EVAKUASI: Petugas pemadam kebakaran dengan disaksikan warga, saat hendak masuk mengevakuasi korban kebakaran di Jalan Jati III, Gang Kembar, Lingkungan XI, Kelurahan Teladan Timur, Medan Kota, Rabu (3/3).dewi/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua rumah yang berlokasi di Jalan Jati III, Gang Kembar, Lingkungan XI, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, ludes dilalap si jago merah, Rabu (3/3), sekira pukul 04.55 WIB. Dalam peristiwa tersebut, satu korban bernama Albert Gultom (50), ditemukan tewas terpangang.
EVAKUASI: Petugas pemadam kebakaran dengan disaksikan warga, saat hendak masuk mengevakuasi korban kebakaran di Jalan Jati III, Gang Kembar, Lingkungan XI, Kelurahan Teladan Timur, Medan Kota, Rabu (3/3).dewi/sumutpos.
Api pertama kali muncul sekitar pukul 04.55 WIB. Api dengan cepat merembet ke bagian rumah lainnya dan membakar seisinya, Melihat kobaran api yang semakin membesar, warga memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran.
Kepala UPT Damkar Medan, Surya Nasution mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga setempat, bahwa ada kebakaran di wilayah Teladan Timur, Medan Kota. “Petugas yang menerima informasi adanya kebakaran tersebut langsung turun ke lokasi, dengan 9 unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar), yakni 2 unit dari Amplas dan 7 unit dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 05.55 WIB,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan.
Dikatakannya, bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang merupakan penyewa di rumah tersebut. “Satu orang meninggal dunia ditemukan dalam tumpukan seng. Dari informasi warga korban memang warga di situ dan tinggal sendiri. Korban bekerja sebagai buruh bangunan,” tuturnya.
Dijelaskannya, penyebab kebakaran diduga saat tidur, korban Albert menyalakan lilin, meski kondisi listrik di lokasi pemukiman tidak ada pemadaman listrik. “Informasi tetangga korban, dia (korban Albert, Red) tidur dengan peneranganan lilin. Padahal katanya warga tidak ada padam lampu,” jelasnya.
Kepala Dinas Pencegah dan Pemahaman Kebakaran (P2K) Kota Medan, Albon Sidauruk mengatakan, mobil pemadam kebakaran hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit, atau hanya sekitar 7 menit untuk tiba di lokasi kejadian sejak pihaknya menerima laporan. “Tapi susahnya karena lokasinya berada di dalam gang kecil sekitar 50 meter, maka mobil tidak bisa masuk, jadi kita sambung selang. Di sisi lain, rumahnya semi permanen, jadi mudah hanya terbakar,” ujarnya.
Albon mengatakan, tidak ada korban lainnya selain Albet. Sebab, hanya korban lah satu-satunya orang yang berada di rumah tersebut.
“Jadi itu ada dua pintu. Satu pintu korban sendiri yang menempati, satu pintu lagi kosong tidak berpenghuni. Kalau total kerugian tidak terlalu besar, karena kan rumah lama dan semi permanen,” katanya.
Namun terang Albon, pihaknya hingga saat ini belum dapat memastikan penyebab terbakarnya rumah dua pintu tersebut.
“Itu masih dalam penyelidikan (kepolisian). Kalau kita sampai saat ini belum tahu apa sebabnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Nurly mengatakan, bahwa dua rumah yang terbakar merupakan bangunan semi permanen. “Saat ini kita masih mendata kerugian yang dialami warga. Untuk persentase kebakaran lebih kurang 90 persen,” ujarnya. (mag-1/map/ila)
SUASANA: Suasana sidang mediasi soal gugatan Lapangan Merdeka Medan dengan agenda penyerahan bukti permulaan, yang kembali tidak dihadiri perwakilan Pemko Medan di PN Medan, Senin (1/3) kemarin.prans/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang gugatan soal Lapangan Merdeka Medan terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Dalam agenda sidang penyerahan bukti permulaan soal Lapangan Merdeka, perwakilan Pemko Medan tidak hadir lagi.
