MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Kota Medan mengaku belum juga menerima surat usulan dan permohonan dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan soal pemberhentian Wali Kota non aktif Dzulmi Eldin dan pengangkatan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan definitif.

Pasalnya, surat usulan bersama dokumen lainnya dari Pemko Medan tersebut yang akan menjadi dasar bagi DPRD Medan dalam melakukan sidang paripurna pemberhentian Dzulmi Eldin selaku Waki Kota dan Akhyar Nasution selaku Wali Kota definitif.

“Sampai sekarang kita gak ada terima suratnya. Kalau suratnya gak ada bersama kelengkapan lainnya, ya mana bisa kita lakukan paripurna. Apa dasarnya? Apa yang mau kita baca nanti di Paripurna?” ucap Plt Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida saat ditemui Sumut Pos, Jumat (22/1).

Surat Gubernur itu, kata Alida, adalah surat pemberitahuan bahwa Akhyar Nasution sudah bisa diangkat sebagai Wali Kota definitif karena putusan hukum atas Wali Kota Medan Non Aktif, Dzulmi Eldin sudah inkrah di Pengadilan. “Lalu Pemko lah buat surat usulan kepada DPRD untuk kita paripurnakan. Kalau surat Gubernur itu ya gak bisa kita jadikan dasar untuk menggelar Paripurna,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini DPRD Medan hanya bersifat menunggu surat yang dimaksud dari Pemko. DPRD Medan tidak akan meminta, apalagi mendesak Pemko Medan untuk segera menyurati pihaknya. Sebab diangkatnya Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menjadi Wali Kota Medan definitif merupakan pilihan atau hak penuh dari Akhyar Nasution.

Senada dengan Alida, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, menegaskan jika tidak akan ada Paripurna yang dimaksud apabila surat permohonan dari Pemko tidak juga diterima oleh pihaknya.

“Surat dari Gubsu itu kan sudah kita terima dan ada tembusannya sama mereka (Pemko). Maka itulah dasar mereka untuk menyurati DPRD, kalau gak ada surat dari mereka ya gak bisa lah di paripurnakan,” jawab Hasyim kepada Sumut Pos, Jumat (22/1).

Hasyim mengatakan, surat gubernur bukan menjadi dasar bagi pihaknya. Apabila Akhyar berkenan menjadi Wali Kota Medan definitif, maka seharusnya Pemko segera menyurati DPRD Medan agar di paripurnakan. “Itu hak Plt Wali Kota, sesuai ketentuan beliau memang sudah berhak jadi Wali Kota definitif. Tapi kalau tidak diusulkan ke kita, ya bagaimana kita menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Terpisah, Kabag Tapem Setdako Medan, Rasyid Ridho Nasution, mengatakan sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprovsu terkait hal itu. Itu sebabnya, surat Gubsu yang dimaksud diberikan kepada DPRD Medan. “Jadi sebenarnya, surat Gubsu itu adalah hasil dari koordinasi kita ke Pemprovsu yang diteruskan ke Kemendagri, makanya ada surat dari Gubsu tersebut. Setahu saya mekanismenya, kita gak buat surat lagi ke DPRD,” jawabnya.

Namun saat dijelaskan mekanisme yang disampaikan pihak Sekretariat DPRD Medan dan Ketua DPRD Medan, jika DPRD Kota Medan tidak dapat menggelar paripurna bila belum mendapatkan surat usulan dari Pemko Medan, Ridho mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Sekretariat DPRD Medan. “Nanti saya coba tanyakan dulu ke Sekretariat DPRD,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat menjadi fokus utama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan di tahun 2021. Untuk itu, setiap pegawai ataupun personel yang ada di jajaran Dishub Kota Medan, diminta untuk meningkatkan kemampuan dan keseriusannya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

Hal itu diinstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar S.SiT MT saat menggelar apel di hadapan 1.200 pegawai Dishub Kota Medan. “Tahun ini, Dishub Kota Medan harus lebih baik dalam segala hal. Kinerja yang sudah baik di tahun lalu jangan membuat puas diri. Saya tetap menuntut peningkatan kinerja dan pelayanan dari para personil yang ada. Pelayanan kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Medan,” tegas Iswar dalam apel, Kamis (21/1).

