Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes, Malam Tahun Baru, Dilarang Berkerumun

30 December 2020 13:19 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, segala bentuk kegiatan yang mengundang kerumunan pada malam tahun baru dilarang. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, larangan berkerumun pada malam pergantian tahun ini juga sudah disampaikan pemerintah pusat dan ditegaskan melalui Maklumat Kapolri Nomor 4 Desember 2020.

“Pada maklumat tersebut, disampaikan larangan melakukan konvoi, arak-arakan atau karnaval di malam tahun baru. Kemudian, dilarang melakukan perayaan atau kegiatan malam pergantian tahun baru dengan mengundang masyarakat atau terjadinya kerumunan. Selain itu, petasan dan pesta kembang api juga dilarang,” kata Riko kepada wartawan, Selasa (29/12).

Riko menyebutkan, antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Sumut dan Medan. “Selain memantau, kita bersama Satgas Covd-19 juga mengimbau dan menindak, apabila memang ditemukan adanya pelanggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pengamanan malam tahun barun

termasuk dalam Operasi Lilin Toba 2020 yang bekerja sama dengan pihak terkait yaitu TNI, pemerintah daerah hingga elemen masyarakat. Dalam operasi ini, ada lima Satgas yang dibentuk yaitu Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, dan Satgas Banops.

“Dalam pengamanan nantinya, kita mengedepankan edukasi kepada masyarakat atau preemtif dan preventif untuk mencegah terjadi gangguan kamtibmas. Ada 11 Pos Pengamanan yang didirikan, setiap 1 pos terdapat 49 personel gabungan,” sebut Riko.

Terkait rekayasa jalan atau arus lalu lintas, Riko menambahkan, sementara ini masih dalam pembahasan dengan stakeholder. “Kita sudah beberapa kali rapat atau melakukan pertemuan dengan stakeholder mengenai malam tahun baru khususnya, terkait rekayasa lalu lintas. Hal ini agar tidak terjadi kemacetan atau kerumunan masyarakat,” pungkasnya.

Warga Diimbau Tetap Disiplin Prokes

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP (K), mengimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes), terutama selama masa libur tahun baru 2021. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah terkait 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dengan menjalankan protokol kesehatan 3M. Hati-hati dalam melakukan perjalanan selama liburan dan tetap patuhi protokol kesehatan selama berlibur. Mari kita bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” imbau dr Zainal.

Imbauan ini dilakukan untuk mencegah peningkatan penularan Covid-19 dan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 selama libur tahun baru 2021. Kedisplinan dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi salah satu upaya terbaik dalam menekan penularan Covid-19, dan sekaligus membantu meringankan tugas tenaga kesehatan.

“Rumah sakit hanya sebagai garda terakhir dalam menangani pandemi Covid-19. Jadi semua itu ada pada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Karena kalau terjadi peningkatan yang tinggi sekali, maka rumah sakit akan kewalahan, tenaga medis akan kelelahan,” sambung dia.

Mengenai dengan kesiapan dalam pelayanan kasus Covid-19, saat ini RSUP HAM telah memiliki total 109 tempat tidur (TT) di 7 (tujuh) ruang isolasi. Jumlah ini terbagi atas 15 TT di Ruang Isolasi Tekanan Negatif, 28 TT di Ruang Rawat Isolasi Rindu A1, 11 TT di Ruang Rawat Isolasi Rindu A, masing-masing 4 TT di Ruang Rawat Isolasi Rindu A1.1 dan Rindu A1.2, serta 8 TT di Ruang Isolasi Perinatologi untuk pasien bayi. Kemudian, yang baru diresmikan adalah 39 TT di Ruang Rawat Isolasi Rindu A3.

Sementara itu, RSUP HAM juga telah menyiagakan tenaga kesehatan agar tetap dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang melayani 24 jam. Rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan ini pun telah menyiapkan obat-obatan dan segala kebutuhan lainnya untuk menghadapi kemungkinan lonjakan pasien.

“RSUP HAM juga siap menerima rujukan pasien dari rumah sakit lain melalui aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dan call center 061-8363000. Selain itu, pelayanan Haemodialisa, Kemoterapi One Day Care (ODC) dan Poliklinik Metadon pun tetap dibuka untuk melayani pasien sesuai jadwal. Sedangkan pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Poli Eksekutif akan tutup sementara selama liburan, dan dibuka kembali pada hari kerja,” imbuhnya.

Tambah 85 Kasus Baru

Sementara, dari update data perkembangan Covid-19 Sumut hingga Selasa (29/12), tercatat 17.977 orang terkonfirmasi positif. Jumlah tersebut setelah bertambah 85 kasus baru.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, penambahan 85 kasus baru positif diperoleh dari 18 kabupaten/kota. Antara lain, Medan (39 orang), Deliserdang (10 orang), Pematangsiantar (8 orang), Langkat (4 orang), Dairi (3 orang), Sergai (3 orang). Kemudian, Binjai (2 orang), Sibolga (2 orang), karo (2 orang), Toba (2 orang), Batu Bara (2 orang), Paluta (2 orang), Tebing Tinggi (1 orang), Simalungun (1 orang), Tapteng (1 orang), Humbahas (1 orang), Samosir (1 orang), dan Labura (1 orang).

“Untuk angka kesembuhan, saat ini jumlahnya mencapai 15.244 orang setelah bertambah 82 pasien Covid-19 yang sembuh. Penambahan angka kesembuhan tersebut diperoleh dari 4 kabupaten/kota, yaitu Medan (54 orang), Taput (21 orang), Pakpak Bharat (6 orang), dan Tapteng (1 orang),” sambung Aris.

