TOLI TOLI, SUMUTPOS.CO – Pentingnya ketersediaan air untuk pertanian sangat disadari oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Pembangunan dam parit telah mengatasi kekurangan air di lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pembangunan embung atau dam parit untuk mengantisipasi kemungkinan adanya El-Nino atau musim kering. Pembangunan itu diharapkan bisa menampung air hujan dan mengairi sawah, sehingga mampu meminimalisir kerugian petani.
“Program pembangunan embung itu merupakan program strategis untuk penampungan air hujan atau sumber sumber mata air di tempat lain. Luas layanan minimal 25 Ha (tanaman pangan), 20 Ha (hortikultura, perkebunan, dan peternakan),” ujar Mentan SYL, Selasa (19/1).
Menurut Mentan SYL, pembuatan dam parit untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan pertanian yang lebih baik. Proyek konservasi lahan juga diharapkan menyelamatkan lahan kritis dengan menanamkan tanaman konservasi produktif.
“Masyarakat dan para petani diharapkan bisa menjaga dan merawat apa yang telah dibangun oleh pemerintah,” pintanya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, program dan bantuan dam parit yang dijalankan Kementan bertujuan untuk meningkatkan luas areal tanam dan peningkatan angka produksi pertanian. Pasalnya, air irigasi merupakan faktor utama berhasil dan tidaknya usaha pertanian dan kunci meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dan perluasan areal tanam baru sehingga produksi pangan terus meningkat.
“Dengan adanya dam parit air sungai dapat ditahan dan ditampung untuk selanjutnya dapat dialirkan ke lahan pertanian. Untuk itu yang menjadi skala prioritas alokasi kegiatan embung pertanian adalah pada lokasi yang rawan terdampak bencana kekeringan akibat anomali iklim,” beber Sarwo Edhy.
Bupati Toli Toli, Saleh Bantilan sangat mengapresiasi bantuan pusat ini. Menurutnya, dengan adanya dam parit, selama ini pertanaman menjadi sangat mudah mendapatkan air.
“Dengan adanya bantuan tersebut tentu kami berharap IP ditingkatkan, agar di masa pandemic ini pertanaman dan panen jalan terus,” ujar Bupati Saleh.
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tunas Harapan Gayus Balawera mengungkapkan, program Kementan dalam meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dan bertambahnya luas tanam melalui bantuan dam parit sangat memberikan solusi nyata bagi petani di Kabupaten Toli Toli khususnya petani di Poktan Tunas Harapan. Pembangunan dam parit telah mengatasi kekurangan air di lahan pertanian yang selama ini merupakan masalah klasik yang dihadapi petani pada musim kemarau.
“Para petani melalui ketua kelompok dan penyuluh pertanian menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Dirjen PSP Sarwo Edhy yang sudah mengalokasikan bantuan pembangunan dam parit. Dulu untuk peroleh air irigasi cukup susah dan produksi padi tidak banyak, tapi kini lahan terairi bertambah luas dan produksi naik,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam mempercepat pembangunan dam parit bantuan Kementan tersebut, para petani sangat antusias melakukan swadaya tenaga sehingga dam parit dengan cepat selesai dibangun. Alhasil, luas lahan yang terairi bertambah luas dan produksi padi pun meningkat karena tanaman mendapatkan asupan air irigasi yang cukup bahkan melimpah.
“Sebelum adanya pembangunan dam parit produktivitas padi hanya mencapai 4,7 ton perhektar, tapi sekarang bisa mencapai 5,7 ton. Luas lahan yang terairi sekarang bisa mengairi hingga 125 hektar,” jelasnya.(*)
RDP: Sekdakab Langkat, Indra Salahuddin menerima tiga Kades dan masyarakat didampingi BKSDA membahas usulan konvensasi ternak warga dimangsa harimau.Ilyas effendy/ sumut pos.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di tiga kecamatan, yakni Bahorok, Besitang dan Batang Serangan meminta agar hewan ternak mereka yang dimangsa harimau diberi konvensasi ganti rugi.
RDP: Sekdakab Langkat, Indra Salahuddin menerima tiga Kades dan masyarakat didampingi BKSDA membahas usulan konvensasi ternak warga dimangsa harimau.Ilyas effendy/ sumut pos.
Hal itu disampaikan masyarakat didampingi Balai Besar Konservasi SDA Sumut saat melakukan audiensi dengan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang diwakili Sekdakab, dr. H. Indra Salahudin, didampingi Asisten II Ekbang H. Hermansyah, kepala BAPPEDA H. Sujarno, Kadis Pertanian Nasiruddin, Kahlakar BPBD H. Irwan Syahri, Camat Bahorok, Besitang dan Camat Batang Serangan di ruang Sekda Kantor Bupati Langkat, Senin (18/1).
Dalam audiensi tersebut, warga diwakili tiga Kades, menyampaikan kerugian besar karena ternak mereka sudah banyak dimangsa harimau Sumatera. Adapun ketiga Kades tersebut, yakni, Kades Batu Jonjong Tetap Ukur Ginting, Kades Lau Damak Ngemat Ginting dan Kades Timbang Lawang Malik Nasution.
Kades Jonjong menyampaikan harapan warga, yakni meminta bantuan dari pemerintah dan KSDA, untuk memberikan konvensasi atas hewan ternak yang menjadi korban harimau. Dan meminta pemerintah untuk melakukan evakuasi harimau ke lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat.
Sementara, KA Balai Besar KSDA Sumut, Hotmauli Sianturi didampingi Kabid Wilayah l KSDA Mustafa Imran Lubis, Kabid wilayah TNGL Ruswanto dan Kasi wilayah I Herbert Aritonang menjelaskan, pihaknya tidak dapat memberikan konvensasi, dikarenakan lokasi dimangsanya hewan ternak warga masih di lokasi TNGL.
Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat, lanjut Hotmauli agar memasukkan hewan ternaknya ke dalam kandang.
“Kami juga akan mencoba mengevalusi translokasi harimau, dengan melakukan metode pemasangan kandang jebakan. Sebelum itu berhasil, baiknya hewan ternak warga dimasukkan ke kandang,”sarannya.
Hotmanuli juga menjelaskan, pihaknya akan menyediakan pos penjagaan, dengan bekerjasama pemerintah desa dan pihak terkait lainnya, termasuk Pemkab Langkat. Serta melakukan upaya jangka panjang lainnya, seperti aspek legalitas kawasan untuk pertenakan di daerah TNGL yang dekat permukiman warga.
Caranya bermitra dengan KPH melalui perhutanan sosial dan sylvopastura, atau kemitraan koservasi KTHK dengan TNGL .
“Sehingga ke depannya, jika ada hewan ternak warga yang dimangsa, dapat diberi bantuan dari pemerintah daerah/pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekdakab menyatakan, Pemkab Langkat akan ikut serta dan membantu menyelesaikan personal tersebut. Termasuk upaya legalistas lokasi yang akan dilakukan BKSDA Sumut. Agar kedepannya masyarakat medapatkan ganti rugi, jika hewan ternaknya kembali dimasang harimau. (yas/han)
RDP: Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra memimpin RDP dengan PT KAI.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama PT Kereta Api Divisi Regional I Sumut, Senin (18/1).
RDP: Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra memimpin RDP dengan PT KAI.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
RDP dilakukan menyoal surat PT KAI yang hendak menutup perlintasan liar di Jalan Ikan Kakap, Lingkungan II, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur.
Selain itu, juga karena surat PT KAI nomor KJ.209/I/1/DV.1-2021 pada 12 Januari 2021 menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra yang memimpin langsung RDP tersebut. “Ya, DPRD Binjai sudah melakukan RDP dengan PT KAI dan Dishub Binjai. Hasilnya, poin utama adalah PT KAI mencabut surat mereka terkait permintaan penutupan jalan tersebut,” kata pria yang akrab disapa Haji Kires ini ketika dikonfirmasi, Selasa (19/1).
RDP berjalan aman dan lancar. Poin kedua dari RDP, kata dia, disepakati akan dibangun pos penjagaan di perlintasan KA tersebut.
Namun, kata dia, yang membangun bukan Pemerintah Kota Binjai. “Pihak Balai Perkeretaapian yang membangun pos jaga nanti. Kapan selesainya, mari kita tunggu bersama realisasinya,” sambung Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.
Dia melanjutkan, penjagaan yang dilakukan Dishub Binjai sejak 13 Januari 2021 terus dilakukan. Bahkan, hingga nanti selesai rampung pos penjagaan tersebut.
“Artinya, petugas yang jaga dari Dishub Binjai. Karena itu jalan dalam kota, bukan antar provinsi. Makanya yang jaga dari pemko dan yang membangun pos jaga Balai Perkeretaapian,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemko Binjai menolak penutupan jalan umum tersebut karena sejumlah alasan. Pertama, tidak dapat menutupnya karena jalan alternatif terlalu jauh. Sehingga tidak efisien dan membuat repot masyarakat Kota Binjai.
Kedua, menghambat bantuan penanggulangan bencana kebakaran karena tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Ketiga, menghambat masyarakat yang melaksanakan ibadah.
Terakhir, menghambat aktivitas masyarakat. Pantauan wartawan, Dishub Binjai sudah menempatkan dua orang petugasnya untuk menjaga perlintasan liar agar tidak terjadi kecelakaan.
Selain itu, Dishub Binjai juga memasang kerucut segitiga sebagai tanda hati-hati. Diketahui, kecelakaan lalu lintas berupa KA tabrak mobil pribadi masyarakat terjadi dua kali dalam kurun waktu sepekan. Beruntung, peristiwa nahas tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
Dua kecelakaan dimaksud yakni, mobil pribadi BK 1864 ID yang dikemudikan Z Hutabarat (59) ditabrak KA rute Binjai-Medan, Kamis (7/1). Akibatnya, sopir yang berstatus PNS ini mengalami luka ringan.
Terakhir pada Sabtu (9/1), RPA (18) yang masih pelajar mengemudikan mobil pribadi BK 1501 RU ditabrak KA rute Medan-Binjai. (ted)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Aktivitas perjudian modus tembak ikan kian marak menyelimuti sejumlah daerah di Sumut. Bahkan, intensitasnya berangsur meningkat, seakan tak terbendung di tengah pandemi Covid-19.
TEMBAK IKAN: Mesin judi modus tembak ikan.teddy akbari/sumut pos.
Buntut dari aktivitas ilegal ini, tindak pidana kejahatan lainnya seperti pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian disertai dengan kekerasan pun marak terjadi.
Menurut Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumut, Paulus PG, judi modus tembak ikan mulai menjamur di sejumlah daerah Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deliserdang hingga Humbang Hasundutan dan lainnya.
Karenanya, DPD GMNI Sumut menagih janji Kapoldasu, Irjen Martuani Sormin yang memberantas judi. Menurut dia, judi dan narkoba ini satu kesatuan yang saling sejalan.
Karenanya, komitmen Kapoldasu yang menyatakan tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut harus dibuktikan. Jangan hanya sebatas jagoan semata.
Dia menilai, Poldasu tidak serius menyelesaikan program tersebut. Dicontohkannya, masyarakat yang menggerebek oknum petugas yang diduga bermain dengan narkotika di Labuhanbatu.
“Sedih saya melihat adanya tidak pidana kejahatan yang justru diduga dibekingi oknum aparat. Sehingga jargon tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut hanya sebatas jargon,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, Selasa (19/1).
