MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Universitas Sumatera Utara (USU) masih mendalami dugaan rasisme terhadap warga Papua yang dilakukan guru besar USU, Prof Yusuf Loenard Henuk di akun twitternya. Sehingga belum ada sanksi diputuskan atau dijatuhkan kepada Prof. Yusuf.
Prof Yusuf Loenard Henuk.
“Sedang diproses hingga saat ini,” ungkap Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU, Elvi Sumanti, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (17/2).
Bila ada dugaan pelanggaran kode etik tersebut, sudah sanksi akan diberikan USU kepada Prof Yusuf.”Ya, untuk kasus pak Henuk didalami sesuai peraturan kode etik yang berlaku,” tutur Elvi.
Elvi mengatakan, pihak USU menyerahkan proses hukum kepada Polda Sumut, yang juga melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat terhadap guru besar Fakultas Pertanian USU itu.
“Dan untuk proses hukum antara Pak Henuk dan pelapor terus berjalan. Ya kan ada yang melaporkan Pak Henuk. Kalau ada yang melapor kami serahkan kasusnya ke aparat hukum saja,” tutur Elvi.
Penulusuran dugaan kode etik ini, menyikapi tuntutan Ikatan Mahasiswa Papua yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Biro Rektor USU di Jalan Dr Mansyur, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 2 Febuari 2021.
Ada 4 tuntutan disampaikan Ikatan Mahasiswa Papua melawan rasisme, yakni pertama copot jabatan Prof Yusuf Leonard Henuk sebagai guru besar USU. Kedua, mereka meminta pihak kepolisian untuk menangkap Prof Henuk dan diproses sesuai dengan hukum.
“Ketiga hentikan rasisme terhadap orang Papua. Keempat, bila tidak direalisasi kami turun lagi, dengan jumlah besar. Kami mahasiswa Papua menuntut melawan rasisme. Karena, rasisme musuh bersama. Rasisme tidak boleh dipelihara di USU maupun di Indonesia,” kata Kordinator Aksi, Yance Emany saat gelar unjuk rasa tersebut.
Dalam cuitannya di Twitter, Yance mengatakan Prof Henuk menyampaikan rasisme dengan menyebut semua orang Papua bodoh disertai dengan gambar monyet. “Di twitter dibilang (Prof Henuk) orang-orang Papua bodoh dan monyet,” kata Yance kepada wartawan di Kampus USU.
Yance mengatakan, pihaknya menuntut keras hentikan rasisme terhadap orang Papua dan jangan lagi ada rasisme.”Kami mahasiswa untuk segera dituntaskan pelaku-pelaku rasisme untuk diproses hukum,” tegas Yance.
Prof Yusuf belakangan waktu ini, ia menjadi sorotan publik dengan cuitannya yang dinilai kontroversi di akun twitternya. Sebelumnya, ia menyerang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menyebut ‘Bapak Mangkrak Indonesia’ dan menyerang putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut AHY bodoh sekali di twiter.
Prof Yusuf pun dilaporkan kader Demokrat Kota Medan, ke Mako Polda Sumut, Rabu 13 Januari 2021. Dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor : STTLP/75/I/2021/SUMUT/SPKT ‘I’.
Tidak sampai di situ saja, Prof. Yusuf kembali menyerang yang dinilai rasisme terhadap aktivis HAM, Natalius Pigai. Dengan menyandingkan Pigai dengan foto monyet. Lagi-lagi, Guru besar itu dilaporkan oleh KNPI Kabupaten Deli Serdang ke Polresta Deli Serdang, Jumat 29 Januari 2021.(gus/ila)
KETERANGAN: Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, memberikan keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Merespons hal tersebut, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal.
KETERANGAN: Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, memberikan keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 18 Februari 2021, dengan tujuan aksi Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jalan Patimura Medan.
“Peserta aksi sekitar 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), di mulai dari pukul 10.00 WIB hingga selesai,” kata Katua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (17/2).
Dalam aksi tersebut, lanjut Willy, ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp20 triliiun di BPJS Ketenagakerjaan.
“Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan, akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor,” tegas Willy.
Kemudian, lanjutnya, tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.
Ketiga, kata Willy, meminta mengembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluarganya. “Aksi ini juga sudah dilakukan FSPMI secara Nasional sejak hari ini hingga besok, 18 Februari 2021,” ujarnya.
Secara bersamaan, kata dia, pada 18 Februari, juga akan dilakukan aksi serentak di seluruh provinsi di kanwil-kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Barat (Jabar), Banten, Serang, Jawa Timur (Jatim), Semarang, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Makassar.