SUASANA: Suasana sidang mediasi soal gugatan Lapangan Merdeka Medan dengan agenda penyerahan bukti permulaan, yang kembali tidak dihadiri perwakilan Pemko Medan di PN Medan, Senin (1/3) kemarin.prans/sumutpos.
Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Medan-Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka Medan, Redyanto Sidi mengungkapkan, padahal agenda sidang dimaksud sangat urgen untuk membuktikan dalil Pemko Medan selaku pihak Tergugat terkait kompetensi absolut dalam menjawab gugatan Prof. Usman Pelly dkk. selaku penggugat.
“Pihak Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan pada hari Senin kemarin (1/3). Majelis hakim dalam perkara a quo menunda sidang dan akan diagendakan kembali pada Senin, 8 Maret 2021 mendatang,” katanya melalui pernyataan resmi yang diterima Sumut Pos, Rabu (3/3).
Menurutynya, kembali mangkirnya pihak Pemko Medan dalam sidang kali ini semakin menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap warganya serta hal ini patut dianggap sebagai itikad tidak baik.
Apalagi, kata advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora itu, sebelumnya Pemko Medan melalui kuasa hukumnya selaku pihak Tergugat, sudah lima kali mangkir dalam sidang mediasi atas
perkara perdata dengan nomor register: 756/Pdt.G/2020/PN MDN tersebut.
Sekadar mengingatkan, adapun tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Prof Usman Pelly dkk. dari KMS M-SU Peduli Lapangan Merdeka Medan, yakni menuntut Pemko Medan dalam hal ini wali Kota Medan agar melakukan revisi/peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahum 2011 2031 dan memasukkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas ±4,88 hektare ke daftar Cagar Budaya. Kemudian meminta Pemko Medan menerbitkan keputusan wali Kota Medan untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas ±4,88 hektare sebagai Cagar Budaya.
“Keberadaan Lapangan Merdeka Medan sebagai sebuah cagar budaya dan memiliki histori kuat akan kemerdekaan Bangsa Indonesia sangat vital, yang kini telah berubah fungsi ke arah komersil dan bisnis,” pungkasnya. (prn/ila)
DEMO: Petugas kesehatan RSUD Pirngadi Medan saat menggelar demo menuntut insentif yang hanya tertunda selama 9 bulan.istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada kabar baik untuk tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan yang insentifnya tertunda pembayarannya. Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menegaskan pencairan insentif nakes akan dilakukan dalam waktu dekat. “Minggu ini kalau gak minggu depan. Paling lama minggu depan kita keluarkan (insentif nakes) ,” ujar Bobby di Medan, Rabu (3/3/2021).
DEMO: Petugas kesehatan RSUD Pirngadi Medan saat menggelar demo menuntut insentif yang hanya tertunda selama 9 bulan.istimewa/sumu tpos.
Nakes RSUD dr Pirngadi Medan sendiri pada 10 Februari 2021 melakukan aksi menuntut pembayaran insentif yang tertunggak 8 bulan. Bobby mengaku sumber dana insentif nakes berasal dari pemerintah pusat. Nantinya yang dibayarkan tahap awal untuk nakes di RSUD dr Pirngadi. Tidak sekaligus 8 bulan tunggakan insentif yang dicairkan. Tapi bertahap.”Kalau gak salah untuk tiga bulan yang sebelum dibayarkan, tiga bulan dari bulan yang terakhir dibayarkan,” terangnya.
Insentif nakes di Puskesmas juga akan dibayarkan. Namun, hanya dua bulan dari yang terakhir dibayarkan. “Bertahap, kita kan ada puskesmas, kita ada RS Pirngadi, kita ada, ini harus kita ratakan dululah,” ungkapnya.