Selain itu, dia juga prihatin melihat kondisi menjamurnya arena perjudian di Sumut. Mulai dari yang terkecil hingga terbesar.
“Sebagian besar diduga dibekingi oknum aparat,” ujar dia.
Paulus menambahkan, media pernah melansir berita tempat perjudian terbesar yang ada di Sumut. Adalah di Marelan Pasar 7, Desa Manunggal, Labuhandeli, Deliserdang.
Namun hingga kini, diduga praktek tersebut masih berjalan. “Gimana mau menutup yang besar. Yang kecil saja pun semakin menjamur dan tak dapat ditertibkan,” kata dia.
Khusus di Kota Binjai, arena perjudian yang pernah digerebek Satgas Covid-19 Sumut di Jalan Sutomo, Binjai Utara saja pun hingga kini masih beroperasi. Karenanya, dia berharap, Poldasu segera melakukan penindakan.
Terutama kepada oknum aparat yang diduga terlibat. Kata dia, hal tersebut dilakukan agar citra Korps Tri Brata kembali membaik di mata masyarakat.
“Saya mengharapkan Pak Kapolda segera menindak para pelaku kejahatan di wilayah hukum Sumatera Utara. Agar institusi kepolisian kembali dicintai masyarakat,” kata dia.
Belum lagi adanya aksi spontan yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi arena perjudian modus tembak ikan sudah terjadi. Seperti di Kota Medan.
Bahkan di Kota Tanjungmorawa, Deliserdang belum lama ini terjadi. Videonya viral yang berisikan sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu mendatangi lokasi perjudian modus tembak ikan hingga spontan melakukan perusakan di Tanjungmorawa.
“Aksi yang dilakukan masyarakat yang mendatangi lokasi perjudian adalah bentuk keresahan yang nyata,” beber dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menegaskan, kalau Irjen Martuani sudah berulang kali memberi pernyataan dengan tegas bahwa Poldasu akan menindak tegas segala macam bentuk perjudian. “Apapun bentuknya (perjudian),” kata perwira menengah dengan pangkat tiga melati emas di pundaknya ini.
“Kami juga telah meningkatkan intensitas patroli yang bergabung dengan stakeholder lainnya di semua Polres jajaran. Jadi keterangan Pak Kapolda sudah tegas kali itu. Tidak ada judi dalam bentuk apapun,” seru juru bicara Poldasu ini melalui sambungan telepon selularnya. (ted)
“Masyarakat yang mendapat informasi segala macam (bentuk perjudian), silahkan dikomunikasikan. Dilaporkan ke kita, akan kita tindaklanjuti,” tukasnya. (ted)
LISTRIK PADAM: Seorang pedagang bumbu merapikan barang dagangannya dengan penerangan sebatang lilin di Pasar Petisah Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah wilayah di Kota Medan hingga Sumut dan Aceh, mengalami padam listrik selama beberapa jam lamanya. Padamnya listrik akibat terganggunya instalasi regasifikasi milik Perta Arun Gas (PAG) yang menyuplai gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun dan Pembangkit yang ada di UPK Belawan, Marine Vassel serta Pembangkit di Paya Pasir, Selasa (19/1).
Ilustrasi.
GM PLN UIW Sumut, Irwansyah Putra, melalui Senior Manager SDM, Edy Irawan mengatakan, akibat gangguan tersebut sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan sebesar 1.069 MegaWatt (MW). “Untuk mengurangi dampak tersebut, PLN mengoperasikan seluruh pembangkit berbahan bakar minyak, sehingga potensi padam dapat diminimalisir menjadi 343 MW,” ujar Edy.
Dikatakan Edy, saat ini PLN dan Perta Arun Gas terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan gas dapat normal kembali sehingga pembangkit berbahan bakar gas dapat beroperasi seperti sediakala.
Sementara itu, akibat kondisi ini juga, membuat listrik di sebagian wilayah Aceh mengalami pemadaman akibat terganggunya pasokan gas ke dua PLTG. PLN menyebut bila kondisi belum normal pemadaman bakal dilakukan hingga tengah malam.
“Pemadaman listrik di sebagian wilayah Langsa, Lhokseumawe, dan Meulaboh akibat terganggunya suplai gas dari Pertagas ke sistem pembangkit kami di Arun Lhokseumawe dan Belawan Medan,” kata Manajer Komunikasi PLN UIW Aceh T. Bahrul Halid, Selasa (19/1).
Pemadaman di wilayah tersebut terjadi sekitar pukul 14.56 WIB. Bahrul mengatakan bakal terjadi pengurangan beban sekitar 90 MW pada malam hari bila kondisi suplai gas dari Arun masih belum normal.”Dengan sangat terpaksa kami akan melakukan pemadaman di beberapa daerah di Aceh, sekitar 90 MW pada saat beban puncak (WBP) mulai jam 18.00 sampai 23.00 WIB secara bergilir untuk antisipasi terjadinya blackout system (padam total),” ujarnya. (rel/bbs/ila)
Rekor tertinggi kasus harian Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 14.224 pada Sabtu (16/1). Sementara penambahan jumlah kematian akibat Covid-19 pada Selasa (19/1) mencapai 308 pasien per hari, tertinggi selama pandemi. Rumah-rumah sakit hampir penuh. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebut, catatan rekor tersebut sudah tak bisa ditoleransi. Seorang epidemiolog menilai pandemi mulai tak terkendali.
“PADA pekan sebelumnya, penambahan kasus harian 9.000 – 10.000 itu adalah angka yang sangat tinggi. Tetapi ternyata pekan ini kita alami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan di Sekretariat Presiden, Selasa (19/1). “Ini tak boleh dan tidak bisa ditoleransi,” lanjutnya.
