Home Blog Page 3712

BPJS Kesehatan Mendengar: Ajak Stakeholders JKN-KIS Suarakan Aspirasinya

konferensi pers VIRTUAL: Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, saat konferensi pers kick off BPJS Kesehatan Mendengar secara virtual, Senin (8/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

konferensi pers VIRTUAL: Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, saat konferensi pers kick off BPJS Kesehatan Mendengar secara virtual, Senin (8/3).

Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program ‘BPJS Kesehatan Mendengar’ guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara konferensi pers kick off BPJS Kesehatan Mendengar secara virtual, Senin (8/3).

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan. Kemudian, melalui pertemuan online dan terakhir e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

“Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS,” kata Ghufron yang bersama-sama melakukan kick off BPJS Kesehatan Mendengar dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Menurut Ghufron, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” harapnya.

Untuk itu, lanjut dia, kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik, mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekadar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. “Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujar Mundiharno.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan. “Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” ujar Dante. (ris/ila)

Warga Asahan Sembuh Covid-19: Bertambah 4 Orang

DATA: Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, saat menyampaikan data terbaru terkait Covid-19.DARMAWAN/SUMUT POS.

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Per Minggu (7/3), hingga pukul 12.00 WIB, ada sebanyak 4 warga Kabupaten Asahan yang sembuh dari Covid-19.

DATA: Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, saat menyampaikan data terbaru terkait Covid-19.DARMAWAN/SUMUT POS.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, total ada sebanyak 641 warga yang terkonfirmasi. Adapun rinciannya, 61 orang dalam perawatan, 547 orang telah dinyatakan sembuh, dan 33 orang meninggal dunia, serta 16 prang yang suspect.

Menurut Rahmat, yang juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, data tersebut merupakan hasil data surveilans dari seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Asahan, sebagaimana dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Jalan Tusam No 5 Kota Kisaran.

“Ada sebanyak 641 warga Asahan yang terkonfirmasi. Dengan rincian 61 orang dalam perawatan, 547 orang sembuh, dan 33 orang meninggal dunia,” ungkap Rahmat.

Rahmat pun tak bosan-bosannya terus menyampaikan imbauan dari Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Asahan H Surya. Imbauan dari Bupati Asahan ini pun ditujukan kepada seluruh masyarakat, agar tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

“Kami tak bosan-bosannya terus mengimbau kepada warga Asahan untuk tetap mematuhi segala imbauan dari pemerintah terakit protokol kesehatan. Kita sama-sama berharap agar angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan hilang dari Asahan,” pungkasnya. (mag-9/saz)

IPK Asahan Bagikan Ratusan Paket Sembako

BANTUAN: Ketua DPD IPK Asahan, Hazhar Efendy Ray, saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat, Senin (8/3).DARMAWAN/SUMUT POS.

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kabupaten Asahan, menyadari pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

BANTUAN: Ketua DPD IPK Asahan, Hazhar Efendy Ray, saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat, Senin (8/3).DARMAWAN/SUMUT POS.

Untuk membantu masyarakat mengatasi hal tersebut, DPD IPK Kabupaten Asahan pun memberikan bantuan ratusan paket sembako kepada masyarakat.

Ketua DPD IPK Kabupaten Asahan, Hazhar Efendy Ray mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di Kabupaten Asahan.

“Ke depan, kami akan tingkatkan dan berupaya semaksimal mungkin untuk terus melakukan kegiatan ini. Kami memandang, kegiatan ini jadi panggilan kemanusian yang harus diupayakan. Bila perlu, kami akan tingkatkan cakupan wilayah dan jumlah bantuannya,” ungkap Efendy di Jalan Sutomo No 196 Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Senin (8/3).

Di tempat sama, Ketua Harian DPD IPK Asahan, Hermansyah Manurung, mengaku punya keinginan yang kuat untuk terlibat aktif meringankan beban masyarakat.

Seorang warga Lingkungan 4, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Nani Juwita (59) mengaku, sangat senang atas kegiatan ini. Terlihat dengan raut muka yang sumringah, dia mengucapkan banyak terima kasih kepada DPD IPK Kabupaten Asahan.

