MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS) mendukung program Pemerintah Kota Medan untuk menata sungai sebagai objek wisata di tengah kota atau urban tourism. Mereka menggandeng berbagai komunitas untuk terlibat langsung untuk menggeber wacana tersebut.

Teranyar, P3KS berkoordinasi dengan Camat Medan Baru Illyan Chandra Simbolon bersama Camat Medan Petisah Agha Novrian untuk berkolaborasi dalam realisas program pemerintah. Mereka mengajak kedua camat itu menyusuri sungai Babura.

“Sengaja kami ajak Camat Medan Baru dan Medan Petisah untuk menyusuri sungai Babura, hal ini agar kedua pimpinan di kecamatan ini dapat melihat langsung potensi dan hal-hal yang harus dibenahi di sepanjang sungai Babura ini. Agar kedepannya kalobarasi ini menjadi bermanfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat”. Ujar Ketua P3KS Aminurasid, Kamis (1/4).

Dalam peninjauan itu, sampah masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Aminurasid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Karena, masyarakat juga yang nantinya akan mendulang manfaat jika sungai dijaga.

“Ke depan kita siap berkolaborasi lintas kecamatan. Kita juga terus menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan,” ujarnya.

Kegiatan arung sungai Babura diawali dari Taman PLN, Jalan Sudirman, Kecamatan Medan Baru, dan berakhir di Lapangan serbaguna, Kampung Sejahtera, Jalan Haji Zainul Arifin, Kecamatan Medan Petisah.

Selama menyusuri sungai, kedua Camat saling berdiskusi untuk melakukan penataan di wilayah kerja masing-masing. Mereka mencoba mengembangkan potensi-potensi yang ada di kampung kampung yang menjadi titik henti (checkpoint).

“Ada satu spot yang menarik nantinya bisa menjadi tempat untuk wisatawan berhenti. Itu berada di gang Pasir, Jalan S.Parman Medan. Di situ uniknya, ada dua rumah ibadah berdiri berdampingan, yakni Musholla dan Kuil,” Ucap Candra Simbolon, Camat Medan Baru, saat usai mengarungi sungai Babura.

Bukan hanya itu saja, selain dua rumah ibadah yang berdampingan yang berada di pinggiran sungai, Kecamatan Medan Baru juga memiliki banyak UMKM yang bisa menjadi nilai jual tersendiri.

Sementara itu, Camat Medan Petisah, Agha Novrian mengapresiasi langkah P3KS yang melibatkan berbagai komunitas dalam pengembangan potensi wilayahnya. Sehingga ada sinergisitas yang kuat untuk saling mendukung satu sama lain.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Kampung Sejahtera, dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan terutama nenjaga sungai untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai, selain itu penataan bantaran sungai ijo harus benar benar tertata rapi, sehingga jauh dari kekumuhan” himbau Agha.

Khusus di Kampung Sejahtera, P3KS akan menjadikan lapangan serbaguna sebagai salah satu spot unggulan. Mereka paham betul, bahwasannya daerah itu punya potensi lebih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Sekaligus merubah imej negatif yang selama ini tersiar di masyarakat .

Untuk diketahui dalam kegiatan susur sungai itu P3KS berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Mulai dari Explorer Sumatera, Vertical Rescue Indonesia (VRI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan. Selama ini juga banyak komunitas lainnya yang juga andil terlibat dalam pengembangan Kampung Sejahtera.(rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 50 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal meramaikan program sosial kemasyarakatan inisiasi DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) di Taman Mejuah-juah Berastagi, Kabupaten Karo, pada 2-4 April 2021.

Para UMKM tersebut berasal dari sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Sumut. Selain kegiatan pameran UMKM, pada hari yang sama pula, Golkar Sumut berencana melaksanakan bazar, pasar murah, bakti sosial, dan donor darah.

“Akan ada 50 stand UMKM yang berasal dari Tanah Karo dan daerah-daerah di Sumut, untuk dapat dinikmati masyarakat. Semoga dengan adanya kegiatan pasar murah, bazar, dan pameran UMKM serta aksi sosial yang dilakukan nantinya, bermanfaat bagi masyarakat Sumut, terkhusus Tanah Karo,” ungkap Ketua Golkar Sumut, Musa Rajekshah, saat konferensi pers ihwal kegiatan dimaksud di Kantor Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim Medan Selasa (30/3) sore.

Ditekankan pria yang karib disapa Ijeck ini, Golkar ingin selalu hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, melalui kegiatan sosial ekonomi tersebut pula, mencerminkan partai berlambang pohon beringin itu, tidak sekadar hadir di saat kontestasi Pemilu, Pileg, ataupun Pilkada semata.