Menurut Wiku, kenaikan kasus ini dikontribusikan oleh lima daerah dengan kasus positif Covid-19 tertinggi Kelimanya yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan. Jawa Barat pada pekan ini mencatat kenaikan kasus sebanyak 4.929. “Sebagai perbandingan, Jawa Barat pekan lalu naik 2.196 kasus dalam sepekan. Artinya kini ada penambahan kasus lebih buruk yang ditandai kenaikan kasus sebanyak dua kali lipat,” jelasnya.
Wiku juga menyebut penyebab lain lonjakan kasus adalah data kasus positif Covid-19 dari daerah yang terlambat masuk ke pusat. Akhirnya, data tersebut menumpuk dan menyebabkan penambahan yang tinggi.
Sebelumnya pada pekan lalu, Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi selama empat hari berturut-turut. Kondisi ini terjadi pada Rabu (13/1) hingga Sabtu (16/1).
Pada Rabu pekan lalu, tercatat ada 11.278 kasus baru Covid-19 yang terjadi dalam 24 jam. Jumlah ini merupakan catatan tertinggi usai penambahan kasus harian Covid-19 tembus angka 10.000. Kemudian pada Kamis (14/1), ada 11.557 kasus baru Covid-19 yang tercatat selama 24 jam.
Lalu pada Jumat (15/1) terjadi penambahan 12.818 kasus dalam waktu 24 jam. Terakhir, pada Sabtu (16/1) data pemerintah memperlihatkan bahwa ada 14.224 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Hingga saat ini, penambahan kasus harian pada Sabtu masih menjadi rekor penambahan tertinggi terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.
Adapun, pandemi sudah berlangsung lebih dari 10 bulan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (19/1) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 10.365 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia kini mencapai 927.380 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana Covid-19 pada 2 Maret 2020.
Kemudian, hingga saat ini terdapat 753.948 pasien yang dinyatakan sembuh. Jumlah itu didapat dari penambahan sebanyak 8.013 pasien dalam 24 jam terakhir.
Selain kasus aktif harian, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 pada Selasa (19/1), juga merupakan yang tertinggi selama pandemi. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 308 pasien Covid-19 yang meninggal dalam sehari. Penambahan ini menyebabkan kasus kematian pasien Covid-19 mencapai 26.590 orang.
Sebelumnya, Indonesia mencatatkan jumlah kasus kematian tertinggi, yakni 306 kasus pada Rabu (13/1).
RS Hampir Penuh
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta, Slamet Budiarto, mengaku sudah memprediksi kasus Covid-19 akan meningkat pasca libur natal dan tahun baru dan rumah sakit akan penuh. IDI sudah mengingatkan hal ini sejak jauh hari.
“Ya kan sudah mengingatkan sejak sebelum liburan bahwa kapasitas RS kita terbatas. Mungkin sudah banyak, tapi karena banyaknya pasien tidak cukup,” kata Slamet, Selasa (19/1).
Namun, ia menyayangkan imbauan yang disampaikan IDI hanya dianggap sebagai angin lalu. Kenyataannya, banyak masyarakat yang masih bepergian di masa liburan Natal dan tahun baru. Bahkan banyak yang abai protokol kesehatan. Akibatnya, kasus Covid-19 melonjak dua pekan pasca libur panjang.
Rumah Sakit rujukan Covid-19 pun hampir terisi penuh meski kapasitasnya terus ditambah. Ia mengatakan, strategi penambahan kapasitas RS saat ini sudah tak bisa lagi dilakukan. Sebab, penambahan tempat tidur juga berkaitan dengan ketersediaan peralatan juga tenaga medis. “(Kalau pasien Covid-19 bertambah terus) ya lama-lama (tenaga medis) akan kelelahan,” ujar dia.
Oleh karena itu, menurut dia, akan lebih tepat jika pemerintah dan masyarakat sama-sama menekan penularan Covid-19. Caranya tidak lain adalah dengan mengurangi mobilitas, keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak. Juga selalu menerapkan protokol 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara rutin. “Yang harus ditekan adalah hulunya, kasusnya,” kata dia.
Pandemi Tak Terkendali
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai, hingga saat ini belum ada upaya yang memadai dari pemerintah untuk meningkatkan perbaikan aspek dari testing maupun tracing. Menurut dia, akan sulit mengendalikan penyebaran Covid-19 jika aspek tersebut tidak diperbaiki secara maksimal walaupun sudah ada vaksinasi yang memang perlu dilakukan dengan rapih, cermat, dan matang.
“Nah jangan dilupakan bahwa perbaikan aspek testing, tracing atau pun screening lah dengan adanya deteksi dini melalui klinik demam di setiap puskesmas itu tidak dilakukan ini enggak bisa kita mengejar semakin jauh kita ketinggalan dari virus ini dalam menyebar,” kata Dicky, Selasa (19/1).
Dicky mengatakan, kasus harian yang ada saat ini sudah menjauh dari kasus harian terendah. Jika tidak dilakukan perbaikan, dalam 2 pekan peningkatan kasus mungkin terjadi. “Dengan pola eksponensial itu bisa membuat lumpuh ini kita di awal bulan depan, ini yang di Jawa,” ucap Dicky.
Ia pun memprediksi, meskipun kapasitas rumah sakit terus ditambah, tetap tidak bisa menampung atau menerima pasien baru Covid-19 lagi. Hal ini, menurut dia, akan meningkatkan jumlah kematian yang diprediksi bisa mencapai 500 orang per hari pada akhir bulan depan.
“Itu luar biasa, sesuatu yang harus bisa kita cegah, dengan cara apa? Ya dengan penguatan aspek testing ini kita temukan semakin banyak kasusnya,” kata Dicky. “Kalau tidak, ya kita semakin memburuk situasinya, ini namanya situasi pandemi tidak terkendali,” ucap dia.
