KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut, R Sabrina memancing ikan di sela-sela mengunjungi kawasan pengelolaan mangrove di Kelurahan Berasbasah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sabtu (27/2/2021).
SUMUTPOS.CO – Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung penuh terhadap upaya masyarakat memperbaiki dan melestarikan hutan, seperti yang dilakukan kelompok tani di Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat.
KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut, R Sabrina memancing ikan di sela-sela mengunjungi kawasan pengelolaan mangrove di Kelurahan Berasbasah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sabtu (27/2/2021).
Adapun bentuk dukungan yang diberikan seperti penyediaan bibit pohon bakau dan pemberian kapal bot, serta pembinaan melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat.
“Untuk kawasan hutan mangrove, kita terus mengupayakan bagaimana agar bisa dikembalikan fungsinya tetapi juga tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sepanjang pantai timur Sumut, itu yang kita lakukan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto saat mendampingi Sekdaprovsu R Sabrina mengunjungi kawasan pengelolaan mangrove (bakau) di Kelurahan Berasbasah, Pangkalan Susu, Langkat, Sabtu (27/2).
Dalam kunjungan tersebut, Sabrina menyempatkan diri mencoba langsung madu Kelulut (ternak) dari sarangnya, mengelilingi kawasan hutan bakau menggunakan bot bantuan Pemprov Sumut, serta merasakan pengalaman memancing ikan bandeng.
Dari lokasi seluas kurang lebih 38 hektare itu, Sabrina melihat beberapa kegiatan pengelolaan kawasan seperti pelestarian hutan bakau, penanaman pohon buah, peternakan lebah madu dan budidaya ikan bandeng. Dari berbagai usaha itu pula, pengelola menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi wisata.
“Ya, ini adalah kegiatan mulia. Karena tujuannya melestarikan bumi. Selain melestarikan, juga membangkitkan perekonomian masyarakat. Jadi walaupun sekarang ekonomi sedang terpuruk, kita harus bangkit, dan ini salah satu upaya yang sangat baik,” ujarnya.
Banyaknya kondisi hutan bakau yang rusak di Sumut, menurut Sabrina, karena ulah manusia yang mengeksploitasi keberadaan pohon bakau. Sehingga masyarakat merasakan dampak buruk seperti berkurangnya hasil nelayan hingga abrasi pantai.
Ketua Kelompok Tani Peduli Pesisir, Yenti Sin menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepedulian Pemprovsu, terlebih untuk melestarikan kawasan hutan bakau. “Terimakasih karena bantuan ini kita terus mengembangkan upaya pelestarian mangrove di Pangkalasusu ini. Jadi masyarakat kita di sini juga ikut bekerja membantu mengelolanya,” katanya. (prn)
BERSAMA: Ngogesa Sitepu bersama Wakil Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan istri di kediaman Ngogesa, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.ist/ SUMUT POS .
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Binjai resmi mengajukan Rizki Yunanda Sitepu S.STP anggota DRPD Sumut, menjadi pengganti Wakil Wali Wota Binjai terpilih periode 2021-2024.
BERSAMA: Ngogesa Sitepu bersama Wakil Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan istri di kediaman Ngogesa, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.ist/ SUMUT POS .
Rekomendasi pengajuan pengganti Wakil Wali Kota Binjai terpilih dilakukan setelah Golkar kota Binjai menggelar rapat Pleno di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Binjai Jalan Candrakirana Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kamis (25/2).
“Dengan rahmat Allah, dan mengucapkan bissmillah, DPD Golkar Kota Binjai menetapkan dan mengusulkan agar Rizki Yunanda S.STP menjadi Wakil Walikota Binjai,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai H.Noor Sri Syah Alam Putra ST kepada seluruh peserta yang hadir.
Noor Sri Syah Alam Putra mengatakan, dukungan untuk Rizki Yunanda S.STP tersebut setelah pihaknya berkoordinasi dengan pengurus DPD Tk I Partai Golkar provinsi Sumatera. Sesuai dengan bimbingan dan arahannya, mereka sepakat menetapkan agar Rizki Yunanda S.STP menjadi Wakil Walikota Binjai terpilih periode 2021-2024.
Noor Sri Syah Alam Putra menjelaskan, selanjutnya DPD Partai Golkar Kota akan menyerahkan nama pengganti Wakil Wali Kota ke DPD Tk.I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya direkomendasikan ke DPP Partai Golkar Pusat.
Wakil Wali Kota Binjai Temui Ngogesa Sitepu
Sementara itu, Wakil Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah, MAP seusai dilantik Gubsu Edy Rahmayadi di Medan Jumat (26/2) yang lalu, bergegas kembali ke kota Binjai untuk menemui orang yang dituakan nya, yaitu Bupati Langkat periode 2009-2019 H.Ngogesa Sitepu,SH di kediamannya Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
Amir Hamzah yang merupakan mantan Badan Kepala Kepegawaian (BKD) di Pemko Binjai, bersama para ulama yang mendampinginya diterima oleh Ngogesa Sitepu, didampingi anggota DPR RI Delia Pratiwi Br Sitepu, SH dan anggota DPRD Sumatera Utara H. Rizky Yunanda Sitepu, STP diruang Galery.
