MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu unit gudang tempat penyimpanan barang bekas milik Agim, yang berlokasi di Jalan Pukat VI/VII, Lingkungan VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, ludes dilalap si jago merah, Kamis (18/3) dini hari, sekira pukul 01.30 WIB. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik (korslet)

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Medan, Albon Sidauruk mengatakan, delapan unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan api dengan cepat berhasil dipadamkan. “Tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian, belum bisa dipastikan,” ucap Albon Sidauruk kepada sejumlah wartawan.

Personel kepolisian Polsek Percut Seituan yang juga tiba di lokasi, langsung mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memasang garis polisi.Tim Inafis Polrestabes Medan juga ikut turun ke lokasi serta langsung melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konten Mak Oyong mulai aktif di YouTube pada bulan November 2020 yang lalu. Hadirnya Mak Oyong disebabkan kegiatan kegiatan yang mulai berkurang karena wabah covid-19.

Mak Oyong diprakarsai oleh tiga sahabat yang dari bangku kuliah memang sudah berteman akrab, yakni Hafiz (Mak Sumanto/Afiz), Tazli (Sumanto) dan Kurnia Syahputra. Hafiz dan Tazli sebagai pemain, skenario dan sutradara, sedangkan Kurnia Syahputra sebagai kameramen.

Hafiz mengatakan mereka bertiga adalah sahabat yang awalnya berbeda pekerjaan, dimana Hafiz awalnya seorang pedagang, sedangkan Tazli berkarir seorang wartawan dan Kurnia di dunia pendidikan.

“Ternyata dengan masa covid-19 ini menjadi sebuah ide untuk membuat sebuah konten ringan, namun mengemasnya dengan cerita keseharian masyarakat kampung yang menarik dan lucu,”katanya, Senin (15/3/2021).

Setelah mereka mulai mencari tempat untukn

membuat konten tersebut, mereka inisiatif untuk mengajak kawan Tazli dan Kurnia, dimana mereka memang sudah lama kenal, yakni Nisa Lubis (Mak Nyinyir) yang berprofesi sebagai wartawan juga. Kemudian mengajak kawan sekampus Haykal Abimayu (Pak Kepling).

“Sekarang ini episode demi episode mulai ditonton kawan, saudara hingga melebar ke masyarakat lainnya. Sehingga dalam 3 bulan Mak Oyong sudah dikenal orang, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya,” ujarnya.

Kemudian Tazli dan Hafiz sepakat memanggil senior mereka yakni bang Zul Pulungan untuk bergabung menjadi sutradara tetap. “Alhamdulillah bang Zul mau bergabung dengan kami,” ujarnya.

Tazli menambahkan saat ini, Mak Oyong sudah memiliki 14 episode, dimana per episode menghantarkan penonton terpingkal pingkal karena bahasanya yang khas Medan kali, ditambah ide cerita pun lucu dan menarik. Bahkan pemainpun mulai datang silih berganti.

“Dengan berjalannya waktu kami menambah pemeran untuk anak Mak Nyiyir yakni Syaifullah (Ipul) yang juga kawan sekampus, juga seorang wartawan. Karena selain kak Nisa Lubis (Mak Nyiyir) kami adalah alumni di LKK Unimed,” katanya.

Tazli mengatakan, bahwa mereka menjaga kekompakan dalam membangun “Mak Oyong”, dan mulai tiap episode dimunculkan beberapa pemain seperti Liza, Izal, Masta, Apri, Kiki ditambah kameramen Rahman. Tak lupa juga dalam menghasilkan tiap episode membutuhkan tim pendukung yang siap melengkapi properti yakni Kang Abien.

“Sampai saat ini “Mak Oyong” masih membutuhkan subcribe dan jumlah jam tayang. Dan kami harus tetap semangat, tetap solid untuk serius melanjutkan konten ini. Sebab kami percaya ketika kemauan dan kerja keras dilakukan, pasti ada kesuksesan,” ujar Tazli.

Sedangkan Nisa Lubis (Mak Nyinyir) mengatakan bahwa di “Mak Oyong” beliau memerankan sebagai emak-emak yang kepo dengan tetangga-tetangganya terutama dengan Mak Sumanto.

