LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu meraih penghargaan kategori Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian yang diwakili Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI Matheos Tan kepada Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, diwakili Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Zuhri, pada malam puncak IGA, di The Sultan Hotel and Residence, Jumat (18/12).

“IGA merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah, dalam penyelengaraan Pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif,” kata Plt Kaban Litbang Labuhanbatu, Zuhri, Selasa (22/12), di ruang kerjanya.

Selain menerima penghargaan, pemerintah daerah terinovatif juga mendapatkan dana insentif daerah.

Dijelaskan Zuhri, Mendagri berpesan agar Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi. Kemudian, pemerintah pusat akan melakukan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.

Melalui penilaian dan penghargaan IGA, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah, untuk terus melakukan inovasi daerah. Khususnya, di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menerima penghargaan dalam Sesi 3 – Penganugerahan Innovative Government Award 2020 bersama Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Sangat Inovatif.

Pada Tahun 2020, Kabupaten Labuhanbatu mengikutsertakan 48 inovasi dalam ajang Innovative Government Award 2020 terdiri dari 24 Inovasi Layanan Publik, 5 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan 19 Inovasi lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Penghargaan ini menjadi penyemangat dan motivasi untuk menjadikan inovasi sebagai budaya untuk kemajuan Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara mengukuhkan kepengurusan DPD KNPI kabupaten Dairi periode 2019-2022. Pengukuhan di gedung Balai Budaya Sidikalang tersebut disaksikan Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, Sabtu (19/12).

Para pengurus DPD KNPI yang dikukuhkan antara lain, Ketua Alfriyansyah Ujung, Sekretaris Sastra Lingga, Bendahara Henry Sabandi Habeahan serta semua pengurus.

Ketua Panitia, Anto Boangmanalu menyampaikan, DPD KNPI terbentuk tahun 2019. Namun, pelantikan agak terlambat karena sejak diawal tahun 2020 terjadi pandemi corona sehingga prlantikan urung dilakukan. Pelantikan/pengukuhan pengurus baru DPD KNPI ini, tetap menerapkan protokol kesehatan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Demikian juga jumlah undangan dibatasi hanya 120 orang,” ucapnya.

Ketua DPD KNPI Dairi, Alfriyansyah Ujung menyampaikan, jabatan Ketua DPD KNPI ini sebuah amanah. Karena itu, para pengurus akan terus menjaga amanah dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, serta kegiatan olahraga.

“Kita berharap, Covid-19 segera berakhir supaya geliat ekonomi masyarakat Dairi kembali normal. Akibat Covid-19, sejumlah lokasi wisata Dairi seperti Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo terpakasa ditutup, kawasan Danau Toba pantai Silalahi kurang prngunjung sehingga sedikit melemahkan ekonomi warga atau pelaku usaha di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ikbal Hanafi Hasibuan mengungkapkan rasa syukurnya karena di tengah bangsa pandemi Covid-19, pihaknya masih bisa melaksanakan pengukuhan ini dan berjalan dengan baik.

“KNPI harus bisa mengisi serta memanfaatkan kesempatan untuk mengelola potensi besar itu. Tingkatkan kompetensi kalian, karena potensi dimiliki Dairi cukup besar seperti sektor pertanian, perkebunan kopi, tanaman nira yang bisa menghasilkan gula merah dan bahkan pertambangan juga ada,” katanya.

Ikbal mengatakan, KNPI Sumut telah membentuk koperasi, dan bisa menampung apa yang bisa dikerjakan pemuda Dairi atau KNPI. Di samping sebagai mitra pemerintah dalam mengelola potensi dimaksud, KNPI harus bisa menjadi ujung tombak perekat suku dan agama di Dairi.

Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu mengatakan pemuda punya peran penting dalam pembangunan bangsa. Tantangan di era saat ini, berbeda dengan sebelumnya. Pandemi Covid-19 telah memukul sektor eko nomi. Untuk itu, pemerintah dan pemuda harus saling bersinergi sesuai kontribusi kita masing-masing khususnya pemuda atau KNPI.

“Saya mengajak semua pemuda dan OKP di Dairi dapat menangkal berita bohong (hoax),” ujarnya.

Dikahir acara, DPD KNPI menyerahkan tali asih serta sembako kepada tiga orang penyandang disabilitas dari kecamatan Sitinjo, sebagai wujud kepedulian KNPI terhadap warga yang sangat membutuhkan. (rud)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk memutus penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Polsek Tebingtinggi Resor Tebingtinggi melaksanakan razia penegakan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) di tempat-tempat hiburan malam dan warung, Senin (21/12) malam.

