TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Aliansi Mahasiswa Tebingtinggi (AMTT) melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kamis (25/3) di Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Pertemuan tersebut membahas soal perkembangan kondisi masyarakat Kota Tebingtinggi selama pandemi Covid-19, baik kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan.

Ketua AMTT, Peter Munthe menyampaikan hasil survey jejak pendapat dengan masyarakat kepada Wali Kota Tebingtinggi, agar pemerintah mendapatkan feedback atas program kerja demi tercapainya tujuan pemerintah.

“Adapun tujuan kami adalah ingin menyampaikan atas hasil survey jejak pendapat yang sudah kami lakukan terhadap masyarakat, serta melaporkan program kegiatan yang telah dikerjakan,” ucap Peter.

Menurut Peter, AMTT melaporkan terkait beban orangtua siswa yang dominan bekerja, sehingga tidak dapat melakukan pengajaran terhadap anak pada saat belajar di rumah. Kemudian, perlunya peninjauan klasifikasi penerimaan bantuan sosial yang berkembang di masyarakat, dan menyarankan pemerintah lebih intens dalam hal pendataan warga yang belum melakukan pendataan pindah wilayah untuk tertib administrasi kependudukan.

“Maksudnya agar bantuan sosial dapat disalurkan secara merata, dan tidak terkendala karena administrasi kependudukan. Karena selama ini, masyarakat malas mengurus administrasi kependudukan setelah pindah alamat,” bilang Peter.

Disamping itu, AMTT juga melaporkan kegiatan ruang belajar yang dilakukan kepada anak-anak di kawasan Rusunawa Kota Tebingtinggi.

Mendapat informasi tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengapresiasi kinerja AMTT, yang telah hadir di tengah kondisi masyarakat sedang tidak baik.

“Terkait orangtua yang kesusahan mengajarkan anak itu benar sekali, namun itulah yang terjadi sampai saat ini kita belum ada instruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pembelajaran tatap muka sampai nanti tahun ajaran baru,,” papar Umar Zunaidi.

Terkait bantuan sosial, Umar menjelaskan, distribusi bansos berdasarkan administrasi kependudukan, banyak yang terkendala akibat sebahagian warga tidak mengurus administrasi kependudukannya pada saat pindah alamat. “Untuk itu, kita akan sosialisasikan, dan akan kita lakukan pendataan untuk kepengurusan administrasi kependudukan,” ujar Umar kembali.

Disampaikannya terkait perihal vaksinasi, Pemerintah Tebingtinggi akan mengusahakan agar seluruh elemen masyarakat Kota Tebingtinggi mendapat vaksin sebelum tahun 2022. Saat ini, vaksin baru diterima sebanyak 2.400 ampul.

“Sekarang kita berjuang dapat 5.200 vaksin, pertama peruntukannya untuk guru, pedagang, lansia dan juga bertahap tokoh agama karena berhubungan langsung dengan jemaat. Kita ibarat distribusi dari Pusat ke Provinsi juga terbatas, maka kita juga terus intensif surati ke Provinsi. Kami tetap pakai skala prioritas. Pertama kualifikasi untuk guru, pedagang pasar, lansia, tokoh Agama menjadi proritas,” jelasnya.

Menurut Umar, terkait bantuan sosial yang memang sebagian besar adalah berasal dari Pemerintah Pusat termasuk PKH, BST dan BSP itu hak dan wewenang Kementerian Sosial RI. (ian/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu memfasilitasi penyuntikan vaksin Covid-19 terhadap puluhan wartawan dan sejumlah tokoh masyarakat di Labuhanbatu, Jumat (26/3).

Kepala Dinas Kesehatan, Kamal Ilham menjelaskan, pihaknya terus melakukan vaksinasi terhadap berbagai kalangan, baik aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, Polri/TNI. Dan saat ini menyasar terhadap pekerja profesi seperti wartawan maupun tokoh-tokoh publik masyarakat.

“Upaya ini dalam rangka memutus mata rantai sebaran Covid-19, hingga menekan jumlah warga terpapar Covid. Pun begitu, diimbau untuk semua kalangan tetap mengedepankan protokoler kesehatan,”ujar Kamal Ilham.

