VALIDASI: Plt Kadinsos Binjai, Rudi Iskandar Baros saat turun langsung melakukan validasi data penerima PKH.teddy akbari/SUMUT POS. .
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial terus bergerak agar bantuan-bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Karenanya, Dinsos melakukan validasi terhadap data yang diperoleh dari Kementerian Sosial.
VALIDASI: Plt Kadinsos Binjai, Rudi Iskandar Baros saat turun langsung melakukan validasi data penerima PKH.teddy akbari/SUMUT POS. .
Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Binjai, Rudi Iskandar Baros langsung turun melakukan validasi. Tujuannya, kata Rudi, agar tidak ada perselisihan lagi di masyarakat terkait penerima Program Keluarga Harapan.
“Sudah tiga hari ini, kita melakukan validasi terhadap data PKH. Di Binjai, ada sekitar 1600-an penerima PKH. Nama-nama penerima PKH dikeluarkan oleh Kemensos,” kata Rudi, Rabu (20/1).
Dia mencontohkan, temuan yang didapat saat melakukan validasi data tersebut. “Ada janda anak enam, rumahnya ngontrak pindah-pindah. Nah, janda ini penerima PKH. Makanya perlu validasi untuk mengetahui secara persis penerima PKH,” beber dia.
Kepada masyarakat yang ingin masuk dalam program PKH, Rudi menyarankan agar mendaftarkan diri di kelurahan setempat. Tidak perlu lagi mendaftar di Dinsos.
“Di kelurahan sekarang, sudah ada operator yang siap dan dibekali,” jelas dia.
Hingga kini, validasi yang dilakukan Dinsos masih berjalan. Kategori yang dapat mendaftarkan diri dalam PKH, yakni orangtua lanjut usia, masih memiliki anak yang sekolah dan memiliki balita.
Penerima PKH, sambungnya, nanti akan menerima kartu seperti Kartu ATM. “Kalau ketiganya lengkap, bisa menerima di atas sejuta per tiga bulannya. Kalau salah satunya tidak ada, ya tidak segitu jumlah penerimanya,” kata mantan Kabag Humas Setdako Binjai ini.
“Validasi penting dilakukan agar penerima PKH tepat sasaran. Sejauh ini, temuannya ada masyarakat yang menolak dilabeli PKH di rumahnya. Namun, saya kasih penjelasan dan akhirnya masyarakat yang menolak dilabeli PKH mengundurkan diri secara sukarela,” pungkasnya. (ted)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, diminta kepada bupati dan wali kota untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah dengue (DBD), dampak dari bencana banjir yang melanda tersebut.
Ilustrasi demam berdarah
“Kembali ke kesehatan, nyamuk berkembang di air yang tak bisa surut. Itulah demam berdarah. Saat ini kita sedang antisipasi Covid, jangan sampai demam berdarah tidak bisa kita tangani,” kata Edy kepada wartawan, Rabu (20/1).
Dia berharap, masyarakat juga harus mewaspadai berkembangbiaknya nyamuk aedes aegypti selama musim penghujan. Jangan sampai wabah di lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi bertambah, setelah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.
Edy juga mengamini, curah hujan tinggi masih melanda sejumlah kawasan di Sumut bulan ini. “Memang cuaca saat ini kurang bisa kita pastikan. Untuk itu tetap waspadai kemungkinan terjadinya curah hujan yang berlimpah, yang pastinya timbul genangan air atau banjir,” katanya.
Sementara untuk mengatasi banjir, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk melakukan normalisasi sungai-sungai. Ia berharap proses normalisasi sungai di Sumut, khususnya yang ada di Kota Medan dapat terselesaikan pada 2022 mendatang.
“Banjir ini sedang dipelajari, sedang kita atasi. Tapi kalau hujan terus menerus, memang masalah sungai ini, sungai kita belum terselesaikan. Kita berharap tahun 2022 sungai di Kota Medan nggak banjir lagi,” pungkasnya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah merilis prakiraan cuaca pada 18-23 Januari 2021. Secara umum cuaca di wilayah Sumatera diperkirakan cerah, berawan hingga berpotensi hujan ringan. Namun untuk di wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi bagian barat, Bengkulu Sumsel dan Lampung berpotensi hujan sedang hingga lebat.
