BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Diduga seorang tenaga kesehatan (nakes) terpapar Covid-19, Puskesmas Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, ditutup sejak Selasa (23/2). Dengan ditutupnya fasilitas kesehatan tersebut, baik sarana dan prasarananya pun telah dilakukan penyemprotan disinfektan.

Pantauan wartawan di lokasi, pintu masuk Puskesmas Medan Labuhan terkunci dan digembok dari dalam. Di pagar besi pintu masuk pun disampaikan pengumuman tertulis.

“Pelayanan Puskesmas sementara dialihkan ke Puskesmas Pekan Labuhan dan Puskesmas Martubung. Pada 23-24 Februari 2021 Gedung Puskesmas sedang didisinfektan,” bunyi pengumuman tertulis tersebut.

Tutupnya Puskesmas Medan Labuhan, berawal dari seorang nakes diduga terindikasi Covid-19, usai menjalani tes swab di satu klinik di kampusnya. Karena hasilnya positif, pihak Puskesmas Medan Labuhan langsung bertindak cepat, dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh sarana dan prasarana yang ada di Gedung Puskesmas tersebut.

Meski pelayanan kesehatan ditutup sementara, pihak Puskesmas Medan Labuhan mengalihkan pelayanan medisnya ke Puskesmas Pekan Labuhan dan Puskesmas Martubung, sesuai dengan pemberitahuan tertulis yang digantungkan di pintu masuk Puskesmas tersebut.

Camat Medan Labuhan, Rudi Arisandi mengatakan, penutupan Puskesmas Medan Labuhan karena diduga seorang nakesnya terpapar Covid-19.

“Puskesmas Medan Labuhan untuk sementara ditutup. Karena seorang tenaga kesehatannya diduga terpapar Covid-19,” ungkap Rudi, via telepon selular.

Rudi pun menyarankan, untuk informasi lebih jelas, agar menghubungi Kepala Puskesmas Medan Labuhan.

“Lebih jelas, coba telepon Kepala Puskesmasnya saja,” katanya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Medan Labuhan dr Eva, yang coba dikonfirmasi via telepon selulernya, tidak bisa dihubungi, karena dalam kondisi tidak aktif. (fac/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Pendidikan agar dapat memperjuangkan nasib para guru honorer. Pasalnya sampai saat ini, gaji guru honorer di Kota Medan masih terbilang sangat kecil, bahkan terbilang sangat jauh dari nilai Upah Minimum Kota (UMK), yang senilai Rp3,2 juta.

Hal ini disampaikan Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis. Menurutnya, sampai saat ini masih ada guru honorer yang gajinya hanya Rp300 ribu per bulan.

“Paling tinggi hanya sekitar Rp600 ribu sampai Rp700 ribuan per bulan, itu pun sangat sedikit. Umumnya ya sekitar Rp400 ribuan, itupun diterima setiap 3 bulan sekali,” ungkap Fahrul, Selasa (23/2).

Dengan demikian, sampai saat ini para guru honorer di Kota Medan masih hidup di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tidak mendapatkan upah secara layak. Di sisi lain, Fahrul menjelaskan, upah guru honorer yang jauh dari layak tersebut, juga tidak didukung dengan kepatuhan para kepala sekolah untuk mengindahkan aturan dari Kemendikbud, yang menyatakan, 50 persen dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk pembayaran honor para guru honorer.

“Kami juga heran, kenapa para kepala sekolah sudah jelas-jelas tidak mengindahkan aturan, tapi tidak juga diberi sanksi. Apa susahnya menjalankan aturan yang ada? Padahal aturan itu untuk membuat hidup para guru honorer menjadi lebih layak, walau tetap saja masih jauh dari UMK. Walaupun 50 persen Dana BOS dipakai untuk membayar upah, tapi setidaknya kan membantu kami para guru honorer yang bergaji kecil ini,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, saat ini para pekerja harian lepas (PHL) di Pemko Medan, heboh dengan bakal adanya pemotongan gaji. Padahal menurut Fahrul, gaji guru honorer jauh lebih kecil dari itu.

