MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski kunjungan pasien yang berobat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) diklaim menurun selama pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, namun secara jumlah ternyata meningkat.

Berdasarkan data jumlah kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit tersebut tercatat 39.569 kunjungan, sedangkan tahun 2019 mencapai 37.868 kunjungan. Jumlah kunjungan rawat jalan tersebut, baru meliputi 5 diagnosa penyakit pasien yang paling banyak berkunjung.

Dari jumlah kunjungan pasien berobat pada tahun 2020, pasien gagal ginjal dan HIV paling tertinggi. Begitu pula tahun 2019, pasien gagal ginjal juga terbanyak rawat jalan. Sementara jumlah kunjungan pasien HIV masih berada di posisi kelima pada tahun 2019, karena sebelumnya kunjungan pasien jantung yang berada di peringkat kedua.

Kasubbag Humas RSUP HAM Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) menyebutkan, jumlah kunjungan pasien gagal ginjai selama 2020 mencapai 14.461 kali. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 16.313 kunjungan. “Untuk jumlah kunjungan pasien HIV 13.466 (sedangkan tahun 2019 hanya 3.598 kunjungan),” ungkap Rosa, Rabu (3/3).

Selanjutnya, sambung Rosa, pasien kanker payudara yang menduduki peringkat ketiga terbanyak rawat jalan dengan jumlah 4.298 kali. “Kemudian, pasien jantung 3.937 kunjungan dan pasien kanker serviks 3.407 kunjungan,” kata dia.

Rosa menyebutkan, untuk jumlah kunjungan pasien rawat inap terbanyak tentunya pasien Covid-19 542 kali. Disusul, pasien leukimia 493 kunjungan, pasien gagal ginjal 268 kunjungan, pasien kanker payudara 257 kunjungan, dan pasien kanker ovarium 240 kunjungan. “Data-data tersebut merupakan jumlah kunjungan, bukan jumlah pasien. Sebab bisa saja pasien yang sama masuk ke rumah sakit berkali-kali,” jelasnya.

Angka kunjungan pasien rawat inap selama 2020, secara jumlah mengalami penurunan dibanding 2019. Selama 2020, berdasarkan jumlah diagnosa 5 penyakit pasien terbanyak mencapai 1.800 kunjungan. Sedangkan 2019, 9.205 kunjungan.

Diketahui, sebelumnya Direktur Utama RSUP HAM dr Zainal Safri SpPD-KKV, SpPJ (K) menyatakan, pendapatan rumah sakit menurun 20 persen pada tahun 2020. Hal itu disebabkan tak lain akibat pandemi Covid-19. “Pandemi Covid-19 berdampak kepada kunjungan pasien yang berobat. Akibatnya, target pendapatan rumah sakit tahun 2020 menurun sekitar 20 persen,” ujar Zainal beberapa waktu lalu.

Ia mengaku, penurunan pemasukan rumah sakit untuk tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapatan rumah sakit kebanyakan dari klaim BPJS Kesehatan, pasien umum, asuransi swasta dan lainnya. “Kita juga setiap tahun melaporkan ke pusat (Kementerian Kesehatan) berapa pendapatan rumah sakit selama setahun. Tahun 2020 pendapatan terjadi penurunan 20 persen dari target,” kata Zainal lagi.

Meski demikian, Zainal menyebutkan, memasuki bulan Juli 2020, pasien mulai meningkat kembali karena sudah menuju new normal. “Masa new normal pasien kembali meningkat dan rencana kembali ke awal, yaitu menyiapkan pelayanan unggulan jantung. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sekarang ini untuk pusat jantung itu benar-benar sudah siap menjadi pusat pelayanan. Sebab ada beberapa alat yang kita siapkan sudah datang, dan mudah-mudahan pada 2021 kita akan betul-betul menjadi pusat layanan jantung,” harapnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan hingga kini belum terbebas dari persoalan klasik seperti banjir. Untuk itu,Bobby Nasution dan Aulia Rachman diminta untuk fokus mengatasi banjir di Kota Medan, termasuk Medan Utara. Harapan ini disampaikan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada wartawan di Medan, Rabu (3/3). Terlebih, kata dia, efektif masa bakti Bobby-Aulia hanya sekitar 3,5 tahun sebagai wali kota dan wakil wali Kota Medan. “Tentang banjir Kota Medan ini perlu perhatian ekstra. Bobby dan Aulia perlu segera koordinasi untuk normalisasi sungai dan saluran air, juga penambahan benteng-benteng di tempat yang rendah,” katanya.

Koordinasi dengan Pemprov Sumut maupun Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, menurut dia, mesti segera diintensifkan. Apalagi pada sebelumnya, program penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya telah disusun oleh masing-masing stakeholder terkait.

“Ini tentu menjadi tanggungjawab besar yang mengikuti mereka (Bobby-Aulia) sejak dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota,” katanya.

Di samping itu pihaknya turut memberi masukan, sejumlah persoalan yang perlu langsung ditangani dengan baik oleh Bobby-Aulia. Yakni menyangkut masalah pelayanan publik yang harus ditingkatkan. Sebab hal-hal kecil seperti administrasi kependudukan dan catatan sipil tersebut, kerap dikeluhkan masyarakat.