Dia melanjutkan, penambahan kasus baru juga terjadi pada angka kematian akibat Covid-19 yakni 1 orang dari Kabupaten Toba. Kini, akumulasinya menjadi 675 orang. “Hanya jumlah kasus suspek yang berkurang yakni sebanyak 26 orang, dan akumulasinya menjadi 722 orang,” sebutnya.

Aris menambahkan, tak bosan-bosannya diimbau kepada masyarakkat Sumut untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna memutus rantai penularan virus corona. Setidaknya, menjalankan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. “Perkembangan Covid-19 Sumut tetap harus disadari karena masih berada pada masa pandemi. Dengan masih adanya ditemukan penderita positif yang baru setiap harinya, maka tetap dibutuhkan kewaspadaan dan konsistensi untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,” imbuhnya. (ris)

Hari Ini, Sandiaga Uno Kunjungi Danau Toba

30 December 2020 13:17 PM

Huta-ginjang-Danau-Toba — HUTA GINJANG: Sejumlah warga menikmati keindangan Danau Toba dari Huta Hinjang, Taput.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno direncanakan berkunjung ke kawasan Danau Toba selama dua hari, Rabu (30/12) dan Kamis (31/12). Berdasarkan rundown yang beredar, Sandiaga Uno direncanakan akan mendarat di Bandara Internasional Silangit, Kebupaten Tapanuli Utara, hari ini (30/12) Sandi dijadwalkan akan menginap di Inna Parapat Hotel. GM Inna Parapat, Pardomuan Siregar mengaku sudah mempersiapkan segala kebutuhan Sandi. “Yang jelas Pak Menparekraf Sandiaga Uno akan nyaman dan betah di hotel kita. Kami sangat well come,” kata Pardomuan di Loby INNA Parapat, Selasa (29/12).

HUTA GINJANG: Sejumlah warga menikmati keindangan Danau Toba dari Huta Hinjang, Taput.

Sesuai jadwal yang beredar, Sandiaga Uno akan langsung meninjau Geosite Huta Ginjang di Kecamatan Muara, Taput, Piltik Coffe & homestay. Kemudian Desa Wisata, Homestay Lumban Bulbul dan melihat progres dukungan untuk Kades Lumban Bulbul sebagai desa wisata di pantai pasir putih.

Lalu, Sandi makan siang di Rumah Makan Sinar Minang Balige, selanjutnya perjalanan menuju The Kaldera, yang berada di Sibisa Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, untuk paparan progres pengembangan destinasi super prioritas (DSP) Danau Toba oleh Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT).

Selain itu, Menparekraf juga direncanakan akan meninjau Pelabuhan Kapal Motor Penyeberangan KMP Ihan Batak di Kecamatan Ajibata dan Pusat Informasi Geopark Parapat dan Projek Rebaranding Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Dilanjutkan diskusi dengan sejumlah Tim Kreatif UMKM Pariwisata di Parapat sebagai bagian dari Geopark Kaldera Toba (UGG). Lalu, Sandi kembali ke INNA Hotel Parapat untuk makan malam dan menginap.

Darianus Sinaga yang juga mantan Kepala Desa Nagori Sibaganding berharap, dengan kedatangan Sandiaga Uno ke kota wisata Parapat ini membawa angin segar terhadap kemajuan wisata Kabupaten Simalungun.

Diketahui, kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Kawasan Danau Toba ini sebagai persiapan untuk kedatangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Luar Negeri China pada 12 Januari 2021. “Pak Luhut akan ke Toba bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Tanggal 12 Januari. Karena itu kunjungan saya pada 30 Desember 2020 juga akan menyiapkan kunjungan beliau,” kata Sandiaga usai bertemu Luhut di Bali, Minggu (27/12).

Dikatakannya, kunjungan Luhut dan Menlu Tiongkok tersebut terkait pengembangan destinasi super prioritas, dimana Tiongkok dikabarkan akan berinvestasi dalam pengembangan destinasi di kawasan danau vulkanik terbesar di dunia ini. Apalagi, Danau Toba merupakan satu dari lima destinasi superprioritas yang ditetapkan pemerintah. Selain Toba, ada Likupang, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Sandiaga mengatakan, pihaknya akan memastikan kesiapan destinasi super prioritas. Bukan hanya infrastrukturnya, melainkan juga aspek ekonomi kreatifnya. “Seluruh aspek dari penyediaan fasilitas maupun atraksi budaya tarian, penginapannya, toilet, maupun seluruh penyiapan dari tujuan wisata, termasuk juga ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fashion dan kerajinannya,” katanya.

Kementerian Pariwisata juga akan memastikan calendar of events di setiap destinasi super prioritas tertata dengan baik. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan dipercepat untuk memulihkan sektor pariwisata.

Sementara, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan selamat bekerja kepada Sandiaga Uno yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menparekraf. Luhut yakin Sandiaga akan mampu mengemban tugas di Kemenparekraf, terutama dalam memulihkan sektor pariwisata yang anjlok akibat pandemi Covid-19. “Saya kira dia bisa bikin prestasi yang bagus di Kemenparekraf,” kata Luhut.

Diketahui, dalam pertemuan di Bali tersebut, Sandiaga mengaku mendapatkan sejumlah arahan dari Luhut dalam program kerjanya di Kemenparekraf. Pertama, menurut Sandiaga, Luhut memintanya untuk langsung bekerja mensolidkan tim yang bekerja membangkitkan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19. “Memastikan tim yang sekarang betul-betul berjuang mengatasi Covid-19, membangkitkan pariwisata, membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif ini adalah tim yang solid dan tim yang memiliki komitmen yang sama,” kata Sandiaga.