Seperti diketahui, sejumlah kawasan di Sumut masih tergenang banjir meski bencana alam tersebut perlahan tidak intens terjadi belakangan ini. Salah satunya di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, yang hampir tiga bulan ini masyarakat mengeluhkan rumah mereka belum reda dari genangan air. Bahkan warga mulai mengkhawatirkan timbulnya sejumlah penyakit dampak dari genangan banjir tersebut. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut kembali menyatakan, Kota Medan sebagai zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Penetapan ini berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah pertanggal 17 Januari 2020 yang disampaikan pada website covid19.go.id, pada Rabu (20/1).
Dalam website itu, juga disampaikan, terdapat 5 daerah yang berada dalam zona kuning (risiko sedang) yakni Tapanuli Utara, Simalungun, Asahan, Padangsidimpuan, dan Nias Utara. Kemudian untuk zona hijau ada 3 yaitu Nias, Nias Selatan, dan Nias Barat.
Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyampaikan saat ini terdapat 918 orang pasien Covid-19 di Kota Medan yang menjalani isolasi.
“Jumlah ini diketahui dari akumulasi kasus sebanyak 9.752 orang, dengan 8.489 orang diantaranya sembuh dan 345 lainnya meninggal,” ungkapnya.
Sementara untuk Kabupaten Tapanuli Utara yang disebut zona kuning, hanya menyisakan 5 pasien dan Simalungun menyisakan 44 pasien. Lalu Asahan 60 pasien, Padang Sidempuan 5 pasien dan Nias Utara 0 pasien
Selanjutnya tambah Aris, untuk Kabupaten Nias yang disebut zona hijau menyisakan 1 pasien, Nias Selatan menyisakan 4 pasien dan Nias Barat menyisakan 1 pasien. Aris menuturkan, saat ini diperoleh penambahan 80 kasus baru Covid-19 dari laporan 15 Kabupaten/Kota, sehingga akumulasinya kini menjadi 19.879 orang. Sedangkan angka kesembuhan bertambah 90 orang dari 9 Kabupaten/Kota menjadi 17.150 orang.
“Untuk kasus baru jumlah terbanyak berasal dari Medan dengan 47 orang dan Deliserdang 10 orang. Sementara untuk angka kesembuhan jumlah terbanyak didapatkan dari Medan dengan 38 orang dan Pematang Siantar 37 orang,” paparnya.
Berikutnya untuk angka kematian, terjadi penambahan 2 orang dari Medan Toba, sehingga akumulasinya sudah menjadi 718 orang. Oleh karena itu dari data tersebut diketahui jumlah penderita Covid-19 Sumut kini ada 2.011 orang.
Sementara secara nasional, Kasus Covid-19 dalam sehari bertambah 12.568 orang pada Rabu (20/1). Jumlah itu melonjak lagi dari hari sebelumnya pada Selasa (19/1), sebanyak 10.365 kasus. Saat ini total sudah 927.380 orang terinfeksi Covid-19.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi. Dalam sehari ada 3.786 kasus. Lalu disusul Jawa Barat 1.814 kasus, Jawa Tengah 1.775 kasus, Jawa Timur 955 kasus, dan Sulawesi Selatan 661 kasus.
Jumlah itu terdeteksi dari 58.805 spesimen yang dites sehari. Ada 43.748 orang yang diperiksa. Masih ada 79.418 orang berstatus suspek. Angka positivity rate mencapai 16,6 persen. Sementara itu, angka kematian dalam sehari bertambah 267 jiwa. Paling banyak kasus kematian terjadi di Jawa Timur sebanyak 78 jiwa. Kini total sudah 26.857 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.
Sedangkan, pasien sembuh bertambah 9.755 orang dalam sehari. Paling banyak angka kesembuhan harian disumbang DKI Jakarta sebanyak 3.885 orang. Kini total sudah 763.703 orang sembuh dari Covid-19. Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Sebanyak 3 provinsi mencatat kasus harian di bawah 10 kasus. Tak ada satupun provinsi dengan nol kasus harian.
Dua Staf Positif, DPRD Medan WFH 2 Pekan
DPRD Kota Medan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama dua pekan ke depan. Hal ini menyusul dua staf DPRD Medan terkonfirmasi positif Covid-19.
Seluruh kegiatan, baik kegiatan anggota DPRD maupun sekretariat DPRD akan dilakukan secara daring. Sedangkan untuk staf yang tetap bekerja ke gedung DPRD Medan, hanya beberapa orang saja.
“Kita memberlakukan WFH selama dua minggu untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkup DPRD Medan, karena adanya dua staf yang terkonfirmasi Covid. Kebetulan belum ada agenda dari Banmus (badan musyawarah), sehingga kegiatan di luar agenda Bamus bisa dilakukan melalui virtual. Baik aspirasi maupun evaluasi melalui virtual saja, sampai dua pekan ke depan. Kalau istilah lockdown tidak ada,” kata Plt Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida kepada wartawan, Rabu (20/1).