Mendapat suntikan vaksin, salah satu wartawan Joko Gunawan mengapresiasi Dinkes Labuhanbatu. Sebab, wartawan merupakan profesi yang selalu berinteraksi dengan para tokoh dari berbagai kalangan ataupun daerah. “Jadi, sebaiknya ikut vaksinasi,” ujarnya yang juga diamini rekan seprofesi, Bangun Hasibuan.

Hal senada dikatakan tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda, DR HC Freddy Simangunsong MBA didampingi sang istri, Hj Ellya Rosa Siregar SPd.

“Salut buat kawan-kawan wartawan yang mengikuti anjuran pemerintah. Karena wartawan selalu bertemu dengan siapapun dan dari kalangan manapun,” tandasnya. (fdh)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dokumen kependudukan merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap status hak sipil masyarakat, dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Demikian disampaikan Bupati Asahan, H. Surya BSc didampingi istri dan sejumlah Camat dalam launching pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kantor Camat Pulau Rakyat, Jumat (26/3).

Lebih lanjut dikatakan Surya, dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Akta Catatan Sipil serta Kartu Identitas Anak sangat dibutuhkan penduduk di semua strata sosial. Karena merupakan awal dan salah satu persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya. Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan misalnya, tanpa adanya dua dokumen itu, Negara tidak dapat memberikan program-program terkait kesehatan, pendidikan, maupun urusan administrasi lainnya.

“Dengan launching pelayanan Adminduk, yang sebelumnya pelayanan administrasi kependudukan secara terpusat di ibu Kota Kabupaten terutama Pencetakan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pencetakan e-KTP sudah bisa dilakukan di Kantor Camat Pulau Rakyat yang melayani enam Kecamatan meliputi Kecamatan Pulau Rakyat, Rahuning, Bandar Pulau, Aek Songsongan, Aek Kuasan dan Aek Ledong,” tegas Bupati.

Untuk itu, sambung Surya, diimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di 6 kecamatan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus Adminduk secara langsung dan gratis,”ujar Bupati.

Dengan dilaunching Adminduk ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya manfaat data kependudukan sesuai dengan tujuan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat.

Bupati juga memerintahkan seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk dapat membantu dan memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya Adminduk, Khusus kepada Kadisdukcapil dan jajarannya supaya dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam pemenuhan Adminduk. “Pelayanan hari ini nantinya juga secara bertahap akan dikembangkan di kecamatan lainnya, sehingga pelayanan yang dilakukan Pemkab Asahan benar- benar dapat menyentuh harapan masyarakat,”kata Surya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Drs. H. Supriyanto, MPd menyampaikan, dasar pelaksanaan launching Adminduk sebagai implementasi UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, sambung Supriyanto, untuk mempermudah masyarakat mengurus Administrasi Kependudukan sesuai visi Pemkab Asahan, mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera, religius dan berkarakter.

Masih kata Supriyanto, launching Adminduk dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan, sesuai dengan Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

“Jenis layanan Adminduk yang di Launching pada hari ini adalah Pengurusan KK, Akte Kelahiran, Perekaman KTP-el, Pencetakan KTP-el” ucap Supriyanto.

Pada kesempatan launching Adminduk, juga diserahkan 4.719 Kartu Identitas Anak, yang diberikan secara simbolis oleh Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Hj Titiek Sugiharti Surya dan Wakil Ketua TP. PKK Ny. Yusnila Indriati Taufik. (mag-9/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan operasi yustisi Polsek Bandar Khalifah Resor Tebingtinggi, TNI dan Koramil 12 Bandar Khalifah menghukum 6 orang warga dengan push-up karena melanggar protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, Jumat (26/3).

Kapolsek Bandar Khalifah, AKP S Panjaitan, mengatakan operasi yustisi rutin dilakukan di masa pandemi Covid-19. Selain menekan angka jumlah penyebaran Covid-19 di wilayah Bandar Khalifah, juga untuk menegakkan Pergub No. 34 tahun 2020 terkait penegakan disiplin penanganan masa pandemi Covid-19.