“Pokoknya kami ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini, sangat senang. Semoga IPK tetap jaya. Dan kami berharap kegiatan ini rutin dilakukan. Ini contoh kegiatan yang baik, dan dapat juga menjadi contoh buat yang lain,” pungkasnya. (mag-9/saz)

Dorong Kemakmuran Masyarakat Berbasis Agraria, Pemkab Sergai Bentuk Tim GTRA

PIMPIN: Bupati Sergai Darma Wijaya, saat memimpin rapat dibentuknya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sergai.SOPIAN/SUMUT POS.

SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya, membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sergai di Aula Sultan Serdangbedagai, Jalan Negara, Sei Rampah, Senin (8/3).

PIMPIN: Bupati Sergai Darma Wijaya, saat memimpin rapat dibentuknya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sergai.SOPIAN/SUMUT POS.

Dalam kesempatan itu, Darma mengatakan, pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, merupakan hal penting dalam mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria.

“Dengan adanya Tim GTRA, semoga hal itu dapat segera terwujud. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan Tim GTRA ini, mulai dari mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilik tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Darma.

Tak hanya itu, Darma juga mengatakan, Tim GTRA akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta memperbaiki lingkungan hidup melalui pelaksanaan sistem penataan agraria berkelanjutan.

Termasuk menyoroti, jika ada perusahaan swasta atau PTPN yang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis atau yang bakal habis dalam waktu dekat. “Diharapkan Tim GTRA mampu membantu tugas pemerintah untuk mengambil haknya kembali. Dan nantinya ini akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Menurut Darma, selama ini aset Pemkab Sergai dimiliki dengan cara membeli atau ganti rugi, padahal uang yang digunakan seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Dia berharap Tim GTRA, nantinya dapat menjalankan tugas untuk menata aset dan perlahan-lahan dilakukan pengalihan penguasaan tanah dari perusahaan ke masyarakat, demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sergai.

“Selain masalah pertanahan, pada kesempatan ini juga disampaikan agar masyarakat memahami, tanggung jawab perbaikan akses jalan bukan hanya ada di pemerintah. Namun juga pengguna jalan, seperti perusahaan swasta dan PTPN yang menguasai HGU. Hal ini perlu disampaikan agar kita tidak langsung menyalahkan satu pihak saja. Mari bersama cari solusi yang sinergis dan produktif,” imbaunya.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Sergai, Joko Sutari menjelaskan, pembentukan Tim GTRA ini merupakan tindak lanjut Perpres No 86 Tahun 2018, tentang Agraria. Pelaksanaan pembatasan akses yang dimiliki oleh pihak swasta ataupun PTPN, dilakukan demi menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan nantinya tentu akan berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat.

Sedangkan Kabid Penataan dan Pemberdayaan BPN Sumut, Sontian Siahaan mengatakan, saat ini baru ada 4 kabupaten di Sumut yang membentuk Tim GTRA. Ada banyak fungsi Tim GTRA selain legalitas aset, satu yang paling penting adalah penataan aset, karena saat ini banyak yang masih belum tertata dengan baik. (ian/saz)

Serahkan 250 SK Kenaikan Pangkat PNS Tebingtinggi, BKD: Penghargaan atas Prestasi Kerja

SIMBOLIS: Kepala BKD Kota Tebingtinggi Syaiful Fahri, secara simbolis memberikan SK kenaikan pangkat kepada ASN Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tebingtinggi menyerahkan 250 SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Tebingtinggi di Aula BKD Kota Tebingtinggi, Senin (8/3).

SIMBOLIS: Kepala BKD Kota Tebingtinggi Syaiful Fahri, secara simbolis memberikan SK kenaikan pangkat kepada ASN Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.

Kepala BKD Kota Tebingtinggi, Syaiful Fahri mengatakan, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS, termasuk jabatannya dalam rangkaiam susunan kepegawaian, dan dasar penggajiannya.

“Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara. Kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya, dan tepat pada orangnya,” ungkap Fahri.

Menurut Fahri, SK kenaikan pangkat sebelumnya telah diusulkan dan diproses, serta diferivikasi bersama Tim Kantor Regional VI BKN Medan.

