kota Medan definitif pada Selasa (26/1) pekan lalu, Sekretariat DPRD Medan langsung menyerahkan hasil rapat kepada Pemprov Sumut. Namun hingga saat ini, Ihwan mengaku belum mengetahui sudah sejauh mana surat itu diproses, apakah sudah sampai di Kemendagri atau masih di Pemprovsu.

“Kami tidak memiliki kewenangan dalam mencampuri proses surat tersebut. Sekarang kita sifatnya tinggal menunggu saja, apalagi yang melantik kan bukan DPRD, tetapi gubernur. Kepada kami nanti hanya sebatas pemberitahuan saja,” ujarnya.

Ihwan menegaskan, pihaknya tidak pernah menahan ataupun menghalang-halangi proses pendefinitifan Akhyar sebagai Wali Kota Medan. Sebab, para pimpinan DPRD Medan juga baru menerima surat dari Gubernur pada Januari 2021.

Di sisi lain, saat itu pihaknya juga masih menunggu surat dari Pemko Medan terkait permohonan pelaksanaan paripurna untuk pemberhentian Pak Eldin dan usulan pengangkatan Pak Akhyar. Sebaliknya, pada hari Senin (25/1) lalu, terang Ihwan, pihaknya justru baru mendapatkan info kalau tidak perlu ada surat yang dimaksud untuk menggelar paripurna. Oleh karena itu, hari itu juga pimpinan dan Sekretariat DPRD Medan langsung menggelar Banmus.

“Lalu Selasanya langsung kita Paripurna kan. Kita tidak pernah berlama-lama, menahan ataupun dengan sengaja memperlambat. Itu hak beliau untuk jadi Wali Kota definitif dan kita langsung fasilitasi. Jadi kita sekarang tinggal menunggu saja info dari pusat, tentunya melalui Provinsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution dikabarkan turut mendukung pengangkatan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota definitif untuk sisa masa jabatan 2016-2021 yang hanya tinggal menghitung hari, sebab masa jabatan Eldin-Akhyar akn berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan Bobby melalui unggahan di akun Instagram @bobbynst. Pada unggahan foto, Bobby menampilkan momen keduanya saat saling bersalaman beberapa bulan lalu. Bobby juga menuliskan, tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan.

“Terdapat banyak kebijakan yang harus diambil oleh seorang wali kota di dalam lingkup birokrasi, mulai dari kebijakan taktis dan strategis, meski dalam waktu yang singkat kekosongan kepemimpinan itu tidak boleh terjadi karena dapat mengganggu jalannya pemerintahan,” tulisnya dalam unggahan, Kamis (28/1).

Selain menyampaikan dukungannya atas pengangkatan Akhyar sebagai wali kota definitif, Bobby juga turut mendoakan agar sisa masa tugas Akhyar sebagai wali kota dapat berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan.

“Oleh karena itu, saya mendukung Udak Akhyar Nasution untuk dapat menyelesaikan tugasnya di sisa masa jabatan sebagai Wali Kota Medan definitif. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipenuhi keberkahan, Aamiin,” tulis Bobby. (mbc/jpc/map)