Dikatakan wanita yang kerap disapa Uni ini, operasional maupun kegiatan DPRD Medan akan tetap berjalan seperti biasanya. Namun, pekerja yang masuk ke kantor DPRD Medan akan benar-benar dibatasi.
“Sekitar 70 persen dikurangi, termasuk petugas cleaning service. Jika pun nanti ada paripurna maupun banmus, tak seluruh dewan yang datang, karena berlangsung virtual. DPRD Medan tidak tutup, semuanya tetap berjalan. Kalau ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, kita tetap menerima,’’ imbuhnya.
Uni menambahkan, BPBD Kota Medan sudah melakukan penyemprotan disinfektan sebagai langkah awal pencegahan. Selanjutnya, memberlakukan FWH dan memperketat protokol kesehatan (prokes).
Nakes RS USU Divaksin Covid-19
Vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit khususnya di Kota Medan kembali berlanjut. Kini, giliran Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU), Rabu (20/1).
Direktur Utama (Dirut) RS USU, Dr dr Syah Mirsya Warli SPU(K) mengungkapkan, pada hari pertama vaksiniasi ini nakes yang divaksin sebanyak 34 orang. Jumlah nakes tersebut sudah terdaftar melalui sistem. “Setelah hari pertama selesai, vaksinasi Covid-19 terhadap nakes di RS USU akan terus berlanjut pada hari berikutnya,” ungkap Mirsya saat diwawancarai.
Mirsya menyebutkan, RS USU mendapatkan distribusi vaksin sebanyak 354 vial pada tahap pertama ini. Karena itu, vaksin tersebut akan disuntikkan kepada 177 nakes. “Kita berharap nantinya distribusi vaksin ke RS USU dapat bertambah. Total nakes yang ada yaitu 428 orang,” sebutnya didampingi Direktur Pelayanan Medik dr Riyadh Ikhsan SpKK, Direktur Keuangan, Umum, SDM yang juga Kepala Lab, dr Dewi Indah Sari Siregar dan Humas M Zeinizen.
Kata Mirsya, selain nakes, dosen juga menjadi sasaran untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 buatan Sinovac. Dengan demikian, diharapkan pula perkuliahan secara tatap muka di USU bisa dimulai kembali setelah vaksinasi ini berjalan baik.
Diutarakan dia, dari 34 nakes yang terdaftar untuk divaksin sejauh ini belum ada yang batal atau tidak hadir. Namun, jika ada yang sudah terdaftar namanya tetapi berhalangan hadir maka pada hari berikutnya masih bisa datang untuk divaksin. “Intinya semua vaksin yang telah kita terima harus habis untuk divaksinasi kepada nakes sesuai sistem,” pungkasnya.
Sementara, salah satu nakes yang divaksin, Hilda mengaku biasa saja setelah beberapa menit disuntikkan vaksin. “Tidak ada terasa pusing. Artinya, tidak ada efek samping yang rasakan,” kata nakes yang bertugas di IGD RS USU ini.
Hilda juga mengau, sebelum divaksin perasaan takut tidak ada, yang ada mungkin cemas atau gugup karena baru pertama kalinya divaksin Covid-19. Akan tetapi, setelah divaksin ternyata biasa saja.
Menurutnya, vaksinasi Covid-19 merupakan langkah yang tepat untuk pencegahan. Karena, dengan divaksin maka dapat melindungi diri seseorang maupun orang lain dari virus corona. Namun, tetap menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup yang sehat. “Tidak ada persiapan khusus sebelum divaksin. Tapi, paling penting mempersiapkan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar,” pungkasnya. (ris/map)
CIREBON, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pertanian mengimbau para petani di Kabupaten Cirebon untuk memanfaatkan asuransi untuk menjaga lahan sawahnya. Terlebih, sejak awal Januari 2021 lalu sudah 833 hektare lahan persawahan di Cirebon gagal panen akibat terendam banjir.
Mentri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan petani dan pemerintah daerah harus mengantisipasi kondisi yang bisa menyebabkan pertanian gagal panen.
“Ada kondisi-kondisi yang harus diantisipasi sejak awal karena berpotensi menyebabkan pertanian gagal panen. Seperti perubahan iklim, cuaca buruk, bencana alam, atau serangan hama dan organisme pengganggu tanaman. Dengan asuransi, petani tidak akan menderita kerugian meski lahannya gagal panen,” katanya, Rabu (20/1/2021).
Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan asuransi memiliki klaim yang akan diberikan saat petani mengalami gagal panen.
“Klaim yang diberikan sebesar Rp 6 juta perhektare. Dengan klaim itu, petani tetap memiliki modal untuk kembali tanam. Sehingga produksi tidak akan terganggu,” katanya.
Ditambahkan Sarwo Edhy, pemerintah memberikan dukungan kepada petani untuk mengikuti asuransi.
“Dukungan tersebut berupa subsidi. Sehingga premi yang harus dibayarkan petani menjadi jauh lebih ringan lagi,” katanya.
Di Cirebon, sejak 1 sampai 15 Januari 2021, 833 hektare area persawahan terendam banjir. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat, 833 hektare area persawahan yang baru ditanami padi terendam banjir sehingga harus ditanam ulang.
“Yang terendam data sementara itu ada 833 hektare areal persawahan,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Wasman.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengalokasikan dana penanggulangan pandemi Covid-19 tahun ini sebesar Rp271 miliar lebih. Dana yang bersumber dari APBD Sumut tersebut tersebar di 16 organisasi perangkat daerah (OPD).
Data yang diperoleh Sumut Pos dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Rabu (20/1), anggaran terbesar untuk penanggulangan Covid-19 masih berada di Dinas Kesehatan yakni Rp162.404.709.191,00. Disusul Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Rp18 miliar, Rumah Sakit Haji Medan senilai Rp15 miliar, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rp15 miliar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp13 miliar, Biro Umum dan Perlengkapan Rp10 miliar.
Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Rp8 miliar, Dinas Sosial Rp5 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp4 miliar, Dinas Perkebunan Rp4 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp3,5 miliar, Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Ildrem Rp3 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp2 miliar, dan Dinas Perhubungan Rp1,5 miliar.
“Adapun totalnya Rp271.404.709.191,00,” kata Kepala BPKAD Setdaprovsu, Ismael Parenus Sinaga.
Ia menerangkan, dukungan APBD Sumut 2021 untuk penanganan Covid-19 tersebut berupa penanganan atau pemenuhan upaya kesehatan, pelaksanaan imunisasi vaksin, stabilitas harga barang kebutuhan, bantuan sosial, program pengembangan UMKM, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
“Kemudian untuk pemulangan TKI/pekerja migran Indonesia, program penyekatan kegiatan masyarakat untuk penegakan protokol kesehatan dan sosialisasi 4 M (Memakai masker, Menjaga jarak/Menghindari kerumunan, dan Mencuci tangan pakai sabun), serta koordinasi antara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dengan Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten dan kota,” terangnya.
Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya mengatakan, saat ini penyaluran maupun realisasi dana Covid-19 tahap awal tahun ini masih dalam tahapan proses di masing-masing OPD. “Sedang proses. Jadi tidak lagi refocusing, tetapi dia menggunakan OPD-OPD yang berwenang di situ,” ujarnya menjawab wartawan, Selasa (19/1).
Pemprov Sumut pada TA 2020, melakukan refocusing atau realokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun buat penanggulangan pandemi Covid-19. Alokasi tersebut dilakukan sebanyak tiga termin, yakni masing-masing termin senilai Rp500 juta.
Edy menyebutkan, dana Covid-19 yang berada di sejumlah OPD itu diantaranya di Dinas Kesehatan agar fokus untuk penanganan kesehatan, dan Dinas Sosial untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat di tengah pandemi ini. Namun, mantan Pangkostrad itu tidak merinci jumlah detil anggaran Covid-19 yang ada di sejumlah OPD dimaksud. “Untuk sosialisasi pencegahan Covid-19, berarti di Dinas Kominfo. OPD-OPD lain juga ada,” sebutnya.
Menurutnya, dana Covid-19 yang berada di sejumlah OPD, juga telah mendapat persetujuan DPRD Sumut saat pengesahan RAPBD 2021 beberapa waktu lalu. “Sudah diketok oleh DPRD dan berada di OPD yang bersangkutan,” ucapnya.
Pemko Medan Siapkan Rp80 Miliar Anggaran BTT
Pemko Medan juga menganggarkan dana penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di masing-masing OPD. Selain itu, untuk mengantisipasi beberapa penanganan Covid-19 yang belum dianggarkan masing-masing OPD, Pemko Medan juga menyiapkannya anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD 2021.