“Saya di sini berperan sebagai emak-emang yang hobi gosip, suka meremehkan semua tetangga tetangganya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum nonton Mak Oyong segera di tonton, subcribe, like dan komen ya!!!,” pungkasnya. (tri/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang oknum anggota DPRD Medan berinisial PM diduga membekingi 12 bangunan yang menyalahi izin di Kota Medan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada wartawan, Rabu (17/3).

Dikatakan Benny, bangunan bermasalah yang di backup oleh oknum berinisial PM itu, rata-rata merupakan bangunan yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sehingga jelas-jelas telah menyalahi izin yang resmi.

Dirincikan Benny, adapun beberapa contoh bangunan bermasalah yang di backup oknum berinisial PM itu, antara lain terletak di Jalan Sena No.116/118, Kelurahan Perintis, Medan Timur. Lalu, Jalan Sidomulyo Sudut, Jalan Perbatasan Pulo Brayan Darat 1 Kec Medan Timur. Selain itu, Jalan Selam 1 No.16 Kelurahan Tegal Sari Mandala 1 Kecamatan Medan Timur.

Lanjut lagi ke Bangunan di Jalan AR Hakim Gg Buntu Kelurahan Tegal Sari Medan Area. Bangunan Jalan Badik, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Bangunan di Jalan Madio Utomo Gg Buntu, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan.

Bangunan di Jalan Pukat II/Jalan Sejati gg Seniman No 4 Bantan Timur Kec Medan Tembung. Bangunan restoran di Kelurahan Sitirejo 2 Medan Amplas. Kemudian PM juga disebut memback-up bangunan bermasalah di Jalan HM Yamin No.656 Kelurahan Pahlawan, Medan Perjuangan.

Bangunan bermasalah lainnya di Jalan Pukat 1 No.68 Bantan Timur, Medan Tembung juga dibekap PM. Bangunan di Jalan Selam 1 Mandala 1 Medan Denai dan bangunan bermasalah di Jalan Datuk Rubiah gg Musola Rengas Pulau Medan Marelan. “Sementara ini data yang kita ketahui ada sekitar 12 bangunan menyalahi aturan yang dibackup oknum inisial PM. Kita akan tindak, karena memang Pak Wali Kota instruksikan agar bangunan menyalah ditindak,” kata Benny Iskandar.

Soal praktik perlindungan ilegal yang dilakukan PM ini, dibenarkan juga oleh KasatPol PP Kota Medan M. Sofyan. Baru-baru ini dia mengungkapkan, pihaknya pernah mendapatkan intervensi dari oknum anggota DPRD Medan berinisial PM tersebut saat hendak mengeksekusi bangunan yang menyalahi aturan.

“Terakhir saat eksekusi bangunan eks Portibi di Kesawan memang tidak ada intervensi. Tapi sebelum-sebelumnya, oknum tersebut sering mencoba melakukan intervensi agar bangunan yang akan kami eksekusi tidak jadi dieksekusi,” ungkapnya.

Saat heboh isu backup terhadap bangunan di kawasan Kesawan beberapa waktu lalu, terungkap oknum anggota DPRD Medan berinisial PM itu juga membackup sebuah rumah sakit yang sedang dibangun di Jalan S. Parman. Rumah sakit tersebut dibangun dengan ketinggian yang tidak sesuai dengan regulasi. Lalu, sebuah bangunan yang memakan sempadan di Jalan Durung, Medan Perjuangan.

Sayangnya, terkait adanya dugaan keterlibatan oknum dewan dalam membackup bangunan bermasalah di Kota Medan, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak tak dapat dikonfirmasi wartawan.

Berkali-kali selulernya dihubungi,  namun Paul Mei tak menerima telepon yang dimaksud meski terdengar nada aktif. Pesan WhatsApp yang dilayangkan wartawan juga tak mendapatkan jawaban. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melaksanakan vaksinisasi Covid-19 diikuti ratusan pegawai di Kantor Imigrasi Medan di Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (18/3).”Vaksin serentak sudah kita laksanakan hari ini (kemarin,Red) sampai gelombang dua,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Tato J Hidayawan kepada wartawan di Kantor Imigrasi Medan, Kamis (18/3) siang.