Pertemuan Ngogesa Sitepu dengan Amir Hamzah penuh dengan isak tangis dan cucuran airmata. Sebab, mereka sangat kehilangan H Juliadi Wali Kota terpilih pada Pilkada 9 desember 2020, karena meninggal akibat terpapar covid-19 dan sempat dirawat dirumah sakit di Medan.
“Kedatangan saya ingin bersilahturahim dengan orang yang saya tuakan untuk meminta saran, nasehat dan bimbingan kepadanya. Pak Ngogesa berpengalaman sebagai kepala daerah karena beliau 10 tahun menjadi Bupati dikabupaten Langkat dan pernah menjadi Ketua Partai Golkar Sumut,” ujar Amir Hamzah.
Menurutnya, Ngogesa sudah berpengalaman di pemerintahan sebagai bupati dan di partai politik sebagai ketua. “Hendaknya bapak bisa memberi petunjuk, nasihat kepada saya, jangan tinggalkan saya untuk memimpin kota Binjai,” pinta Amir Hamzah kepada Ngogesa Sitepu yang disaksikan para ulama dan ustad yang hadir.
Kata Amir, janji janji politikbersama alm Juliadi selama pilkada kepada masyarakat nantinya, hendaknya bisa ia laksanakan. Dengan harapan, Ngogesa menuntun, membimbingnya. “Ingatkan saya Pak sewaktu bertugas, mana tahu ada yang salah dan menyimpang saya lakukan, dan jadikan kami bagian dari keluarga bapak,” ujar Amir Hamzah sambik terisak menangis haru di hadapan Ngogesa Sitepu.
Ngogesa Sitepu yang juga haru dan meneteskan air mata mengatakan, mereka kehilangan orang baik, santun, ramah yakni Juliadi sebagai Wali Kota Binjai terpilih.
Ngogesa juga mengucapkan selamat atas pelantikan jabatan Wakil Wali Kota dan dalam waktu yang tidak lama akan jadi Wali Kota. (rel/ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghapus aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung (PBG), dengan kewajiban mencantumkan fungsi bangunan.
ILUSTRASI IMB
Pergantian itu tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Lalu, apa bedanya IMB dan PBG?
Dari sisi definisi, kedua aturan ini sejatinya sama, yaitu izin kepada pemilik untuk membangun gedung baru, mengubah baik memperluas atau mengurangi, hingga merawat bangunan sesuai standar teknis yang berlaku. Izinnya perlu sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari pemerintah.
Untuk memperoleh IMB dan PBG, pemilik juga tetap harus menyampaikan fungsi bangunan tersebut, misalnya untuk hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, hingga fungsi khusus. Bedanya, pemerintah memberikan opsi fungsi campuran pada PBG. Opsi ini tidak ada dalam IMB.
Dengan fungsi campuran bangunan bisa digunakan untuk lebih dari satu fungsi. Misalnya, bangunan akan digunakan untuk hunian dan usaha. Sebelumnya aturan izin mendirikan bangunan hanya boleh untuk satu fungsi.
“Bangunan gedung dengan fungsi campuran didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan di sekitarnya,” tulis Pasal 7 ayat 1 PP 16/2021.
Kendati fungsinya boleh campuran, namun pemilik yang melakukan perubahan fungsi bangunan wajib melaporkan. Jika tidak melaporkan bisa dikenakan sanksi. Hal ini berbeda dengan IMB yang tidak ada sanksi.
“Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG dikenakan sanksi administratif,” ungkap Pasal 12 ayat 1.
Sanksinya berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara, pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung.
Perbedaan selanjutnya, IMB memberi beberapa syarat bangunan, seperti ada pengakuan status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. Lalu, ada pula syarat teknis berupa tata bangunan dan keandalan bangunan.
Sementara syarat di PBG tidak sebanyak itu. PBG hanya mensyaratkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai tata bangunan, keandalan, hingga desain prototipe atau purwarupa.
Saat bangunan dibangun, baik IMB maupun PBG sama-sama mengatur soal perlunya pengawasan konstruksi. Begitu juga soal perlunya pemeliharaan, perawatan, hingga pelestarian bangunan ketika sudah terbangun dan digunakan.
Ketentuan yang sama juga terkait pembongkaran bangunan. Bedanya, tidak ada ketentuan soal pasca pembongkaran di IMB, sementara di PBG ada.
Di ketentuan PBG, hal-hal yang perlu diperhatikan pasca pembongkaran adalah soal pengelolaan limbah material, limbah bangunan, hingga upaya peningkatan kualitas tapak pasca pembongkaran. (cnn)
JALAN TOL: Jalan tol Binjai- Langsa ditarget selesai 2023. Saat ini sedang proses pengerjaan sekaligus pembebasan tanah.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – PT Hutama Karya terus mengebut pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Binjai-Langsa, Minggu (28/2). Dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun, jalan bebas hambatan tersebut ditarget mulai beroperasi. Sehingga akan membantu masyarakat mempercepat waktu tempuh antara Sumut dan Aceh.