Kepada Sumut Pos, usai menggelar apel di Terminal Amplas, Iswar mengatakan, jika pihaknya fokus dalam memberikan instruksi kepada seluruh pegawainya pada hari itu. Namun begitu, Dishub Kota Medan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan apel.

“Pegawai Dishub Medan kurang lebih ada 1.200 orang, PNS sekitar 500, sedangkan PHL sekitar 700 orang. Semuanya kita berikan instruksi agar meningkatkan kinerja dan pelayanan. Namun demi menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, apel kita gelar dalam 3 sesim Pertama jam 9 pagi di Pinangbaris, Kedua jam 11 siang di Lapangan Merdeka dan sore ini di Amplas,” ujarnya.

Iswar mengatakan, dalam hal kinerja, personel di Dishub Medan diminta untuk semakin giat. Salah satunya dalam membantu pihak Satlantas Polrestabes Medan dalam mengatasi lalu lintas di Kota Medan.

“Dishub Medan akan fokus dalam menempatkan personel kita di titik-titik lokasi yang rawan kemacetan dan waktu yang paling sering terjadi kemacetan, seperti jam berangkat ataupun jam pulang kerja. Secara sistem kita sudah cukup baik, kita memiliki ATCS (Area Traffic Control System) yang sudah terintegrasi dan membantu dalam mengatur lalu lintas,” katanya.

Persoalan parkir juga akan menjadi fokus bagi Dishub Kota Medan di tahun ini, terutama masih banyaknya pelanggaran parkir, seperti parkir di trotoar, badan jalan, dan tempat terlarang lainnya. “Untuk itu kami juga meminta kepada OPD terkait untuk segera menertibkan trotoar-trotoar yang saat ini bukan hanya menjadi lah parkir, tetapi juga menjadi lapak pedagang kaki lima,” terangnya.

Sedangkan untuk pelayanan, salah satunya layanan Uji KIR, Iswar menjelaskan jika pelayanan itu sudah mulai ditingkatkan pada tahun ini, yakni dengan melakukan pengurusan uji KIR dengan sistem Online dan menerbitkan smart card KIR.

“Awalnya memang masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus secara Online, setiap harinya hanya 30 smart card yang tercetak. Tapi saat ini sudah 100 smart card lebih per hari, dan kita yakini ini akan terus meningkat. Pelayanan seperti ini akan terus kita tingkatkan, masyarakat akam terus mendapat kemudahan-kemudahan dalam mengurus keperluannya di Dishub Medan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPS.CO – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Patumbak, Kompol Arfin Fachreza melaksanakan giat ‘berbagi ‘sesama dengan memberikan bantuan kepada abang (para penarik) becak yang beroperasi di seputaran wilayah hukum Polsek Patumbak, Jumat (22/1).

Dalam kesempatan itu, Arfin bersama anggota menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus dan masker kepada abang becak yang beroperasi di seputaran simpang Amplas Medan. Mantan Kanit di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu kemudian menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), agar para sopir becak ikut membantu pihak Kepolisian dengan menjaga lingkungan sekitar.

“Patuhi peraturan lalulintas, gunakan helm, jangan memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Satu lagi jangan melawan arah, karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan pengendara lain,” pesannya kepada para penarik becak tersebut.

Arfin yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Madina dan Polres Deliserdang itu, kemudian mengingatkan sopir becak dan masyarakat sekitar agar keluarganya menjauhi narkoba. Selain musuh bersama, terangnya, dia dan anggotanya tidak main-main dalam penindakan kasus narkoba. “Tolong diingatin keluarga kita di rumah untuk menjauhi narkoba ya,” pungkas alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 2005 tersebut,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Bus Trans Metro Deli (TMD) yang merupakan Bus dengan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum atau Buy The Service (BTS), telah membuka dua koridor tambahannya di Kota Medan. Dua koridor tambahan tersebut mulai resmi beroperasi di Kota Medan sejak Jumat, (22/1) kemarin.