“Hari ini (kemarin, red) bersyukurlah kita semua, kenaikan pangkat ini telah selesai. Tinggal kita memikirkan mana yang tertunda nanti di Oktober, bagi yang sudah melengkapi berkas,” tuturnya.

Dia berharap kepada PNS lingkup Pemko Tebingtinggi, dengan kenaikan pangkat ini, bisa menjadi motivasi untuk lebih giat bekerja, lebih berinovasi, dan loyal terhadap pimpinan. Ini, menurut Fahri, merupakan penghargaan terhadap prestasi kerja masing-masing PNS.

“Bagi PNS TMT 1 April, yang tidak mengetahui kenaikan pangkatnya, sebenarnya mulai Januari sudah diberitahukan terkait hal ini. Masing-masing OPD menyampaikan atau mengusulkan nama-nama yang bisa naik pangkat, baik reguler maupun pilihan, untuk menyiapkan administrasinya,” jelasnya.

“Kalau misalnya yang bersangkutan tidak mengetahui, itu berarti dia tidak peduli dengan kenaikan pangkat itu, atau tidak sampai informasinya, akibat kurang komunikasi dengan OPD masing-masing,” imbuh Fahri.

Penyerahan Petikan SK Kenaikan Pangkat TMT 1 April 2021 ini, diberikan kepada 250 PNS berdasarkan golongan ruang, mulai dari I/b hingga menjadi IV/b, termasuk kenaikan pangkat jabatan struktural, reguler, fungsional, guru, kesehatan, pengawas sekolah, dan pengawas pemerintah. Sementara peningkatan pendidikan ada sebanyak 4 PNS. (ian/saz)

Buka MTQ Kota Binjai, Amir Hamzah: Semoga Jadi Sarana Penyejuk Jiwa dan Rohani

BUKA: Plt Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, memukul bedug tanda dibukanya MTQ ke-52 Tingkat Kota Binjai di Gedung Olahraga Kota Binjai, Senin (8/3).TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-52 Tingkat Kota Binjai, yang dilaksanakan selama 4 hari, sejak Senin (8/3) hingga Kamis (11/3). Plt Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah membuka langsung kegiatan, yang ditandai dengan pemukulan bedug di Gedung Olahraga Kota Binjai, Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan.

BUKA: Plt Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, memukul bedug tanda dibukanya MTQ ke-52 Tingkat Kota Binjai di Gedung Olahraga Kota Binjai, Senin (8/3).TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

Acara berlangsung khidmat dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, dan hanya dihadiri sekitar 100 tamu dari unsur Forkopimda, OPD, dewan hakim, dan undangan lainnya. Setiap undangan diberi hand sanitizer, wajib memakai masker, dan duduk sesuai jarak yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan itu, Amir mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan MTQ bukanlah untuk mengejar gelar juara semata. Tapi lebih dari itu, yakni bagaimana peserta mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pembangunan pada bidang keagamaan dengan menyampaikan syiar Islam di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga generasi muda sebagai penerus pembangunan semakin mencintai Alquran, semakin memahami arti, makna dan keindahan yang terkandung di dalamnya.

“Selain sebagai sarana dakwah dan syiar Islam, mudah-mudahan pelaksanaan MTQ tahun ini bisa menjadi satu sarana penyejuk jiwa dan rohani kita semua. Terlebih dalam situasi pandemi seperti ini,” ungkap Amir.

Khusus kepada dewan hakim, Amir mengingatkan, agar bertindak adil dan tegas dalam melakukan penilaian terhadap peserta. Sehingga nantinya diperoleh qari-qariah yang kompeten dan berkualitas untuk diikutkan pada penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dia juga meminta, agar panitia memperhatikan segala sesuatunya, terkait dengan kesuksesan pelaksanaan MTQ, termasuk masalah kesehatan peserta. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada LPTQ Binjai, organisasi keagamaan Islam, beserta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Binjai, H Sri Noor Alam Syah Putra mengaku, siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan MTQ.

Senada diucapkan Kakan Kemenag, H Ainul Aswad, yang juga Ketua LPTQ Kota Binjai. Menurutnya, LPTQ ini sebagai satu penggerak, pembinaan, dan tempat pengembangan Alquran di Kota Binjai.

