MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan mengaku masih belum mendapatkan tembusan SK pengangkatan Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menjadi Wali Kota Medan definitif. DPRD Kota Medan masih menunggu surat tersebut.

“Info yang saya terima, setahu saya SK nya belum ada kita terima, kita lihat saja besok (hari ini) barangkali sudah ada disampaikan melalui Pemprovsu,” ucap Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (7/2).

Dikatakan Ihwan, pihaknya juga masih menunggu surat keputusan pengangkatan itu. Hanya saja, DPRD Medan tidak mau mencampuri urusan tersebut terlalu jauh, sebab hal itu sudah di luar kewenangannya.

“Tugas dan kewenangan kita kan sudah kita jalankan, yaitu menggelar paripurna pemberhentian Pak Dzulmi Eldin sebagai Wali Kota berdasarkan SK dari Kemendagri dan kita mengusulkan Pak Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan definitif. Itu sudah kita lakukan, jadi tidak ada lagi tugas kita yang belum kita lakukan,” ujarnya.

Apalagi untuk proses pelantikan, kata Ihwan, nantinya akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Jadi tugas kita di DPRD Medan memang sudah benar-benar selesai untuk itu. Sebab nanti yang melantik itu kan Pak Gubernur, kalau SK-nya memang sudah turun sebelum masa jabatan beliau habis di tanggal 17 (Februari) ini,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengungkapkan logikanya tentang rencana pengangkatan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan definitif. Ia menilai, jika kemungkinan diangkatnya Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan definitif cukup kecil.

“Menurut saya cukup berat, mengingat masa beliau menjabat juga tinggal sekitar 10 hari lagi, jelas ini sangat mepet waktunya. Jadi persoalan waktu saja sebenarnya, kalau bicara berhak, ya jelas beliau berhak secara aturan, tapi waktunya sepertinya yang cukup berat untuk bisa terkejar,” kata Bahrum.

Hanya saja, Bahrum tidak mau berkomentar terlalu jauh tentang pihak yang patut disalahkan atas lambatnya proses pengusulan Akhyar sebagai Wali Kota Medan definitif. “Intinya menurut saya, pengusulan Akhyar menjadi Wali Kota Medan definitif ya jelas terlambat. Kalau pun terkejar jadi Wali Kota definitif, ya tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, masa jabatannya juga tinggal beberapa hari lagi,” tutupnya.

Seperti diketahui, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberhentian Wali Kota Medan Non Aktif (Dzulmi Eldin) sekaligus usulan pengangkatan Wakil Wali Kota Medan sekaligus Plt Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi sebagai Wali Kota Medan definitif pada Selasa (26/1) yang lalu.

Dzulmi Eldin diberhentikan sebagai Wali Kota Medan karena terbukti bersalah secara hukum atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia pun di vonis 6 tahun penjara. Disisi lain, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang digadang-gadang menjadi Wali Kota definitif justru hampir diambang batas waktu pengangkatannya. Sebab hingga saat ini, SK pengangkatan Akhyar belum kunjung turun dari Kemendagri, sedangkan masa jabatan Akhyar akan berakhir pada 17 Februari tahun ini. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut Tahun Baru Imlek 2572 yang jatuh pada 12 Februari 2021 tersebut, ratusan pengurus Komunitas Indonesia Tionghoa (KITA) membagikan 500-an paket sembako kepada warga kurang mampu di enam titik di Sumatera Utara, Kota Medan, Langkat, dan Deliserdang, Minggu, (7/2). 

“DPD KITA hadir untuk memberikan bantuan kepada warga kurang mampu dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2572 yang mulai dilaksanakan Jumat (29/1) dan berakhir Minggu (7/2),” ujar Ketua DPD KITA Kota Medan, Rudy Wu didampingi Sekretaris, Anthony Xu dan Bendahara, Lim Nana Boi. 

Rudy menambahkan, bakti sosial tersebut ini dilaksanakan di enam titik masing-masing Pasar V Kampung Lalang, Medan Johor, Panti Jompo Harapan Jaya Marelan, Panti Jompo Hisosu Brahrang, Sei Kera Medan, dan Batangkuis Deliserdang. 

“Paket sembako yang kami berikan seperti beras, sirup, pampers, pembersih lantai, sabun, gula, baju, masker, buah-buahan dan mihun. KITA berharap bakti sosial ini bermanfaat bagi semua orang. DPD KITA Kota Medan mengucapkan Gong Xi Fa Chai,” pungkasnya.