Adapun dua koridor tambahan yang dimaksud, yakni Koridor 1, Lapangan Merdeka – Pinangbaris dan Koridor 3, Lapangan Merdeka – Belawan. “Alhamdulillah hari ini, Bus BTS untuk koridor Lapangan Merdeka – Pinangbaris dan Lapangan Merdeka – Belawan secara resmi sudah beroperasi,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (22/1).

Dengan demikian saat ini, kata Iswar, total ada 5 koridor Bus BTS di Kota Medan yang telah beroperasi secara keseluruhan. Sebab sebelumnya koridor Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Tuntungan dan Lapangan Merdeka – Tembung telah beroperasi sejak 16 November 2020. “Dua koridor menggunakan Bus Besar, yaitu jurusan menuju Amplas dan Pinangbaris, sisanya yang 3 koridor lagi pakai Bus ukuran sedang,” ujarnya.

Iswar kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya bagi pengendara mobil pribadi agar mau merubah kebiasaannya dari menggunakan mobil dalam kesehariannya untuk beralih dan menggunakan Bus BTS.

Sebab pada dasarnya, keberadaan Bus BTS di kota-kota besar seperti Kota Medan adalah sebagai moda transportasi modern yang tepat waktu, nyaman dan tentunya berbiaya murah, bahkan saat ini masih gratis. Tujuannya, agar masyarakat kota yang merupakan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum guna meminimalisir kemacetan dan terciptanya penghematan sumber energi beruapa bahan bakar minyak (BBM).

“Jadi sebenarnya, bukan hanya pengguna mobil pribadi, pengguna sepeda motor juga sangat kuta anjurkan untuk beralih ke Bus BTS. Sejak awal kita sebutkan, Bus BTS ini tidak menyasar kepada penumpang angkot, tetapi kepada pengguna kendaraan pribadi. Tidak ada alasan untuk tidak mau beralih ke Bus BTS, kita sudah siapkan Bus yang tepat waktu, nyaman dan tentunya berbiaya. Mari kita manfaatkan Bus BTS,” ungkapnya.

Terpisah, Kabag Operasional Bus Trans Metro Deli, Jimmy Petrus Tamba membenarkan mulai beroperasinya Bus TMD pada dua koridor baru, yakni tujuan Pinangbaris dan Belawan. “Betul, mulai hari ini (kemarin) sudah beroperasi di koridor 1 dan 3, yaitu tujuan Pinangbaris dan Belawan. Mohon dukungannya agar masyarakat dapat mulai memanfaatkan Bus BTS di 2 koridor yang baru ini dan 3 koridor yang sudah beroperasi sejak dua bulan yang lalu,” jawab Jimmy kepada Sumut Pos, Jumat (22/1).

Dijelaskan Jimmy, memang Bus BTS di dua koridor baru ini, pada awalnya direncanakan beroperasi di Kota Medan pada bulan Desember 2020 yang lalu. Namun adanya sejumlah kendala yang dialami pihak operasional, membuat beroperasinya koridor menuju Pinangbaris dan Belawan menjadi tertunda.

Dirincikan Jimmy, jumlah unit Bus pada dua koridor baru tersebut sebanyak 33 unit yang terdiri dari 11 unit Bus berukuran besar untuk koridor Pinangbaris dan 22 unit berukuran sedang untuk koridor Belawan. “Untuk Pinang baris 10 unit beroperasi, 1 unit cadangan. Sedangkan untuk Belawan 20 unit beroperasi, 2 unit cadangan. Total pada dua unit itu jadi 33,” rincinya.