“Sekarang lebih ke masing-masing OPD, anggaran Covid-19 itu memang sudah menjadi tanggungan masing-masing OPD, apabila memang pekerjaan yang dimaksud ada pada OPD tersebut dan memang sudah dianggarkan saat R-APBD 2021,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Rabu (20/1).
Dijelaskan Irwan, misalnya seperti penyemprotan disinfektan. Di tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan tidak ada menganggarkan. Sebab, pandemi Covid-19 baru mewabah di Kota Medan pada akhir Maret 2020. Tetapi di tahun 2021, BPBD Kota Medan sudah menganggarkannya, sebab penyemprotan disinfektan menjadi Tupoksi dari BPBD Kota Medan di masa pandemi saat ini. “Begitu juga misalnya dengan Dinas Kesehatan untuk beberapa tupoksinya selama ditengah pandemi. Jadi untuk OPD terkait, memang dalam anggaran mereka sudah ada anggaran penanganan Covid,” ujarnya.
Walaupun begitu, jelas Irwan, masih ada beberapa penanganan Covid-19 yang memang belum atau tidak dianggarkan di OPD manapun. Untuk hal demikian, Pemko Medan sudah menyiapkannya pada anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD 2021. “Total APBD 2021 itu Rp5,5 Triliun. Dari total itu, Rp80 miliar diantaranya sudah dianggarkan untuk BTT, nah dana itu bisa dipakai untuk penanganan Covid tahun ini. Tapi sesuai namanya, BTT itu bukan hanya untuk biaya penanganan Covid yang tidak dianggarkan di OPD, tetapi juga bisa untuk belanja tak terduga lainnya,” jelasnya.
Dijelaskan Irwan, Pemko Medan memang sengaja tidak menganggarkan dana penanganan Covid-19 dalam jumlah yang besar seperti tahun 2020. Sebab selain banyak anggaran Covid yang sudah dialokasikan kepada OPD terkait, Pemko Medan juga tidak melihat adanya kebutuhan anggaran yang begitu besar untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021 ini.
“Misalnya kalau tahun lalu kan ada pengadaan sejuta masker di Medan, itu diambil dari anggaran Covid. Nah untuk tahun ini kan gak ada pengadaan masker seperti itu, karena masyarakat kan memang sudah diwajibkan menyediakan maskernya masing-masing, masker pun sudah tidak langka lagi saat ini,” jelasnya.
Lalu untuk penganggaran BTT Kota Medan tahun 2021 senilai Rp80 Miliar, Irwan mengatakan jika jumlah itu sudah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan BTT Kota Medan di tahun 2020. “Tahun 2020, anggaran Belanja Tak Terduga kita hnya sekitar Rp10 Miliar sampai Rp15 Miliar saja. Tapi di tahun ini, Pemko menganggarkannya hingga Rp80 Miliar, itu kan kenaikannya sangat besar, artinya kita masih menganggarkan penanganan Covid di tahun 2021 ini,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Robi Barus meminta kepada setiap OPD terkait yang memiliki sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Medan agar memaksimalkan anggaran yang mereka miliki dalam penanganan Covid-19. Sebab, besarnya anggaran juga dinilai tidak menjamin penanganan Covid-19 secara maksimal.
“Misalnya tahun lalu, anggaran Covid-19 sampai Rp500 miliar, walaupun kita tahu anggaran itu tidak habis sangkin besarnya. Tapi kan jelas, kita tidak melihat ada perubahan besar dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Artinya apa? Anggaran yang besar tidak menjamin penanganan yang maksimal, tetapi keseriusan masing-masing OPD dalam memaksimalkan pencegahan penyebaran virus dengan memaksimalkan anggaran yang ada yang menjadi kuncinya,” ujar Robi.
Robi menuturkan, saat ini pengawasan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Medan tidak terlihat semakin baik. Sebaliknya, pengawasan Covid-19 justru terlihat semakin longgar. “Berapa besar pun anggaran penanganan Covid, kalau tidak dibarengi dengan semakin ketatnya pengawasan prokes, maka ini akan menjadi sia-sia. Saya lebih setuju kalau pengawasan yang lebih ditingkatkan, kalau soal anggaran saya fikir itu relatif dan sifatnya hanya pendukung dari keseriusan kerja Satgas Covid-19,” pungkasnya. (prn/map)
KEMBAR SIAM: Bayi kembar siam Adam dan Aris tertidur pulas sebelum operasi pemisahan di RSUP Haji Adam Malik. Bayi kembar siam ini akhirnya berhasil dipisahkan.m idris/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bayi kembar siam Adam dan Aris berhasil dipisahkan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan, Rabu (20/1). Proses pemisahan kedua bayi asal Dusun Sei Kelapa II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu ini, memakan waktu 9 jam lebih, mulai pukul 08.00 hingga 17.40 WIB.