“Partai Golkar hadir bukan untuk kepentingan momentum politik saja. Tapi mulai terus berkegiatan sosial, setiap minggu, setiap bulan. Sehingga selain untuk internal juga bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Akan banyak organisasi perangkat daerah terkait yang terlibat dalam dalam kegiatan dimaksud. Menurut Ijeck, sejumlah OPD tersebut berasal dari Pemprov Sumut dan beberapa dari kabupaten dan kota.

“Dan karena ini masih suasana pandemi, kami juga menjaga protokol kesehatan (prokes), sehingga jumlah OPD maupun UMKM yang terlibat dibatasi. Kami pun memilih Tanah Karo untuk berkegiatan, mengingat karena mudahnya transpotasi dan akomodasi, juga merupakan daerah wisata. Semoga kegiatan nantinya berguna bagi masyarakat, apalagi masih dalam suasana pandemi dan menjelang bulan suci Ramadan,” katanya.

Revitalisasi

Selain kegiatan itu, Golkar Sumut juga punya agenda organisasi yang bersifat internal yakni Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) I pada 3-4 April 2021 di Sinabung Hills, Kabupaten Karo. Pada kesempatan itu, Ijeck mengamini, akan ada revitalisasi pada jajaran Golkar Sumut, bahkan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Revitalisasi di tubuh organisasi seperti Partai Golkar, merupakan hal yang sangat biasa. Sudah 33 kabupaten dan kota mengajukan ke DPD Tingkat I untuk perubahan-perubahan itu, dan kami pun sudah membalas usulan tersebut. Jadi ini adalah hal yang biasa,” bebernya, didampingi Sekretaris dan Bendahara, Ilhamsyah serta Iwan Habib Nasution, juga sejumlah pengurus Partai Golkar Sumut lainnya.

Rapat tersebut, sambungnya, juga dilakukan dalam rangka konsolidasi seluruh kader Partai Golkar di Sumut menghadapi agenda politik 2024. Ijeck menegaskan, dalam Rakerda kali ini mereka belum membahas sosok yang akan diusung pada Pilgub Sumut 2024.

“Kami mengetahui agenda politik di 2024, yakni pelaksanaan Pemilu serentak mulai dari pusat hingga ke daerah. Sehingga kami perlu untuk menyatukan langkah terkait hal ini. Kami belum berbicara mengenai sosok di Pilgub pada Rakerda ini. Karena itu masih jauh. Kami fokus konsolidasi internal mengenai kebijakan partai nanti,” pungkasnya. (prn/saz)

Teks Foto

PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

KETERANGAN: Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah (Ijeck), saat memberi keterangan pers terkait persiapan pelaksanaan Rakerda I dan Rapimda I, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Tanah Karo pada awal April mendatang, di Aula Kantor Golkar Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Selasa (30/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan peninjauan Sungai Bedera di Jalan Asrama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (31/3) pagi. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah nyata Pemko Medan dalam mengatasi permasalahan banjir yang telah lama melanda Kota Medan.

Bobby meninjau Sungai Bedera bersama Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Maman Noprayamin, yang turut didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang (PKPPR) Benny Iskandar, Kepala Dinas PU Zulfansyah Ali Saputra, dan Camat Medan Helvetia Andy Mario Siregar.

Sebelum meninjau lokasi, Bobby bersama Maman, Benny, Zulfansyah, dan Andy berdiskusi lebih dulu guna mempelajari permasalahan yang terjadi pada aliran Sungai Bedera, agar dapat diketahui sumber permasalahan yang dihadapi, serta dapat mengambil solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut.

Setelahnya, Bobby bersama rombongan tampak menyisir pinggiran Sungai Bedera yang berada di Komplek Perumahan Bumi Asri. Dari hasil peninjauan tersebut, Pemko Medan pun memastikan akan mengambil langkah-langkah strategis secara bersama-sama untuk melakukan normalisasi terhadap Sungai Bedera.

Usai peninjauan, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny mengatakan, peninjauan itu dilakukan guna mengejar target Wali Kota Medan yang ingin menuntaskan permasalahan banjir di Kota Medan dalam waktu 2 tahun, atau 2023 Kota Medan bebas banjir.

“Pak Wali punya program 2 tahun Medan bebas banjir, itu yang mau dituntaskan,” ungkap Benny, Rabu (31/3).

Kenapa dimulai dari sungai Bedera? Benny menjelaskan, Sungai Bedera adalah sungai yang paling realistis untuk segera dinormalisasi fungsinya dalam waktu dekat. Selain itu, bila mampu menormalisasi Sungai Bedera, hal itu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi persoalan banjir di Kota Medan.

“Sebelumnya hasil rapat kami (Pemko) dengan BWS 2 minggu lalu, Sungai Bedera yang paling memungkinkan untuk dikerjakan dalam waktu dekat, apalagi sudah ada SK dari Gubernur Sumut. Lalu bila Sungai Bedera dikerjakan, dampaknya cukup besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Benny menjelaskan, kesimpulan dari hasil peninjauan yang dilakukan tersebut, satu di antaranya adalah Pemko Medan, Pemprov Sumut, dan BWS Sumatera II, akan bekerja sama dan membagi tugas dalam penyelesaian pengerjaan Sungai Bedera.