Selain itu, Luhut juga meminta Sandiaga untuk fokus pada lima destinasi superprioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Sandiaga, Luhut meminta agar kesiapan lima destinasi wisata tersebut diutamakan.

Menurut Sandiaga, dalam memulihkan sektor pariwisata harus dilakukan dengan kolaborasi. Target Kementerian Pariwisata yakni mendorong wisatawan domestik yakni 55 juta kelas menengah. “Karena itu semuanya dipersiapkan misalnya aspek keberlanjutannya. Bagaimana misalnya masalah sampah dan lain-lain agar bisa menjadi energi terbarukan,” ujarnya. (bbs/adz)

Pembelajaran Tatap Muka Mulai Januari 2021, Gubsu: Khusus di Zona Hijau

30 December 2020 13:11 PM

PIMPIN: Gubsu Edy Rahmayadi pimpin rapat koordinasi antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun 2020, pembukaan sekolah tatap muka, kesiapan anggaran penanganan Covid-19 TA 2021, keseriusan melaksanakan 3T dan vaksinasi bersama bupati dan wali kota se Sumut di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Selasa (29/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi bakal mengizinkan sekolah di semua tingkatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk menggelar belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19 mulai Januari 2021. Namun, Gubsu memberikan 4 syarat yang harus dipenuhi, di antaranya harus berada di zona hijau. Selain zona itu, tidak boleh membuka belajar tatap muka.

Hal ini disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi saat menggelar rapat virtual dengan pemerintah kabupaten/kota di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, membahas wacana pembukaan sekolah pada Januari mendatang, Selasa (29/12). Namun sebelum menyampaikan keempat syarat tersebut, Edy memberikan tawaran kepada seluruh kepala daerah, yakni menggelar pendidikan tatap muka sehingga murid menjadi pintar, atau menerapkan pendidikan nontatap muka tetapi seluruh anak di Sumut tetap sehat.

“Kalau harus tatap muka, berarti persyaratannya pertama yang harus dipenuhi adalah, bila di dalam suatu ruangan kelas itu seandainya kapasitas murid 40 orang, berarti itu harus 50 persen yang terisi, yaitu 20 orang sekali belajar,” katanyan

Lamanya waktu belajar juga harus dikurangi. Bila selama ini kegiatan belajar-mengajar tatap muka berlangsung selama empat jam, maka selama pandemi waktunya harus dipotong menjadi dua jam saja. “Berarti murid yang separuh, kalau masuk jam 7 pagi, maka jam 9 pulang. Baru masuk murid yang separuhnya lagi berarti masuk jam 9 dan jam 11 pulang,” ujarnya.

Lalu syarat kedua yang mesti dipenuhi, setiap sekolah wajib menyiapkan protokol kesehatan, yakni menyediakan masker, tempat cuci tangan dan mengatur jarak belajar siswa di ruangan-ruangan belajar. “Syarat ketiga adalah guru-guru dalam mengajar, dia harus minimal wajib melakukan rapid test antigen. Jangan sampai guru tidak sehat, akhirnya murid kena semua,” tegas Edy.

Terakhir, persyaratan yang wajib dipenuhi bila kegiatan belajar tatap muka tetap ingin digelar, maka kabupaten/kota harus merupakan zona hijau. “Tidak boleh daerah itu zona oranye bahkan zona merah,” ucapnya.

Mengenai kepastian tentang keputusan pendidikan di sekolah akan kembali berlangsung atau tidak, ditegaskan Gubsu akan kembali dibahas dalam rapat yang rencananya digelar pada Kamis (31/12) besok. “Saya akan kumpulkan dulu tokoh-tokoh pendidikan. Ada ahli psikologi anak, dokter anak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan. Hari Kamis rencana akan kita pastikan. Masih akan dikaji. Kalau persyaratan yang saya sampaikan tadi itu bisa dipenuhi bupati dan wali kota, saya izinkan. Tetapi kalau itu tidak bisa dipenuhi, saya tidak akan izinkan,” pungkasnya.

Berikutnya, Edy menyinggung perihal antisipasi penyebaran Covid-19 pada malam pergantian tahun. Bupati/wali kota diminta untuk memantau wilayah masing-masing agar tidak ada lonjakan kenaikan kasus Corona, sesuai dengan Surat Edaran yang telah dikeluarkannya selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Nomor 700/STPCOVID-19/XII/2020 tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 dan Keamanan Masyarakat Selama Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menciptakan kerumunan dalam perayaan Tahun Baru.

“Kalau harus ke tempat ibadah, atur protokol kesehatan di tempat ibadah. Kemudian, antisipasi adanya pemudik yang berasal dari wilayah zona merah dengan terlebih dulu validasi surat keterangan sehat dan pengecekan suhu tubuh di pelabuhan dan perbatasan. Koordinasi secara ketat di perbatasan dengan melibatkan pejabat vertikal,” tegasnya.

Gubsu juga menginformasikan tentang perencanaan anggaran penanganan Covid-19 pada 2021. Di mana perencanaan anggaran diarahkan langsung kepada OPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Dalam hal ini, bupati dan wali kota diminta benar-benar bertanggungjawab dan mengatur wilayah masing-masing dengan serius. Khususnya dalam rangka kesiapan daerah untuk vaksin, baik dari segi sarana, prasarana, SDM dan lainnya, serta dalam melaksanakan 3T yakni tracing, testing dan treatment.

Terpisah, Kadis Pendidikan Kota Medan, Adlan mengaku belum memutuskan, apakah akan menggelar belajar tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 nanti. “Sesuai kata Pak Gubernur, jangan terburu nafsu menggelar belajar tatap muka,” kata Adlan.