KEMBAR SIAM: Bayi kembar siam Adam dan Aris tertidur pulas sebelum operasi pemisahan di RSUP Haji Adam Malik. Bayi kembar siam ini akhirnya berhasil dipisahkan.m idris/sumut pos.
KASUBBAG Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, operasi kedua bayi tersebut berjalan lancar. Saat ini, keduanya dalam keadaan selamat. “Bayi tersebut masuk ruang operasi sekitar pukul 08.00, dan berhasil dipisah pada lukul 17.40 WIB. Jadi, ada sekitar 9 jam lebih (waktu operasi),” kata wanita yang akrab disapa Rosa ini, saat dihubungi melalui sambungan seluler, kemarin petang.
Meski berhasil dan selamat dioperasi, menurut Rosa, masih ada hal-hal medis yang harus dilakukan terhadap kedua bayi. Artinya, masih ada perawatan yang dilakukan terhadap bayi kembar siam yang berusia 1 tahun 1 bulan tersebut.
“Untuk kondisinya bagaimana saat ini, belum bisa disampaikan. Sebab proses operasi masih berlangsung hingga malam hari. Jadi kondisi bayi bagaimana sekarang, nanti akan disampaikan langsung oleh tim medis yang melakukan operasi pemisahan dalam temu pers besok (hari ini, red),” ujarnya.
Operasi ini dilaksanakan oleh tim medis yang diketuai Prof dr Guslihan Dasa Tjipta SpA(K) dengan melibatkan sekitar 50 orang tenaga medis. Terdiri dari beberapa dokter sub spesialis, terutama dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis anesthesi pediatrik, dan dokter spesialis anak.
Sekretaris Tim Penanganan Bayi Kembar Siam RSUP HAM dr Rizky Adriansyah MKed (Ped) SpA(K) mengaku, tim medis tidak mengalami kendala berarti. Termasuk, kemungkinan kekurangan darah, hal itu sudah diantisipasi. “Kita sudah siapkan 16 kantong darah golongan B. Alhamdulillah itu dari temen-teman juga, dokter di sini ada juga yang menyumbang darahnya,” kata Rizky.
Dijelaskan Rizky, kondisi kedua bayi kembar siam yang dilahirkan dari pasangan Supono (32) dan Nur Rahmawati (26), mengalami pendempetan di sebagian besar berada pada daerah perut dan sebagian kecil di bagian dada. Sedangkan bagian dalam tubuh yang menempel terutama adalah hati dan dinding jantung. Keduanya sudah berusia 1 tahun 9 bulan 10 hari. Bayi itu lahir di RSUP HAM pada 9 Desember 2019 lalu.
“Kasus Adam dan Aris ini ada kemiripan dengan kasus bayi kembar siam Sahira-Fahira dan Mariana-Mariani. Namun kasusnya lebih ringan dari pada Adam dan Malik yang sebelumnya telah menjalani operasi pemisahan,” tandasnya.
Diketahui, sebelumnya tim dokter RSUP HAM berhasil memisahkan tiga bayi kembar siam dalam rentang waktu yang berbeda. Pertama, Mariana-Mariani asal Aceh Timur pada tahun 2005. Kedua, Sahira-Fahira dari Asahan tahun 2017. Terakhir, Adam-Malik dari Tapanuli Utara tahun 2019. (ris)
DIRESTUI: Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendapat restu dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Sigit dianggap layak setelah menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI, Rabu (20/1) siang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPR RI telah menyetujui Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Sigit dianggap layak setelah menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (20/1) siang.
DIRESTUI: Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendapat restu dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Sigit dianggap layak setelah menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI, Rabu (20/1) siang.
“Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III Herman Hery.
Herman melanjutkan, atas persetujuan ini, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. “Selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit hari ini berlangsung sekitar empat jam. Sigit memaparkan visi dan misinya sebagai calon kapolri. Listyo mengungkapkan, pihaknya perlu banyak berbenah. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan perlakuan sejumlah oknum.
“Pelayanan yang masih berbelit-belit, ucapan anggota yang arogan, adanya pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat,” ungkap Listyo.
Ke depan, ia berjanji, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah. “Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses. Hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi. Dan tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul hukum harus ditegakkan, namun humanis. Di saat ini masyarakat butuh penegakan hukum demi keadilan masyarakat, bukan untuk kepastian hukum,” tegasnya.
