MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bayi kembar siam bernama Adam dan Aris, asal Dusun Sei Kelapa II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dijadwalkan akan menjalani operasi pemisahan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, Rabu (20/1). Operasi pemisahan yang nanti dilakukan merupakan keempat kalinya sepanjang sejarah Kementerian Kesehatan RI ini menangani kasus bayi kembar siam.

Sekretaris Tim Penanganan Bayi Kembar Siam RSUP HAM, dr Rizky Adriansyah MKed (Ped) SpA(K) mengatakan, kondisi kedua bayi sudah siap untuk dilakukan operasi pemisahan. Jika tidak ada halangan, akan menjalani pemisahan di bagian dada dan perut mereka. “Pemisahannya itu terkait beberapa organ di dalamnya. Hal itu karena mungkin ada perlengketan, terutama hati dan saluran cerna. Sebagian besar yang dempet memang di daerah perut,” kata dokter spesialis anak ini.

Menurut Rizky, operasi ini akan dilaksanakan oleh tim yang diketuai Prof dr Guslihan Dasa Tjipta SpA(K) dengan melibatkan sekitar 50 orang tenaga medis. Terdiri dari beberapa dokter sub spesialis, terutama dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis anesthesi pediatrik, dan dokter spesialis anak. “Kita tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana seluruh tim yang terlibat langsung dalam operasi akan menggunakan APD (alat pelindung diri). Selain itu, juga akan dilakukan swab untuk screening Covid-19,” ujar dia sembari meminta doa restu dari seluruh masyarakat Sumut.

Rizky menyebutkan, bayi kembar siam Adam dan Aris saat ini dalam keadaan sehat dengan berat badan total sekitar 16 kg. Keduanya sudah berusia 1 tahun 9 bulan 10 hari. Bayi itu lahir di RSUP HAM pada 9 Desember 2019 lalu. “Kondisi bayi saat ini cukup sehat, tumbuh kembang cukup baik. Bahkan, sudah bisa berjalan walaupun jalannya berdua, tidur dengan posisi miring,” pungkasnya.

Sementara, orang tua bayi kembar siam, Supono (32) dan Nur Rahmawati (26), berharap proses operasi bisa berjalan dengan lancar sehingga dapat memisahkan kedua buah hatinya. “Mudah-mudahan berhasil, tidak ada kendala apapun. Kami sudah percayakan kepada tim dokter,” harap Supono.

Untuk diketahui, sebelumnya tim dokter RSUP HAM sudah berhasil memisahkan tiga bayi kembar siam dalam rentang waktu yang berbeda. Pertama, Mariana-Mariani asal Aceh Timur pada tahun 2005. Kedua, Sahira-Fahira dari Asahan tahun 2017. Terakhir, Adam-Malik dari Tapanuli Utara tahun 2019. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Agenda sidang mediasi gugatan warga negara atau citizen lawsuit terkait keadaan dan status Lapangan Merdeka Medan, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (18/1). Namun lagi-lagi, Pemko Medan selaku Pihak Tergugat, kembali mangkir.

Demikian disampaikan kuasa hukum Pihak Tergugat dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka Medan, Redyanto Sidi melalui pernyataan tertulis kepada Sumut Pos, Selasa (19/1).

Kata Redyanto, agenda dalam sidang tersebut adalah pembacaan gugatan terkait keadaan dan status Lapangan Merdeka Medan.

“Setelah mangkir empat kali pada sidang mediasi di PN Medan kemarin, Pihak Tergugat yakni Wali Kota Medan ataupun kuasa hukumnya kembali mangkir pada sidang pembacaan gugatan Pihak Penggugat yang dilaksanakan pada Senin 18 Januari 2020,” katanya.

Majelis hakim, lanjut dia, dalam perkara a quo memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 25 Januari 2021. Pihaknya kembali menyayangkan ketidakhadiran pihak Pemko Medan dalam sidang tersebut.

“Wali Kota Medan sebagai pemimpin di Kota Medan seharusnya menunjukkan sikap pemimpin yang baik untuk warga tercintanya. Ketidakhadiran wali Kota Medan selaku Tergugat dalam perkara a quo semakin menunjukkan ketidakpedulian terhadap warganya sehingga hal ini patut dianggap sebagai itikad tidak baik,” tegas Redyanto.