Selain itu, juga Kanwil BPJS Ketenagakerjaan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Aceh, dan Batam-Kepulauan Riau (Kepri). “Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh, aksi dipusatkan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jakarta,” pungkasnya. (mag-1/ila)
BARANG BUKTI: Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan, didampingi Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Juriadi menunjukan barang bukti narkoba hasil tangkapan dari 74 pelaku pengedar.fachril/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama melaksanakan Operasi Antik 2021, Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meringkus 74 pengedar dan pecandu Narkoba dari 54 kasus penyalahgunaan Narkoba. Polisi menyita barang bukti 1.185 gram Narkotika jenis sabu-sabu.
BARANG BUKTI: Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan, didampingi Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Juriadi menunjukan barang bukti narkoba hasil tangkapan dari 74 pelaku pengedar.fachril/sumu tpos.
Barang bukti terbesar disita dari pelaku berinisial Sup alias Baduk alias Dayu yakni 120,72 gram sabu-sabu. Kaki kirinya terpaksa ditembak petugas, karena saat dilakukan penangkapan mencoba kabur dengan melakukan perlawanan.
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan menyebutkan, pihaknya tetap komit dalam pemberantasan Narkoba dan menindaklanjuti berkas-berkas kasus Narkoba hingga ke meja hijau pengadilan.
“Polri tetap komit memberantas Narkoba sehingga melimpahkan berkas-berkas kasus Narkoba ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan,” tegas AKBP Dayan didampingi Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Juriadi SH, Rabu (17/2).
Dijelaskan Kapolres, tersangka Sup alias Baduk alias Dayu merupakan bandar Narkoba yang sudah lama masuk dalam target operasi (TO).
“Tersangka Sup alias Baduk alias Dayu ditangkap saat mengendarai sepedamotor di Jalan Marelan Raya dan diduga hendak mengantarkan sabu-sabu kepada pelanggannya. Petugas menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 120,74 gram,” jelas Dayan. (fac/ila)
SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Kepemimpinan Bupati Serdangbedagai (Sergai) Ir Soekirman yang berpasangan dengan Wakil Bupati Darma Wijaya untuk masa jabatan 2016-2021 berakhir pada Rabu (17/2).
Kadis Kominfo Kabupaten Sergai, Drs Akmal.
“Hari ini, Rabu 17 Februari 2021 merupakan hari terakhir pasangan Soekirman Darma Wijaya dalam menakhodai Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat. Untuk selanjutnya akan dikemudi estapet kepemimpinan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasangan Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan untuk periode 2021-2024,”ungkap Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Drs Akmal di ruang kerjanya, Rabu (17/2).
Disampaikan Akmal, Pemkab Sergai telah mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, secara virtual di Ruang Rapat Sekdakab, Sei Rampah, Senin (15/2) dan menghasilkan beberapa poin penting, terutama terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2024.
“Berhubung masa jabatan Bupati Wakil telah berakhir, untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah maka Sekretaris Daerah akan ditunjuk oleh gubernur menjadi Pelaksana harian Bupati sampai Bupati Wakil Bupati terpilih dilantik. Kepala Daerah yang mengakhiri masa jabatannya menyerahkan memori serah terima jabatan kepada Plh Bupati. Jika acara akan dilaksanakan secara sederhana dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” bilangnya.
Akmal menambahkan, pelantikan Bupati Wakil Bupati defenitif direncanakan pada alhir Februari 2021 dan dilaksanakan secara virtual. Gubernur akan melantik Bupati dan Wakil Bupati secara virtual dari Ibukota Provinsi dan Bupati Wakil Bupati mengikuti acara pelantikan tersebut secara virtual di ibukota kabupaten masing-masing. (ian/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hasil Survei Aktivitas Bisnis UMKM pada kuartal IV-2020 mengindikasikan kegiatan usaha UMKM sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Hal ini tercermin pada BRI Micro & SME Index (BMSI) yang turun dari 84,2 pada kuartal III menjadi 81,5 di kuartal IV-2020. Walaupun begitu, pelaku UMKM masih tetap optimis menyongsong Kuartal I-2021 yang ditunjukkan oleh ekspektasi BMSI yang tetap di atas ambang batas 100.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference virtual di Jakarta (18/02). Penurunan BMSI sejalan dengan penurunan PDB sebesar -0,42% dari kuartal III ke kuartal IV-2020. Penurunan ini disebabkan tiga faktor, yaitu: (1) Dampak pengetatan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat, (2) Faktor musiman, dan (3) Cuaca yang mengganggu produksi UMKM. Kebijakan PSBB ketat diakhir kuartal III-2020, yang diikuti pengurangan hari libur Natal dan Tahun Baru 2020 membuat banyak konsumen membatalkan rencana liburan dan belanja akhir tahunnya, yang selanjutnya menekan kinerja bisnis UMKM.