Seperti diberitakan, nakes RSU Pirngadi sebelumnya melakukan aksi demo, nakes RSUD dr Pirngadi juga melaporkan peristiwa tertundanya pembayaran insentif nakes ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Bahkan, Ombudsman telah memeriksa dan meminta klarifikasi kepada Sekretaris Daerah Medan Wirya Al Rahman terkait hal ini. (mbo/ila)
PERSIAPAN: Rapat persiapan perayaan HUT ke-75 Kabupaten Karo tahun 2021.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Panitia Penyelenggara peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo Tahun 2021 melakukan rapat persiapan, Selasa (2/3) sekitar pukul 14.30 WIB.
PERSIAPAN: Rapat persiapan perayaan HUT ke-75 Kabupaten Karo tahun 2021.solideo/sumut pos.
Rapat yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Karo, Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si menjelaskan, bahwa peringatan hari jadi ke-75 Kabupaten Karo tahun 2021 diselenggarakan pada Senin (8/3), dengan agenda ziarah nasional di Makam Pahlawan Kabanjahe dilanjutkan dengan Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Karo.
“Mengingat kita masih dalam masa pandemi Covid 19, Untuk tahun 2021 ini perayaan peringatan hari jadi ke-75 Kabupaten Karo Tahun 2021 diselenggarakan secara sederhana dengan agenda ziarah nasional di Makam Pahlawan Kabanjahe dan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kab. Karo. Tak ada kegiatan pameran ataupun kegiatan pawai dan seluruh rangkaian acara nantinya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid 19,” ungkap Kamperas.
Sekda juga menjelaskan, untuk lebih memaknai peringatan hari jadi sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Karo.
Hadir dalam rapat , Kadis Perhubungan Gelora Purba, Kadis Kesehatn drg. Irna, Kadis PMD Abel Tarigan, Sekretaris DPRD Petrus Ginting,. (deo/han)
DIABADIKAN: Kalapas Binjai, Maju Suburian (tiga dari kiri) dan Kajari Binjai, M Husein Admaja (tiga dari kanan) diabadikan usai silaturahim di Kejaksaan Negeri Binjai.teddi/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian rajut silaturahim kepada M Husein Admaja yang baru saja menjabat sebagai Kajari Binjai di ruang kerjanya, Rabu (3/3).
DIABADIKAN: Kalapas Binjai, Maju Suburian (tiga dari kiri) dan Kajari Binjai, M Husein Admaja (tiga dari kanan) diabadikan usai silaturahim di Kejaksaan Negeri Binjai.teddi/sumut pos.
Silaturahim inipun tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Kalapas Binjai mengucapkan selamat datang kepada M. Husein yang baru menjabat sebagai Kajari Binjai.
“Selain untuk menjalin silaturahim, kunjungan ini juga bertujuan untuk melakukan sinergi terhadap setiap tugas dan fungsi antara Lapas Binjai dengan Kejari Binjai,” ujar Maju Amintas.
Sementara, Kajari Binjai mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan Kalapas Binjai. “Kami sangat mendukung segala program dan kegiatan Lapas Binjai, dan semoga sinergi yang berlangsung selama ini dapat terus terbina dengan baik,” tukasnya.
Pertemuan juga berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Juga disepakati pula untuk terus membina sinergitas antara penegak hukum yang tergabung dalam criminal justice system di wilayah hukum Kota Binjai. (ted/han)
ARAHAN: Wakil Wali Kota Binjai, Amir Hamzah memberikan pengarahan dalam rapat dewan hakim MTQ ke-52.teddi/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Binjai, Amir Hamzah didampingi Kabag Kesra, Fajar Lubis memimpin rapat Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Aula Balai Kota, Rabu (3/3).
ARAHAN: Wakil Wali Kota Binjai, Amir Hamzah memberikan pengarahan dalam rapat dewan hakim MTQ ke-52.teddi/sumut pos.
