MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan menyahuti pengaduan masyarakat terkait dampak banjir di Jalan Dr Mansyur, Likungan IX, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dikarenakan adanya pembangunan Mansyur Residence di kawasan tersebut.

Sebagai respon atas aduan tersebut, dua anggota DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor dan Edwin Sugesti Nasution meninjau langsung lokasi yang dimaksud, sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung, Selasa (26/1) sore.

Sebelumnya, puluhan pemilik rumah, salah satunya rumah orang tua Tetty Manurung yang merupakan salah satu penyanyi batak ternama, Surana Nainggolan telah menyurati Komisi IV DPRD terkait keluhan mereka karena banjir yang terjadi atas dampak dari pembangunan apartemen. Atas dasar itu pula, anggota dewan melihat kondisi sebenarnya.

Saat ditemui dilapangan, Indra Manurung (adik Tetty Manurung) kepada anggota dewan menyampaikan, rumahnya rusak dan retak akibat dampak pembangunan apartemen Mansyur Residence berlantai 20 itu. Parahnya, kata Indra, pemilik apartemen menggunakan fasilitas umum merupakan badan jalan Gg Melati untuk menjadi fasilitas pribadi halaman gedung apartemen.

“Pemilik apartemen juga menutup akses badan jalan. Tata letak bangunan apartemen juga sudah terbukti melanggar ketentuan. Ketentuan awal, pemilik harus menyisakan Gang kebakaran 2,5 meter, tapi praktiknya hanya 1,8 meter,” ucapnya.

Pada kesempatan itu juga, Indra Manurung didampingi warga lainnya Abibal, berharap anggota dewan dapat memfasilitasi pengaduan warga. Masih terkait banjir, warga menyebut terjadi penyempitan sungai Batuan yang persis berada disamping dan belakang gedung apartemen.

“Dengan ada penyempitan sungai itu dan saluran drainase yang tidak sempurna, akibatnya rumah ratusan warga terkena banjir setiap turun hujan,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan warga, anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti didampingi Antonius Tumanggor mengatakan, akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pemilik atau pengelola Mansyur Residence.

“Dalam RDP nanti akan terbongkar siapa yang melakukan pelanggaran. Kita akan bahas di RDP dengan mengundang pihak apartemen dan pihak terkait seperti BPN, BWS, dan terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan yang terkait seperti Dinas PKPPR, Dinas PMPTSP, Satpol PP, pihak Kecamatan hingga Kelurahan,” pungkas Edwin. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Surat edaran (SE) Wali Kota Medan No.440/0404 tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan masih berlaku hingga 31 Januari 2021. Jika pelaku usaha melanggar batas jam operasional, Pemko Medan langsung menindak tegas.

“Pengawasan terus kita lakukan, bagi yang kedapatan masih membuka tempat usahanya melanggar jam operasional, kita tindak tegas!” ujar

Kadis Pariwisata Kota Medan, Drs H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Rabu (27/1).

Dijelaskan Agus, untuk pusat perbelanjaan, cafe, restoran dan sejumlahn

tempat usaha pariwisata lainnya, jam operasional hanya diizinkan buka hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan untuk tempat hiburan dan sejenisnya, dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 22.00 WIB.”Sekaligus kita berikan sosialisasi, pihak kecamatan juga membantu dalam melakukan sosialisasinya,” jelasnya.

Dikatakan Agus, pihaknya bersama Satpol PP terus berfokus dalam menegakkan prokes di tempat-tempat usaha pariwisata di Kota Medan, baik yang diatur dalam Perwal No.27/2020 maupun SE No.440/0404.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan, mengatakan pihaknya turut melakukan pengawasan bagi jalannya Perwal No.27/2020 dan SE No.440/0404 di tempat-tempat usaha pariwisata di Kota Medan.