Menurutnya, Pemprov Sumut yang bertanggung jawab atas sekolah tingkat SMA dan SMK, sampai hari ini belum memutuskan apakah akan tetap menggelar belajar secara online, atau tatap muka. “Tunggu arahan Bapak gubernur seperti apa,” ungkapnya.

Dalam menjalankan metode pembelajaran secara online, kata dia, Disdik Medan telah menyediakan modul untuk dibagikan kepada sekolah. Di mana, modul tersebut berisikan tata cara belajar mengajar melalui metode daring (dalam jaringan) atau luring (luar jaringan).

KPAI: Kalau Belum Siap, Sebaiknya Ditunda

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk mempersiapkan secara sungguh-sungguh, terencana dan masif ketika akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. ’’Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah berpotensi kuat menjadi klaster baru,’’ kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti dalam keterangannya, kemarin.

Untuk itu, pemerintah pusat dan pemda perlu melakukan segera pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ, perlu keterlibatan aktif Gugus Tugas Covid-19 Daerah. “PTM sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum, Sedangkan materi sedang dan mudah diberikan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ucapnya.

Kemudian, perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran. Hal ini untuk meminimalisir dan menjaga kepatuhan satuan pendidikan. Begitu juga soal pendanaan dalam mempersiapkan prasarana protokol kesehatan. Pemerintah perlu melakuka pendampingan agar terlaksananya PTM yang sehat dan aman.

’’Sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan adapatsi kebiasaan baru di satuan pendidikan. Kalau belum siap sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021,’’ tegasnya.

Selain itu, KPAI juga melakukan survei soal persepsi peserta didik tentang pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan Januari 2021, dengan jumlah responden 62.448 orang dari 34 provinsi. Retno memberitahukan bahwa dari jumlah tersebut, 94,75 persen sekolah responden belum menyelenggarakan PTM, hanya sekitar 5,25 persen saja yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka dengan sistem campuran antara PTM denganPJJ.

Dari sekolah yang melakukan PTM, ditanyakan beberapa hal terkait kesiapaan yang dilakukan sekolah. Berkaitan dengan sarana mencuci tangan, 91,96 persen responden yang sekolah sudah buka menyaksikan ada wastafel atau tempat cuci tangan di sekolahnya dengan bentuk beragam. ’’Hanya 8,04 persen yang menyatakan tidak ada wastafel atau tempat cuci tangan dalam bentuk apapun di sekolahnya,’’ tambahnya.

Sedangkan sarana berupa bilik disinfektan, 67,31 persen responden yang sekolahnya sudah tatap muka, menyatakan tidak pernah menyaksikan ada bilik disinfektan di sekolahnya. Kemudian, sekitar 32,69 persen responden menyatakan ada bilik disinfektan di sekolahnya.

Soal sosialisasi protokol adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah yang sudah dibuka, para siswanya menyatakan bahwa 47,33 persen pernah melihat dan membaca ketentuan protokol kesehatan secara tertulis yang ditempel di lingkungan sekolah. ’’Namun, jumlah yang lebih besar, yaitu 52,67 persen para responden menyatakan belum pernah melihat protokol kesehatan AKB tersebut ditempel di lingkan sekolah,’’ jelas Retno.

Lalu, responden menyatakan terkait sosialisasi lisan dari pihak sekolah kepada para siswanya sebelum membuka sekolah tatap muka, 77,36 persen menyatakan tidak pernah memperoleh sosialisasi tersebut. Mereka langsung masuk sekolah saja dengan ketentuan wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah.

’’Sedangkan 22,64 persen responden menyatakan pernah atau telah menerima sosialisasi protokol AKB dari pihak sekolah sebelum pembelajaran tatap muka, rata-rata hanya satu kali saja menerima sosialisasi lisan terkait protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan,’’ terangnya. (prn/mbd/jpc)

Sepanjang 2020: BNN Sumut Tangkap 111 Tersangka

30 December 2020 12:32 PM

Temu Pers: Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Drs Atrial SH memberikan penjelasan terkait pengungkapan kasus narkotika di Sumut, di Ruang Rapat BNNP Sumut, Jalan Willem Iskandar Nomor 01 A, Pasar V Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Selasa (29/12).dewi/Sumut Pos/ ist.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengungkap sebanyak 62 kasus narkotika, 111 tersangka dan 96 berkas perkara, yang terjadi di wilayah Sumut, sepanjang Tahun 2020.

Hal itu dikatakan Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Drs Atrial SH, kepada sejumlah wartawan, dalam temu pers, di Ruang Rapat BNN Sumut, Jalan Willem Iskandar Nomor 01 A, Pasar V Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Selasa (29/12).

Adapun, lanjut Atrial, rincian kasus narkotika tersebut, yakni jenis sabu sebanyak 30231,02 gram, ekstasi sebanyak 1160,5 butir, ganja sebanyak 303972,2 gram, dan pemusnahan lahan ganja di wilayah Pegunungan Tor Sihite di Desa Banjar Lancat, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

“Kilas balik ini menjadi sebuah evaluasi dan mencari kekurangan untuk dilakukan perbaikan di tubuh BNNP pada Tahun 2021 mendatang,” ujarnya.

Selain pengungkapan kasus narkotika, pihaknya juga memberikan layanan rehabilitasi bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Bagi masyarakat yang masih menjalani rawat jalan maupun rawat inap, sebanyak 115 orang, dan ini masih menjalani layanan rawat lanjut hingga sekarang.

“Sedangkan layanan pascarehabilitasi reguler sebanyak 75 orang dan layanan pascarehabilitasi intensif 40 orang,” imbuhnya.

Kemudian, tambahnya, untuk kegiatan Diva, jumlah yang menjalani layanan rawat inap milik instansi pemerintah sebanyak 878 orang dan layanan rawat inap komponen masyarakat 5 orang.