Adapun dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Banten ini juga turut memperkenalkan konsep transformasi Polri baru. “Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi,” pungkasnya.
Sementara, Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang diwakili Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan memberi catatan untuk Kapolri terpilih Listyo Sigit Prabowo. Pertama, Kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra dan wajah polri di masyarakat sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum. “Kedua, harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi, serta radikalisme di Indonesia dengan cara profesional,” kata Hinca.
Ketiga, tidak hanya di ibukota negara, namun di Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri. Khususnya situasi keamanan serta isu – isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua. Keempat, Polri juga harus mampu melakukan penegakan hukum dalam kejahatan trans-nasional serta extraordinary crime seperti korupsi sampai ke jaringan sindikat narkoba dunia. “Dalam rangka penegakan korupsi polri harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung,” ucap dia.
Kelima, di era 4.0 ini, Polri harus hadir dalam menegakan hukum di ruang digital, siber space dan digital public space. Sebab, permasalahan di ruang digital ini dapat berdampak signifikan pada ketertiban masyarakat.
Keenam, Polri harus dapat berperan aktif untuk menekan laju covid-19 dengan cara yang humanis dan mengayomi. “Ketujuh, Kapolri yang baru harus dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat,” tandas Hinca.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius Kapolri terpilih. Pertama, reformasi kepolisian harus terus berjalan dalam rangka mewujudkan kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (presisi).
Kedua, kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum yang didasarkan pada konsep restorative juctice. Sehingga perkara pidana tertentu dapat diselesaikan dalam pendekatan mediasi dan profesional yang berorientasi pada kepentingan korban.
Ketiga, bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstrimisme dan radikalisme. Serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut. “Perlu ditekankan, ektrimisme dan radikalisme merupakan musuh bersama,” ujar Dimyati.
Keempat, menindaklanjuti rekomendasi komnas HAM atas kasus penembakan 6 orang laskar FPI secara adil, transparan, dan akuntabel. Kelima, mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis khususnya dalam hal penanganan aksi massa.
Keenam, penanganan terhadap pelanggaran UU ITE harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ketujuh, pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 harus ditangani secara adil dan proporsional. “Fraksi PKS berharap institusi Polri semakin solid dibawah kepemimpinan Listyo Sigit dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat,” tutur Dimyati.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menepis isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri karena faktor kedekatan.
Moeldoko menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri karena memiliki kapasitas dan kabalitas. ’’Kriterialah. Semua kan ada kriteria. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas. Bagian dari semua itulah,’’ ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1).
Oleh sebab itu, mantan Panglima TNI ini meminta publik jangan mengartikan macam-macam terkait penujukan Jokowi kepada Listyo Sigit Prabowo ini.‘’’Bukan karena macam-macam. Jangan diartikan macam-macam. Tapi seorang pimpinan puncak itu punya tanggung jawab yang luar biasa,’’ katanya.
Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi memilih Listyo Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri juga sudah mempertimbangkan banyak hal. Seperti melihat dari kapasitas dan kapabilitasnya. ’’Seorang pemimpin harus punya loyalitas pada negara. Itu pasti. Enggak boleh ditawar. Integritas, itu yang selalu dilihat. Tanggung jawab,’’ tegasnya.( mag-1/gus/bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nazlan alias Lan (55), disidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (20/1). Warga Dusun 1, Jalan Suka Bumi Baru, Gang 1, Desa Pujimulyo, Sunggal, Deliserdang ini, terancam hukuman seumur hidup, karena menjadi kurir sabu-sabu seberat 5 kilogram.
Ilustrasi-sabu
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fransiska Panggabean, bermula pada 25 Agustus 2020, Jek (dalam lidik) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa, untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, pada 28 Agustus, Jek menemui terdakwa di perkarangan masjid yang terletak di Dusun I, Desa Pujimulyo.
“Jek mengatakan, yang mengantarkan sabu-sabu tersebut menggunakan kendaraan warna putih dan laki-laki memakai lobe putih,” ungkap Fransiska di hadapan Hakim Ketua Safril Batubara.
Lebih lanjut, Fransiska menjelaskan, terdakwa kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangan Jek mengendarai sepeda motor lain, menuju depan Supermarket Lotte Mart, Jalan Gatot Subroto Medan. Setelah sampai di lokasi, Jek menyuruh terdakwa untuk menemui seorang laki-laki yang berada di dalam mobil putih.