Rapat yang dihadiri Ketua Dewan Pengawas Dewan Hakim, H Kaharuddin Batubara, Koordinator Dewan Hakim, Zisperdi, alim ulama serta ustadz dan ustadzah yang nantinya akan menjadi Dewan Hakim MTQ ke 52 tingkat Kota Binjai.
Zisperdi mengatakan, pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Kota Binjai akan dilakukan pada tanggal 8-11 Maret 2021. Untuk lokasi MTQ ke-52 ipusatkan di Gedung Olahraga (GOR) Binjai, Kelurahan Rambungbarat.
“Rencananya mimbar utama itu di dalam GOR. Kemudian untuk tempat pelaksanaan cabang-cabang MTQ itu akan dibagi di beberapa tempat. Seperti di SMA 5, Gedung Baznas dan Kantor PGRI,” papar Zisperdi.
Mengingat pelaksanaan MTQ berlangsung di tengah pandemi, Zisperdi mengungkapkan Pemerintah Kota Binjai meniadakan pawai taaruf .
“Kita tidak pakai pawai taaruf dan yang hadir hanya peserta, panitia dan dewan hakim karena pelaksanaan tetap sesuai protokol kesehatan,” ujar dia.
Sementara, H Amir Hamzah berharap MTQ ke-52 tingkat Kota Binjai dapat berjalan lancar dan sukses. Sehingga nantinya dapat melahirkan bibit qori-qoriah berkualitas, dan mengharumkan nama Kota Binjai di berbagai perlombaan. Baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kita berharap MTQ ke-52 berjalan lancar dan sukses. Saya yakin dewan-dewan hakim ini adalah orang-orang yang ikhlas dan jujur untuk menentukan, dan menetapkan siapa nanti anak-anak kita yang akan menjadi pemenang,” kata Amir.
“Hanya satu permohonan saya, agar yang menang itu jangan dikalahkan dan kalah jangan dimenangkan. Mari kita sama-sama membesarkan Alquran di Kota Binjai ini,”sambungnya. (ted)
TUNJUKKAN: Sekdakab Langkat, H Indra Salahuddin menunjukkan sertifikat penandatangan komitmen MPP 2021.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menandatangani Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2021. Penandatanganan melalui Sekdakab Langkat, dr. H. Indra Salahudin, didampingi Kadis PMP2TSP Langkat Ikhsan Aprija, di Jakarta, Selasa (2/).
TUNJUKKAN: Sekdakab Langkat, H Indra Salahuddin menunjukkan sertifikat penandatangan komitmen MPP 2021.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Di sela kegiatan, Sekda menyampaikan, Langkat bersama 37 kepala daerah ikut menandatangani MPP 2021.
“Pemkab Langkat akan berupaya semaksimal mungkin membangun MPP, dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terlebih, pada pandemi Covid-19 saat ini,”sebutnya.
Dikutip dari menpan.co.id, pada sambutannya, Menteri Tjahjo mengingatkan kepada para kepala daerah, perjalanan membangun MPP di kabupaten dan kota masih panjang. Fokus utamanya, memberikan berbagai layanan yang paling mendasar untuk masyarakat.
Kementerian PANRB turut mendorong percepatan pembangunan MPP di tengah pandemi, salah satunya dengan melakukan peresmian MPP secara virtual demi memberikan kepastian pelayanan publik.
Kementerian PANRB juga menghadirkan dua narasumber untuk berbagi pengetahuan terkait pelayanan publik. Pertama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung, memberikan materi tentang Pelayanan Publik bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Kedua, Bupati Pandeglang Irna Narulita, mengulas Best Practices Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pandeglang.(yas)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alama (BBKSDA) Sumut, menjalin kerja sama kemitraan konservasi, dalam rangka penguatan fungsi kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati.
Kepala BBKSDA, Hotmauli Sianturi mengatakan, sepanjang tahun 2017-2020, BBKSDA telah menjalin kerja sama kemitraan konservasi dengan 9 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di beberapa kawasan konservasi.