Kapolsek Tebingtinggi, Iptu Doraria Simanjuntak, mengatakan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru), pihaknya gencar melakukan razia penegakan disiplin dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.”Hasilnya puluhan orang terutama anak-anak remaja yang melakukan aktivitas di luar rumah tidak menggunakan masker mendapat hukuman sanksi sosial, seperti melakukan push up dan membersihkan sampah. Hal ini dilakukan untuk memberikan hukuman sosial kepada masyarakat yang masih melanggar Prokes,” jelasnya.

Razia penegakan disiplin dilakukan di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi pada malam hari, yang dibantu Babinsa dari TNI. Dari sejumlah lokasi yang dirazia, masih ditemukan sejumlah pelanggaran prokes, seperti tempat hiburan (Kafe) belum menyediakan tempat cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, belum lagi Pekerja kafe yang tidak memakai masker.

“Semuanya kita tertibkan dan imbau untuk menggunakan masker bagi pengunjung dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Kepada para pengusaha juga dilakukan peneguran secara tertulis untuk menyediakan peralatan cuci tangan sesuai Prokes,” jelas Iptu Doraria Simanjuntak.

Selain menegakan disiplin penangan Covid-19, razia ini bertujuan juga untuk mengantisipasi terjadinya Curas, Curat dan Curanmor (3C). Antisipasi kemacetan arus lalu lintas dan balap Liar serta melakukan himbauan kepada masyarakat agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan istilah 3M. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Satgas Penanganan Covid -19 Kota Tebingtinggi melakukan ramah tamah bersama para tokoh masyarakat dan agama untuk membahas antisipasi masalah peningkatan keamanan dan antisipasi penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi.

Pertemuan ramah tamah yang digelar di Gedung Hj Sawijah, juga dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Dandim 0204/DS Letkol Kav Jackie Yudhantara, Kapolres Tebingtinggi AKBP James Parlindungan Hutagaol S.IK, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Kajari Mustaqpirin, unsur Forkopimda lainnya, Ketua MUI, Tokoh Agama dan Masyarakat serta OPD dan Camat se-Kota Tebingtinggi, Senin (21/12).

Pada kesempatan itu, Umar Zunaidi Hasibuan berharap tokoh agama dan masyarakat bisa membantu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam mencegah terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi.

Wali Kota juga menyampaikan, dalam situasi saat ini sekarang, diperlukan persatuan untuk menghadapi Covid-19, untuk menghadapi bencana alam kita juga jangan terpecah belah, jangan timbul tindakan dan masalah-masalah yang berbenturan dengan suku, agama, ras dan antar golongan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Sementara itu, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution dalam sambutannya menegaskan, regulasi dan aturan sudah sempurna untuk mengatasi kondisi sebagaimana yang diharapkan.

“Ketika regulasi aturan sudah kita konfirmasikan, tentunya yang dibutuhkan adalah komitmen kita semua untuk mewujudkan dan melaksanakan setiap aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah,” bilang Basyar.

Hal senada juga disampaikan Kajari Tebingtinggi, Mustaqpirin mengungkapkan, kondisi-kondisi yang pada awalnya sudah ada semacam aturan, janganlah kita sampai mengabaikan aturan-aturan yang benar-benar sudah merupakan atensi dari pemerintah.

“Hal ini agar para masyarakat bisa mentaati apa yang sudah menjadi aturan pemerintah tersebut,” ujarnya. (ian/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Pewarta Polres Binjai menggelar gerakan menanam pohon di Kawasan Konservasi Kukam Hijau, Dusun IV Srirejo, Desa Pasar 6 Kwalamencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, Minggu (20/12).

Dalam kegiatan itu, sejumlah bibit pohon buah ikut ditanam. Di antaranya, durian, mangga, dan rambutan.

Penanaman ketiga jenis tanaman buah tersebut secara langsung ikut menambah koleksi tanaman keras di kawasan itu, yang kini mencapai lebih dari 100 jenis.

Koordinator Pewarta Polres Binjai, Dedi Anora mengatakan, gerakan menanam pohon merupakan salah satu upaya pelestarian eksosistem hayati terhadap kawasan yang sebelumnya tergolong sebagai lahan kritis akibat aktivitas penambangan pasir ilegal.