“Sebelumnya, Pak Wali meminta agar desain yang dimiliki Provinsi dengan desain yang dimiliki BWS, disinkronkan dulu. Begitu sudah sinkron, maka akan dikerjakan secara bersama-sama, tentunya setelah ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu sedang diupayakan dalam waktu dekat ini,” tuturnya.

Dia mencontohkan, ada beberapa hal yang dapat dikerjasamakan antara Pemko Medan, Pemprov Sumut, dan Pemkab Deliserdang, dalam pengerjaan Sungai Bedera ke depannya.

“Misalnya pembagian tugas, seperti masalah ganti rugi lahan masyarakat yang ada di sekitar sungai. Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Bedera dan memiliki alas hak, tentu akan diberi ganti rugi,” beber Benny.

Dirincikan Benny, Sungai Bedera 2 per 3 bagian ada di Kota Medan, sedangkan seper 3 lainnya ada di Kabupaten Deliserdang.

“Untuk itu kami berharap biaya ganti ruginya bisa dibayar urunan (dibayar bersama), sebagian dari Pemko Medan, sebagian lainnya dari Deliserdang dan Pemprov Sumut,” katanya lagi.

Bila masih kurang dalam masalah biaya, baik itu untuk biaya pembebasan lahan maupun biaya pengerjaan fisik, dia mengatakan, ketiga pihak, yakni Pemko Medan, Pemprov Sumut, dan Kabupaten Deliserdang, akan meminta bantuan anggaran dari APBN untuk menutupi kekurangannya.

“Jadi kata Pak Wali, Pemko Medan, Pemrov Sumut, dan Pemkab Deliserdang, sebaiknya harus menunjukkan keseriusannya dulu dalam hal ini dengan melakukan pembebasan lahan dan pengerjaan fisik dengan APBD yang ada. Kalau (anggarannya) masih kurang, maka nanti akan diajukan ke pusat. Walaupun dulu pernah juga diajukan (ke pusat), tapi bedanya kali ini harus ada keseriusan dulu dari daerah, yakni mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dari anggaran daerah,” sebut Benny.

Benny menjelaskan, Sungai Bedera yang mengalami penyempitan akibat adanya rumah penduduk, terdapat di sepanjang 3,5 kilometer aliran sungai. Padahal seharusnya, lebar Sungai Bedera tidak boleh kurang dari 4 meter. Namun faktanya saat ini, Sungai Bedera terus mengalami penyempitan dan sedimentasi (pendangkalan). Dalam tinjauannya, banyak lebar Sungai Bedera yang bahkan tidak mencapai 3 meter, atau hanya 2,5 meter, bahkan kurang dari itu.

“Sedangkan kalau melihat desain baru dari BWS, lebar sungai harus ditambah menjadi 8 meter. Apakah ini sesuai dengan desain Pemprov Sumut atau tidak, ini yang akan dipelajari secepatnya, makanya desain akan disinkronisasi dan harus disepakati secepatnya. Setelah disepakati berapa lebar sungai, sempadan sungai, dan lain-lain, maka segera direncanakan proses pengerjaannya dalam waktu secepatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra menjelaskan, jika dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Medan meminta kepada Dinas PKPPR dan Kepala BWSS II untuk menginventarisir jumlah rumah warga yang membuat menyempitnya Sungai Bedera.

“Tadi Pak Wali bilang, kalau memang menyalah bangunannya dan tak ada izin (dan alas hak), maka ya akan dibongkar. Tapi tentu ada sosialisasi lebih dulu, disurati, diminta membongkar sendiri. Kalau tidak mau juga, baru ditertibkan,” jelasnya.

Zulfansyah juga menyebutkan, pada pekan depan, tepatnya 4 April 2021, Wali Kota Medan bersama Kepala BWSS II akan berangkat ke Kementerian PUPR di Jakarta untuk bertemu Dirjen yang menangani masalah Sungai.

“Nanti di sana akan dibahas tentang penanganan Sungai Bedera ini,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga pemilik apartemen yang bernaung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Reiz Condo (PPPSRS-TRC) Jalan Tembakau Deli, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, memohon perlindungan kepada Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution.

Permohonan mereka dituangkan ke dalam sebuah surat, sekaligus meminta audensi guna menyampaikan persoalan yang mereka alami kepada Wali Kota Medan. Tak cuma kepada Bobby Nasution, mereka juga menyebutkan akan mengirimkan surat tersebut kepada Menteri BUMN.