MTQ ke-52 tingkat Kota Binjai ini, diikuti sebanyak 366 peserta. Adapun cabang yang diperlombakan, yakni mujawwad, qira’at saba’ah, tahfizul dan tartil Quran, syahril Quran, fahmil Quran, kottil Quran, dan karya ilmiah. (ted/saz)

Masyarakat Karang Rejo, Langkat, Dukung Bupati Berantas Narkoba

Ilustrasi.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Berbagai elemen masyarakat Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berkumpul menggelar zikir dan doa bersama di Masjid At-Taqwa Dusun Serbaguna, Desa Karang Rejo, Stabat, 4 Maret 2021 lalu.

Ilustrasi.

Doa bersama ini, dipimpin Ustad Syahrizal Aqino, dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di antaranya Rahmad, Muhammad Syafii, Satuan, Ustad Nasrun Al-Banjari, dan lainnya.

Ketua Panitia, Ustad M Karim mengatakan, doa ini sebagai dukungan tehadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin serta H Syah Afandin. “Kami berdoa, agar Bupati dan Wakil Bupati Langkat, sukses memimpin dan menjalankan program, sampai akhir masa jabatan,” ungkap Karim, yang juga Ketua BKM At-Taqwa.

Karim juga berharap, agar kedua pimpinan ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Taala dalam menghadapi isu serta fitnah, yang dapat mengganggu konsentrasi membangun Kabupaten Langkat. Doa ini juga, menurutnya, untuk memohon agar Kabupaten Langkat khususnya, dan Indonesia pada umumnya, terbebas dari Covid-19.

“Semoga Langkat terus aman, damai, religius, dan sejahtera. Menjadi baldhatun toyyibatun warobbun ghofur,” harapnya. (yas/saz)

HUT Kabupaten Karo Dirayakan Sangat Sederhana

TABUR BUNGA: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, serta Forkopimda Karo, saat tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabanjahe.

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo merayakan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo, Senin (8/3). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo pada 2021 ini, dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, tanpa adanya kegiatan pameran ataupun kegiatan pawai, karena pandemi Covid-19.

TABUR BUNGA: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, serta Forkopimda Karo, saat tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabanjahe.

Pelaksaan perayaan Hari Jadi Kabupaten Karo diawali dengan ziarah bersama ke Makam Pahlawan Kabanjahe. Dilanjutkan dengan kegiatan doa bersama di Jambur Pemkab Karo, serta ditutup dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Karo.

Adapun tema yang diangkat pada Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo, yakni ’75 Tahun Kabupaten Karo, Memperkuat Nilai-Nilai Agama dan Budaya Menuju Masyarakat yang Produktif, Sejahtera, dan Bebas Covid-19′.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, dalam pidatonya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota dewan yang terhormat, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Karo, yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kabupaten Karo.

“Karena dalam suasana yang aman, tentram, damai, dan demokratis inilah, kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Kepada para pendiri Kabupaten Karo, dengan hormat kami menyampaikan terima kasih, atas jasa dan pengabdian terbaik kepada Kabupaten Karo, yang sama-sama kita cintai dan banggakan,” ungkap Terkelin.

“Rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Karo, hendaknya terpatri di dalam dada, tercermin dalam sikap, dan diwujudkan dalam perilaku setiap diri pribadi kita. Rasa bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam diri kita, sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing, untuk diwujudkan dalam karya nyata dan kerja produktif,” harapnya.

Perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo ini, diisi juga dengan pemberian cenderamata bagi LVRI dan pemberian Satyalancana Karya Satya kepada para ASN, dan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Yakni dengan memakai masker, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, serta memakai hand sanitizer.

Turut hadir dalam perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Sekdakab Karo Kamperas Terkelin Purba, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit dan Davit Kristian Sitepu, beserta anggota DPRD Karo, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, mewakili unsur Forkopimda, serta LVRI. (deo/saz)

BKKBN Bersama Komisi IX DPR RI 2020, Targetkan Bentuk Kampung KB

SOSIALISASI: BKKBN Sumut bersama Komisi IX DPR RI 2020 saat menggelar sosialisasi pembangunan keluarga di Griya Futsal Jalan Pimpong, Kecamatan Binjai timur, Kota Binjai, baru-baru ini.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – BKKBN Sumut menggelar sosialisasi pembangunan keluarga bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI 2020 di Griya Futsal Jalan Pimpong, Kecamatan Binjai timur, Kota Binjai, belum lama ini.