Penyebab Pandemi Tak Kunjung Surut
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban, mengungkap beberapa penyebab naiknya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, kenaikan tersebut merupakan imbas dari segala macam kerumunan yang terjadi di masyarakat beberapa waktu lalu.
“Mulai dari pertama kali waktu itu ada demo cipta kerja, libur panjang kemudian ternyata pesantren juga sudah buka,” kata Zubairi dalam diskusi daring, Selasa (19/1).
“Kemudian yang SMA ada uji coba, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan untuk pernikahan dan yang lain,” ujar dia.
Selain itu, menurut dia, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga masih kurang, terutama terkait penggunaan masker. Ia melihat masih banyak warga yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. “Jadi itu semua penyebab kenaikan,” kata Zubairi.
Kendati demikian, Zubairi meminta masyarakat untuk tidak perlu terlalu panik dengan kasus Covid-19. “Kita tidak perlu terlalu panik. Mengapa, karena bagaimanapun Indonesia itu negara besar, negara dengan penduduk nomor empat di dunia setelah China, India, Amerika, Indonesia,” kata Zubairi.
“Dan sekarang ini, ranking Indonesia untuk Covid-19 di nomor 19, masih di bawah 1 juta (total kasus Covid-19 di Indonesia),” ujar dia.
Adapun negara tersebut di antaranya, Meksiko,Inggris, Spanyol, Prancis, Amerika hingga India. “Sudah jauh di atas kita, jadi memang (kasus Covid-19 di Indonesia) khawatirkan, namun tidak seberat beberapa negara lain,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lagi penularan di masyarakat. “Tentunya amat memprihatinkan (kasus Covid-19) dan karena itu kita harus selalu protokol kesehatan mutlak harus dikerjakan,” ucap dia.
Sementara untuk pemerintah diimbau untuk terus meningkatkan jumlah testing Covid-19. “Sekarang sudah makin banyak dikerjakan per hari itu bagus. Namun masih kurang, harus dinaikkan terus jumlah tesnya,” ucap dia.
Penambahan tes perlu dilakukan untuk mengantisipasi terus bertambahnya pasien Covid-19 di Indonesia. “Artinya kita memang harus antisipasi dari waktu ke waktu, jadi kalau dahulu kita sudah naikkan jumlah rumah sakit untuk rujukan, sekarang harus naikan lagi, bulan depan harus naik lagi,” ujarnya.
Zubairi menuturkan, penuhnya rumah sakit untuk pasien Covid-19 juga terjadi di beberapa negara. Ia menyebut Cina sebagai negara yang membuat rumah sakit darurat. Langkah itu diikuti negara-negara di Eropa. “Mulai dari Spanyol, kemudian Itali, kemudian Perancis, Jerman dan seterusnya Inggris apalagi sekarang tinggi banget itu juga pernah mengalami rumah sakit rumah sakit penuh,” lanjut dia.
Zubairi memahami bahwa saat ini proses vaksin Covid-19 sudah dimulai, namun butuh lama agar vaksin tersebut bisa bekerja maksimal. Sehingga, lanjut dia, perlu ditambah secara berkala jumlah rumah sakit atau tempat tidur untuk pasien Covid-19 dalam rangka mengantisipasi penambahan kasus.
“Kemudian bagaimana kalau naik 1,2 juta, 1,5 juta artinya memang kita harus menyesuaikan menambahkan secara berkala, bed rumah sakit, bed ICU, ventilator,” ucap Zubairi. (kps)
NAKES DIVAKSIN: Dua dokter menyuntikkan vaksin COVID-19 di RSUP HAM, Selasa (19/1). Waktu vaksinasi dimulai pukul 08.00-12.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 13.00-15.00 WIB. Sebanyak 48 nakes di RS pemerintah ini divaksin di hari pertama, dari total 1.719 nakes RSUP yang terdaftar untuk divaksin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari pertama vaksinasi Covid-19 buatan Sinovac terhadap tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah rumah sakit milik pemerintah maupun swasta di Medan, Selasa (19/1), hanya 98 nakes yang disuntik. Pasalnya, ada kendala sistem terpusat, sehingga sebagian nakes yang telah dijadwalkan ikut divaksin, ternyata tidak ikut terdaftar.
NAKES DIVAKSIN: Dua dokter menyuntikkan vaksin COVID-19 di RSUP HAM, Selasa (19/1). Waktu vaksinasi dimulai pukul 08.00-12.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 13.00-15.00 WIB. Sebanyak 48 nakes di RS pemerintah ini divaksin di hari pertama, dari total 1.719 nakes RSUP yang terdaftar untuk divaksin.
Rumah sakit yang melakukan vaksinasi perdana kemarin di antaranya Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), RSUD dr Pirngadi Medan, dan RS Murni Teguh. Di RSUP HAM ada 48 nakes yang divaksin. Di RSUD dr Pirngadi sebanyak 5 nakes, sedangkan di RS Murni Teguh sebanyak 45 nakes.
Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 RSUP HAM dr Zuhrial Zubir SpPD K-AI menyampaikan, jumlah penerima vaksin pada hari pertama ini sebanyak 48 orang. “Sebetulnya ada 52 nakes yang terdata untuk divaksin. Tetapi 4 orang tidak jadi. Dua orang di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19, satu orang masih menunggu hasil pemeriksaan swab PCR, dan satu lagi berhalangan hadir karena sesuatu hal,” ungkapnya saat diwawancarai.
Menurut Zuhrial, pada vaksinasi perdana ini, RSUP HAM sebenarnya mendaftarkan 60 nakes. Pelaksanaannya melibatkan dua dokter untuk menyuntikkan vaksin. Waktu vaksinasi dimulai pukul 08.00-12.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 13.00-15.00 WIB.