“Untuk kegiatan nondiva, jumlah yang menjalani rawat inap instansi pemerintah sebanyak 10 orang, klien yang menjalani rawat jalan milik instansi pemerintah sebanyak 414 orang, rawat jalan komponen masyarakat 27 orang, layanan TAT sebanyak 74 orang dan layanan asesmen medis 29 orang,” paparnya.

Karena itu, terang Atrial lagi, untuk upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumut agar lebih mengedepankan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya narkoba, dampak yang ditimbulkan, serta harapannya untuk Sumut, agar dapat lebih baik lagi ke depannya.

“Kita juga berharap, peredaran narkoba ini ke depannya semakin menurun, bukan hanya di Sumut, tetapi juga secara nasional,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Drs Atrial SH memberikan penghargaan kepada dua anggota BNN Sumut di Bidang Pemberantasan, yakni Ipda Nova Rosmalina dan Aipda Dedi J Berampu yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan ganja sebanyak 7 kg, di wilayah Padanglawas (Palas) Sumut. (mag-1/azw)

Sidang Tujuh Oknum Polres Sidimpuan Miliki 327 Kg Ganja: Polisi Dituntut Seumur Hidup, Sipil Pidana Mati

30 December 2020 12:21 PM

SIDEMPUAN, SUMUTPOS.CO – Bripka Witno Suwito oknum Polres Padangsidimpun dan Edi Anto Ritonga alias Gaya selaku warga sipil, dituntut pidana mati. Selain itu, Aiptu Martua Pandapotan selaku mantan Kanit, dituntut pidana seumur hidup karena dinilai terbukti atas kepemilikan ganja seberat 327 kilogram (kg).

Dalam nota tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Anita, menyatakan ketiga terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 2 junto (jo) Pasal 132 ayat 1 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Witno Suwito dan Edi Anto Ritonga alias Gaya dengan pidana mati. Kemudian, menuntut terdakwa Martua Pandapotan dengan pidana seumur hidup,” ucapnya dalam sidang virtual di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (29/12).

Sementara 6 rekan lainnya, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik, dan Briptu Rory Mirryam Sihite dituntut masing-masing selama 20 tahun penjara.

“Keenam terdakwa masing-masing juga didenda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara,” sebut JPU.

Keenam terdakwa oknum dari Polres Padangsidimpuan ini, dinilai terbukti melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut JPU, kedelapan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Kemudian, hal yang memberatkan lainnya, tujuh terdakwa merupakan oknum polisi.

Usai membacakan tuntutan, Hakim Ketua Tengku Oyong memberikan kesempatan kepada penasihat hukum para terdakwa, untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang Selasa (4/1) tahun depan.

Usai persidangan, JPU Anita yang ditanyai pertimbangan hukumnya menuntut mati dua terdakwa satu seumur hidup, mengaku belum membaca berkas nota tuntutannya. “Saya belum baca bang, kalau mau wawancara ke Jaksa Abdul Hakim saja. Saya hanya jaksa tiga dalam perkara ini,” katanya.

Terpisah, Salman Alfariji selaku salah satu penasihat hukum para terdakwa menyatakan tuntutan yang diberikan JPU dianggap kurang arif dan bijaksana.

“JPU tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, seluruhnya diabaikan. Bagi kami ini tuntutan yang tidak masuk diakal,” tegasnya.

Mengutip dakwaan JPU Abdul Hakim Harahap, pada 28 Februari 2020, AKP Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan mengumpulkan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan yang terdiri dari terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik dan Briptu Rory Miryam Sihite.

Lalu, AKP Charles Jhonson Panjaitan memberikan arahan kepada anggota Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padangsidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkotika diwilayah Polres Kota Padangsidimpuan.

Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menghubungi HP milik Bripka Andi Pranata lalu menyuruh Bripka Andi Pranata untuk bertemu di sebuah warung makan di belakang City Walk.

Kemudian sekitar pukul 13.40 WIB, terdakwa bersama Bripka Andi Pranata bertemu di warung makan di belakang City Walk dan saat bertemu dengan Bripka Andi Pranata lalu terdakwa mengajak Bripka Andi Pranata menuju Kampung Darek Padangsidimpuan dengan mengendarai Mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata.

Kemudian, Witno menyuruh Bripka Andi Pranata untuk menghentikan Mobil yang dikendarainya. Selanjutnya, Witno kembali masuk menuju salah satu rumah makan. Sesampainya disana, Witno menghubungi Edi Santoso (DPO) dan menyatakan akan menyerahkan Ganja miliknya.

Sesaat setelah diserahkan oleh Edi, Witnopun menghubungi Gaya bertemu di Gunung Kampung Darek Bang. Setelah melakukan komunikasi tersebut, Witno bersama Bripka Andi Prana langsung menuju kampung Darek.

Karena kondisi jalan menanjak, Witno bersama Brigadir Amdani Damanik menggunakan sepeda motor langsung pergi menuju sebuah bukit yang berada di Kampung Darek sesuai perkataan Gaya.

Kemudian, Edi Gaya bersama Kucok (DPO) langsung mengeluarkan empat buah karung plastik yang berisi ganja kering dari dalam rumah Kucok, lalu meletakkan karung plastik yang berisi ganja kering tersebut dipinggir jalan.

Selanjutnya, setelah diserahkan empat karung ganja tersebut, Witno menghubungi Aiptu Martua Pandapotan (Kanit) meminta tolong untuk bawa mobil naik ke Gunung Kampung Darek. Sesampainya di sana, Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap langsung mengangkat dan memasukkan empat buah karung plastik yang berisi daun ganja kering tersebut ke dalam mobil dinas. (man/azw)

Setelah itu, Witno dan Amdani mengikuti dari mobil dinas, dan sesampainya disalah satu gang, Gaya kembali memberhentikan mobil milik yang ditumpangi oleh Martua. Gaya menyuruh mobil dinas itu dengan cara mundur ke sebuah rumah, dan mobil yang dibawa oleh Witno menutupi gang.