“Kami berempati akan hal itu. Walaupun sebenarnya sekalipun gaji mereka dipotong, gaji mereka masih tetap jauh lebih besar dari kami. Kami benar-benar berharap, agar kesejahteraan kami para guru bisa diperjuangkan,” harapnya.

Soal sistem perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Fahrul juga berharap, agar Pemko Medan dapat memperjuangkan nasib para guru honorer K-2 yang telah mengabdi cukup lama sebagai guru di Kota Medan.

“Katanya kan ujiannya berlaku untuk semuanya, baik K-2 ataupun tidak. Kalaupun dia sudah bekerja sudah lebih dari 10 tahun, tapi tidak lulus ujian, tetap tidak lulus. Sedangkan kalau ada yang baru jadi guru honorer, tapi lulus ujian, maka dia jadi PPPK. Di mana keadilannya? Apa tidak dipandang pengabdian kami selama ini? Katanya PPPK ini bertujuan untuk mensejahterakan kami, tapi kenapa tidak ada prioritas untuk kami?” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Fahrul, pihaknya meminta agar Pemko Medan dapat memperjuangkan nasib par guru honorer, khususnya mereka yang telah bekerja cukup lama untuk dapat diberikan penghasilan yang lebih layak, dan dapat difasilitasi untuk direkrut sebagai PPPK tanpa melalui proses seleksi, berupa ujian seperti pada umumnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembina Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Medan, Syahrial mengatakan, pihaknya telah menerima surat usulan pengajuan PPPK di Kota Medan dari Kemendikbud, agar dapat dibuka formasinya untuk perekrutan para guru honorer di Kota Medan menjadi PPPK.

“Info yang kami terima, Maret nanti akan dijawab berapa formasi yang dibuka untuk PPPK ini. Saat ini, jumlah guru honorer di Medan terus berfluktuasi, terakhir yang kami usulkan itu sekitar 2.400 guru, kebanyakan untuk guru SD,” bebernya.

Selain itu, dia juga menekankan, tidak ada pengecualian sistem perekrutan PPPK, antara guru honorer K-2 ataupun tidak. Semua yang ingin direkrut sebagai guru dengan sistem PPPK, maka tetap harus mengikuti prosedur yang ada, yakni dengan mengikuti ujian yang ditetapkan.

“Aturannya memang sudah begitu, semua wajib ikut ujian. Bisa maksimal ikut sampai 3 kali ujian. Semua umur bisa ikut ujian, maksimal 60 tahun. Jadi tidak seperti CPNS yang maksimal umur 35 tahun,” kata Syahrial.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala menyampaikan, pihaknya tidak menginginkan sistem ujian yang sama untuk para guru honorer di Kota Medan, baik antara guru honorer K-2 ataupun tidak.

“Sistem itu harus dirubah, sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan rasa terima kasih kepada mereka yang telah bersedia mengabdi sebagai guru, yang mencerdaskan generasi bangsa,” jelasnya.

Selain itu, dia juga meminta agar Pemko Medan mulai berpikir agar para guru honorer di Kota Medan dapat digaji dengan lebih layak.

“Saya rasa jelas, siapapun ditanya, pasti tidak masuk akal kalau ada guru yang bertugas mencerdaskan generasi bangsa diupah dengan nilai Rp300 ribu sampai Rp700 ribu per bulan. Layaknya mereka digaji sama dengan para PHL, walaupun PHL digaji dari anggaran masing-masing OPD tempatnya bekerja, sedangkan guru honorer dari Dana BOS,” kata Rajudin.

Di tempat terpisah, keluhan para kepala lingkungan (kepling) dan PHL Pemko Medan atas bakal dikuranginya gaji mereka pada Tahun Anggaran 2021 ini, terus bergulir. Kali ini, keluhan dimaksud sudah diterima seorang Anggota DPRD Sumut, Parlaungan Simangunsong.

Menurut Parlaungan, Pemko Medan bakal mengurangi gaji mereka sebesar Rp200 ribu per bulan, atau dari Rp3,2 juta menjadi Rp3 juta per bulan.