Tato mengatakan, vaksin Covid-19 dilaksanakan dua gelombang, selama dua hari, pada tanggal 17-18 Maret 2021. Sedangkan jumlah yang divaksin sebanyak 246 pegawai PNS dan 46 Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri (PPNPN). “Kita bagi dua, jadinya dua gelombang. Tujuan kita dari program pemerintah ikut melakukan vaksin Covid-19 untuk menekan penyebaran Covid-19,” kata Tato.

Tato mengakui selama pandemi Covid-19, pelayanan permohonan paspor menurun drastis. Tap, melalui program ‘Eazy Passport’ dengan pelayanan jemput bola untuk pengajuan dan pengurusan paspor langsung dari pemukiman warga. “Satu program kita, Eazy Pasport mendatangi disuatu tempat seperti Mutiara Risendance. Kita datangi mereka dari manajemen dengan mendatangi petugas dan mobile unit,” jelas Tato.

Melalu program ‘Eazy Passport’, Tato menilai masyarakat tidak perlu repot mendatangi kantor Imigrasi. Pelayanan permohonan paspor dilakukan dengan mudah dan cepat. “Proses pengurusan paspor di sana, pembayaran juga di sana oleh PT Pos Indonesia,” pungkas Tato.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melonjaknya tagihan penggunaan air PDAM Tirtanadi mendapatkan reaksi keras dari wakil rakyat di DPRD Medan. DPRD Medan menilai, melonjaknya tagihan kepada para pelanggan dikarenakan perubahan sistem pencatatan meteran penggunaan air dari sistem manual ke sistem digital (android system), bukan lah kesalahan pelanggan. Sehingga, lonjakan tagihan harus dibatalkan.

“Di sini jelas kesalahan bukan pada pelanggan, tetapi teknis perubahan sistem pencatatan. Itu bukan kemauan pelanggan, itu teknisnya ada pada PDAM sendiri. Jadi kalau pada akhirnya jumlah yang dibayar tidak sesuai atau lebih kecil dari yang seharusnya, maka itu bukan tanggungjawab pelanggan, tapi tanggungjawab dari PDAM sendiri,” ungkap anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution kepada Sumut Pos, Kamis (18/3).

Sehingga, kata Mulia, PDAM Tirtanadi tidak dapat membebankan lonjakan tagihan penggunaan air akibat akumulasi selisih perhitungan meteran penggunaan antara sistem manual dengan sistem digital tersebut kepada para pelanggan.

“Tapi faktanya, saat ini warga Kota Medan yang merupakan pelanggan PDAM terus berdatangan untuk membuat laporan ke Ombudsman (Sumut) atas hal ini. Sebab, lonjakan tagihan akibat selisih perhitungan antara sistem manual dengan sistem digital, itu tidak bisa dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Mulia menegaskan, hal ini juga sekaligus menambah catatan merah bagi PDAM Tirtanadi. Mengingat, selama ini masyarakat Kota Medan yang merupakan mayoritas pelanggan PDAM Tirtanadi banyak mengeluhkan buruknya pelayanan dari PDAM Tirtanadi.

“Dari dulu masyarakat sudah banyak mengeluh, mulai dari air yang sering mati, kalau pun hidup tapi sangat kecil jalannya, dan lain-lain. Tapi saat membayar, tagihannya cukup besar. Nah sekarang, ini menjadi ‘catatan merah’ lagi buat PDAM Tirtanadi,” tegasnya.

Untuk itu, selaku Wakil Rakyat di DPRD Medan, Mulia meminta kepada manajement PDAM Tirtanadi untuk segera membatalkan lonjakan tagihan penggunaan air yang sudah dibayarkan. Sedangkan untuk tagihan bulan berjalan atau selanjutnya, tetap dibayarkan sesuai dengan penggunaan bulan berjalan dan bulan-bulan berikutnya.

“Yang sudah dibayar, ya sudah. Jangan lagi diakumulasikan dengan selisih perbedaan jumlah meteran antara sistem manual dengan digital, karena itu bukan kesalahan pelanggan dan bukan tanggungjawab pelanggan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menerima sejumlah laporan dari pelanggan PDAM Tirtanadi Sumut mengenai tagihan rekening air yang tidak wajar. Bahkan, rumah yang sudah 3 tahun kosong tagihannya mencapai belasan juta rupiah.