Di lokasi sama, Ketua Umum KITA Dayan Sutomo berharap Tahun Baru Imlek di masa pandemi Covid 19 ini, masyarakat Tionghoa tetap eksis menjalankan ibadah dan kegiatan sehari-hari namun tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan #staydirumah agar kita bisa menjaga diri.Bersilaturahmi bisa dilakukan menggunakan media sosial,” imbaunya.

Saat melaksanakan kegiatan, seratusan pengurus KITA Kota Medan turun ke jalan seperti Pendiri KITA Edy Sugandhy, Ketum DPP KITA, Dayan Sutomo, Sekretaris Umum Hadi Yanto dan Bendahara Umum Hendra. Begitu juga dengan pengurus DPD Kota Medan seperti Ketua Rudy Wu, Sekretaris Anthony Xu dan Bendahara Lim Nana Boi beserta Srikandi KITA, Yek Yong dan para kader Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Sunggal, Medan Marelan, Medan Petisah, Srikanda Jefry, Agustinus, Rustam, Harto, Johnson Serta perwakilan KITA Kabupaten Kisaran Hendra Gunawan, Irwan Wijaya, Agus Tjia dan Liani. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan angka penyebaran Covid-19 mulai 1 hingga 14 Februari 2021 direspon Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan, dengan meneruskan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Medan.

“Karena PPKM dilanjutkan hingga tanggal 14 Februari, kita pun melanjutkan pengawasan terhadap jam operasional para pelaku usaha yang menjadi stakeholder Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Untuk pusat pembelanjaan dan restoran yang menyediakan makan di tempat, dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan untuk tempat hiburan dan sejenisnya, dibatasi hingga pukul 22.00 WIB,” kata Sekretaris Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap, kepada Sumut Pos, Minggu (7/2).

Selain itu, Satpol PP Kota Medan juga berfokus mengawasi protokol kesehatan di gelaran-gelaran pesta yang sering dilakukan masyarakat hampir di setiap lingkungan di Kota Medan. “Sekarang banyak sekali pesta-pesta. Mulai dari pesta pernikahan, pesta sunatan, bahkan sampai arisan. Banyak pihak penyelenggara pesta yang tidak memperhatikan prokes secara ketat,” katanya.

Selain pesta, tempat-tempat hiburan ataupun pusat jajanan makanan juga masih ada yang beroperasi dengan melewati jam batas operasional yang dimaksud. “Kalau ditemukan, kita langsung mengambil tindakan tegas dengan menyuruh mereka menutup usahanya saat itu juga,” ujarnya.

Jangan Lips Service

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH MH, menilai Satgas Covid-19 Kota Medan tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Politisi PAN itu menyebutkan, pengawasan yang dilakukan Satgas seringkali tidak tepat sasaran.

“Pengawasan yang dilakukan Satgas Pemko Medan sering hanya menjadi lip service saja. Kita tidak melihat ada pengawasan yang maksimal,” ujar Bahrum.

Sebagai contoh, kata Bahrum, Tim Satgas Covid-19 seringkali melakukan pengawasan prokes di inti Kota Medan. Tapi pengawasan serupa tidak dilakukan secara berkesinambungan di daerah pinggiran di Kota Medan.

“Misalnya saja di Medan Utara. Kita lihat sekarang di Medan Utara itu sudah seperti tidak ada kejadian apa-apa. Masyarakatnya rata-rata sudah tidak lagi menghiraukan adanya Covid ini. Sementara Tim Satgas fokusnya di tengah kota terus. Tidak lagi melakukan pengawasan masif di daerah pinggiran Kota Medan,” kata Bahrum.

Itu artinya, lanjut dia, pengawasan Tim Satgas di tingkat kecamatan maupun kelurahan tidak berjalan. Hal itu membuktikan bahwa aturan yang dibuat hanya lip service.

“Pemerintah Provinsi seharusnya berkoordinasi kembali dengan Pemko Medan. Atau bila perlu, kembali campur tangan dalam pengawasan PPKM. Intinya, berapa kali pun PPKM diperpanjang, kalau tidak dibarengi dengan peningkatan pengawasan, tentu akan sama dengan PKM pertama yang berlangsung di Januari lalu. Kita minta ada keseriusan untuk hal ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengeluarkan surat No.188.54/2/INST/2021 tentang perpanjangan Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditandatangani Gubsu pada 1 Februari 2021. Instruksi gubernur tersebut menindaklanjuti Instruksi Mendagri No.01/2021 tentang pemberlakuan PKM.

Pasalnya, hingga sampai 26 Januari 2021, angka kematian (case fatality rate/CFR) akibat Covid-19 di Sumut masih di atas angka kematian rata-rata nasional, yakni sebesar 3,6 persen. Begitu juga dengan positivity rate yang masih tinggi, yakni sebesar 7,2 persen. (map)