JALAN TOL: Jalan tol Binjai- Langsa ditarget selesai 2023. Saat ini sedang proses pengerjaan sekaligus pembebasan tanah.
“Jalan tol Binjai-Langsa sepanjang 130,6 kilometer masih terus dikerjakan. Pengerjaan tahap awal diprioritaskan untuk menyelesaikan tiga seksi, bersamaan dengan proses pembebasan lahan,” kata Direktur Proyek PT Hutama Karya (Persero), Hestu Budi, Minggu (28/2).
Mulai dari Binjai hingga Pangkalanbrandan, jalan tol memiliki jarak tempuh sepanjang 57,5 kilometer. Seksi pertama menghubungkan Binjai-Stabat sepanjang 12,3 kilometer. Seksi kedua menghubungkan Stabat-Tanjungpura sepanjang 26,2 kilometer. Dan seksi terakhir menghubungkan Tanjungpura-Pangkalanbrandan sepanjang 18,9 kilometer.
“Kita targetkan di akhir 2021 ini, tol Seksi I dari Binjai menuju Stabat selesai. Sedangkan untuk tol Seksi II dan III, yakni dari Stabat ke Pangkalanbrandan, rampung di akhir 2022,” urai dia.
Pengerjaan tahap II, yakni tol Seksi IV dari Pangkalanbrandan menuju Kualasimpang sepanjang 44,2 kilometer dan tol Seksi V dari Kualasimpang menuju Langsa sepanjang 29 kilometer. Kata Hestu, pembangunannya ditargetkan selesai di akhir 2023.
“Sengaja kita lakukan bertahap dengan prioritas utamanya dari Binjai menuju Pangkalanbrandan. Karena kepadatan kendaraan di kawasan ini sudah mulai meningkat,” ujar dia.
Hestu melanjutkan, ada perbedaan mencolok pada pengerjaan proyek pembangunan Ruas Tol Binjai-Langsa dengan Ruas Tol Medan-Binjai. Namun demikian, perbedaan ini bukan berhubungan dengan persoalan teknis. Melainkan menyangkut proses pembebasan lahan. Sebab pembebasan lahan pada proyek Tol Binjai-Langsa jauh lebih mudah dibandingkan proyek Tol Medan-Binjai.
“Perbedaannya pada masalah pembebasan lahan. Lahan yang dibebaskan untuk proyek Tol Medan-Binjai banyak yang sudah jadi pemukiman. Sedangkan untuk proyek Tol Binjai-Langsa sebagian besar masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, sehingga lebih mudah proses ganti-rugi,” pungkasnya. (ted)
MANDIRI: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kemenkes mengatakan, vaksinasi mandiri ditarget mulai April mendatang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan program vaksinasi gotong royong alias mandiri dapat dilaksanakan mulai April mendatang. Hal itu menyusul agenda kedatangan vaksin ke Indonesia yang direncanakan tiba akhir Maret mendatang.
MANDIRI: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kemenkes mengatakan, vaksinasi mandiri ditarget mulai April mendatang.
“Tunggu saja, vaksinnya (mandiri) ada di April ya kemungkinan,” kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Minggu (28/2).
Nadia sekaligus menegaskan alasan pemerintah memilih PT Bio Farma (persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat mengimpor vaksin untuk vaksinasi gotong royong. Menurutnya, penunjukan Bio Farma berdasarkan konsultasi Kementerian Kesehatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk upaya mitigasi penyimpangan-penyimpangan saat ini perusahaan importir tunggal akan dilakukan oleh Bio Farma,” ujar Nadia.
“Yang pasti jenis vaksin gotong royong tidak sama dengan vaksin program pemerintah,” katanya.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berharap vaksinasi mandiri dapat dimulai akhir Maret. Rosan mengatakan pihaknya beserta pemerintah telah sama-sama menyepakati alokasi vaksin sebanyak 20,2 juta dosis.
Rencananya akan ada empat merek vaksin yang bakal digunakan dalam program vaksin mandiri. Yakni vaksin dari produsen Sinopharm, Moderna, Sputnik, dan Johnson & Johnson.
“Rencananya bulan depan itu vaksinnya yang Sinopharm untuk gotong royong masuk ke Indonesia. Jadi harapannya akhir Maret sudah mulai disuntikkan,” kata Rosan.
Rosan sekaligus menjelaskan alokasi vaksin itu akan memiliki skala prioritas. Prioritas yang pertama adalah perusahaan atau badan usaha yang berlokasi di zona merah atau wilayah risiko tinggi penularan covid-19.
Kemudian, yang kedua diprioritaskan untuk industri padat karya. Selanjutnya perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, serta perusahaan yang memerlukan interaksi intens dengan masyarakat.
“Sudah lebih dari 8 ribu perusahaan yang mendaftar. Namun tentu menunggu persetujuan BPOM dan MUI untuk pelaksanaan vaksinasinya,” kata Rosan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi memperbolehkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu (24/2).