“Tetapi data yang diterima dari pemerintah pusat hanya 52 orang, dan 4 di antaranya tidak bisa divaksin. “Setelah hari pertama, vaksinasi nantinya dilakukan setiap hari dari Senin-Jumat mulai pukul 08.00-17.00 WIB,” ujarnya.
Dia menyatakan, vaksinasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan tidak ada keluhan atau efek samping. Meski begitu, pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi efek samping. “Kalau ada sesuatu hal yang dialami nakes setelah divaksin, bisa menghubungi call center RSUP HAM. Tapi itu kemungkinannya kecil. Bahkan jika terjadi keluhan berat, sudah disiapkan UGD,” terangnya.
1.719 Nakes RSUP HAM
Direktur Utama (Dirut) RSUP HAM, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP(K), mengatakan ada sekitar 2.000 lebih nakes yang terdata untuk divaksin. Dari jumlah itu, sebanyak 1.719 nakes RSUP HAM dan 300-an nakes rumah sakit lain. “Jadi, ada juga nakes rumah sakit lain yang terdaftar untuk divaksin di sini,” kata Zainal.
Terhadap 1.719 nakes RSUP HAM, vaksinasi dilakukan per kelompok. Namun ada juga nakes yang belum bisa divaksin dalam waktu dekat ini, karena menderita autoimun (sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuhnya sendiri). Selain itu, ada juga karena penyakit asma, hipertensi. Oleh sebab itu, mereka akan divakinasi pada minggu ketiga atau keempat Januari, tetapi tetap setelah dilakukan screening.
Zainal mengaku, kebutuhan vaksin untuk nakesnya masih tercukupi meski setiap nakes diberikan 2 vial. Sebab pihaknya telah mendapat distribusi sekitar 4.000 lebih vial. “Ini masih tahap pertama. Nantinya akan dibuka satu tempat vaksinasi lagi sehingga menjadi lebih cepat,” ucap dia.
Ia juga menjelaskan, vaksinasi tahap awal ini memang diperuntukkan untuk nakes. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Alasannya, nakes merupakan kelompok high risk (risiko tinggi), yang setiap hari melayani masyarakat. “Akan tetapi, setiap bulan nantinya akan bertambah di semua kelompok. Sebab target pemerintah menjangkau semuanya, masyarakat Indonesia gratis mendapatkan akses vaksinasi Covid-19,” papar Zainal.
Diakui dia, memang ada nakes yang belum terdata oleh sistem (PeduliLindungi). Karena itu, sedang dilakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kita sanggup 60 nakes, tetapi di PCare baru 52 orang. Ada masalah di sistem sedikit, dan kita sedang koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya, ada masalah di situ. Di rumah sakit lain juga terjadi hal-hal seperti ini, ada yang sistem belum penuh. Tetapi, nakes yang belum terdaftar akan tetap divaksin, setelah melalui proses screening,” tandasnya.
Salahseorang nakes RSUP HAM, dr Johannes Harlan Saing SpA(K), mengaku tidak merasakan efek samping apapun. Johannes merupakan nakes pertama di rumah sakit tersebut yang menerima vaksinasi Covid-19.
“Harapan saya tentu (kondisi) ini berlanjut setelah 14 hari dilakukan. Setelah itu saya mengharapkan efektivitas vaksin ini terjadi pada saya, bahkan pada kita semua yang divaksinasi. Dengan begitu, bisa menjadi salahsatu upaya untuk penanggulangan Covid-19 pada masa pandemi ini. Tapi, kita juga jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan,” katanya.
RSUD Pirngadi Hanya 5 Nakes
Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin, mengatakan di RSUD itu hanya 5 orang nakes yang divaksin pada hari pertama. “Nakes sendiri yang mendaftarkan diri melalui sistem. Kemudian mereka menerima notifikasi. Adapun pihak rumah sakit mengirimkan daftar nama seluruh nakes ke Kemenkes,” katanya melalui sambungan seluler.
Edison mengaku, dalam vaksinasi ini pihaknya hanya sebagai pelaksana. “Vaksinasi hari pertama berjalan lancar, dan berlanjut pada hari berikutnya,” ujar dia singkat.
Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD dr Pirngadi Medan, dr Rushakim Lubis SpOG mengatakan, sebelum tanggal 14 Januari para nakes sudah diminta untuk mendaftar melalui sistem. Tetapi ternyata vaksin baru diterima pada 18 Januari. “Kendala regritasi online itu dari sistem, bukan dari kita. Jumlah nakes ada 1.397 orang,” ujar dia kepada wartawan.
RS Murni Teguh 45 Nakes
Terpisah, Kepala Humas RS Murni Teguh, Herman Ramli mengatakan, pada tahap pertama ini ada 45 orang yang disuntikkan vaksin corona buatan Sinovac hingga pukul 14.00 WIB. Dari jumlah itu, terdapat nakes rumah sakit lain yang divaksin.
“Kita mendapat distribusi vaksi sebanyak 1.058 vial, yang akan disalurkan kepada para nakes baik dari RS Murni Teguh maupun rumah sakit lain. Agar dapat disuntik, nakes tersebut harus terdaftar terlebih dahulu oleh sistem terpusat. Rumah sakit hanya sebagai pelaksana,” kata Herman ketika dihubungi. (ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pekerjaan pembangunan Embung Utara Kampus II USU, di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi proyek. Terkait hal itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara memeriksa Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Runtung Sitepu, di Mapolda Sumut, Selasa (19/1).
Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu.
“Benar ada kita undang hari ini (selasa, red) untuk klarifikasi atas adanya laporan informasi dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi Pembangunan Embung Utara Kwala Bekala Pengembangan Kampus II USU. Pemanggilan Rektor USU hanya untuk klarifikasi ataupun pengambilan keterangan saja,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (19/1).