Tak cuma itu, pihaknya juga siap memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terbukti melanggar jam operasional yang di atur dalam SE tersebut. “Kalau ada yang melanggar jam operasional, tentu kita akan berikan sanksi berupa pembubaran, kalau sanksi administratif itu ada di Dinas Pariwisata karena itu stakeholder mereka. Tapi Satpol PP akan meminta mereka menutup usahanya saat itu juga,” tegasnya.

Selain itu, kata Sofyan, Satpol PP juga masih berfokus dalam melakukan razia-razia masker di Kota Medan. Tak cuma di tempat-tempat usaha pariwisata, razia masker juga tetap dilakukan di sejumlah jalan-jalan protokol di Kota Medan dan beberapa lokasi lainnya yang dinilai berpotensi dalam menyebarkan Virus Corona.

“Di jalan-jalan, di pasar-pasar dan semua tempat yang kita nilai berpotensi dalam menyebarkan virus. Razia masker tetap kita lakukan, ini penting sekali, mengingat Kota Medan sempat mengalami kenaikan yang cukup besar waktu itu, kalau prokes nya tidak kembali kita perketat, takutnya akan terjadi lagi peningkatan-peningkatan selanjutnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan mulai diberlakukan per Jumat (15/1) sore lalu. Pembatasan diatur dalam surat edaran Plt Walikota Medan No.440/0404, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Surat edaran tersebut sekaligus tindaklanjut terhadap Instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang PKM. Dalam SE tersebut diatur tentang jam operasional sejumlah tempat usaha pariwisata di Kota Medan. Antara lain, pusat perbelanjaan/mall yang wajib tutup maksimal pukul 21.00 WIB.

Selain itu, jenis usaha griya pijat, spa dan mandi uap, juga harus tutup maksimal pukul 21.00 WIB. Dan yang paling menjadi sorotan adalah tempat hiburan seperti diskotik, pub, live musik, karaoke, bar dan sejenisnya, yang wajib berhenti beroperasi pada pukul 22.00 WIB. Semua aturan itu berlaku mulai dari 14 Januari hingga 31 Januari 2021 mendatang. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UIW Sumatera Utara dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan webinar bertajuk PLN– MKI Menyapa dengan tema Digital Transformasi, Rabu (27/1), melalui aplikasi Zoom. Salah satunya membahas transformasi digital PLN yakni New PLN Mobile.

Webinar ini merupakan tidak lanjut penandatangan Nota Kesepahaman antara PLN UIW Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara mengenai Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 26 Oktober 2020. Webinar dibuka oleh General Managaer PLN UIW Sumut M. Irwansyah Putra dan Ketua MKI Sumatera Utara Dr. H. M. Isa Indrawan, SE, MM. 

General Manager PLN UIW Sumut M. Irwansyah Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLN terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. “Di tengah perubahan segala aspek kehidupan ke arah digitalisasi, PLN terus mengembangkan layanan terpadu berbasis Teknologi Informasi yang easy to use. Untuk itu, pada bulan Desember 2020 PLN telah meluncurkan New PLN Mobile untuk memperbaharui aplikasi PLN Mobile yang telah ada,” ungkap Irwansyah Putra. 

  Pembahasan terkait New PLN Mobile kemudian dilanjutkan dalam sesi sharing yang disampaikan oleh Manager Layanan Prioritas PLN Gading Aji. Guru Besar Fasilkom USU Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M. Sc juga berkesempatan berbagi ilmu mengenai “Smart Computing Dalam Menyukseskan Industri 4.0”. Tidak hanya itu, General Manager PT Icon+ juga berbagi informasi terkait Smart Home & Stroom Net yang merupakan produk terbaru dari Icon+.

Kegiatan webinar yang diikuti hampir 170 peserta dari kalangan mahasiswa tersebut dipenuhi dengan antusiasme dari para peserta. Sesi tanya jawab dan kuis menutup webinar yang berlangsung sore hari ini. (ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Di masa Covid-19, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), harus memiliki inovasi-inovasi baru untuk menarik minat pembeli. Selain bekurangnya daya beli masyarakat, para kompetitor di bidang yang sama juga jumlahnya tidak sedikit.