“Demikian juga halnya masalah sosial, sekarang banyak gelandangan dan pengemis di jalan-jalan. Negara harus memberikan solusi untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mereka juga tidak ingin menjadi gelandangan, seperti di kawasan Jalan Nibung Raya, para gelandangan mendapatkan makanan tiga kali sehari dari para donatur. Tetapi para pemilik toko mengeluh karena setiap pagi, emperan toko mereka ada kotoran manusia, sampah-sampah berserakan,” ungkapnya.

Masalah gelandangan tersebut, lanjut dia, ada kasus gelandangan melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan. Ada juga kasus pembunuhan yang melibatkan gelandangan yang sering mangkal di Jalan Nibung. Bahkan banyak juga di antara gelandangan sudah kurang waras. “Pemko Medan harus memikirkan solusi, meskipun gelandangan ini kebanyakan tidak punya identitas dan pendatang,” ujarnya.

Sugianto juga meyebutkan, di seputaran Pasar Petisah, para pemegang HGU di atas HPL nomor 1 Kota Medan tiba-tiba kehilangan semua hak atas tanah yang mereka huni, karena wali kota sebelumnya tidak mau lagi menerbitkan rekomendasi perpanjangan HGU.

Dia berharap Pemko Medan harus membantu mengeluarkan rekomendasi perpanjangan HGU, atau bahkan warga bisa meningkatkan haknya menjadi SHM, karena sudah mendiami tanah selama 40 tahun lebih dan membeli lahan tersebut dengan harga sesuai pasar.

“Lagipula, ini menyangkut nasib ribuan warga yang berdiam di Petisah Tengah. Besar harapan saya, Bobby dan Aulia yang mengemban amanah dari warga, dapat melakukan yang terbaik dan menjadi kebanggaan warga Medan,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk sekian kalinya, rapat dengar pendapat atau RDP di komisi-komisi DPRD Sumatera Utara kembali tak boleh diliput awak media. Peristiwa terbaru terjadi pada Rabu (3/3), saat Komisi D DPRD Sumut melarang jurnalis yang saban hari bertugas di gedung dewan, meliput RDP mereka dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumut, Delpin Barus, RDP tersebut berlangsung tertutup. Permintaan itu diamini dia, bersumber dari rekan sesama komisinya. Salah satunya yakni Ari Wibowo. “Izin Pak pimpinan, kalau dibolehkann

rapat kita ini dibuat secara tertutup karena di sini ada wartawan. Saya pernah ikut RDP di DPR RI, mereka buat RDP itu tertutup karena pembahasan masih angka,” kata Ari Wibowo.

Delpin lantas menanggapi masukan anggotanya tersebut dengan menyarankan wartawan keluar dari ruang rapat. “Dengan besar harapan kami, hormat kami, staf dan kawan-kawan pers mohon keluar. Rapat ini tertutup, mohon maaf ya. Bila ada yang perlu ditanya nanti silakan ditanya setelah selesai rapat ini,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

“Kenapa kita buat rapat tertutup karena pembahasan kita ini masalah tambahan dan angka urgen. Takutnya nanti kita masih membahas, berita sudah keluar,” timpal Ari Wibowo lagi.

Sontak setelah itu, sejumlah awak media yang sebelumnya menunggu untuk meliput, keluar dari ruang rapat komisi. Usai rapat, Delpin Barus yang ditanya lagi oleh wartawan tetap menyatakan bahwa RDP tersebut tertutup karena masukan dari sesama rekan komisinya.

“Ah, itu permintaan dari kawan-kawan tadi. Kalau kawan-kawan yang minta, ya kita buat tertutup,” katanya.

Adapun alasannya menurut dia, RDP itu membahas persoalan anggaran yang menyangkut belanja modal dan belanja langsung. Di mana belanja langsung ada pengurangan akibat refocusing dari Rp120 miliar menjadi Rp104 miliar dan belanja rutin. “Itu tidak boleh dipotong karena menyangkut gaji pegawai,” ucapnya.

Sekretaris Dinas SDACKTR Sumut, Haldun, mengamini ihwal RDP tertutup pihaknya bersama Komisi D tersebut. “Permintaan dewan. RDP tertutup itu permintaan dewan,” katanya singkat seraya berlalu.

Catatan Sumut Pos, di masa DPRD Sumut periode 2019-2024 ini, sudah dua kali menggelar RDP secara tertutup dan tidak boleh untuk diliput awak media. Kejadian perdana berlangsung pada 6 Januari 2020. Saat itu Komisi A mengundang mitra kerjanya yakni PT Pertamina, dengan alasan perusahaan plat merah tersebut yang minta RDP digelar tertutup.

Selanjutnya pada 2 Maret 2020. Yakni RDP antara Komisi A dengan Sekdaprovsu R Sabrina dan Badan Kepegawaian Daerah Sekdaprovsu, membahas sengkarut pengisian eselon II di lingkungan Pemprovsu. Komisi A kembali beralasan bahwa RDP yang memang semula dijadwal terbuka itu, lantas berubah menjadi tertutup karena permintaan dari pihak Pemprovsu sendiri.

Menyikapi kejadian yang sudah ketiga kalinya ini, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting yang dikonfirmasi wartawan tampak kembali hanya bisa menyesalkan. “Saya sangat menyesalkan terjadinya pelarangan terhadap wartawan yang akan meliput rapat tersebut,” tegas dia.

Ia kembali berharap agar ke depan hal itu tidak terjadi lagi. (prn/ila)