MEDAN, SUMUTPOS.CO — Keceriaan dan senyum semringah langsung terpancar dari raut wajah Musa Rajekshah ketika keluar dari pintu lift Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (1/4/2021) sore, tatkala mendapat kejutan berupa kue ulang tahun dari rekan-rekan jurnalis unit Pemprov Sumut.

Sebab bertepatan pada hari itu, wakil gubernur Sumut yang kini juga sebagai ketua Partai Golkar Sumut, sudah menapaki usia 47 tahun. “Terimakasih ya semuanya,” ujarnya sembari bertepuk tangan lalu memegang pemberian kue dari sejumlah jurnalis. Lagu selamat ulang tahun pun, seketika bergema dinyanyikan rekan-rekan jurnalis.

Di usia yang cukup muda, pria yang karib disapa Ijeck, dianggap telah meraih kesuksesan luar biasa. Baik secara personal, kepala rumah tangga, pengusaha, dan kini menjadi wakil kepala daerah serta memimpin sebuah organisasi partai politik mumpuni seperti Golkar.

Namun bagi suami Sri Ayu Mihari ini, dirinya merasa belum sukses seperti layaknya penilaian banyak orang. Ijeck menegaskan, arti sukses sesungguhnya ialah melakukan banyak kebaikan dan bermanfaat kepada sesama sepanjang nikmat hidup yang Tuhan berikan padanya.

“Hidup ini kan harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya tak merasa sekarang ini sudah sukses, tak meraih target apapun. Sebab kalau Allah Tuhan Yang Maha Kuasa masih memberikan nikmat hidup, saya mau terus berbuat,” katanya yang saat itu mengenakan seragam Golkar Sumut didampingi sejumlah pengurus teras partai.

Menapaki usia 47 tahun saat ini, kata Ijeck, justru amanah dan tanggungjawabnya kian besar. Baik sebagai seorang pribadi, kepala rumah tangga, pemimpin rakyat Sumut, dan juga kader partai, semua agenda serta rutinitas mesti ia lakukan dengan cara membagi waktu dengan baik.

“Mudah-mudahan apa yang diucapkan, apa yang lakukan ada hal baik untuk orang lain. Dan saya berharap jangan sampai ada kesalahan yang menyakiti orang lain karena kita tak sempurna,” tutur ayah empat anak itu.

Mengenai capaian tertinggi yang sudah ia lakukan, Ijeck kembali menyampaikan bahwa setiap saat dan setiap waktu ingin selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini.

“Kalau kata orang saya sudah sukses, justru saya belum merasa sukses. Yang pasti kita mau setiap waktu setiap saat berbuat, dan bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita punya kedudukan di manapun, bisa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sekali lagi terimakasih buat teman-teman semua, sehat dan sukses selalu buat kita,” pungkasnya.

Sebelumnya Ijeck dan sejumlah pengurus Partai Golkar Sumut melakukan silaturahmi dengan Gubernur Edy Rahmayadi di ruang kerja Gubsu lantai 10. Selain bersilaturahmi, dalam kesempatan itu diketahui bahwa Gubsu Edy turut memberikan kejutan pada hari spesial Ijeck. Gubsu menyiapkan acara sederhana dengan segenap pimpinan OPD Pemprov Sumut, untuk merayakan sekaligus bersyukur atas bertambahnya usia Wagubsu yang ke-47 tahun. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menurunkan 14 ribu personel dalam mengamankan gereja-gereja pada peringatan Hari Paskah.

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, Polda Sumut berkerja sama dengan TNI dan seluruh stakeholder berupaya semaksimal mungkin dalam pengamanan menjelang peringatan Hari Paskah.

“14 ribu personel Polda Sumut kita turunkan untuk siaga di seluruh gereja-gereja yang melaksanakan ibadah Paskah,” katanya melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (1/4).

Hadi mengungkapkan, Polda Sumut dan Kodam I/BB terus melaksanakan patroli gabungan bersama meninjau sejumlah rumah ibadah memantau situasi kamtibmas di Kota Medan, Belawan dan Deliserdang jelang Paskah dan Bulan Suci Ramadan.

“Tujuan dari patroli bersama yang dipimpin Kapolda, Pangdam, Pangkosek dan Danlantamal agar kehadiran personil TNI dan Polri dapat dirasakan masyarakat pada saat melaksanakan ibadah maupun kegiatan masyarakat lainnya tetap aman, nyaman dan Kondusif,” ungkapnya.