Sedangkan pada 3 koridor sebelumnya, yakni koridor Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Tuntungan, serta Lapangan Merdeka – Tembung, sudah tersedia 39 unit Bus, total 35 unit Bus yang beroperasi dan 4 bus sebagai cadangan. Rinciannya, 10 unit diantaranya untuk koridor tujuan Amplas dengan cadangan 1 unit, 16 unit untuk koridor tujuan Tuntungan dengan cadangan 2 unit dan 9 unit sisanya untuk koridor tujuan Tembung dengan cadangan 1 unit.

“Jadi total untuk semua koridor ada 72 unit, sesuai dengan rencana. Untuk pengoperasian tidak ada masalah, semua sudah ada infrastrukturnya, baik halte maupun tempat perhentian sementara untuk yang belum ada haltenya. Kita tahu ini belum maksimal, tapi kita akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kita. Mohon dukungannya,” jelas Jimmy.

Dilanjutkan Jimmy, beroperasinya Bus BTS di Kota Medan sampai saat ini masih bertarif Rp0 atau gratis. Namun begitu, masyarakat hanya dapat menggunakan jasa transportasi tersebut dengan sistem pembayaran non tunai, yakni dengan menggunakan e-Money.

“Pada 3 koridor yang sudah beroperasi sejak November yang lalu sudah tidak kita izinkan lagi naik tanpa e-Money. Tapi untuk dua koridor yang baru ini, mungkin masih kita berikan toleransi sampai beberapa waktu ke depan, sembari kita sosialisasikan bahwa untuk menikmati fasilitas Bus Trans Metro Deli ini harus menggunakan e-Money, tentunya sampai saat ini masih dengan tarif Rp0,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Bus Trans Metro Deli terdiri dari 2 ukuran, yakni Bus berukuran Besar dengan kapasitas 40 hingga 50 orang dan Bus berukuran sedang dengan kapasitas 25 orang.

Bus berukuran besar beroperasi pada 2 koridor, yakni Lapangan Merdeka – Amplas dan Lapangan Merdeka – Pinangbaris. Sedangkan Bus berukuran sedang beroperasi di 3 koridor lainnya, yakni Lapangan Merdeka – Belawan, Lapangan Merdeka – Tuntungan, dan Lapangan Merdeka – Tembung. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Permasalahan banjir yang terjadi di Gg Subur Lama, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, hingga saat ini masih terus dicari jalan keluarnya. Inti persoalannya adalah buruknya saluran pembuangan secara langsung ke Sungai Deli.

Sedangkan jika ingin ada saluran drainase yang memadai, maka warga atau Pemko Medan harus membebaskan lahan milik salah seorang warga.

“Masalahnya memang tidak sesederhana soal buruknya drainase. Ini ada persoalan yang perlu diselesaikan dengan perencanaan yang baik,” ucap anggota Komisi IV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan usai mengunjungi kawasan tersebut, Jumat (22/01).

Disampaikan Syaiful, sedikitnya sudah empat kali dirinya melakukan kunjungan ke lokasi tersebut guna menyikapi keluhan warga.

“Ada empat kali kita mengunjungi kawasan itu, mulai saat banjir sampai kepada proses pemetaan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas PKPPR (Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) Kota Medan,” ujar Syaiful.

Dijelaskannya, sejak dirinya menindaklanjuti persoalan banjir di Gg Subur ini, ia tak hanya berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dinas PKPPR Kota Medan, tetapi juga telah berkoordinasi dengan Lurah Kampung Baru dan Camat Medan Maimun.

“Mulai Lurah, Camat, semua sudah kita libatkan. Kemudian Dinas PU dan Dinas PKPPR juga sudah melakukan berbagai cara, diantaranya dengan penyediaan mesin pompa air dan pemetaan di kawasan itu,” jelasnya.

Dalam penanganan banjir di Gg.Subur ini, Syaiful mengapreasiasi sikap kooperatifnya Kadis PU Kota Medan dalam menyahuti persoalan ini. Syaiful pun mengharapkan, persoalan pelik terkait saluran drainase yang tidak memadai bisa segara diselesaikan.