Setelah seluruh karung plastik yang berisi ganja kering dimasukkan ke dalam mobil, para oknum polisi ini langsung menuju posko polisi di Jalan Padangsidempuan-Sibolga. Sesampainya di posko tersebut, terdapat beberapa polisi lain dan Briptu Rorry Mirryam Sihite, dan disetting agar ganja tersebut dijadikan barang temuan.

Selanjutnya, mereka menyetting telah menemukan 19 karung ganja di salah satu perkebunan milik negara. Namun, pada tanggal 2 Maret 2020 dilakukan penimbangan terhadap 19 karung plastik seberat 327 kilogram. (man/azw)

PGN Kerja Sama dengan Polda Lampung untuk Menjaga Pengamanan Obvitnas Lampung

29 December 2020 19:55 PM

LAMPUNG, SUMUTPOS.CO- Dalam upaya menjaga situasi keamanan yang kondusif dalam kegiatan operasional dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di wilayah Lampung, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Group menjalin kerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung. Kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut atas MOU antara Holding Migas PT Pertamina (Persero) dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Melalui kerja sama ini, diharapkan PGN Group mendapatkan jaminan pengamanan terhadap adanya potensi gangguan keamanan terkait kegiatan-kegiatan penyaluran gas bumi di wilayah Provinsi Lampung.

Kerja sama ini diimplementasikan dengan penandatanganan Naskah Pedoman Kerja Teknis yang mengatur hal-hal yang bersifar teknis operasional di lapangan. Penandatanganan dilakukan oleh Wahyudi Anas selaku Group Head Health Safety Security and Environment PGN dan Kombes Pol Yusmanjaya selaku Direktur Pengamanan Obyek Vital Nasional Polda Lampung di Hotel Sheraton (29/12).

“Infrastruktur dan instalasi PGN merupakan obyek vital nasional yang perlu mendapatkan pengamanan ketat, karena sangat mudah terjadi risiko seperti terbakar atau ledakan. Dampaknya bisa berimbas pada terganggungnya operasional pelanggan, khususnya kegiatan industri dan _supply_ energi ke pembangkit listrik PLN yang akhirnya bisa berpengaruh pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan,” jelas Rachmat.

Kerja sama antara PGN dan Kapolda Lampung mencakup sejumlah kegiatan diantaranya kegiatan pre-emptif dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar operasi PGN dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan CSR atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai Standar Operasional Prosesur (SOP).

Selanjutnya dalam kegiatan preventif, PGN akan terbantu dalam hal pengamanan dan pengawalan untuk menjaga asset di lingkungan objek vital nasional atau objek tertentu, serta pelaksanaan patroli terhadap operasional yang ada di darat maupun di laut.

“Kerjasama ini tentunya dapat mempermudah koordinasi antara PGN dan Kepolisian dalam melakukan penanganan apabila terjadi insiden pada infrastruktur gas bumi PGN, sehingga proses investigasi ataupun penanganan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Rachmat.

“Untuk wilayah provinsi Lampung, PGN mengoperasikan pipa transmisi gas bumi sekitar 212 KM yang terbentang dari Kabupaten Way Kanan sampai dengan Kabupaten Lampung Timur. Pipa ini mengangkut 780 juta kaki kubik gas per hari dan dialirkan melewati bawah laut menuju Cilegon dan Bekasi, Jawa Barat,” Rachmat Hutama selaku Sekretaris Perusahaan PGN di Jakarta.

Sebagian gas lainnya disalurkan untuk kebutuhan energi di Lampung yang disalurkan melalui pengoperasian pipa distribusi gas bumi sepanjang 97 KM dari Labuhan Maringgar sampai ke Bandarlampung. Di wilayah Lampung, saat ini PGN telah melayani lebih dari 10.300 pelanggan rumah tangga serta 22 pelanggan komersial. PGN juga melayanai kebutuhan gas bumi untuk pembakit listrik PLN, industri, hotel.

Selain pipa transmisi dan distribusi gas bumi, Anak-Anak Perusahaan juga mengelola usaha bisnis gas lainnya. Pertama, usaha peyimpanan dan pengiriman LNG dalam bentuk regasifikasi gas alam untuk mendukung bisnis utama PGN melalui Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di lepas pantai Labuhan Maringgai. FSRU Lampung dikelola oleh PT. PGN LNG.

Kedua, usaha niaga gas bumi dalam bentuk pengoperasian SPBG untuk mengkonversi penggunaan BBM yang dikelola oleh PT. Gagas Energi Indonesia. Ketiga, usaha penyediaan jasa telekomunikasi dan layanan ICT melalui pengoperasian jaringan fiber optic (FO) yang dikelola oleh PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara.

“Kerjasama Kepolisian Daerah menjadi bagian dari upaya PGN Group dalam menjaga kehandalan infrastruktur gas bumi untuk melayani kebutuhan energi di berbagai sektor pelanggan. Dengan semangat menyalurkan manfaat gas bumi dan melaksanakan tanggung jawab sosial-lingkungan, PGN optimis untuk memperluas pembangunan infrastruktur agar semangat tersebut dapat direalisasikan. Hal ini sejalan dengan semangat _Energizing You Holding_ Pertamina untuk selalu berusaha melayani masyarakat dan menyalurkan energi baik untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tutup Rachmat.