Sesuai Permenkes tersebut, perusahaan harus mendata pegawai yang akan menerima vaksin Covid-19 lalu memberikannya ke Kemenkes. Adapun biaya vaksin mandiri sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.
Sebagai informasi Vaksin Gotong Royong merupakan program vaksinasi mandiri dari pemerintah, sesuai dengan Kepmenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Rangka Pengendalian Pandemi.
Dalam beleid tersebut vaksinasi mandiri dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan sehingga pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan. Namun Kemenkes belum memberikan rincian jenis vaksin yang akan digunakan dalam program mandiri ini. (cnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah resmi mengeluarkan daftar mobil yang mendapatkan keringanan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0% mulai Senin (1/3) mendatang. Terdapat 21 mobil pajaknya digratiskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021, yang dikeluarkan pekan ini, mulai dari Toyota Avanza hingga Wuling Confero.
Dalam Kepmenperin tersebut, disebutkan bahwa kendaraan yang mendapatkan keringanan PPnBM adalah mobil yang memiliki penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) minimal 70 persen.
Keringanan PPnBM untuk mobil sendiri telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021n
Sementara itu relaksasi akan terbagi ke dalam tiga periode, yaitu insentif 100 persen dari tarif pada Maret-Mei 2021, kemudian 50 persen dari tarif pada Juni-Agustus 2021, dan 25 persen tarif pada September-Desember 2021.
Pasal 2 PMK tersebut menjelaskan insentif PPnBM mobil akan berlaku untuk jenis sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) berkapasitas hingga 1.500 cc.
Selain itu, insentif juga bisa diberikan untuk kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi dengan sistem satu gardan penggerak 4×2 berkapasitas isi silinder sampai 1.500 cc.
Daftar Mobil yang Dapat Relaksasi PPnBM 0 Persen: Toyota Yaris (semua varian) Toyota Vios (semua varian) Toyota Sienta (semua varian) Daihatsu Xenia (semua varian) Toyota Avanza (semua varian) Daihatsu Grand Max Minibus (semua varian) Daihatsu Luxio (semua varian) Daihatsu Terios (semua varian) Toyota Rush (semua varian) Toyota Raize (semua varian) Daihatsu Rocky (semua varian) Mitsubishi Xpander (semua varian) Mitsubishi Xpander Cross (semua varian) Nissan Livina (semua varian) Honda Brio RS (semua varian) Honda Mobilio (semua varian) Honda BRV (semua varian) Honda HRV (semua varian) Suzuki Ertiga (semua varian) Suzuki XL7 (semua varian) Wuling Confero (semua varian)
Belum Dijual, tapi Dapat Diskon
Daihatsu Rocky dan Toyota Raize belum diluncurkan di Indonesia, namun mobil kembar ini masuk dalam daftar 21 mobil yang mendapatkan keuntungan kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Sejauh ini pemegang merek Astra Daihatsu Motor (ADM) dan Toyota Astra Motor (TAM) belum pernah menyatakan secara resmi bakal meluncurkan Rocky dan Raize di dalam negeri.
Namun sinyal kedua mobil itu bakal dijual sebenarnya sudah terendus pelan-pelan sejak debut di Tokyo Motor Show 2019. Kemudian tim research and development (RnD) ADM juga diketahui pernah menguji mesin 1.000 cc di Tanah Air pada akhir 2019 untuk riset Rocky.
Rumor makin kencang lantaran kedua mobil itu diyakini telah terdaftar di Indonesia karena muncul dalam Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dalam aturan itu Rocky dipercaya memakai kode A250RS untuk varian mesin 1.000 cc dan A251RS buat 1.200 cc. Sedangkan Raize diduga menggunakan kode A250RA buat mesin 1.000 cc dan A251RA untuk 1.200 cc.
Penampakan mobil berkamuflase diduga Rocky juga sebelumnya tertangkap kamera dan beredar di media sosial. Terakhir, produsen Malaysia, Perodua, yang sebagian sahamnya dimiliki Daihatsu, telah membuka pesanan Ativa, versi lain Rocky yang dijual di sana.
Produksi Lokal
Rocky dan Raize dipastikan merupakan produksi lokal sebab mobil yang mendapatkan relaksasi PPnBM wajib memenuhi kriteria itu.
Kriteria lain yang mesti dimiliki yakni ‘memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen’ seperti tertulis dalam Kepmenperin 20/2021.
Rocky dan Raize melanjutkan produk kolaborasi ADM dan TAM sebelumnya yang sudah melahirkan Daihatsu Xenia-Toyota Avanza, Daihatsu Terios-Toyota Rush, Daihatsu Agya-Toyota Ayla, serta Daihatsu Sigra-Toyota Calya. (cnn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran Covid-19 di Kota Medan tidak lagi dalam kategori zona merah (risiko tinggi) dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Kota Medan, kini turun satu tingkat dari zona merah menjadi status zona oranye (risiko sedang). Hal itu berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah per tanggal 21 Februari yang disampaikan pada website covid19.go.id.