Dalam perkara perdata dengan nomor register: 756/Pdt.G/2020/PN MDN tersebut, Redyanto Sidi dibantu sejumlah rekan advokatnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora yakni, Novri Andi Akbar, Ramadianto, dan Jaka Kelana.

Seperti diketahui, adapun tuntutan dalam gugatan dimaksud yakni menuntut Pemko Medan dalam hal ini wali kota agar melakukan hal-hal antara lain; Revisi peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 dan memasukkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas + 4,88 Ha ke daftar Cagar Budaya;dan/atau Menerbitkan keputusan wali Kota Medan untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas + 4,88 Ha sebagai Cagar Budaya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan bangunan di Jalan Tirtosari, Lingkungan VII, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, untuk dihentikan pembangunannya dan harus dibongkar. Pasalnya, bangunan tersebut secara sah melanggar aturan atau ilegal.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjutak yang disepakati anggota Komisi IV antara lain Dedy Aksyari Nasution, Renville Napitupulu, Antonius Tumanggor, dan Edwin Sugesti Nasution.

“Kita berharap Satpol PP meninjau lokasi apakah sudah disegel atau belum. Sekaligus melihat izinnya rumah tinggal atau gudang,” ucap Paul sebelum memberikan rekomendasi penutupan bangunan dimaksud dalam rapat dengar pendapat di ruang banggar, Senin (18/1).

Sebelumnya, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT mengaku sudah melayangkan surat permohonan penindakan ke Satpol PP agar menertibkan bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Jalan Tirtosari Lingkungan VII Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung.

“Bangunan itu kenapa belum diterbitkan IMB-nya karena ada pelanggaran garis sepadan bangunan dan sampai sekarang belum ada permohonan izin. Jadi saya tegaskan di sini, ada 2 yang menjadi tugas pokok Dinas Perkimtaru. Pertama, pengawasan bangunan tanpa izin dan kedua, IMB terbit kami lakukan pengawasan, apakah bangunan dibangun sesuai permohonan. Begitu,” urainya.

Sementara merespon pernyataan Kadis PKPPR Kota Medan, Kabid Penindakan Satpol PP Kota Medan Ardani mengaku masih menjadwalkan untuk penindakan bangunan dimaksud. “Jadi soal bangunan Jalan Tirtosari kami belum bisa berkomentar,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, EL Adrianshah, menyatakan dukungannya terhadap Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Aziz yang segera pensiun. 

El menilai Listyo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri sangat tepat dan mumpuni menjadi Tri Brata 1 (TB1). 

“Beliau sangat pantas dan layak untuk menjadi Kapolri, apalagi saat ini beliau sebagai Kabareskrim, jadi sangat pas jika presiden menunjuk beliau,” kata El di Medan, Rabu (20/1).

Selain itu dia juga meyakini penujukkan sosok yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta dan ajudan Presiden Jokowi ini dapat membawa institusi Polri menjadi lebih baik di era industri 4.0 sehingga tata kelola kepolisian mengikuti perkembangan zaman.

Perihal usia Listyo yang masih relatif muda untuk menjadi Kapolri — Akpol 1991, El justru melihatnya sebagai hal positif.

“Itu menunjukkan prestasi Komjen Listyo, menjadi Kapolri termuda sepanjang sejarah. Menurut saya itu tidak mudah karena beliau akan berhadapan dengan para senior di kepolisian, tapi jika Presiden sudah memberi keputusan, saya kira semua akan ikut dan saya yakin dengan kemampuan dan reputasi beliau,” lanjut El.

Selaku Ketua DPD KNPI dan tokoh pemuda Sumatera Utara, El menaruh harapan besar kepada Listyo Sigit Prabowo.

“Setidaknya ada tiga isu besar yang akan menjadi tantangan Kepolisian Republik Indonesia. Pertama meningkatkan citra kepolisian di masyarakat, kemudian profesionalisme dan ketiga reformasi sektor keamanan dalam negeri. Kami berharap Pak Listyo bisa melakukan banyak hal di internal Polri. Saya juga mendoakan semoga beliau sukses menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI,” tandad El.(gus)