“Kita tetap lakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk terus mematuhi prokes yang sudah ditentukan. Karena dengan mematuhi prokes, angka penyebaran Covid-19 bisa ditekan,”ujar Panjaitan.

AKP S Panjaitan juga mengimbau seluruh masyarakat Bandar Khalifah di masa pandemi Covid-19, tetap melaksanakan 5 M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas. (ian/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melaksanakan Rembuk Stunting (Aksi 3) tahun 2021, di ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Jumat(26/3). Kegiatan itu bertujuan membuat suatu komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan desa lokus stunting tahun 2021-2022.

Asisten I Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan Ritonga mewakili Plh Bupati Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian berpesan agar seluruh OPD pemangku kepentingan bertanggungjawab dengan komitmen yang dihasilkan.

“Sehingga desa lokus mendapatkan anggaran untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Labuhanbatu,” ucap Sarimpunan.

Rangkaian acara tersebut diisi dengan pemaparan oleh tim Leader Bina Bagun Daerah Regional I Provsu diwakili Dirjen Bina Bangda Kemendagri, dan penandatanganan komitmen bersama lokus stunting, yang dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Kaban BAPPEDA, Para Kepala OPD terkait, Camat, Kapus dan Kades terdata lokus stunting. (fdh)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, yang diketuai Tiorita Terbit Rencana PA melakukan pembinaan terhadap Desa Bukit Lawang yang diikutkan dalam lomba Desa Percontohan tingkat Provinsi Sumut dengan kategori Lingkungan Bersih, dan Sehat (LBS).

Tiorita turun langsung dikegiatan pembinaan Desa Percontohan, kategori Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) di Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Rabu (24/3) sore.

Tiorita mengatakan, Desa Perkebunan Bukit Lawang memiliki potensi yang sangat luar biasa, masyarakatnya pun kompak untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. “Kami yakini, desa ini mampu memenuhi 11 indikator penilaian LBS di tingkat Sumut nantinya,”ujarnya saat memberi pembinaan di Desa Perkebunan Bukit Lawan, kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Rabu (24/3).

Tiorita berpesan, agar seluruh elemen masyarakat di Desa Perkebunan Bukit Lawang, dapat bekerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan, baik di rumah maupun lingkungan sekitar.

Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu mendukung program pemerintah, memutuskan mata rantai penyebaran covid 19.Salah satunya, menggalakan gerakan 5 M,” ajaknya.

Sementara Kades Perkebunan Bukit Lawang, Sugeng Maharto, mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan Ibu Bupati Langkat. Menurutnya, baru kali inilah ada seorang pemimpin yang peduli dan selalu hadir di tengah tengah masyarakatnya.(yas)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Kabupaten Serdangbedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan dan beberapa OPD meninjau kondisi Pasar Rakyat di Kecamatan Perbaungan, Kamis(25/3) sore.

Aldin menyoroti pengelolaan sampah, sarana prasarana, lahan parkir, area kios, hingga penerapan protokol kesehatan (prokes). “Hari ini kita meninjau kondisi Pasar Rakyat untuk melihat dan mendengar secara langsung di lapangan, bagaimana aktivitas perekonomian masyarakat di pasar ini. Ada beberapa aspek yang menjadi catatan, salah satunya masalah pengelolaan sampah yang masih belum maksimal. Bisa dilihat dari sampah yang menumpuk di banyak titik,” kata Adlin.

Menurutnya, permasalah sampah mesti ditanggapi secara serius dari pihak pihak yang berwenang termasuk OPD terkait. Aldin ingin masalah sampah, seperti halnya perparkiran, kondisi sarana prasarana dan yang lainnya, dapat ditanggulangi secepat mungkin.

“Baiknya sarana prasarana penunjang, kebersihan lingkungan pasar, keamanan serta kenyamanan, diharapkan mampu memajukan perekonomian saudara saudara pedagang di Sergai, karena masyarakat akan merasa nyaman dan tenang berbelanja di sini,” bilang Aldin.

Sedangkan untuk penerapan prokes sudah tampak dilakukan di Pasar Rakyat, namun harus diakui hasilnya belum maksimal. Kita harus giatkan terus sosialisasi penerapan prokes agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 dan Kabupaten Sergai. (ian/han)