“Kita yakin dan optimis, persoalan ini bisa segera diselesaikan. Dalam permasalahan banjir di Gg Subur ini dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemilik tanah. Akan kita cari terus solusinya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah 1 Medan mendata, ada 15 kecamatan di Kota Medan mengalami cuaca yang tidak bersahabat. Prediksi ini diperkirakan hingga Sabtu (23/1).

Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Budi Prasetyo mengatakan, Adapun 15 Kecamatan di Kota Medan yang mengalami cuaca ekstrem ini, yakni Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Marelan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Kota, Medan Amplas, dan Medan Timur.”Cuaca ekstrem tersebut, yakni hujan sedang hingga lebat, disertai angin kencang, kilat dan petir yang berlangsung hingga esok (Sabtu, Red),” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat Kota Medan, agar dapat mewaspadai cuaca tersebut dan juga mewaspadai genangan-genangan air di wilayah yang rawan banjir, terutama yang tinggal di bantaran sungai.

“Sedangkan untuk suhu di Kota Medan mencapai 17,0-32,0 derajat celcius, dengan kelembaban udara 60-98 persen. Untuk kecepatan angin mencapai 10-20 Km/ jam, yang berasal dari Barat Daya menuju Timur laut,” katanya.

Selain Kota Medan, lanjutnya, beberapa wilayah di Sumatera Utara (Sumut) juga mengalami kondisi yang sama. Di antaranya, Danau Toba, beberapa wilayah di Samosir, Humbang Hasundutan, Karo, Langkat, Deliserdang dan Simalungun.”Kita juga mengimbau masyarakat yang tinggal pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumut, agar dapat mewaspadai cuaca ekstrem ini,” imbaunya.

Dijelaskannya, pihaknya juga memprediksi gelombang laut mencapai 1,25-2,5 meter, di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Samudera Hindia Barat Aceh, Perairan Nias-Sibolga dan Samudera Hindia Barat Nias.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui siaran persnya di Jakarta pada Kamis (21/1), BNPB menyebut Sumut dan Aceh berada dalam kategori siaga terhadap potensi banjir dan banjir bandang. Potensi tersebut mengacu pada prakiraan cuaca yang terpantau oleh BMKG.

Raditya menjelaskan, kondisi siaga ini berlaku pada 22 Januari 2021, pukul 07.00 WIB sampai dengan 23 Januari 2021, pukul 07.00 WIB. Beberapa wilayah terpantau berpotensi terjadi hujan lebat, khususnya wilayah Aceh dan Sumut. Karena itu BNPB mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan bahaya hidrometeorologi, seperti banjir dan banjir bandang.

Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 23 wilayah administrasi setingkat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh teridentifikasi berpotensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. “Sementara pada bahaya banjir bandang, Aceh juga memiliki potensi dengan kategori yang sama di 20 wilayah,” jelas Raditya.

Mengacu pada data aplikasi Info BMKG, pada 23 Januari 2021, prakiraan curah hujan di Aceh Timur terjadi hujan ringan hingga lebat. Pada wilayah Sumut, sebanyak 33 wilayah administrasi kabupaten dan kota berada pada potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi, sedangkan 30 wilayah berpotensi banjir bandang.   Di samping Aceh dan Sumut, BMKG juga merilis daftar provinsi dengan tingkat waspada terhadap potensi dampak banjir dan banjir bandang berdasarkan analisis prakiraan cuaca. Daftar wilayah itu adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. “Satu hal yang patut diwaspadai di wilayah Kalimantan Selatan. Provinsi ini mengalami banjir meluas di 11 wilayah administrasi kabupaten dan kota beberapa hari terakhir,” jelas Raditya.(mag-1/fat/jpnn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan kembali menuding adanya dugaan penyalagunaan izin pada pembangunan gedung The Reiz Condo (TRC) di Jalan Tembakau Deli Kelurahan Kesawan, Kota Medan. Pasalnya, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang hanya senilai Rp1,2 miliar disinyalir memiliki penyimpangan izin. Karena, Komisi IV DPRD Medan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun untuk melakukan audit.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Medan, Renville Napitupulu. Kata dia, pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus turun untuk melakukan audit. Begitu juga dengan Pemko Medan serta instansi lainnya, diminta supaya bertindak tegas melakukan tindakan bagi yang melanggar aturan.