Komponen BMSI yang mencatat penurunan yang terbesar adalah volume produksi dan nilai penjualan. Sehingga, volume persediaan barang input, barang jadi, serta penggunaan tenaga kerja juga lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Jika dilihat BMSI sektoral, hampir semua sektor mengalami penurunan, kecuali sektor industri pengolahan. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor hotel dan restoran.
Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk aktivitas perjalanan, serta pemangkasan hari libur akhir tahun membuat banyak konsumen membatalkan rencana perjalanan wisata dan belanjanya. Hal ini menyebabkan banyak usaha perhotelan, transportasi, dan perdagangan mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain, penurunan BMSI sektor pertanian berhubungan dengan awal musim tanam, sehingga produksi pertanian, khususnya tanaman bahan makan mengalami penurunan.
Lebih lanjut, level BMSI sektor pertambangan dan konstruksi juga lebih rendah dari kuartal sebelumnya, karena tingginya curah hujan yang menganggu aktivitas konstruksi (perumahan) dan kegiatan produksi pertambangan. Sebaliknya, BMSI sektor industri pengolahan meningkat, seiring dengan naiknya aktivitas usaha untuk mengantisipasi permintaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Sunarso menambahkan walaupun BMSI mengalami penurunan, optimisme pelaku UMKM tetap terjaga, tercermin pada indeks ekspektasinya. Indeks ekspektasi BMSI tercatat di atas 100 yaitu 105,4 pada kuartal IV-2020. Ini menunjukkan mayoritas pelaku UMKM masih optimis aktivitas usahanya akan semakin membaik pada kuartal I-2021.
Namun, jika dibandingkan kuartal III-2020, ekspektasi BMSI kuartal IV-2020 sedikit lebih rendah. Ini berarti optimisme pelaku UMKM menyambut kuartal I-2021 tidak setinggi optimisme saat menyongsong kuartal IV-2020. Penyebab utamanya adalah masih meningkatnya tren kasus baru Covid-19, kemudian diikuti pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.
Dalam survey kali ini BRI mendapatkan temuan menarik, meskipun penilaian pelaku UMKM terhadap perekonomian secara umum menurun, ternyata penilaian terhadap kinerja pemerintah masih tetap tinggi. Hal ini terlihat pada meningkatnya indeks kepercayaan pelaku usaha (IKP) UMKM kepada pemerintah pada kuartal IV-2020 ke level 136,3 dari level 126,8 di kuartal sebelumnya. IKP diatas batas 100 menandakan bahwa pelaku UMKM percaya pada kemampuan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya.
Kenaikan komponen IKP kuartal IV-2020 tertinggi terjadi pada indikator keyakinan yang mengukur kemampuan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pelaku UMKM tampaknya lebih yakin bahwa perekonomian akan kembali pulih apabila pandemi berhasil dikendalikan. Selain itu rencana pemerintah yang akan terus membantu pemulihan sektor UMKM melalui kelanjutan PEN 2021 juga turut menambah keyakinan tersebut.
“Program restrukturisasi, subsidi bunga, dan pinjaman baru terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha UMKM untuk bisa bertahan dan bangkit. Kemampuan debitur UMKM menjadi lebih baik dalam memenuhi kewajibannya membayar pokok dan bunga pinjaman,” tambah Sunarso. Komitmen BRI Mendorong Pertumbuhan Segmen UMKM BRI terus mencari sumber pertumbuhan baru disegmen UMKM, terutama segmen mikro yang menjadi fokus bisnis perseroan. Ke depan, BRI bahkan menyentuh segmen yang lebih kecil lagi yakni Ultra Mikro.
Berdasarkan data riset Kemenkop, terdapat 57 juta usaha UMKM di Indonesia, dimana 30 juta diantaranya belum mendapat akses pendanaan formal. Dari 30 juta yang belum mendapatkan akses pendanaan formal tersebut 5 juta diantaranya masih mendapatkan sumber pendanaan dari rentenir.
“BRI menyadari untuk memberdayakan dan mengembangkan segmen ultra mikro dibutuhkan teknologi dan digitalisasi sehingga BRI dapat melayani masyarakat sebanyak banyaknya dengan biaya semurah mungkin. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara go smaller, go shorter dan go faster,” tutup Sunarso.