PGN sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas Pertamina, kini mengelola 96% infrastruktur gas bumi dengan panjang pipa lebih dari 10.000 KM. Dari infrastruktur tersebut, PGN mendistribusikan gas bumi sebesar ±3000 BBTUD untuk lebih dari 2.550 pelanggan komersial industri dan pembangkit listrik, serta lebih dari 1.500 pelanggan kecil dengan total penguasaan market share 92 % di Indonesia. (rel/ram)

DPLK Manulife Gencar Sosialisasikan Persiapan Hari Tua

29 December 2020 17:42 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi yang tengah berlangsung sepanjang 2020, DPLK Manulife Indonesia senantiasa berkomitmen menggelar edukasi mengenai pentingnya perencanaan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja secara virtual.

Kegiatan ini merupakan komitmen Manulife Indonesia membantu memudahkan keluarga Indonesia menyediakan solusi perlindungan hari tua guna membantu keluarga Indonesia meraih hidup yang semakin hari semakin baik serta memudahkan mereka dalam mengambil setiap keputusan finansial.

Covid-19 telah memberikan dampak salah satunya, peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbaru di 2020 mencapai sebesar 7,07 persen. Jumlah tersebut meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019.

Data BPS juga menunjukkan penduduk yang bekerja turun sebanyak 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang dibandingkan tahun 2019. Bahkan dalam setahun terakhir, terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dan 2,56 juta orang penduduk diantaranya merupakan pengangguran.

“Melihat kondisi saat ini yang memberikan imbas bagi semua aspek, kami terus berupaya memberikan edukasi kepada Perusahaan walaupun tanpa bertatap muka secara langsung. Kami terus secara konsisten mensosialisasikan pentingnya peranan dana pensiun bagi perusahaan. Kami juga senantiasa memberikan layanan tanpa perlu bertatap muka demi kenyamanan para peserta serta memprioritaskan kesehatan mereka,” ungkap Karjadi Pranoto, Direktur dan Chief of Employee Benefits & Unit Syariah Manulife Indonesia.

Jumlah pekerja formal di Indonesia dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 tercatat sebesar lebih dari 56 juta orang dan hanya 3.010.174 orang atau hanya berkisar 5% di antaranya yang tergabung dalam program DPLK. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang memiliki peluang besar untuk dapat dikembangkan oleh DPLK Manulife Indonesia.

“Melihat persentase yang rendah dari kepesertaan karyawan dalam dana pensiun, hal ini menjadi peluang dan potensi bagi DPLK Manulife Indonesia untuk terus menggarap pasar tersebut dan secara berkala melakukan sosialisasi peranan dana pensiun guna membangun kesadaran para pemberi kerja. Ini juga yang menjadi tujuan kami untuk memperluas pasar kami di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Karjadi.

Karjadi juga menambahkan, pengelolaan dana pensiun merupakan nilai tambah bagi

perusahaan sehingga mereka tidak hanya menjadi perusahaan yang memberikan manfaat keuangan secara reguler namun dapat memberikan manfaat kesejahteraan jangka panjang untuk karyawannya di masa depan maupun sebagai antisipasi terhadap risiko di kemudian hari seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hingga November 2020, aset kelolaan DPLK Manulife Indonesia mencapai lebih dari Rp 19 triliun dan melayani lebih dari 422 ribu karyawan di lebih dari 2.300 perusahaan serta membayarkan klaim sejumlah lebih dari Rp 2,8 triliun. Hal ini membuktikan bahwa DPLK Manulife Indonesia senantiasa menjadi salah satu DPLK terpercaya dan andal di Indonesia. (rel/mea)

Rizki Lubis Jemput Aspirasi Warga Kelurahan Hamdan

29 December 2020 16:55 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan, Muhammad Afri Rizki Lubis, menjemput aspirasi dan keluhan masyarakat di beberapa lokasi di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Rabu (23/12). Secara door to door, Rizki yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu turun langsung ke daerah pinggiran Sungai Deli tersebut di dampingi Lurah Hamdan, Muslim Lubis dalam rangkaian kegiatan Reses I Masa Sidang I Tahun Anggaran 2020.

Sejumlah keluhan pun disampaikan warga kepada M. Afri Rizki Lubis, terutama soal keluhan mereka yang menjadi korban banjir besar di awal Desember lalu.

Seperti diungkapkan Elita Nasution, warga Lingkungan IX, Kelurahan Hamdan. Rumah Elita dan keluarganya tersebut bahkan hanyut akibat derasnya arus banjir. “Kami berharap bantuan dari pemerintah, Pak,” ujarnya.

Ridwan, warga lainnya, berharap di pinggir sungai tersebut dibangun beronjong. “Memang daerah sini sudah langganan banjir jika air sungai meluap. Tapi tak separah banjir baru-baru ini (awal Desember). Hanya tahun ini banjirnya luar biasa,” katanya.

Sementara seorang ibu, Rita, warga Lingkungan IX, mengungkapkan dirinya selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah. “Hanya dapat bantuan saat banjir saja,” ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa menyalurkan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk dirinya. “Karena suami saya udah gak kerja lagi, Pak,” katanya kepada M. Afri Rizki Lubis.

Wanita itu juga mengungkapkan kesedihannya karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi akibat diterjang banjir awal Desember lalu.

“Karena rumah kami sudah lapuk akibat terendam 3 hari. Udah miring. Gak berani kami. Jadi mohon perhatian dan bantuan bapak,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Umi Kalsum, warga Lingkungan IX, Kelurahan Hamdan, juga mengaku sebagian mereka belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

“Seperti bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya, sebagian belum dapat. Begitu bantuan untuk anak sekolah. Hanya sebagian yang udah dapat di sini, Pak,” ungkapnya.