Selain Medan, terdapat beberada daerah yang juga zona oranye, di antaranya Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Karo, Deliserdang, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Labuhanbatu, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara.
Sedangkan zona kuning (risiko rendah) yakni Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan Padang Lawas. Selebihnya, beberapa daerah zona hijau (tidak ada kasus) yaitu Nias Utara dan Nias Barat.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Medan saat ini berjumlah 12.568 orang. Jumlah tersebut bertambah 97 kasus baru pada Minggu (28/2). Sementara, angka kesembuhan 10.724 orang, bertambah 76 kasus baru. Untuk angka kematian 386 orang dengan penambahan 2 kasus baru.
“Angka penderita Covid-19 aktif di Medan sekarang ini 1.458 orang, baik yang isolasi di rumah sakit maupun secara mandiri,” ungkap Aris, Minggu sore.
Akumulasi angka positif Covid-19 di Sumut kini jumlahnya 24.528 orang, setelah bertambah 110 kasus baru dari laporan 3 kabupaten/kota. Antara lain, Medan 97 orang, Deliserdang 12 orang, dan Labuhanbatu Utara 1 orang.
Meski demikian, sambungnya, angka kesembuhan juga bertambah sebanyak 106 orang dari 10 kabupaten/kota sehingga akumulasinya menjadi 21.214 orang. Paling banyak dari Medan 76 orang, Binjai 11 orang dan Deliserdang 9 orang.
Sedangkan angka kematian ada penambahan sebanyak 5 kasus baru dari Medan 2 orang, Pematangsiantar 1 orang, Binjai 1 orang, dan Labuhanbaru Utara 1 orang, sehingga akumulasinya kini menjadi 837 orang. “Jumlah penderita Covid-19 aktif di Sumut kini ada 2.477 orang yang sedang melakukan isolasi,” pungkasnya.
Vaksinasi Tahap Kedua di Medan
Terpisah, Pemerintah Kota Medan mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua, Sabtu (27/2) kemarin. Kelompok penerima pertama adalah para pedagang serta para sopir angkutan kota (angkot).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi mengatakan, vaksinasi yang dilakukan ini merupakan pencanangan tahap kedua yang dilakukan di Kota Medan. Sebagai langkah awal, ada empat lokasi pemberian, yakni Terminal Amplas, Pasar Titi Kuning, Pasar Sei Sikambing dan Terminal Pinang Baris.
“Masing-masing lokasi menargetkan 200 peserta untuk mendapatkan suntikan vaksin. Setelah itu vaksin akan dilanjutkan lagi dan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang dimiliki, terutama kepada lansia dan pelayan publik,” ungkapnya.
Edwin juga mengatakan, selain pencanangan, kegiatan ini juga dilakukan sebagai langkah sosialisasi kepada masyarakat. Bahwasanya, saat ini vaksinasi sudah dapat dilakukan dengan prioritas lansia dan kelompok pelayan publik. “Jadi bisa mendaftar melalui aplikasi maupun mendaftar langsung di tempat pelayanan kesehatan seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit yang telah ditunjuk,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini akan diberikan kepada masyarakat penerima yang bersinggungan dengan layanan publik. Di antaranya adalah para ASN, personel TNI/Polri, para pekerja publik seperti jurnalis, pegawai bank, pedagang, termasuk juga lansia diatas 60 tahun.
Provinsi Sumut sendiri telah menargetkan sasaran penerima vaksinasi tahap dua ini hingga sebanyak 300.000 orang. Jumlah ini lebih banyak dari sasaran vaksinasi tahap satu yang diberikan kepada 71.058 nakes.
Jurnalis di Sumut Segera Divaksin
Maret ini, program vaksinasi Covid-19 akan menyasar untuk para lanjut usia dan pelayan publik. Adapun salah satu kategori pelayan publik itu, penyuntikkan vaksin akan diberikan untuk kalangan jurnalis.
Informasi diperoleh Sumut Pos, Minggu (28/2), Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut selaku leading sector para jurnalis dan media massa, tengah melakukan pendataan untuk para jurnalis yang bertugas di lingkup Pemprov Sumut. Setelah data para jurnalis terhimpun, Diskominfo akan meneruskan ke Dinas Kesehatan Sumut selaku instansi berwenang dalam program dimaksud.
Sekretaris Dinkes Sumut, Aris Yudhariansyah mengamini hal tersebut. Katanya, memang ada alokasi vaksin Covid-19 yang akan diperuntukkan bagi insan pers di Sumut, terkhusus yang sehari-hari bertugas di lingkungan Pemprov Sumut.
Aris juga membenarkan, program tersebut akan dijalankan pada Maret ini bersamaan untuk kategori lansia dan pelayan publik oleh pihaknya melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut.
“Ya benar, ada slotnya memang (vaksin untuk jurnalis). Silakan follow up ke Dinas Kominfo Sumut,” kata pria yang juga juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut itu.