Informasi tentang Survei BMSI Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia memiliki sampel sebanyak 5.000 responden perusahaan UMKM yang tersebar disemua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, propinsi dan skala usaha.
Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 11 Januari – 3 Februari 2021. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.
Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.
Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dimana survei-nya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Disamping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.
Dalam survei ini responden menjawab sejumlah pertanyaan, dimana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan.
Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200. Indeks difusi diatas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif.(adv/rel)
TUNJUKKAN: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan menunjukkan barang bukti yang disita dari hasil Ops Antik 2021. fajar/sumut pos.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Selama 21 hari pelaksanaan Operasi Antik Toba 2021, Satuan Reserse Narkotika Polres Labuhanbatu berhasil mengungkap sebanyak 126 kasus.
TUNJUKKAN: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan menunjukkan barang bukti yang disita dari hasil Ops Antik 2021. fajar/sumut pos.
“Diamankan sebanyak 148 tersangka dan barang bukti berupa sabu dengan berat 389,22 gram, ekstasi 22 butir dan ganja 98,02 ditambah 4 batang pohon ganja,” ujar Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan, Rabu (17/2) pada konferensi pers Operasi Antik Toba 2021, di lobi Polres Labuhanbatu.
“Selama 21 hari pelaksanaan terhitung sejak 27 Januari hingga 16 Februari 2021, Sat Narkoba mengungkap 59 Kasus, Polsek Kualuh Hulu 10 Kasus, Polsek Panai Tengah 8 Kasus, Polsek Kota Pinang dan Torgamba masing masing 7 kasus,” ungkapnya.
Sedangkan Polsek Kampung Rakyat 6 kasus, Polsek Bilah Hilir 5 kasus, Panai Hilir, Bilah Hulu dan NA IX X masing masing 4 Kasus. Kualuh Hilir, Merbau, Aek Natas 3 kasus, Sei Kanan 2 Kasus dan Polsek Silangkitang 1 Kasus.
Dari 148 tersangka terdiri dari 144 pria dan 4 orang perempuan dan terhadap 2 orang tersangka berinisial MZ warga Lingkungan Taslim Kelurahan Sirandurung dan H warga Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara diberikan tindakan tegas dan terukur.
“Karena membahayakan jiwa petugas saat pengembangan kasus di lapangan yang merupakan kaki tangan dari bandar narkoba bernama Man Batak yang ditangkap Ditres Narkoba Polda Sumut,” bebernya.
Dalam operasi antik toba 2021 jajaran Polda Sumut, Polres Labuhanbatu berada di urutan ke 2 pengungkapan kasus terbanyak setelah Polrestabes Medan.
“Pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen kami dalam menekan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Labuhanbatu Raya,” urainya.
Bahkan, lanjutnya, beberapa pengungkapan adalah berkat informasi dari masyarakat lamgsung ke Kapolres Labuhanbatu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami. Harapannya ke depan semakin tinggi kepedulian masyarakat akan bahaya narkoba semakin sedikit orang yang menjadi pecandu narkoba,” jelasnya. (fdh/han)
PENGADAAN: Jalan baru di Binjai Timur yang dijadikan untuk lahan Jalan Makalona.teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Binjai tengah melakukan penyidikan terkait pengadaan lahan untuk pembangunan jalan lingkar Makalona. Informasi diperoleh, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai, Irwansyah pernah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
PENGADAAN: Jalan baru di Binjai Timur yang dijadikan untuk lahan Jalan Makalona.teddy akbari/sumut pos.
Ini dilakukan penyidik untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut. Ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Kadis Perkim enggan berkomentar soal pemeriksaan tersebut.
Meski demikian, dia memberikan keterangan terkait adanya penyidikan tersebut. “Itu internal mereka (pengurus tanah),” kata dia di Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Rabu (17/2).
Menurut dia, pejabat pengadaan tanah memberikan uang untuk ganti rugi kepada Ketua STM. “Sama Ketua STM dikasih. Anggarannya Rp114 Miliar,” ujar dia singkat.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Andri Ridwan belum dapat memberikan keterangan lebih jauh. Meski begitu, dia mengamini, penyidik tengah melakukan penyidikan pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Makalona.
“Masih dalam telaah penyidik. Kalau nanti masih bisa dikembalikan, kita upayakan kembalikan (kerugian negara). Ini kita lihat dulu,” kata mantan Kajari Langkat ini.