Hadi menambahkan, situasi keamanan di Sumatera Utara sampai saat ini masih terpantau aman dan kondusif. Namun, begitu masyarakat dihimbau tidak usah takut terhadap ancaman teror, tetap melaksanakan aktifitas rutin sebagaimana biasanya, namun tetap selalu waspada mengantisipasi aksi kejahatan.

“Polda Sumut juga berharap agar seluruh masyarakat tetap mentaati penerapan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara, memakai masker, jaga jarak, serta menggunakan handsanitizer agar terhindar dari penularan Virus Corona,” pungkasnya. (Mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO, – Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melayangkan surat pemanggilan untuk PT Abadi Jaya Bersama (AJB) ihwal pemecatan sepihak tanpa pesangon mantan karyawan tetapnya, Ricky Kurniawan pada 7 April 2021.

Pemanggilan ini berdasarkan surat permohonan dari Ricky Kurniawan melalui kuasa hukumnya, Alansyah Putra Pulungan SH dari AP Pulungan Law Office perihal Permohonan Perundingan Tripartit pada 29 Maret 2021.

“Sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Hubungan Industrial Saudara Ricky Kurniawan dengan PT Abadi Jaya Bersama sebagaimana surat yang diterima pada 30 Maret 2021 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial juncto Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi,” tulis isi surat bernomor 567/442 perihal klarifikasi perdana tersebut.

Kepala Seksi Syarat Kerja pada Disnaker Kota Medan, Maymoonah Sitanggang membenarkan ihwal surat pemanggilan terhadap pihak PT AJB tersebut. “Iya benar,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (1/4/2021).

Pemanggilan perdana dalam rangka klarifikasi atas persoalan dimaksud pun, diamini dia, sekaligus disampaikan kepada pihak Ricky Kurniawan. Maymoonah mengakui bahwa dirinya dalam mediasi nanti berkapasitas sebagai mediator. “Sesuai surat panggilan mediasi saya sebagai mediator,” terangnya.

Kedua belah pihak diminta hadir pada Rabu, 7 April 2021 di Ruang Bidang Hubinsyaker Lantai II Kantor Disnaker Kota Medan, Jalan KH Wahid Hasyim Medan. Mereka diminta menghadap Maymoonah Sitanggang dan Luhut Pardamean Purba sebagai Mediator Hubungan Industrial.

“Masing-masing pihak diminta kehadirannya tepat waktu dengan membawa data/berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada saat menghadiri panggilan I, diminta agar menggunakan masker penutup hidung dan mulut sesuai dengan protokol kesehatan,” tulis bagian akhir surat yang ditandatangani Kadisnaker Medan, Hannalore Simanjuntak tersebut.

Tanpa Pesangon
Dikonfirmasi terpisah, Alansyah Pulungan menyatakan bahwa kliennya tersebut sudah bekerja di PT AJB dengan jabatan Administrasi Marketing sejak Juli 2017. Klinennya merupakan karyawan tetap di perusahaan itu. Namun, pada Februari 2021, kliennya tersebut dirumahkan dengan waktu yang tidak diketahui serta tidak diberikan pesangon.

“Keputusan klien kami dirumahkan itu disampaikan secara lisan oleh seorang direktur utama bernama Bambang Suarso SE. Namun saat itu gaji klien kami pada bulan Januari belum dibayarkan,“ ungkapnya kepada Sumut Pos, Rabu (31/3/2021) malam.

Alasan PT AJB merumahkan kliennya, lanjut dia, karena tuduhan yang tidak berdasar yakni menuduh kliennya memiliki pekerjaan lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban di PT AJB. Sementara berdasarkan data pekerjaan, ditekankan Alan bahwa kliennya selalu menyelesaikan tugas dan kewajibannya di PT AJB.

“Mengacu pada Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sebelum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya,” terangnya.

Kliennya sudah berupaya menemui dirut PT AJB untuk memusyawarahkan permasalahan. Namun diakuinya tidak kunjung ada penyelesaian sehingga menyebabkan kliennya tidak mendapatkan penghasilan sehingga tidak dapat lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Pada tanggal 17 Februari 2021, PT Abadi Jaya Bersama memberhentikan klien kami dengan memberikan uang sebesar Rp3 juta yang ditulis pada kwitansi dengan keterangan uang pisah atas berhenti bekerjanya karyawan atas nama Ricky Kurniawan,” katanya.