Setelah menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa pergi untuk menyerahkan kepada Jek. Namun, pada saat terdakwa berada di Jalan Gatot Subroto Km 9, Pasar Kampunglalang, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarainya diberhentikan 3 petugas Ditresnarkoba Polda Sumut.
Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 bungkus plastik teh Tiongkok, yang berisi sabu-sabu seberat 5 kilogram dari satu unit tas ransel warna cokelat. Menurut pengakuannya, terdakwa diberi upah Rp1 juta oleh Jek. (man/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Patumbak, berhasil menciduk seorang pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan (curas) yang beraksi di dalam angkutan kota (angkot).
Perampok-ilustrasi
Adalah Dedi Irma Najara alias Dedi (37), warga Jalan Perjuangan 3, Dusun 4, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, yang berhasil diamankan. Dari tersangka, diamankan barang bukti uang senilai Rp50 ribu, satu kotak handphone merek Oppo, dan satu helai kemeja lengan panjang berwarna hitam garis biru.
Dalam aksinya, Dedi meng gunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Dan pelaku melakukan perampokan itu di seputaran Terminal Amplas. Dedi merupakan satu dari 3 tersangka yang bersama-sama melakukan aksi perampokan di angkot.
Penangkapan tersangka pun dibenarkan Kapolsek Patumbak, Kompol Arfin Fachreza, melalui Kanit Reskrim Iptu Philip Antonio Purba, didampingi Panit Reskrim Ipda Darman Lumbanraja.
“Tersangka ditangkap usai beraksi melakukan curas terhadap korbannya, Ibnu Azaruddin (19), seorang buruh bangunan, warga Jalan Lintasan Lama, Gang Tengah, Patumbak, pada Rabu (6/1) lalu, sekira pukul 15.30 WIB,” ungkap Philip kepada wartawan di Kota Medan, Rabu (20/1).
Begitu mendapat informasi tentang adanya kejadian tersebut, TKAB Polsek Patumbak dipimpin Kanit Reskrim Iptu Philip Antonio Purba, didampingi Panit Reskrim Ipda Darman Lumbanraja, langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP), dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Sisingamangaraja Medan. Alhasil, tersangka Dedi pun dibekuk. (mag-1/saz)
PEMAPARAN: Wakapolrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji, saat memaparkan barang bukti narkotika janis sabu-sabu di Mapolrestabes Medan, Rabu (20/1).
MEDAN, SUMUTPOS.Co – Sebanyak 415 gram narkotika jenis sabu-sabu gagal dikirim ke Sulawesi Tenggara (Sulteng) melalui jalur udara. Narkotika tersebut gagal dikirim, setelah 4 sindikat yang berperan sebagai kurir diringkus Polrestabes Medan, Selasa (19/1) dini hari.
PEMAPARAN: Wakapolrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji, saat memaparkan barang bukti narkotika janis sabu-sabu di Mapolrestabes Medan, Rabu (20/1).
Keempat sindikat peredaran gelap narkotika tersebut, berasal dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, yang ditangkap dari satu kamar hotel di Jalan Gatot Subroto, Medan Sunggal. Keempatnya masing-masing, Iswanda (23), Tarmizi (24), Muhammad Ikhsan (22), dan Syarboini (20).
Wakapolrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat. Selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan, hingga keberadaan para tersangka diketahui di satu kamar hotel Jalan Gatot Subroto, Medan Sunggal.
“Para tersangka kami sergap ketika berada di dalam kamar hotel. Sabu-sabu yang telah dikemas itu, disembunyikan di dalam sandal milik masing-masing tersangka,” ungkap Irsan, dalam keterangan pers di Mapolrestabes Medan, Rabu (20/1).
Irsan mengaku, barang haram tersebut rencananya akan didistribusikan ke Kota Kendari, Sulteng. Jika berhasil dikirim dan diterima, para kurir mendapat upah belasan juta rupiah.
“Keempat tersangka masing-masing dijanjikan mendapat upah sebesar Rp12 juta. Sedangkan bandarnya berinisial POP, masih dalam pengejaran petugas,” bebernya.
Dia juga menuturkan, berdasarkan penyelidikan sementara, tersangka mengaku pernah berhasil mendistribusikan narkoba tersebut ke Jakarta, melalui bandara pada November 2020 lalu. Lantaran berhasil, tersangka ketagihan dan melakukannya lagi.
“Kasusnya terus didalami personel lebih lanjut. Sementara terhadap keempat tersangka, dijerat Pasal 114 ayat 2 Subs 112 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” pungkas Irsan. (ris/saz)