“Dari 5 kerja sama kemitraan konservasi yang dilakukan dengan KTH di kawasan SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, masing-masing KTH Tumbuh Subur, KTH Indah Bersama, KTH Gading Hijau, KTH Mangrove Sejahtera dan KTH Harapan Indah, tiga diantaranya telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan manfaat bagi pengelolan kawasan hutan,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (3/3).
Lebih lanjut, kata dia, dengan areal kemitraan seluas 244 hektare di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjungpura, telah melakukan upaya pemulihan ekosistem dengan menanam tanaman asli, baik tanaman kehutanan maupun tanaman produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Seperti tanaman petai, sirsak, jambu, mangga yang berdampingan dengan tanaman kehutanan seperti nyamplung, matabuaya, bira-bira, putat,” sebutnya.
Disamping itu, jelasnya, masyarakat bisa melakukan budidaya palawija yang sebelumnya telah mereka lakukan seperti cabai, terong, sayur-sayuran dan semangka. “Saat ini masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Tumbuh Subur sudah dapat merasakan hasil dari kemitraan konservasi berupa panen buah-buahan,” paparnya.
Pada akhir tahun 2020, Kelompok Tani Hutan Gading Hijau telah mulai menuai hasil dengan panen ikan Bandeng sebanyak kurang lebih 600 kg. Panen ikan bandeng KTH Gading Hijau ini, lanjutnya, merupakan sebagian gambaran keberhasilan program kerjasama kemitraan konservasi yang dilakukan oleh BBKSDA dengan beberapa kelompok tani hutan.
“Kerja sama kemitraan konservasi menjadi penting perannya, karena melalui kerjasama ini ada pengakuan masyarakat dan penyerahan kawasan konservasi yang selama ini dikuasai/diusahai oleh segelintir orang,” katanya.
Selain itu, kemitraan konservasi juga menjadi salah satu resolusi konflik tenurial di kawasan SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut yang telah terjadi sejak era tahun 1990-an. Dimana oknum perambah diharapkan dapat bermitra dengan pemerintah untuk menghentikan kegiatannya, dengan tetap mendapatkan manfaat dari kawasan.
“Namun bila para perambah tetap bertahan dan menolak pola kemitraan konservasi, maka upaya terakhir yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (man)
Tengah pekan ini, Liga Inggris akan mempertemukan dua tim raksasa yang sama-sama terlempar dari 4 besar, yakni Liverpool yang menjamu Chelsea, Jumat (5/3/21) dini hari pukul 03.15 WIB. The Reds akan meladeni The Blues dengan form buruk di Anfield.
Mohamed Salah.
Dalam empat laga Premier League terakhirnya di Anfield, Liverpool selalu kalah. Pasukan Jurgen Klopp berturut-turut dipecundangi Burnley 0-1, Brighton 0-1, Manchester City 1-4, dan Everton 0-2.
Namun Liverpool mulai menemukan kembali kepercayaan diri mereka. Itu berkat kemenangan 2-0 atas tuan rumah Sheffield United, akhir pekan kemarin.
Setelah menaklukkan Sheffield United, Liverpool kini dihadapkan pada tantangan sulit bernama Chelsea. Di bawah komando Thomas Tuchel, The Blues masih belum terkalahkan dalam 9 pertandingan di semua kompetisi dan kini berada di peringkat 5 dengan 44 poin dari 26 laga. Meski berhasil menunjukkan perbaikan di lini belakang dengan hanya kebobolan 2 gol, Chelsea masih memiliki kelemahan dengan hanya mencetak 10 gol dalam periode tersebut.
Akhir pekan kemarin, Chelsea bermain imbang 0-0 menjamu Manchester United di Stamford Bridge. Kendati demikian, kepercayaan diri para pemainnya tidak luntur hanya karena kehilangan poin penuh pada laga tersebut.