Hal itu menjadi perhatian Indah Permata Lintang, owner Pondok Kue Legend, Jalan Candi Borobudur, Medan. Ditemui Sumut Pos di toko kuenya tersebut, Indah menuturkan, usahanya tersebut hasil dari kolaborasi dengan lima teman-temannyan

“Awalnya gabung dengan teman-teman, karena Covid-19, pendapatan mereka berkurang, baik pendapatan sebagai pelaku UKM, maupun pendapatan dari suaminya. Sehingga, masing-masing menuangkan idenya, bisnis apa kira-kira yang dapat mendongkrak pendapatan,” ujarnya usai acara Grand Opening Pondok Kue Legend, Rabu (27/1).

Akhirnya, lanjut Indah, disepakati berenam, yang masing-masing memiliki keahlian membuat kue, seperti ada yang pandai membuat kue bingka bakar, kue jongkong, nasi uduk, dan sebagainya.

“Dari diskusi ringan itu, tercetuslah ide membuat sebuah usaha, tetapi bisa untuk semua dan saling membantu. Akhirnya jadilah satu usaha bernama Pondok Kue Legend. Dulunya masing-masing kita buka sendiri, atau sistim pesanan dari tetangga atau relasi, tetapi menurun pendapatan. Jadi saya rekrutlah lima orang teman saya ini untuk satu usaha. Untuk kuenya, ada beberapa yang saya buat, tetapi kebanyakan pemasok kue dari 5 teman saya itu,” bebernya.

Ia mengungkapkan, kue yang dijual khusus kue-kue tradisional, yang saat ini sudah mulai langka. Selain itu juga menjual makanan kemasan (pack), seperti nasi uduk yang dijual menggunakan kotak atau box dan juga paket pesanan atau paket kue tampah.

Indah menjelaskan, pihaknya membuka usaha tersebut dari pukul 07.00 WIB. Adapun untuk harga kuenya, Indah menjual Rp1.000-Rp3.000 per pcs. Untuk paket kue tampah dengan harga Rp100 ribu-Rp300 ribu per tampah. Sedangkan untuk packing Rp7.000-Rp10.000 per box.

Kue-kue yang dijual, di antaranya kue jongkong, kue buah malaka, kue putri no’ong, kue bingka bakar, ongol-ongol. “Pokoknya kue-kue tradisional zaman dulu lah. Nanti Bulan Ramadhan, kita juga buka sampai sore. Bahkan rencana buka bazar,” ucapnya.

Ia berharap, untuk ke depannya, usaha kuenya itu dapat laris, meskipun saat ini terdampak Covid-19, yang berpengaruh terhadap pembeli. “Pedagang ini kan mengharapkan pembeli, tentu berharap dapat meningkatkan pendapatan, apalagi kita-kita ini adalah ibu-ibu rumah tangga,” tuturnya.

Di dalam berbisnis kue ini, Indah bersama rekan-rekannya juga memiliki strategi untuk meningkatkan pangsa pasar, yakni dengan meningkatkan kualitas kue dengan membuat rasa kue lebih enak dan legit.

“Yang pasti memiliki cita rasa khas dan cocok untuk semua lidah penikmat kue. Lalu, meningkatkan penjualan di media sosial (medsos). Tentu kita bercermin dan berupaya meningkatkan penghasilan dari penjualan-penjualan kita sebelumnya,” pungkasnya. (mag-1/ila)

NB: Teks Foto: 1) Bersama: Indah Permata Lintang, owner Pondok Kue Legend berfoto bersama suami dan rekan-rekan sesama bisnisnya, di Jalan Candi Borobudur, Medan, Rabu (27/1). Sumut Pos/ Dewi.

2) Melayani: Indah Permata Lintang, owner Pondok Kue Legend saat melayani pembeli, di Jalan Candi Borobudur, Medan, Rabu (27/1). Sumut Pos/ Dewi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pasangan calon pengantin dites deteksi HIV/AIDS sebelum menikah dinilai tidak memberatkan masyarakat. Sebab, biaya tes tersebut dibebankan ke APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut.