“Ada tagihan rekening air dari rumah pelanggannya yang sebelumnya rata-rata Rp200.000 melonjak hingga Rp12 juta lebih, dan rumah yang tagihan airnya melonjak sangat tak wajar itu, ternyata menurut pemiliknya tidak dihuni alias kosong sudah sekitar 3 tahun, dan aliran air ke rumah itu juga tidak jalan,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Kamis (18/3).

PDAM Tiratanadi Sumut melalui Sekretaris Perusahaan, Humarkar Ritonga, memberi penjelasan, Tirtanadi tidak akan mengambil untung yang tidak wajar kepada pelanggan atas pemakaian airnya. Dan terkait tagihan air rumah kosong yang mencapai Rp12 juta per bulan itu, kata Humarkar, Tirtanadi masih belum mengetahui kebenarannya.

Jikapun itu benar sesuai faktanya, kata Humarkar, penyebabnya karena ekses dari peralihan sistem pencatatan meter dari yang sebelumnya manual ke sistem android.

Sebagaimana telah disebutkan Direktur Utama Tirtanadi, lanjut Humarkar, dalam peralihan pencatatan meter, ada sejumlah pelanggan yang terdampak. Sebab patokan Tirtanadi adalah stand akhir pemakaian air secara aktual. Artinya yang dihitung adalah aktual akhir berapa pemakaian stand meter. “Kalau itu yang terjadi (ekses peralihan pencatatan), Tirtanadi tidak buang badan. Persoalan seperti ini akan kami tangani dan sudah ada peraturan penanganannya,” kata Humarkar Ritonga.

Karena itu si pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan air, saran Humarkar, dapat melaporkannya ke Cabang Tirtanadi terdekat, dengan melampirkan surat permohonan keringanan biaya tagihan. “Tirtanadi tidak akan buang badan,” ujarnya

Sebelumnya, Ezzy Herzia (56) warga Jalan Gaperta, Medan Helvetia, terkejut mengetahui tagihan air PDAM Tirtanadi pemakaian bulan Februari mendadak membengkak mencapai Rp4,2 juta. Padahal, tagihan bulan sebelumnya atau Januari tahun yang sama tak sampai Rp500.000.

Merasa keberatan tagihannya tiba-tiba melambung, Ezzy membuat laporan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Laporan dilakukan karena terindikasi terjadinya maladministrasi.

“Biasanya tagihan air berkisar Rp200.000-an atau Rp400.000an perbulan. Namun, tiba-tiba tagihan pemakaian Februari yang dibayar bulan Maret menjadi Rp4,2 juta,” ungkap Ezzy Herzia seusai membuat laporan, Jumat (12/3) lalu.

Dikatakan dia, kenaikan tagihan sudah terjadi sejak Desember 2020. Saat itu, tagihannya menjadi Rp460.600. “Di bulan Januari 2021 untuk pemakaian bulan Desember naik menjadi Rp467.000. Sedangkan tagihan Februari pemakaian Januari melonjak Rp528.000. Makanya, tagihan Maret untuk pemakaian Februari belum saya bayar karena besar sekali jumlahnya dan tidak masuk akal,” kesal dia.

Ezzy mengaku, dengan membengkaknya tagihan Maret yang mencapai Rp4,2 juta tersebut, sudah dipertanyakan ke PDAM Tirtanadi Cabang Diski dan tetap diminta membayar. Namun, sayangnya tidak dijelaskan secara rinci kenapa bisa melonjak tagihan tersebut. “Mereka (PDAM Tirtanadi Cabang Diski) malah memberi keringanan sampai 50%, tapi saya tetap enggak mau membayar karena enggak tahu apa masalah sebenarnya sehingga tagihan saya membengkak. Padahal, setiap bulan saya terus bayar,” jelasnya. (map/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang contact tracer atau petugas tracing Puskesmas Sentosa Baru, Liana Purba, diduga dipecat sepihak oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Mirisnya, Liana diputus hubungan kerja sebagai pekerja harian lepas (PHL) karena melakukan tracing terhadap kerabat pegawai Dinkes Medan.