“Kasihan juga kita. Ada BPKP. Kalau ada perkembangan, pasti dikasih tahu,” pungkasnya.
Diketahui, Jalan Makalona dibangun sebagai saran penunjang menuju Kawasan Industri Binjai. Oleh Dinas PUPR Kota Binjai, dianggarkan dana senilai Rp40 miliar. Pemko Binjai akan membangun KIB di lahan eks HGU PTPN II seluas 132 hektar di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. (ted)
BERIKAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar Covid-19, Umar Zunaidi Hasibuan langsung memperpanjang Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tebingtinggi. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 hingga tanggal 22 Februari 2021.
BERIKAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.Sopian/sumut pos.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Rabu (17/2) di Balai Kota Tebingtinggi. Umar Zunaidi menegaskan, pembatasan kegiatan terhadap masyarakat yang berkumpul di restauran, usaha karaoke dan kegiatan lainnya hingga pukul 21.00 WIB. “Kegiatan hajatan di masyarakat diimbau hanya sampai pukul 18.00 WIB, dan harus mengikuti protokol kesehatan, menyiapkan masker, sarana cuci tangan lengkap dengan sabunnya, menjaga jarak dan tidak berkerumun, termasuk rumah ibadah dan takziah orang kemalangan,”pinta Umar.
Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi selaku Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, dr Nanang Fitra Aulia melaporkan bahwa data terakhir sampai hari ini, kasus terkonfirmasi positif berjumlah 43 orang, meninggal dunia 16 orang dan sembuh 300 orang. Sampai saat ini masih terjadi peningkatan kasus positif di Kota Tebingtinggi.
“Lockdown belum ada diterapkan, namun PPKM harus tetap diterapkan. Kita baru selesai rapat dengan Forkompimda yang ada untuk penanganan satuan tugas, tentang pelaksanaan PPKM yang diterapkan sampai tanggal 22 Pebruari 2021,” kata Nanang. (ian/han)
HADIRI: Sekretaris Daerah, Para Asisten beserta OPD dari seluruh Dinas Kabupaten Asahan, serta Ka. Kantor Perwakilan BI Penyertaan Modal Sementara.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan membuka secara resmi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rencana Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) Kabupaten Asahan, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (16/2).
HADIRI: Sekretaris Daerah, Para Asisten beserta OPD dari seluruh Dinas Kabupaten Asahan, serta Ka. Kantor Perwakilan BI Penyertaan Modal Sementara.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan Surya menyampaikan agar senantiasa berupaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, salah satunya dengan terus melakukan opersi pasar setiap hari secara rutin.
Surya menyebutkan, untuk terus mengacu pada 4 Pilar Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Asahan, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi guna menjaga Inflasi Daerah.
Dipaparkannya, perubahan kondisi perekonomian Kabupaten Asahan di tengah pendemi Covid-19 dalam berbagai sektor seperti transportasi lokal yang mengalami penurunan, karena kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Akan tetapi perekonomian di Asahan masih tetap baik dan tidak mengalami penurunan yang siknifikan, hal ini dapat disimpulkan dari daya beli masyarakat masih tetap tinggi.
Surya menambahkan, dukungan atas Rencana Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rangka mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Asahan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta mengurangi biaya pelayanan.(mag-9)
PANEN PERDANA: Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Milaya bersama segenap pengurus dan Gapoktan Taruna Tani Sumut melakukan panen perdana bawang. merah di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (16/2).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Gapoktan Taruna Tani melakukan panen perdana bawang merah dataran rendah yang merupakan demplot percontohan pertanian di Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (16/2).
PANEN PERDANA: Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Milaya bersama segenap pengurus dan Gapoktan Taruna Tani Sumut melakukan panen perdana bawang. merah di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (16/2).
Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya didampingi pengurus mengatakan, program panen perdana bawang merah ini dilaksanakan agar bisa memberikan edukasi, motivasi juga inovasi di bidang pertanian dengan pola baru kepada pemuda desa.
“Selain itu melalui kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan petani milenial serta mengembangkan potensi sumber daya alam di desa dengan SDM unggul dan mempunyai semangat kreatif, inovatif dan mempunyai jiwa berwirausaha menggali potensi desa,” katanya.
Pihaknya berharap, dengan panen perdana semoga bawang merah berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Penanaman bawang merah ke depan harus terus dikembangkan baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan kalau bisa ekspor,” kata pria yang juga ketua AMPG Sumut itu.
Di sisi lain pihaknya mengapresiasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut atas bantuan bibit bawang dan pupuk dalam program stimulus percepatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang merupakan program Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah. (rel/prn)