Wacana itu diusulkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Sumatera Utara (Sumut) sebagai upaya menekan laju kasus penularan virus HIV/AIDS. Karena, setiap tahunnya angka kasus penderita atau Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terus meningkat khususnya di Sumut.

“Wacana ini sudah dituangkan ke dalam naskah akademik Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) untuk menjadi Perda dan disampaikan ke DPRD Sumut Jadi, pembiayaan tes HIV/AIDS dibebankan kepada APBD Provinsi Sumut dan APBD Kabupaten/Kota,” kata Wakil Ketua KPAD Sumut, Ikrimah Hamidi saat dihubungi melalui sambung seluler, Rabu (27/1).

Menurut Ikrimah, dari perhitungan yang dilakukan, pembiayaan tesn

tersebut mengeluarkan biaya sekitar Rp10 miliar per tahun. Perhitungan biaya itu mengacu dari rata-rata angka pernikahan setiap tahun di Sumut untuk semua agama yang jumlahnya sekitar 100.000 pernikahan.

“Kalau ada political will atau komitmen yang kuat antara DPRD dengan Pemprov Sumut, maka nilai Rp10 miliar untuk pembiayaan tes HIV/AIDS bagi calon pengantin sangat layak. Bahkan, tidak terlalu memberatkan karena dibantu juga dengan APBD Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Ikrimah mengaku, wacana tersebut yang dituangkan menjadi usulan Ranperda sudah disampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, Sekda Pemprov dan DPRD Sumut. Jadi, nantinya akan masuk dalam Hak Inisiatif DPRD Sumut. Namun, pada intinya pihak eksekutif mendukung dan tinggal menunggu bagaimana respon dari legislatif.

“Kita sudah sering berkomunikasi dengan DPRD Sumut dan melakukan FGD (Focus Grup Disscusion) terkait usulan Ranperda tersebut. Makanya, kita terus mengawal dan mendorong legislatif untuk melanjutkan prosesnya sehingga dapat disahkan menjadi Perda,” sebut Ikrimah sembari menambahkan, saat ini naskah akademik dari usulan itu baru selesai tahun lalu.

Ia menuturkan, pihaknya juga sudah bertemu, berdiskusi dan bahkan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumut beberapa waktu lalu. Dalam nota kesepahaman tersebut, diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan atau edukasi kepada pasangan calon pengantin. Akan tetapi, karena dilanda pandemi Covid-19 sehingga tertunda.

“Kanwil Kemenag Sumut pada prinsipnya setuju dan mendukung, tetapi ada catatan yaitu tes HIV/AIDS tersebut tidak membebankan kepada calon pengantin. Sebab, dinilai memberatkan karena biaya dari pesta pernikahan sendiri sudah cukup besar,” pungkasnya.

Diketahui, KPAD Sumut menyampaikan, hingga Juli 2020 sebanyak 12.615 orang terpapar HIV/AIDS. Padahal, pada tahun 2019 periode yang sama jumlahnya masih sekitar 11.000-an orang. Orang yang terpapar HIV/AIDS diketahui setelah diperiksa di rumah sakit atau Puskesmas.

Dari 12.000 lebih orang yang terpapar HIV/AIDS tersebut, paling banyak sekitar 60 persen tercatat berasal dari Kota Medan. Kendati demikian, kasus yang ada di Medan sumbernya bisa saja berasal dari kabupaten/kota lain di Sumut. Karena, mungkin saja penderitanya berasal dari daerah lain tetapi terdata di rumah sakit atau Puskesmas di Medan.

Faktor penularan penyakit ini, paling banyak disebabkan akibat hubungan seks lawan jenis sekitar 70 persen. Selebihnya, akibat jarum suntik narkoba, homoseksual, biseksual, hingga transfusi darah. Sedangkan untuk usia penderita HIV/AIDS, didominasi pada rentang 17-39 tahun sekitar 80 persen. (ris/ila)