“Ya, keluhan ini kami terima dari para kepling dan PHL Pemko Medan, yang gajinya dipotong dengan alasan turunnya APBD Medan Tahun Anggaran 2021, akibat pandemi Covid-19. Ini kami terima dalam kegiatan reses di Jalan Cemara, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota,” ungkap Parlaungan usai menggelar reses, Selasa (23/2).

Politisi Partai Demokrat itu, mengatakan, sangat wajar para kepling dan PHL menyampaikan keluhan tersebut, akibat bakal dikuranginya gaji mereka. Apalagi selama ini gaji Rp3,2 juta masih dinilai kurang, dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tapi alasan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, mengurangi gaji kepling dan PLH, juga bisa diterima. Karena menurutnya, dengan turunnya APBD, jadi gaji para kepling dan PHL tidak mungkin mengikuti besaran UMK sebesar Rp3,2 juta.

“Tapi perlu dicatat, akibat diturunkannya gaji kepling ini, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu di masyarakat, sehingga sangat kurang tepat diturunkan. Sebab kepling langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sebagai ujung tombak pemerintahan di masyarakat,” jelas Parlaungan lagi.

Parlaungan juga mengatakan, maraknya kasus korupsi dan penyelewengan APBD di Sumut, tidak terlepas dari kurangnya gaji untuk memenuhi kebutuhan, sehingga pemerintah perlu mencukupi kebutuhan para aparatur sipil negara, bukan malah menguranginya. (map/prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2 dari 4 Plt Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, mengundurkan diri, sejak akhir Januari 2021 lalu. Adapun kedua direksi yang mengundurkan diri adalah Khairul Azhar Daulay sebagai Plt Direktur Utama (Dirut) dan Hafiz Ibrahim sebagai Plt Direktur Administrasi dan Keuangan.

Ditanya tentang kabar tersebut, eks Plt Dirut PUD Pasar Kota Medan, Khairul membenarkannya.

“Iya, saya sudah mengundurkan diri sebagai Plt Dirut PUD Pasar, kira-kira tanggal 20-an gitu lah, akhir bulan (Januari) lalu. Yang mengundurkan diri bukan cuma saya, tapi Plt Direktur Keuangan juga, Pak Hafiz Ibrahim Siregar,” ungkap Khairul, Selasa (23/2)n

Namun saat ditanya tentang alasannya mengundurkan diri, termasuk soal kabar yang menyebutkan jika dia dan rekannya mengundurkan diri karena tidak mampu membayarkan gaji 11 PHL di PUD Pasar Kota Medan, Khairul enggan menjawabnya.

“Itu jangan tanya saya, enggak enak saya menjawabnya. Yang jelas saya sudah mengundurkan diri, saat ini saya tidak lagi menjabat sebagai Plt Dirut,” katanya.

Terpisah, saat Sumut Pos mengkonfirmasi seorang Plt Direksi yang masih aktif, yakni Syafrizal Lubis, sebagai Plt Direktur Pengembangan dan SDM, dia pun enggan menjawab alasan mundurnya kedua rekannya tersebut. Begitu juga saat ditanya tentang jumlah PHL yang tersisa saat ini di PUD Pasar Kota Medan, pria yang kerap disapa Rizal ini, mengaku tidak mengetahuinya.

“Datanya enggak saya bawa. Nanti saya lihat berapa jumlah PHL di PUD Pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan sekaligus Ketua Badan Pengawas (Banwas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan, yang satu di anatranya adalah PUD Pasar Kota Medan, Wiriya Alrahman, membenarkan pengunduran diri Plt Dirut serta Plt Direktur Administrasi dan Keuangan PUD Pasar Kota Medan tersebut.

“Sudah lama (pengunduran diri) itu, sudah dari bulan lalu,” jawabnya.

Dijelaskan Plh Wali Kota Medan tersebut, adapun alasan keduanya mengundurkan diri, karena tidak bisa melanjutkan kebijakan Plt Dirut PUD Pasar Kota Medan sebelumnya, yakni Nasib, yang mempekerjakan 11 PHL di PUD Pasar Kota Medan.

“Kalau dalam surat pengunduran dirinya itu, alasannya karena tidak bisa melanjutkan kebijakan Plt Dirut PUD Pasar sebelumnya. Alasannya tidak masuk akal,” kata Wiriya.