Berdasarkan statistik, The Blues tak mampu membuat ancaman berarti ke gawang lawannya meski menorehkan enam tembakan tepat sasaran. Hasil tersebut menjadi modal buruk buat Chelsea jelang tandang ke markas Liverpool, Anfield, Jumat (5/3) dinihari nanti. Apalagi Liverpool baru saja mengakhiri torehan buruknya.
Modal buruk rupanya tidak melunturkan kepercayaan para pemain Chelsea. Sang gelandang, N’Golo Kante, meyakini kalau The Blues bakal membawa pulang poin penuh dari markas Liverpool yang sempat disegani banyak tim. “Ini adalah laga penting buat kami, kami berada sangat berdekatan di klasemen liga,” ujar pemain asal Prancis tersebut saat berbincang dengan Sky Sports.
“Kami berangkat ke sana untuk menang. Kami tahu itu takkan mudah, tapi kami pergi dengan harapan, dan saya yakin kalau kami bisa meraih hasil yang bagus dari Anfield,” lanjutnya.
Di klasemen, Chelsea berada di posisi ke-5 dengan koleksi 44 poin. Sementara Liverpool berada satu peringkat di bawahnya dan sedang tertinggal satu angka. Siapapun yang menang bisa naik ke empat besar meski hanya sementara.
Ambisi Chelsea setelah mendepak Frank Lampard dari kursi kepelatihan adalah mendapatkan posisi empat besar. Kante sendiri meyakini kalau timnya mampu mencapai target itu sebelum musim 2020/21 berakhir. “Manchester United, Leicester dan West Ham berada di depan kami, tapi kami masih punya banyak pertandingan untuk dilakoni,” tambahnya.
“Apabila kami bermain dengan baik, maka kami mampu mendapatkan posisi ini. Kami harus berjuang, bersiap, dan melakukan segalanya agar bisa menduduki empat besar,” pungkasnya.
Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-2, Liverpool mengalahkan Chelsea yang kala itu masih ditangani Frank Lampard dengan skor 2-0 di Stamford Bridge. Chelsea kehilangan Andreas Christensen yang dikartu merah di menit 45, dan dua gol Sadio Mane menit 50 serta 54 membawa Liverpool mengamankan tiga poin. Kali ini, bersama Tuchel, Chelsea tentu ingin meraih hasil yang lebih baik. Namun, Liverpool pasti tak mau kalah lagi di Anfield. (bbs/adz)
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, agar seluruh sekolah dapat melakukan belajar tatap muka mulai pekan ketiga Juli tahun ajaran 2021/2022, mendapat respon kuat dari wakil rakyat di DPRD Medan. Pasalnya, pandemi Covid-19 di Kota Medan dinilai belum menurun.
Ilustrasi.
“Sampai saat ini, seluruh kecamatan di Kota Medan masih masuk dalam kawasan zona merah. Tentu Pemko Medan tidak bisa dengan mudah membuka sistem belajar tatap muka di sekolah. Kami harap Pemko Medan dapat mempertimbangkan kembali wacana pembelajaran tatap muka Juli mendatang. Tolong lakukan kajian epidemiologi sebelum memutuskan pembelajaran tatap muka,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, Rabu (3/3).
Penilaian anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan, data Covid-19 di Kota Medan saat ini, sekitar 1.200 masyarakat Medan yang terkonfirmasi Covid-19 belum menunjukkan grafik penurunan. “Jadi wajar saja kalau harus banyak pertimbangan dan harus ada kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan sistem belajar tatap muka di sekolah,” ujarnya.
Sebelum sistem belajar tatap muka di sekolah dilaksanakan, DPRD Medan berharap agar Dinas Pendidikan Kota Medan dapat menyiapkan model pembelajaran yang lebih tepat.
“Contohnya, metode belajar kepada anak kelas 1 SD. Anak-anak yang jika pembelajaran tatap muka pun cukup sulit mengajarnya. Maka, harus dibuat modul pembelajaran yang benar-benar bisa ditangkap anak dengan mudah, termasuk juga orangtua. Lantaran di masa seperti saat ini, peran serta orangtua benar-benar diperlukan untuk mengajar di rumah. Karena anak-anak sedang dalam masa pengenalan huruf dan angka,” lanjutnya.