Kepala Diskominfo Sumut, Irman Oemar secara detil belum mau mengungkapkan program vaksinasi untuk wartawan ini. Ia meminta ihwal ini agar ditanyakan langsung saja ke Dinkes Sumut. Sebab instansi tersebut diakuinya yang akan secara lengkap merilis sasaran vaksinasi tahap II tersebut.
“Biar kadiskes aja yang rilis. Karena mereka akan rilis secara lengkap sasaran tahap II,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Provinsi Sumut bertekad menyukseskan program nasional tentang vaksinasi Covid-19. Setelah untuk para tenaga kesehatan yang telah dilakukan hingga tahap II, pada Maret 2021 giliran orang lanjut usia dan pelayan publik akan disuntik vaksin tersebut.
Anggota Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Restuti Hidayani Saragih menyebutkan, orang-orang yang sudah lanjut usia dan para pelayan publik menjadi target selanjutnya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah ini.
“Rencananya vaksinasi tahap kedua ini dilaksanakan mulai Maret mendatang,” katanya saat menjadi narasumber di TVRI pada Kamis (24/2) sore.
Restuti menyampaikan, setelah vaksinasi tahap I yang menyasar para nakes dan pejabat publik, maka vaksinasi tahap II sasarannya adalah para lansia dan pelayan publik.
“Ini merupakan berita yang gembira untuk kita semua, dengan target sasaran adalah usia lanjut usia dan pelayan publik yaitu TNI, Polri, Satpol PP, aparatur sipil negara, pendidik, tokoh agama, rekan-rekan pers, atlet, pelaku ekonomi seperti pedagang pasar dan sebagainya yang berhubungan dengan pelayan publik yang berkontak langsung dengan masyarakat,” terangnya.
Dijelaskan dia, sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Komisi Penasehat Ahli Indonesia, nomor dua yang mendapat vaksinasi adalah lansia, setelah nakes dan dokter. Untuk mengikuti vaksinasi tahap ini perusahaan atau pribadi harus mendaftarkan calon penerima vaksin terlebih dahulu.
Untuk perusahaan atau kolektif harus mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Sumut, sedangkan untuk lansia bisa menggunakan aplikasi ponsel pintar Peduli Lindungi atau juga website https://pedulilindungi.id. (ris/prn)
VAKSINASI: Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution (kemeja hitam), saat meninjau vaksinasi Covid-19 di
Terminal Terpadu Pinang Baris, tepatnya di halaman Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sabtu (27/2). Vaksinasi itu menyasar pedagang dan pengemudi angkutan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sehari usai dilantik sebagai Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM langsung bergerak meninjau program vaksinasi Covid-19 di empat lokasi berbeda di Kota Medan, Sabtu (27/2). Vaksinasi kali ini fokus pada para pedagang dan para pengemudi angkutan. Jumlahnya mencapai 627 orang.
VAKSINASI: Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution (kemeja hitam), saat meninjau vaksinasi Covid-19 di
Terminal Terpadu Pinang Baris, tepatnya di halaman Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sabtu (27/2). Vaksinasi itu menyasar pedagang dan pengemudi angkutan.
“ALHAMDULILLAH, kita telah melakukan vaksinasi Covid-19 di empat titik. Pelaksanaan vaksinasi hari ini kita fokuskan kepada pelayanan publik, yakni pengendara angkutan umum dan pedagang pasar. Sampai kini masyarakat yang divaksin juga tidak menunjukkan gejala-gejala. Mudah-mudahan vaksinasi yang kita lakukan ini bisa lebih massif lagi,” kata Wali Kota Bobby ketika meninjau vaksinasi di Terminal Terpadu Pinang Baris, tepatnya di halaman Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sabtu (27/2).
Ada 4 titik yang menjadi lokasi pencanangan vaksinasi pertama kepada masyarakat, yang dilakukan Pemko Medan. Yakni Terminal Terpadu Amplas (TTA), Pasar Tradisionil Titi Kuning, Pasar Tradisionil Sei Sikambing, dan Terminal Terpadu Pinang Baris (TTPB). Bobby meninjau keempat titik itu sejak pagi hingga menjelang tengah hari.
“Dari peninjauan yang dilakukan, pendataan dan vaksinasi dilakukan cukup baik. Saya optimis, kita bisa membuat vaksinasi yang lebih besar lagi,” kata Wali Kota.
Dalam peninjauan, Wali Kota didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko SH SIK MSi, Dandim 0201/BS Letkol Inf Agus Setiandar SIP, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.
“Melalui vaksinasi ini, kita berharap warga Kota Medan memiliki kekebalan massal minimal 70 persen. Dengan demikian, ke depan warga Kota Medan dapat beraktivitas lebih tenang,” harapnya.
Proses vaksinasi di TTPB berjalan lancar. Sebanyak 140 peserta yang terdiri dari pengemudi angkutan kota, taksi, angkutan kota antar provinsi (AKAP), angkutan kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan barang, mengikuti vaksinasi mulai pukul 10.00 WIB. Petugas vaksinasi berasal dari Dinas Kesehatan Kota Medan.
Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota. Sebab pencanangan pertama vaksinasi kepada masyarakat salah satunya melibatkan praktisi transportasi, yang meliputi pengemudi angkutan kota, taksi, AKAP, AKDP dan angkutan barang. Dengan vaksinasi itu, Iswar berharap seluruh pengemudi angkutan dapat beraktifitas dalam kondisi sehat.
“Transportasi merupakan urat nadi dari pertumbuhan perekonomian. “Perekononian akan tersendat kalau transportasinya tersendat. Harapan kita, penggiat-penggiat transportasi dapat beraktifitas dalam kondisi sehat guna memulihkan perekonomian kita. Sesuai keinginan Bapak Wali Kota, kita menargetkan minimal 70 persen penggiat transportasi memiliki kekebalan massal,” harap Iswar.
Sebelumnya, Wali Kota meninjau vaksinasi di TTA Terminal Terpadu Amplas yang diikuti sebanyak 183 orang pengemudi. Kemudian di Pasar Tradisional Titi Kuning sebanyak 200 orang pedagang. Sedangkan di Pasar Tradisionil Sei Sikambing diikuti 104 orang pedagang. Dan di Terminal Terpadu Pinang Baris pesertanya sebanyak 140 orang. Dengan demikian jumlah total peserta yang mengikuti vaksin sebanyak 627 orang.
Pedagang Tikung Antusias
Saat meninjau vaksinasi di Pasar Tikung Medan Jalan Brigjend Zein Hamid Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Wali Kota Medan tiba pukul 09.00 Wib.
Seperti pada pelaksanaan vaksinasi sebelumnya, peserta vaksinasi harus melalui 4 meja. Meja pertama adalah meja pendaftaran, pada tahapan ini petugas akan mendata sesuai dengan biodata peserta termasuk riwayat yang diderita peserta.
Usai mendaftar, peserta vaksin melakukan screening kesehatan (pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh) di meja kedua. Kemudian, di meja ketiga peserta akan disuntikkan vaksin. Selanjutnya, di meja terakhir hasil vaksinasi akan dicatat dan para peserta akan menerima Kartu Vaksinasi Covid 19 sebagai tanda telah selesai disuntik vaksin.
Setelah menjalani penyuntikan vaksinasi Covid 19, para pedagang kemudian menjalani masa observasi selama 30 menit. Observasi ini untuk mengetahui apakah ada dampak atau gejala yang timbul akibat penyuntikan vaksin yang baru dilakukan tersebut. Apabila tidak ada gejala yang ditemukan, maka pedagang diperbolehkan meninggalkan lokasi tersebut.
Usai meninjau pelaksanaan vaksin di Pasar Tikung, Wali Kota menyampaikan harapan agar program vaksinasi di pasar itu dapat dicanangkan kembali. “Tadi pagi pelaksanaan vaksinasi di Terminal Amplas dan sekarang di Pasar Tikung. Pelaksanaan vaksinasi ini juga disambut antusias oleh para pedagang. Mudah-mudahan program vaksinasi Covid-19 di pasar-pasar dapat kita canangkan dan sukseskan lagi,” ucap Wali Kota Medan.
Untuk tenaga kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh, 90 persen tenaga kesehatan baik yang ASN maupun non ASN telah divaksin. “Pendataan masih terus kita lakukan kepada para pedagang. Selain itu kita juga sosialisasikan karena sekarang bukan hanya divaksin terus selesai. Bukan seperti itu. Tetap harus kita sosialisasikan, kita ajak juga masyarakat dan pedagang yang lain agar cepat di data masyarakat yang sudah mau divaksin pasti bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.
Pengelola Pasar Titi Kuning, Hendi Ong, mengungkapkan dari jumlah total 389 pedagang, hari ini jumlah yang divaksin mencapai 200 orang. “Kami sortir untuk 200 pedagang dan hanya warga yang memiliki KTP Kota Medan saja yang divaksin. Sebab ada beberapa pedagang yang memiliki KTP di luar Kota Medan,” katanya.
Ia juga mengatakan, telah mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pedagang sehingga mereka yang awalnya ragu menjadi antusias. “Untuk pedagang yang belum divaksin, kami akan daftarkan untuk divaksin selanjutnya,” jelasnya.
Sementara di Pasar Tradisionil Sei Sikambing, vaksinasi diprioritaskan kepada para pedagang. Tercatat ada 104 orang pedagang yang mengikuti vaksinasi. Sebelumnya, mereka telah didata lebih dulu oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Dinas Kesehatan Kota Medan melalui Puskesmas Helvetia dan Puskesmas Darusallam.
Vaksinasi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Wali kota tiba di Pasar Sei Sikambing sekitar pukul 10.00 WIB bersama rombongan.
Bobby sempat berkomunikasi dengan seorang ibu pedagang yang tengah menjalani proses skrining. Selain memberikan penjelasan mengenai vaksinasi yang dilakukan, Wali Kota juga mengingatkan agar ibu pedagang tersebut kembali mengikuti vaksinasi kedua.
“Setelah 14 hari penyuntikan vaksin ini dilakukan, ibu harus datang kembali untuk mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Harus datang ya Bu. Jika tidak datang, penyuntikan vaksin yang dilakukan ini akan sia-sia,” kata Wali Kota.