Dengan alasan itu, Wiriya mengaku merasa heran. Dia menjelaskan, Plt Dirut yang lama mempekerjakan 11 PHL, padahal jelas-jelas gaji 11 PHL itu tidak ada dianggarkan di tahun ini, maka Plt Dirut saat ini tidak perlu menjalankannya.

“Untuk apa dijalankan kebijakan Dirut yang lama itu? Kan aneh. Ya berhentikan 11 PHL itu, kami dari Banwas kan sudah rekomendasikan begitu. Justru kalau 11 PHL itu tetap dipekerjakan, maka mereka tak boleh digaji, mau digaji pakai apa? Kan enggak ada dianggarkan. Jadi saya heran, yang salah Plt Dirut yang lama karena mempekerjakan 11 PHL, tapi yang mengundurkan diri kenapa Plt Dirut yang terakhir ini,” ujarnya terheran.

Menurut Wiriya, bila Plt Direksi tetap menggaji ke 11 PHL yang dimaksud, maka Plt Direksi telah melakukan kesalahan.

“Makanya tidak perlu dilakukan. Kalau bukan instruksi dari Banwas yang mau diikuti, terus instruksi siapa lagi. Tapi ini malah mengundurkan diri, ya sudah. Tapi yang saya heran, ini ada apa? Mana mungkin Plt Dirut yang lama yang buat kesalahan, tapi Plt Direksi saat ini yang malah mengundurkan diri,” imbuhnya.

Pun begitu, Wiriya mengaku, tidak mempersoalkan berkurangnya 2 direktur di tubuh Direksi PUD Pasar Kota Medan saat ini. Dia menegaskan, kedua direksi yang tersisa saat ini, yakni Direktur Operasional yang dijabat oleh T Maya Magdina dan Direktur Pengembangan SDM Syafrizal Lubis, sudah dapat menjalankan tugas dan fungsi direksi dalam menjalankan kerja PUD Pasar Kota Medan sebagaimana mestinya, yang tentunya dengan memperhatikan arahan dari Banwas.

“Jabatan Dirut dan Direktur Keuangannya kosong, tak ada masalah. Nanti akan dibuka lelang jabatannya, setelah Wali Kota dilantik, tentunya dengan mengikuti arahan beliau,” jelas Wiriya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis mengaku, sangat menyayangkan sikap Plt Dirut PUD Pasar yang mengambil langkah pengunduran diri. Menurutnya, bila memang Plt Direksi yakni Plt Dirut dan Plt Administrasi dan Keuangan tidak bisa membayar gaji 11 PHL yang dimaksud, maka seharusnya Plt Dirut PUD Pasar dapat berkoordinasi dengan Banwas terkait hal itu.

“Nantinya apa kata Banwas, ya tinggal diikuti saja petunjuknya. Apalagi kalau memang tidak ada dianggarkan gaji yang ke-11 PHL itu. Kan bisa berkoordinasi, intinya koordinasi,” katanya.

Rizki selaku Ketua Komisi 3 DPRD Medan, yang merupakan counterpart BUMD Kota Medan, saat ini ketidakmampuan pembayaran gaji PHL, baik karena tidak dianggarkan seperti 11 PHL yang dimaksud maupun karena tidak adanya profit, sehingga tidak mampu membayar gaji para pegawai seperti PUD RPH, adalah hal yang harus didiskusikan. Apalagi saat ini, hampir semua OPD di Kota Medan juga harus memotong gaji para PHL, karena harus disesuaikan dengan turunnya APBD Kota Medan di 2021 ini.

“Semua kan masih ada solusinya, atau memang tinggal mengikuti arahan dari Banwas seperti yang saya sampaikan tadi,” katanya.

Tak cuma itu, Rizki juga meminta PUD Pasar Kota Medan untuk lebih fokus dalam mengelola 53 Pasar yang ada di Kota Medan, agar BUMD di Kota Medan dapat menghasilkan profit secara maksinal.

“Pengunduran diri bukan sifat yang terpuji, sebab nasib para PHL PUD Pasar ada pada kemampuan para direksinya dalam mengelola BUMD tersebut,” pungkasnya. (map/saz)