Diterangkan Renville, penyimpangan itu seperti izin peruntukan apartemen yang diubah menjadi hotel (penginapan harian/bulanan).

“Untuk izin hunian dan hotel sangat jauh perbedaan retribusi dan pajaknya. Maka ada penyalahgunaan izin sehingga mengurangi PAD, karena perhitungan teknis biaya SIMB tergantung juga dengan jenis dan jumlah Izin peruntukan,” jelas Renville.

Menurutnya, bangunan apartemen super megah setinggi 28 lantai itu yang dilakukan PT Waskita Karya Realty selaku pengembang, melakukan pembohongan sehingga merugikan Pemko Medan bahkan mengabaikan pemilik apartemen.”Kita menduga ada penyalahgunaan izin sehingga berdampak berkurangnya perolehan PAD dari retribusi dan pajak,” sebut Renville Napitulu yang juga Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Medan itu.

Menurut Renville, pihak PT Waskita Karya Realty harus bertanggung jawab untuk segala bentuk perubahan peruntukan di gedung TRC.

“Jika merubah peruntukan harus terlebih dahulu merevisi izin yang tentunya harus memenuhi persyaratan administrasi ketentuan di Pemko Medan. Itu pun harus ada persetujuan bersama dengan penghuni apartemen yang ada di TRC saat ini. Hitung hitung jika dilakukan revisi izin ada masukan PAD Pemko Medan sekitar ratusan juta rupiah,” kata Renville.

Sorotan yang sama juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Medan, Sukamto. Ia mendesak Pemko Medan mengambil tindakan tegas terhadap penyalagunaan peruntukan yang dilakukan The Reiz Condo. Pengembang PT Waskita Karya Realty diminta transparan terkait perubahan peruntukan dengan tetap persetujuan penghuni apartemen, sama halnya dengan janji awal dengan pihak penghuni yang menyebut gedung TRC sebagai tempat hunian supaya tetap ditaati. “Tentu dengan perobahan sebahagian kamar dijadikan hotel atau kamar sewa dipastikan pemilik hunian tidak nyaman,” ujar Sukamto.

Kata Sukamto, PT Waskita Karya Realty diminta transparan soal peruntukan 602 kamar di gedung TRC. Diketahui, 313 sudah terjual sebagai hunian, sedangkan sisanya tidak diketahui peruntukannya. Begitu juga dengan peruntukan awal menjadi Cafe dan convenence store (supermarket) yang berubah fungsi menjadi lobby supaya dikembalikan kepada peruntukan awal.”Jangan ditutup-tutupi peruntukannya,” pinta Sukamto.

Sementara itu, sebelumnya Darwin salah satu pemilik hunian apartemen di TRC mengeluhkan ketidaknyamanan mereka di apartemen TRC karena ada beberapa kamar hunian yang dijadikan hotel atau kamar sewa. Padahal, kata Darwin, sejak awal peruntukan TRC adalah untuk hunian apartemen bukan hotel atau service apartment.

“Pihak pengelola jangan melakukan pembohongan dengan menggantikan istilah hotel menjadi service apartment. Yang pasti service apartment itu bukan hunian,” ujar Darwin saat rapat dengan DPRD Medan bersama pihak pengembang.

Untuk itu, Darwin minta kepada pihak pengembang supaya memberikan rasa nyaman kepada penghuni dengan tidak merubah peruntukan. “Kalau sebagian kamar dijadikan hotel atau kamar sewaan, kami khawatir keluarga dan anak istri kami tidak nyaman,” kata Darwin.

Pada kesempatan itu, Darwin juga meminta kepada PT Waskita Karya Realty selaku pengelola BUMN agar transparan. Para penghuni juga meminta pihak pengelola agar segera memfasilitasi pembentukan perhimpunan para penghuni sesuai ketentuan. (map/ila)