Dengan mengenakan kaos hitam berkerah lengan panjang dan dipadu celana hijau, Wali Kota selanjutnya mendatangi meja beserta petugas medis yang siap memberikan pelayanan kepada pedagang. Dari pengakuan petugas medis maupun pedagang yang telah menjalani vaksin, tak satu pun yang mengalami gejala-gejala setelah penyuntikan vaksin dilakukan.
Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendy mengatakan, vaksinasi yang dilakukan ini merupakan pencanangan tahap kedua vaksinasi yang dilakukan di Kota Medan. Di tahap kedua ini, ada 4 lokasi pencanangan yang dilakukan yakni TTA Amplas, Pasar Titi Kuning, Pasar Sei Sikambing dan TTA Pinang Baris.
Mmasing-masing lokasi menargetkan 200 peserta untuk mendapatkan suntikan vaksin. Setelah itu vaksin akan dilanjutkan lagi dan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang dimiliki, terutama kepada lansia dan pelayan publik.
“Selain pencanangan, juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya vaksinasi sudah dapat dilakukan dengan prioritas lansia dan pelayan publik. Bisa mendaftar melalui aplikasi maupun mendaftar langsung di tempat pelayanan kesehatan seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit yang telah ditunjuk,” jelas Edwin. (rel/map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) terus mendorong perbankan nasional untuk melakukan penyelesaian migrasi kartu ATM/Debit yang masih menggunakan pita hitamatau magnetic stripemenjadi kartu dengan teknologi chip paling lambat hingga akhir tahun 2021. Salah satu perbankan yang terus aktif dalam melakukan migrasi kartu ATM/Debit nasabahnya adalah BRI. Saat ini pencapaian migrasi kartu ber-chip BRI telah mencapai 82%.
Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani mengatakan bahwa saat ini BRI terus melakukan sosialisasi kepada nasabah untuk melakukan penggantian kartu ATM/Debit. “Edukasi kepada nasabah dilakukan secara terus-menerus agar nasabah dapatsegera melakukan migrasi kartu ATM/Debitnya dan kami perkirakan pada bulan September tahun ini, migrasi kartu ber-chip BRI akan tercapai 100%,” ungkap Handayani.
BRI memang secara massif mengimbau nasabahnya untuk segera menukarkan kartu ATM/Debit BRI-nya menjadi kartu dengan teknologi chip. Penukaran kartu ber-chip dapat dilakukan oleh nasabah BRI di lebih dari 9.000 unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan hanya membawa kartu ATM/Debit BRI dan KTP tanpa dikenakan biaya atau gratis.
“Memberikan kemudahan merupakan wujud komitmen BRI kepada nasabah. Selain itu, untuk meningkatkan rasa aman nasabah, BRI juga terus melakukan edukasi kepada nasabah untuk memanfaatkanfitur SMS notifikasi. Fitur ini mengingatkan nasabah melalui smartphone yang dimilikiuntuk mengetahui setiap transaksi yang terjadi direkeningnya,” tutup Handayani.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN, dapat mengajukan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemko Medan akan memberi potongan 50 persen dari jumlah PBB yang harus dibayarkan.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pedesaan dan Perkotaan di Jalan Mangaan 4, Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, Minggu (28/2). Abrar mengungkapkan, bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan diskon 50 persen PBB ini, dapat mengisi formulir di atas materai dan diajukan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
“Masyarakat nonpensiunan juga bisa mengajukan permohonan, tapi memang benar-benar kurang mampu. Jika PBB yang wajib dibayarkan Rp500 ribu, maka akan diberi keringanan menjadi Rp250 ribu,” kata Abrar sekaligus mengimbau masyarakat agar segera membayarkan PBB sebelum tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.
Disebutnya, bagi masyarakat yang membayar lewat dari tanggal tersebut, akan dikenakan denda sebesar-besarnya 48 persen, meski beberapa tahun PBB belum dibayar. “Mari kita bayar PBB tepat waktu agar pembangunan Kota Medan berjalan lancar. Karena pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase, itu semua bersumber dari pajak dan retribusi, salah satunya dari PBB,” imbaunya.
Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini meminta Pemko Medan melalui BPPRD Kota Medan agar mengevaluasi tanah dan bangunan milik masyarakat di Kota Medan setiap tiga tahun. “Tujuannya, untuk melihat perubahan ekonomi dari sebuah bangunan, sehingga BPPRD Kota Medan dapat memutuskan, apakah besaran PBB-nya tetap atau ada kenaikan. Sebab, nilai jual objek pajak (NJOP) tergantung letak tanah dan bangunan,” kata Abrar.
Sementara seorang warga, Irmansyah Simatupang, mempertanyakan tentang SPPT PBB tahunan miliknya hingga kini belum terbit. Padahal, tanah yang ditempatinya sudah 10 tahun lebih dibelinya dari seseorang. Menyikapi hal ini, Abrar berjanji akan mempertanyakan ke BPPRD, di mana persoalan yang terjadi. (adz)