Menurut seorang pemilik apartemen, Darwin, Rabu (31/3), mengatakan, satu permohonan mereka yakni meminta Wali Kota Medan agar tidak menyetujui perubahan izin gedung apartemen The Reiz Condo (TRC) menjadi hotel, namun tetap pada fungsinya semula, yakni sebagai hunian apartemen.

“Besok (hari ini, red) Kamis (1/4), kami akan mengirimkan surat kepada Wali Kota Medan dan Menteri BUMN, untuk meminta perlindungan. Kami minta agar gedung TRC tetap berfungsi sebagai hunian, bukan hotel, atau campuran,” ungkap Darwin.

Lebih lanjut Darwin mengatakan, dia bersama para pemilik apartemen juga bermohon untuk melakukan audensi kepada Wali Kota Medan, agar semua kenyataan di lapangan beserta bukti-bukti yang ada dapat disampaikan secara langsung. Menurutnya, peralihan fungsi dari hunian ke hotel atau campuran, telah menimbulkan permasalahan dan keresahan bagi para pemilik dan penghuni apartemen.

Pasalnya, sejak awal penjualan PT Waskita Karya Realty (WKR) selaku pengelola apartemen, TRC telah lebih dulu menjanjikan konsep The Reiz Condo sebagai hunian murni, bukan sebagai hotel, atau campuran. Terakhir, hal tersebut menjadi satu pertimbangan untuk minat para pembeli. Namun kenyataannya, imbuh Darwin, apartemen terjual dan pihak PT WKR tidak menepati janjinya, dan bahkan mengubah fungsi TRC sebagai hotel atau campuran.

“Ini benar-benar merupakan suatu hal yang mengejutkan bagi kami selaku konsumen, apalagi hal tersebut dilakukan oleh satu BUMN yang merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya Realty. Persoalan itu menimbulkan kegundahan bagi kami para pemilik,” ujarnya.

Mereka pun berharap, Wali Kota Medan dapat mendorong membantu penyelesaian kemelut antara warga yang menghuni TRC dengan PT WKR, yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan.

“Kami berharap Wali Kota Medan dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada kami warga Medan yang tidak berdaya menghadapi korporasi besar seperti ini,” harap Darwin.

Seperti diketahui, sebelumnya beberapa waktu yang lalu, Komisi IV DPRD Medan telah melakukan kunjungan kerja ke The Reiz Condo. Dalam kunjungan kerja tersebut, telah ditemukan berbagai penyimpangan termasuk penyimpangan fungsi tanpa izin. Bahkan dalam pengakuan seorang pemilik, ada berbagai penyimpangan, seperti adanya pengelolaan iuran yang tidak transparan.

Masih menurut pengakuan pemilik, faktor keamanan seperti alarm kebakaran yang berbunyi tanpa sebab, serta adanya kejadian lift yang melorot beberapa lantai, semuanya terjadi pada Maret 2021, dan pengambilalihan area yang dijanjikan sebagai convenience store menjadi lobby service apartment.

Pada kesempatan itu, Darwin juga menyampaikan, agar ke depan para konsumen kiranya dapat semakin cerdas dalam memutuskan pembelian sesuatu produk, apalagi yang senilai apartemen.

“Jangan hanya terkesima dengan janji-janji dan berbagai promosi yang fantantis, namun harus meneliti lebih jauh, serta sebisanya bertanya pada orang yang sudah menghuni apartemen tersebut,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama Polres jajarannya, terus mempercepat proses vaksinasi bagi personel untuk menekan penyebaran Covid-19.

Dalam hal ini, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, turut mengawal penyuntikan vaksin yang berlangsung di Mapolrestabes Medan, Rabu (31/3).

Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, untuk tahap pertama ada 16.633 personel Polda Sumut dan Polres jajaran yang telah menjalani vaksinasi. Dan di tahap kedua nanti, akan ada sebanyak 5.230 personel yang mengikuti vaksinasin

“Tujuan vaksinasi ini, dalam upaya mendukung program pemerintah menanggulangi penyebaran dan pencegahan Covid-19 di Sumut,” ungkap Hadi.

Kendati sudah divaksin, Hadi mengingatkan, agar anggota Polri tetap menjaga protokol kesehatan (prokes). Karena saat ini Sumut sedang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, sehingga lebih sering bertemu dengan masyarakat.

“Harapannya tingkat penurunan angka Covid-19 di Sumut dapat dirasakan secara signifikan nantinya,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, Polda Sumut telah menginstruksikan seluruh personel Bhabinkamtibmas untuk menjadi vaksinator menyampaikan sosialisasi dan menyukseskan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat dalam menekan penyebaran COvid-19 tersebut.

“Untuk itulah Pemerintah melakukan vaksinasi, dan Polri sebagai institusi negara, harus dapat membantu dan menyukseskan pelaksanaannya,” pungkas Hadi. (mag-1/saz)