Saat reses secara door to door itu, M. Afri Rizki Lubis juga mendapat masukan dari tokoh pemuda setempat, Ahyar Makawaru, warga Jalan Teratai, Kelurahan Hamdan.

Ahyar mengungkapkan, kelompok pemuda di daerah itu bermaksud berswadaya membuat penghijauan di pinggir sungai Deli di Kelurahan Hamdan itu, sehingga bisa jadi objek wisata.

“Untuk itu kami butuh pendampingan dari anggota DPRD Medan. Kami juga sudah berkordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. Jadi kami butuh dewan sebagai pendamping,” tutumya.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Medan, M. Afri Rizki Lubis, menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah banjir yang menimpa warga di Kelurahan Hamdan. “Apalagi sampai ada rumah warga yang hanyut dan tak bisa ditempati lagi,” ujarnya.

Rizki Lubis juga menyayangkan masih ada warga yang tidak menerima bantuan program sosial masyarakat. “Tentunya ini perlu pendataan ulang dan akurat terhadap penerima bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

Ketua Komisi III itu pun berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut. “Semua aspirasi ini akan kita masukkan dalam laporan reses pada sidang paripurna nanti. Mudah-mudahan segera disikapi pemerintah,” pungkasnya. (map)

Harga Bitcoin Capai Rp400 Juta

29 December 2020 15:54 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harga bitcoin kian menggila jelang tutup tahun ini. Harga bitcoin belum lama ini bahkan tembus hingga Rp 400 juta per bitcoin.

Harga bitcoin pun masih terpantau tinggi pada hari ini, Senin (28/12/2020). Di bitcoin.id, harga bitcoin seharga Rp 382.105.000 pada pukul 16.43 WIB. Sementara, di Indodax harganya sebesar Rp 382.028.000.

Harga bitcoin yang menyentuh angka Rp 400 jutaan ini menunjukkan jika uang digital itu kini bukan barang murah. Bagaimana tidak, dengan nilai yang sama bisa digunakan untuk membeli properti di Jakarta.

Dalam platform jual beli rumah masih ditemukan rumah seharga Rp 382 juta di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi disampaikan pemasang iklan, rumah itu memiliki luas tanah 76 m2 dan luas bangunan 36 m2.

Ada juga yang menjual rumah seharga Rp 307 juta di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rumah itu memiliki luas tanah 35 m2 dan luas bangunan 33 m2.

Selain itu, ada juga yang menjual rumah seharga Rp 285 juta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rumah yang diiklankan memiliki luas tanah 30 m2 dan luas bangunan 30 m2.

Tak hanya rumah, mobil pun bisa terbeli dengan harga bitcoin sekarang. Dalam catatan, harga Toyota Avanza paling rendah per Oktober 2020 ialah Rp 197.700.000, Daihatsu Xenia Rp 194.250.000, Mitsubishi Xpander Rp 217.800.000, dan lain-lain.

Dalam keterangan Indodax, bitcoin menembus Rp 400 juta pada 27 Desember 2020. Harga bitcoin naik lebih dari 300% dibanding harganya di Januari sekitar Rp 90 jutaan.

Harga bitcoin yang hampir menembus Rp 400 juta per 1 bitcoin setara dengan harga apartment di wilayah Jakarta. Padahal awal mulanya bitcoin muncul memiliki harga kurang dari $1 per 1 bitcoinnya di tahun 2010.

“Bitcoin sekarang menjadi komoditas yang kian menarik dan secara harga sendiri sekarang 1 bitcoin seperti memiliki 1 buah apartment di Jakarta “ ungkap CEO Indodax Oscar Darmawan, Minggu, 27 Desember 2020. (dtc/ram)

Indosat dan 3 Merger

29 December 2020 15:49 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar merger atau bergabungnya PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) dan PT Indosat Tbk (ISAT) semakin nyata. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ooredoo Q.P.S.C. dan CK Hutchison Holdings Limited.

Ooredoo Q.P.S.C telah menandatangani Memorandum of Understanding eksklusif dan tidak mengikat secara hukum dengan CK Hutchison. Itu dilakukan sehubungan dengan potensi transaksi untuk menggabungkan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia, Indosat dan Hutchison 3 Indonesia.

“Periode eksklusivitas MoU ini berlaku hingga 30 April 2021,” jelas pernyataan Ooredoo dalam keterangan yang diterima Senin (28/12).

Saat ini Ooredoo sedang dalam tahap awal menilai manfaat dari transaksi potensial tersebut.

Sebagai bagian dari strategi perusahaan, mereka secara teratur meninjau prioritas strategis dan posisi pasar di semua operasi dan kontribusinya kepada Grup Ooredoo.

“Ooredoo ingin menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang mengikat sehubungan dengan kemungkinan kombinasi yang telah dibuat pada tanggal pengumuman ini. Perusahaan akan membuat pengumuman lebih lanjut jika diperlukan,” tambahnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan dukungan.

Menkominfo mengatakan dukungan terjadinya konsilidasi antar operator seluler di Indonesia untuk memberikan dampak efisiensi dan peningkatan nilai tambah pada industri.

“Untuk efisiensi dan peningkatan nilai tambah pada industri telepon selular, maka tentu kami menyambut baik langkah konsolidasi yang dilakukan opsel secara business to business,” ujar Johnny

Lebih lanjut, kata Menkominfo, bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, membuka ruang kerja sama yang lebih baik (ekonomis dan efisien) bagi industri telco dan penyiaran.

“Konsolidasi juga diperlukan untuk mendukung perusahaan telekomunikasi dalam mempersiapkan investasi initial deployment 5G di Indonesia,” ucapnya. (dtc/ram)