Dengan metode pembelajaran daring yang tepat selama pandemi Covid-19, anak-anak didik kelas 1 SD diharapkan bisa membaca dan menulis.
Sudari juga mengatakan, meski saat ini sejumlah sekolah swasta mulai melakukan pembelajaran tatap muka, namun belum ada laporan sekolah negeri yang telah melakukan sistem belajar tatap muka. Artinya semua sekolah masih menggunakan sistem belajar daring. “Makanya agar wacana presiden bisa dijalankan, Disdik harus merancang metode yang benar,” katanya.
Sudari juga mendukung rencana Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk segera melakukan vaksinasi tenaga pengajar sebelum belajar tatap muka. “Itu ide dan langkah yang baik. Karena mereka bakal berhadapan dengan peserta didik. Kita minta, Disdik segera mendata para guru yang harus divaksin. Mereka harus berkoordinasi dengan cepat kepada Dinas Kesehatan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM, mengaku pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak Dikes Kota Medan dalam melakukan vaksinasi kepada seluruh guru di Kota Medan. Karena sistem belajar tatap muka di sekolah tidak mungkin dilakukan bila para guru belum menjalani vaksinasi Covid-19.
“Setelah para guru divaksin, mungkin ada persentase minimalnya, barulah kita bisa berbicara soal belajar tatap muka. Tapi kalau guru belum divaksin, kita nggak mungkin bisa melakukan hal itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menargetkan seluruh sekolah sudah dapat melakukan belajar tatap muka mulai pekan ketiga Juli tahun ajaran 2021/2022.
Pelaksanaan belajar tatap muka pada mingggu ketiga Juli, menurut dia, dengan menerapkan sistem rotasi di mana 50 persen siswa masuk, sisanya belajar secara daring. “Target kami hingga akhir Juni, vaksinasi Covid-19 terhadap 5 juta pendidik dan tenaga pendidik selesai. Sehingga, pada tahun ajaran baru 20201/2022 atau pada minggu kedua dan minggu ketiga Juli pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka,” ujarnya dalam dialog virtual, kemarin.
Mendikbud Nadiem Nadiem meminta kepala daerah untuk segera membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan Covid-19.
Nadiem mengatakan hal tersebut dilakukan untuk membiasakan sekolah menjalani kegiatan belajar mengajar dengan normal yang baru, yakni penegakan protokol kesehatan di sekolah dengan ketat.
“Kami mendorong semua daerah untuk segera memulai tatap muka secara terbatas, bahkan kalau cuma satu dua hari seminggu, tapi proses latihan ini luar biasa pentingnya, vaksinasi harapannya akan mengakselerasi proses itu dalam beberapa bulan ke depan ini,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Senin (1 Maret 2021).
Menurut dia, dengan membuka sekolah maka anak-anak bisa kembali mengejar materi belajar yang terhambat akibat keterbatasan infrastruktur pembelajaran jarak jauh.
“Mohon bagi daerah-daerah, terutama daerah yang sulit mendapatkan sinyal internet untuk PJJ, tolong sekali para pemerintah daerah segera melakukan tatap muka di daerah-dearah tersebut karena kita tidak mau anak-anak kita lebih tertinggal lagi,” tegasnya.
Keputusan pembelajaran tatap muka di sekolah sudah diserahkan kepada kepala daerah sejak Januari 2021 lalu dengan berbagai protokol kesehatan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang sekolah tatap muka 2021.
Pembelajaran tatap muka di sekolah tetap hanya diperbolehkan untuk sekolah yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan desinfektan.
Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).
Daftar periksa berikutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Terakhir, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
Sementara itu, jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas.
Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didik/kelas. Pada jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas.
Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. (map/net)