Liana menceritakan, awalnya pada tanggal 3 Maret lalu ada masuk data ke Puskesmas Sentosa Baru atas nama kerabat dari pegawai Dinkes Medan inisial SMD dan MUP. Karena tugasnya mendata warga di wilayah kerja yang terindikasi positif Covid-19, Liana lalu melakukan tracing. Namun, anehnya keesokan hari anehnya malah disalahkan

“Setelah saya tracing, lalu esok hari pada tanggal 4 Maret saya dimarah-marahi oleh SMD. Tapi, saya enggak terima karena apa yang saya lakukan sudah sesuai job desk,” terang Liana diwawancarai saat datang ke Warkop Jurnalis Medan, Kamis (18/3) sore.

Dikatakan Liana, dia sudah mempertanyakan kepada surveilans dan pihak BNPB selaku yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) kerja, ternyata apa yang dilakukan sudah sesuai.

“Saya sudah konfirmasi dengan BNPB, bahwa apa yang saya lakukan tidak salah dan sudah sesuai SOP. Saya juga sudah meminta penjelasan kepada Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dan dari penjelasannya tidak ada disampaikan secara langsung bahwasanya ada pemutusan hubungan kerja. Jadi, kenapa harus ditutupi dan sampai kapan? Kalau begitu tidak sejalan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pada tanggal 7 Maret mendapat kabar dipecat sepihak tanpa ada hitam di atas putih. “Saya sudah mencoba menanyakan langsung kepada Bu Mutia Nimpar (Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Medan) lewat telepon, akan tetapi nomor saya diblokir. Seharusnya kalau memang saya dipecat tentu dikeluarkan surat pemecatan,” ketus dia.

Selain kesal dipecat sepihak, Liana mengaku honornya sempat tertahan. “Gaji saya sempat tertahan untuk bulan Januari dan Februari. Jadi, Tanggal 9 Maret baru dibayarkan akan tetapi hanya untuk bulan Januari saja. Sedangkan Februari belum dibayarkan,” bebernya.

Liana menyebutkan, dia mulai bekerja sebagai contact tracer di bulan November 2020 sampai 31 Maret 2021 atas rekrutan BNPB. “Pekerjaan yang ditugaskan yaitu mendata warga di wilayah kerja yang terindikasi positif Covid-19, dengan dibuktikan adanya laporan dari Dinas Kesehatan dan kemudian diturunkan ke Puskesmas,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Medan, Muthia Nimpar membantah adanya pemecatan. “Siapa bilang pemutusan kerja? Coba tanya dan lihat dulu ya permasalahannya,” kata Muthia tanpa memberikan penjelasan lebih detail tentang apa yang terjadi saat dikonfirmasi wartawan via seluler. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejak 5 tahun pascadisermikan Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, jembatan penyeberangan atau Sky Cross yang berfungsi untuk memfasilitasi penyebrangan penumpang Kereta Api menuju KM Kelud, belum juga digunakan.

Kehadiran jembatan di atas Jalan Stasiun, Belawan, sebagai akses untuk mensinergikan tranposrtasi laut dan darat itu, hanya sebatas pajangan. Sehingga, kondisinya yang mulai mengkropos tidak terawat.

Bahkan, jembatan dengan lebar satu meter dan panjang delapan meter masih tertutup dengan gembok, tidak pernah dilalui masyarakat pada saat kedatangan dan keberangkatan KM Kelud di Termina Bandar Deli Pelabuhan Belawan.

Manajer Umum PT Pelindo cabang Belawan, Khairul Ulya mengatakan, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi jembatan penyeberangan tersebut. Tujuannya, untuk mempermudah penumpang KM Kelud yang akan menggunakan Kereta Api dari Medan ke Belawan begitu juga sebaliknya.

“Kalau dari Pelindo, jembatan itu tidak ada masalah, karena jembatan itu sudah bisa digunakan. Hanya saja dari pihak Kereta Api yang harusnya mengoperasikan armadanya, agar jembatan itu dapat digunakan bagi masyarakat yang tiba dan berangkat melalui Terminal Bandar Deli,” kata Khairul Ulya, Kamis (18/3).

Dijelaskannya, sejak awal perencanaan pembangunan Terminal Bandar Deli, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT KAI untuk membangun jembatan penyeberangan. Namun, sampai saat ini Kereta Api belum juga dioperasikan ke Belawan, sehingga jembatan penyebarangan tersebut sia – sia.