SOSIALISASI: BKKBN Sumut bersama Komisi IX DPR RI 2020 saat menggelar sosialisasi pembangunan keluarga di Griya Futsal Jalan Pimpong, Kecamatan Binjai timur, Kota Binjai, baru-baru ini.

Dalam sambutannya, Kabid KSPK BKKBN Sumut, Lucy Destriati menekankan, sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pembentukan Kampung KB. Khususnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.

“Dengan begitu, akan melahirkan generasi berkualitas. Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan, melainkan juga pria. Sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan. Dengan perencanaan kehamilan maka setiap orang tua akan memberikan perawatan yang lebih, sehingga melahirkan generasi yang diharapkan,” ungkap Lucy.

Anggota DPR RI, Delia Pratiwi br Sitepu, sebagai mitra kerja menambahkan, pengendalian penduduk melalui program KB, sangat penting dalam mencegah persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan. (rel/saz)

Konflik Harimau-Manusia di Langkat Harus Segera Diselesaikan

Ilustrasi

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut terus mendorong penyelesaian konflik antara Harimau Sumatera dan manusia (masyarakat) di Desa Lau Damak, Kabupaten Langkat.

DIMANGSA: Petugas kepolisian dan TNI menyaksikan ternak warga yang dimangsa Harimau Sumatera.teddy akbari/ SUMUT POS.

Pemerintah diminta segera menyosialisasikan kesepakatan yang sudah diambil secara maksimal, guna menindaklanjuti insiden 2 ekor sapi milik warga yang kembali dimangsa Harimau Sumatera, karena masuk perkampungan.

“Kami imbau dan minta Pemkab Langkat, BBKSDA Sumut, dan TNGL, menyosialisasikan kesepakatan mengandangkan hewan ternak dan melarang memburu hewan liar secara maksimal,” ungkap Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Binjai dan Langkat, Sugianto Makmur di Kota Medan, Senin (8/3).

Persoalan tersebut, lanjut Sugianto, merupakan tugas pemerintah melalui BBKSDA dan Pemkab Langkat, untuk melakukan sosialisasi tentang pengandangan hewan ternak dan melarang masyarakat memburu hewan liar di kawasan hutan untuk sementara waktu, agar konflik harimau dan manusia bisa segera berakhir.

Apalagi berdasarkan data dari TNGL, menurutnya, hewan mangsa dari Harimau Sumatera kini sudah semakin sedikit, sehingga membuatnya mencari mangsa di tempat yang baru. Sementara kebiasaan warga melepas hewan ternak di kawasan kebun, memancing kedatangan Harimau Sumatera. Terlebih lagi, kata Sugianto, menurut BBKSDA Sumut, Desa Lau Damak termasuk daerah lintas Harimau Sumatera, dan harusnya hewan ternak dikandangkan agar tidak dibiarkan bekeliaran.

“Tapi bisa jadi harimau kelaparan, sehingga yang biasanya menjauhi hunian penduduk, kini berburu ternak milik masyarakat. Sebaiknya selama 1-2 tahun ini, masyarakat dilarang berburu hewan liar di kawasan hutan, supaya ada kesempatan hewan-hewan mangsa harimau berkembang biak,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Masyarakat sendiri meminta supaya harimau bersangkutan ditangkap dan dipindahkan ke lokasi lain. Menurutnya, ini bisa jadi solusi sementara, tapi kenyataanya manusialah yang masuk ke ‘rumah’ harimau. Karena itu, bila ada harimau remaja yang sedang belajar berburu atau harimau tua yang sudah tidak sanggup berburu hewan liar, mereka akan memangsa ternak yang dilepaskan tanpa penjagaan.

“Mengubah kebiasaan masyarakat dari melepas ternak dengan mengandangkan ternaknya, bisa menjadi solusi yang lebih tepat. Di satu sisi, Harimau Sumatera merupakan hewan langka, perlu dilestarikan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan ketenangan hidup,” pungkas Sugianto. (prn/saz)