Berdasarkan laporan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) USU, proyek pembangunan dikerjakan oleh PT Kani Jaya Sentosa —milik Yemitema Laoly, anak Menkumham Yasonna Laoly. Proyek ini diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, melalui Satuan Kerja USU.
PT Kani Jaya Sentosa memenangkan proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp10 miliar dengan harga penawaran perseroan sebesar Rp9,4 miliar.
Ada 24 perusahaan yang mengikuti tender tersebut, termasuk PT Zarnita Abadi yang memberikan penawaran lebih rendah yakni Rp9,3 miliar. Namun perusahaan ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, dan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi.
Diketahui, pekerjaan pembangunan embung utara oleh USU hingga kini masih menyisakan persoalan. Selain belum selesai dibangun, proyek bernilai Rp9,47 miliar tersebut juga belum dilakukan pemutusan kontrak serta penarikan uang muka senilai Rp1,89 miliar.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 277/HP/XVI/12/2019, pada 30 Desember 2019 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2019 Pada PTNBH USU, disebutkan bahwa pekerjaan pembangunan embung utara di Kelurahan Kuala sudah berlarut-larut sejak 2017.
Dalam LHP yang ditandatangani Poegoeh Yoedo Rosmanto selaku Penanggungjawab Pemeriksaan BPK RI, diterangkan bahwa pekerjaan pembangunan embung utara Kuala Bekala Kampus II dibiayai dari dana hibah Pemprov Sumut TA 2017 sebesar Rp10 miliar, untuk pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan.
“Pekerjaan pembangunan embung utara Kuala Bekala Kampus II dilaksanakan melalui Surat Perjanjian (SP) Nomor: 18/UN5.4.6/PSS/SP/EMBUNG/NON PNBP/2017 tanggal 19 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT KJS, dengan nilai sebesar Rp9.475.231.000,” tulis LHP BPK tersebut.
Sedangkan, Pejabat Pelaksana Program Kerja dan Anggaran Pengadaan (P3KA, sekarang disebut PPK) USU menginstruksikan PT KJS untuk memulai pekerjaan pembangunan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 18/UN5.4.6/PSS/SPMK/EMBUNG/NON PNBP/2017, tanggal 19 September 2017. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan kontrak, dengan lamanya pekerjaan adalah 104 hari kalender dan harus sudah selesai pada 31 Desember 2017.
Sementara, untuk Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan embung dilaksanakan melalui SP No. 21/UN5.4.6/PSS/SP/KPEMB/2017 tanggal 19 September 2017 oleh CV LKP sebesar Rp264.440.000 dengan lamanya pekerjaan adalah 104 hari kalender.
Masih dari LHP BPK, untuk jenis kontrak pembangunan embung adalah lump sum. Sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak, atas pekerjaan pembangunan embung telah diberikan 205 Uang Muka (UM) dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp1.895.046.200 pada 23 November 2017.
Dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan perubahan kontrak melalui Addendum No. 18/UN5.4.6/PSS/SP/ADD-01/EMBUNG/NON PNBP/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan, yang semula berakhir pada 31 Desember 2017 menjadi 28 Februari 2018, dengan total waktu pelaksanaan menjadi 163 hari.
Selanjutnya pada 14 Januari 2018 dilakukan pengujian kepadatan tanah pada 13 titik, dan ditemukan 11 titik pengujian kepadatan tanah tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada 15 Februari 2018 dilakukan kembali pengujian, di mana dari 3 titik pengujian seluruhnya belum sesuai dengan spesifikasi. Sehingga P3KA menyimpulkan bahwa pekerjaan belum selesai dan masih harus diperbaiki.
Sementara hasil laporan konsultan pengawas menyatakan pekerjaan sudah selesai 100%, namun P3KA menolak untuk menandatangani laporan tersebut.
Kemudian pada 15 Maret 2018 dilakukan lagi pengujian 15 titik dengan hasil 9 titik tidak memenuhi spesifikasi. Untuk menyesuaikan dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka dilakukan pekerjaan perbaikan oleh PT KJS dan pada 27 April 2018, lalu oleh PT KJS kembali mengajukan progres 100%. Namun surat permohonan tersebut langsung dibalas P3KA, yang menyatakan bahwa pekerjaan masih belum 100% dan belum sesuai spesifikasi.
Atas seluruh pekerjaan setelah 28 Februari 2018 dilaksanakan perbaikan tanpa melalui addendum.
Berikutnya 30 April 2018 tim Majelis Wali Amanat (MWA) USU didampingi tim teknis melakukan inspeksi pekerjaan pembangunan embung dan menemukan adanya rembesan pada bendung embung. Hal ini diklarifikasi oleh USU pada 15 Mei 2018 melalui rapat di Biro Rektor dan kontraktor pelaksana menyatakan bersedia membongkar dan melakukan pemadatan ulang sesuai kontrak.
Lalu pada 20 Mei 2018 ditemukan bahwa pintu air embung telah roboh.
BPK lantas merekomendasikan Rektor USU, Runtung Sitepu agar memerintahkan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak, memberikan sanksi hitam dan menagih uang muka senilai Rp1.895.046.200 kepada PT KJS. Karena hal tersebut mengakibatkan embung utara tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan USU dan masyarakat sekitar, berpotensi kehilangan uang muka senilai Rp1,89 miliar dan merugikan USU.
“Hal tersebut terjadi karena PT KJS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai metodologi yang tercantum dalam kontrak. Atas permasalahan tersebut, Rektor USU menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK,” tulis bagian akhir dari LHP BPK itu. (mag-1)
Jenazah Dimakamkan: Jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Srengseng Sawah, Selasa (19/1). TPU ini telah memakamkan 388 jenazah atau setengah dari kapasitas.