“Kalau melihat saat ini, kita pesimis Kereta Api bakal dioperasikan lagi dari Medan ke Belawan. Sebab, sudah ada Trans Metro Deli. Dampak ini akan membuat jembatan penyebarangan itu bakal tidak berfungsi lagi,” pungkas Khairul Ulya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono mengaku, pihaknya sudah membahas masalah operasional keberangkatan Kerata Api tujuan Belawan – Medan dan sebaliknya. Namun, secara operasional tersebut tidak mampu menutupi biaya operasional Kereta Api.

“Dulu di tahun 2011 pernah kita fungsikan Kereta Api ke sana. Tapi kita rugi, makanya kita hentikan. Sehingga, jembatan penyeberangan yang dibangun Pelindo tidak bisa didukung saat KM Kelud tiba atau berangkat. Sebab, jumlah penumpang dan biaya operasional tidak sebanding,” jelasnya.

Pihaknya, kata Mahendro, sudah pernah mengajukan permohonan ke Kementrian Perbubungan di Jakarta, agar mendapat subisidi untuk mengoperasikan Kereta Api tersebut. Namun, sampai saat ini tidak teralisasi.

“Rendahnya jumlah penumpang karena ongkos yang terlalu tinggi. Kita pernah mengajukan ke kementrian dengan harga Rp7 ribu, tapi tidak disetujui. Makanya kita tidak mengoperasikan Kereta Api ke sana, sebab penumpang sikit dan kita rugi,” pungkasnya.

Disinggung untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar mendapat subsidi silang, Mahendro mengaku, sejauh ini pihaknya belum ada melakukan hal tersebut. Apabila pemerintah daerah dapat membantu untuk mendorong hal itu ke Kementrian Perhubungan, maka pihaknya siap bekerja sama. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Area beraudiensi ke kantor Camat Medan Area, Kamis (17/3) sore. Kegiatan ini, disambut secara kekeluargaan oleh Camat Medan Area, Hendra Asmilan S.IP M.AP.

Ketua DPC PKS Medan Area, Rahmad Dani SH, menyampaikan beberapa isu, seperti maraknya penyalahgunaan narkoba pada beberapa kelurahan di Medan Area. Padahal, maraknya narkoba juga sangat berpengaruh dengan keamanan di tiap-tiap lingkungan. “Pendistribusian BLT juga belum merata, masih menggunakan data yang lama, sehingga yang sudah meninggalpun masih terdata sebagai penerima BLT,” ucap Rahmad.

Menanggapi hal ini, Hendra Asmilan menyampaikan program ‘Bersihkan Narkoba’ (Bersinar) yang telah dibentuk di setiap kelurahan. “Terkait BLT, sudah kami lakukan pendataan ulang kembali dan datanya sudah kami serahkan ke Dinas Sosial,” jawab Hendra.

Dalam pertemuan, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, ustaz H.Hanafi Ismet, menyampaikan jalan keluar dari permasalahan banjir yang ada di Kecamatan Medan Arean.”Kami juga mengapresiasi langkah yang diambil, dengan adanya keberadaan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) di setiap Kelurahan maupun Kecamatan karena sangat membantu,” katanya.

Selain itu, Khairuddin Butar-butar selaku ketua BPC 4/ Dapil 4, menyampaikan perlunya upaya nyata dari pihak Kecamatan, khususnya untuk sisi permasalahan sosial yang terjadi. “Ke depan pengurus DPC PKS Medan Area akan banyak kegiatan yang menyentuh dan melayani masyarakat. Sama dengan Kecamatan Medan Area yang juga melayani, jadi bisa bersinergi dan saling koordinasi,” harapnya.

Menjawab itu, Hendra menyebutkan jika pihaknya telah berencana untuk membuat taman center kreativitas dan edukasi literasi agar anak-anak dapat menumbuhkan bakat. Selain itu, Kecamatan Medan Area juga menyiapkan ruang baca untuk anak yang kemudian di apresiasi oleh PKS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris DPC PKS Medan Area Sunarji M.M., Sekretaris BPC 4 Zulfan Iskandar ST, Kabid Humas Ibnu Hajar S.Pdi, Sekbid Humas Suhatman ST, dan Kabid Kepemudaan Budi Al Bukhori. (map/ila)