Alan juga mengaku pihaknya belum ada menerima surat pemanggilan I dari Disnaker Kota Medan. “Belum ada,” pungkasnya.

Dirut PT AJB berinisial BS semula ada merespon upaya konfirmasi dari Sumut Pos. “Siapa ya,” balas dia melalui aplikasi WhatsApp, Kamis sore. Namun setelah memperkenalkan diri dan melayangkan konfirmasi atas permasalahan dimaksud, termasuk sudah adakah menerima atau belum surat pemanggilan klarifikasi dari pihak Disnaker Medan, ia terlihat hanya membaca saja pesan tersebut. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO,—Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan tidak ada kewenangan Pemprov Sumut menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan tersebut menurutnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

“Tidak ada urusannya harga BBM naik (melalui kebijakan gubernur/pergub). Sudah pasti salah itu,” kata Edy menjawab wartawan, Kamis (1/4/2021) sore.

Begitupun ihwal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berdasarkan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2021, menurut Gubsu Edy, tidak ada kaitan terhadap kenaikan BBM di Sumut terhitung 1 April ini.

“Tapi takkan pernah terjadi. Sebab untuk menaikkan harga BBM itu harus ada DPR RI, jadi tidak bisa (hanya melalui pergub). Dan tidak wewenang gubernur,” tegasnya.

Edy menyarankan agar wartawan kembali meminta klarifikasi dari pihak PT Pertamina Regional Sumbagut atas kenaikan BBM
nonsubsidi menjadi 7,5 persen di wilayah Sumut.

“Tanyakan sama mereka. Salah pasti mereka (Pertamina) itu. Mau beban atau tidak (terhadap masyarakat), tidak bisa BBM dinaikkan,” katanya.

Mantan Pangkostrad juga menegaskan, segera meminta evaluasi atas kebijakan pihak perusahaan plat merah tersebut. Apalagi kebijakan dimaksud ia rasa, sangat memberatkan rakyat terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Nanti akan saya tanyakan Pertamina. Yang pastinya dia salah. Penentuan kenaikan BBM itu tidak bisa sektoral. Sumut naik, Palembang tidak. Jawa naik, Bali tidak, tak bisa. Dia harus merata itu. Dan tidak bisa dijadikan dasar pergub. Pergub ini kan hanya lingkup dan tidak ada status hukum di situ. Yang ada perda karena diketuk oleh DPRD, dan berpengaruh kepada hukum. Kalau pergub tak bisa,” urainya.

Atas dasar itu pula ditembah kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat semakin sulit, Gubsu menegaskan supaya Pertamina segera mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif BBM nonsubsidi tersebut.

“Ya pasti tidak bolehlah dan wajar masyarakat menolak. Pertamina harus mengevaluasi prosedur untuk kenaikan BBM. Sudah pasti Pertamina salah. Yang menentukan harga untuk PLN dan Pertamina adalah pusat. Kenapa harus pusat karena menyangkut moneter itu. Wewenang moneter itu adanya di pusat,”

Seperti diketahui, di Sumut mulai hari ini berlaku tarif baru untuk BBM nonsubsidi.
Taufikurachman, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Sumbagut dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021) mengungkapkan, kenaikan harga BBM itu menyesuaikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang PBBKB. Sedangkan untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar tidak mengalami perubahan.

“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran Seketaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 01 April 2021, Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM non subsidi di seluruh wilayah Sumut,” katanya.

Taufikurachman menambahkan, penyesuaian harga dilakukan per tanggal 1 April 2021. Adapun perubahannya adalah harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 7.850, Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 9.200, Pertamax Turbo dari Rp 9.850 menjadi Rp 10.050, Pertamina Dex dari Rp 10.200 menjadi Rp 10.450, Dexlite Rp 9.500 menjadi Rp 9.700, serta Solar Non PSO dari Rp 9.400 menjadi Rp 9.600. 

Perubahan harga ini, kata dia, tidak berpengaruh terhadap Program Langit Biru (PLB) yang sedang berlangsung di Kota Medan. Pelanggan tetap bisa merasakan program ini di SPBU 14.2011.84 yang terletak di Jalan T. Amir Hamah dan SPBU 14.2011.45 yang berada di Jalan Karya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena Pertamina tetap menjamin pasokan BBM aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kami juga menghimbau agar masyarakat terus menggunakan BBM berkualitas sesuai peruntukan teknologi kendaraan,” tutupnya. (prn)