Foto: Helmi Fithriansyah/Liputan6
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dana penanggulangan pandemi Covid-19 tetap ditampung Pemprov Sumut di tahun anggaran 2021 ini. Hanya saja skemanya langsung dialokasikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Jenazah Dimakamkan: Jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Srengseng Sawah, Selasa (19/1). TPU ini telah memakamkan 388 jenazah atau setengah dari kapasitas.
Foto: Helmi Fithriansyah/Liputan6
“Sat ini penyaluran maupun realisasi dana Covid-19 awal tahun ini tidak lagi refocusing, tetapi menggunakan dana OPD-OPD yang berwenang di situ,” ujar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan, Selasa (19/1).
Tahun 2020 lalu, Pemprov Sumut melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,5 triliun, untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Sumut. Alokasi dana tersebut dilakukan sebanyak tiga termin, masing-masing senilai Rp500 juta.
Tahun 2021 ini, dana Covid-19 yang berada di sejumlah OPD di antaranya di Dinas Kesehatan untuk penanganan kesehatan, dan di Dinas Sosial untuk bantuan sosial kepada masyarakat.
Terkait jumlah detil anggaran Covid-19 yang ada di sejumlah OPD dimaksud, mantan Pangkostrad ini tidak bersedia merinci. “Untuk sosialisasi pencegahan Covid-19, (anggarannya) berarti di Dinas Kominfo. OPD-OPD lain juga ada,” sebutnya.
Menurutnya, dana Covid-19 yang berada di sejumlah OPD juga telah mendapat persetujuan oleh DPRD Sumut, saat pengesahan RAPBD 2021 beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Iswahyudi, mengatakan pada TA. 2021 ini, anggaran yang tersedia di instansi pihaknya hanya senilai Rp436 miliar. Alokasi dana tersebut dampak dari penanggulangan pandemi Covid-19 di Sumut.
“Dan anggaran ini di bawah dari rencana kerja RPJM TA. 2021, atau kurang sedikit dari tahun anggaran sebelumnya (2020),” katanya.
Alhasil, pembangunan di Sumut ikut terdampak lantaran refocusing anggaran yang dilakukan ini. Dinas BMBK Sumut mengakui dengan anggaran yang ada tersebut, hanya mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat sangat prioritas atau darurat saja. Antara lain, perbaikan badan jalan akibat longsor (yang terjadi di 2020), pembangunan tembok penahan/bronjong, dan perbaikan jembatan-jembatan. (prn)
ACARA:
Para guru yang tergabung dari PGRI dalam suatu acara. Pemerintah membuka formasi 1 juta guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pernyataan KemenPAN-RB, bahwa Sumatera Utara termasuk satu dari provinsi yang tidak mengajukan kebutuhan guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun anggaran 2021, dibantah oleh Pemprov Sumut. Menurut Pemprovsu, permohonan mereka sudah masuk ke Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu.
“Sudah kami usulkan. Sekarang ini pemberkasannya sudah di BKD. BKD yang lebih tahu kebutuhannya berapa sebab menyangkut gaji juga nantinya,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Sumut, Ivan Khairuzan menjawab Sumut Pos, Selasa (19/1).
Ivan menjelaskan, akhir Desember lalu, pihaknya sudah mengakomodir usulan PPPK sekitar 15 formasi ke BKD, untuk ditelaah lebih lanjut. “Detilnya bisa ditanyakan ke BKD. Tinggal BKD yang proses ke BKN dan Kemenpan RB,” katanya.
Pihak BKD Setdaprovsu yang coba dikonfirmasi Sumut Pos, baik Plt Kepala BKD, Afifi Lubis maupun Plt Sekretaris Raimon Sya’ban, belum bersedia memberi keterangan.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hariyanto, menyambut positif jika benar Pemprov Sumut melalui Disdik, jadi mengusulkan formasi PPPK untuk guru tahun ini. Pihaknya mengaku siap mengawal program ini, agar para guru honorer di Sumut di masa mendatang kehidupannya lebih sejahtera.
“Sangat positif. Kita dukung dan kawal peningkatan kesejahteraan guru kita di Sumut,” katanya.
Diberitakan kemarin, pemerintah membuka formasi satu juta guru skema PPPK. Pengajuan dari masing-masing pemerintah daerah (pemda) perihal kebutuhan guru di wilayah tersebut telah ditutup pada 31 Desember 2020.
Untuk saat ini pihak KemenPAN-RB serta instansi terkait tengah melakukan proses finalisasi data yang masuk. Dari data yang dihimpun, terdapat lima provinsi yang tidak mengajukan kebutuhan guru.
“Yang tidak usul sama sekali, lima provinsi dan 72 kabupaten/kota,” jelas Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Katmoko Ari Sambodo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI secara daring, Senin (18/1).
Lima provinsi tersebut adalah Sumut, Sulawesi Selatan, Nusa tengara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. Dari data tersebut, pihaknya telah mendapatkan total jumlah pemda yang mengajukan kebutuhan guru.
“Usulan resmi sudah lengkap, ada 28 provinsi, dan 379 kabupaten kota dengan jumlah usulan 489.664,” ungkapnya.
Selain itu, masih ada juga pemda yang telah mengusulkan akan tetapi belum melengkapi data. Saat ini pihaknya masih menunggu data tersebut untuk dilengkapi pada Januari ini.
“Usulan belum lengkap dan akan segera dilengkapi, satu provinsi, 57 kabupaten kota dengan jumlah total usulan 64.262,” sambungnya.
Adapun, PPPK ini adalah suatu bentuk kepastian bahwa tenaga honorer guru itu bisa hidup lebih sejahtera, bisa hidup pasti dan gaji serta tunjangan seperti PNS sesuai dengan kelas jabatannya. (prn)