“Selain untuk mendukung gerakan penghijauan, kegiatan yang dirangkai dengan wisata akhir tahun bersama keluarga ini sengaja kita laksanakan sebagai cara mengedukasi anak-anak dan remaja, agar lebih peduli pada lingkungan,” ungkap dia, Senin (21/12).

Sementara, Ketua Kelompok Konservasi Kukam Hijau, Burhan mengaku, upaya konservasi terhadap lahan kritis di kawasan itu telah berjalan selama lebih dari enam tahun.

Selama itu pula, dia melakukan penghijauan terhadap areal di sepanjang bantaran Sungai Kukam seluas 10 hektar.

“Sebelumnya, kawasan ini cenderung gersang. Kami juga sulit temukan sumber air. Sehingga kami berinisiatif melakukan konservasi lahan, dimana setiap pengunjung diwajibkan menanam minimal satu bibit pohon endemik,” ungkap mantan Kepala Desa Pasar 6 Kwalamencirim ini. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus)ana Khusus) Kejari Binjai tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Makalona di Binjai Timur. Namun sejauh ini, penyidik belum ada menetapkan tersangka.

Hal ini terungkap dari gelar paparan akhir tahun yang dilakukan Kajari Binjai, Andri Ridwan dan jajaran di kantornya, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, Binjai Utara, Selasa (22/12).

“Perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan umum. Namun, masih pengumpulan bahan dan keterangan untuk menetapkan tersangka,” kata Kajari kepada wartawan.

Dia menguraikan, Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman diberikan kewenangan untuk pembebasan lahan. Kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2018 menganggarkan untuk pembebasan lahan senilai Rp114 juta.

Informasi dihimpun, dana segar untuk pembebasan lahan tersebut diperuntukkan kepada warga yang memiliki hak atas tanah. Namun belakangan, santer kabarnya uang pembebasan lahan tidak tepat sasaran.

Boleh jadi, penerimanya bukan orang yang dimaksud. Kabar lain juga menyebutkan, pemberian ganti rugi tidak sesuai Nilai Jual Objek Pajak.

Juga ada yang menyebutkan, Dinas Perkim Kota Binjai membayarkan ganti rugi lebih dari NJOP. Sayangnya, Kejari Binjai belum dapat memastikan hal tersebut.

“Masih mau ditanyakan NJOP-nya, sesuai tidak harganya. Nah kemudian, laporan uangnya belum sampai kemana, masih pengumpulan bahan dan keterangan. Masih pengumpulan data,” sambung Kasubsi di Pidsus Kejari Binjai, Akbar.

Akbar berjanji, akan memberi tahukan perkembangan proses penyidikannya. “Yang membutuhkan lahan Dinas PUPR, Dinas Perkim yang menyalurkan,” kata dia.

“Yang dipermasalahkan pada dana ganti rugi. Tidak sampai kepada penerima,” sambung Kajari.

Mantan Kajari Langkat ini melanjutkan, penyidik masih melakukan penyidikan secara menyeluruh. “Penyidikan masih dilakukan untuk secara menyeluruh untuk memperoleh kepastian anggarannya,” kata dia.

Sementara, Penyidik Pidsus Kejari Binjai menghentikan proses penyelidikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui parkir Binjai Supermall.

Mulanya, sambung dia, diperoleh informasi bahwa setoran parkir untuk PAD tidak sesuai. Namun setelah didalami, kata Akbar, tidak didapati kerugian negara.

Penyidik juga sudah meminta bantuan BPKP Forensik dari Jakarta. “Kesalahan penghitungan karena cara bayar. Setelah dibandingkan, tidak ada timbul kerugian negara. Sulitnya kemarin karena dua pengelola parkir, tapi setelah dicocokan tidak ada timbul kerugian negara,” pungkasnya.

Senilai Rp40 miliar. Pemko Binjai akan membangun KIB di lahan eks HGU PTPN II seluas 132 hektar di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan orang warga Kelurahan Rambung Dalam meminta agar kepala lingkungan (Kepling) 7 berinisial AK, dicopot sebagai Kepling.

Warga beralasan, AK yang menjabat sebagai Kepling 7 dinilai arogan dan berbicara kasar terhadap warga. Selain itu, warga berinisial H mengaku pernah dimintai uang sebesar Rp300 ribu untuk biaya pengurusan prona sertifikat tanah.

“Sementara warga lain tidak ada diminta. Kenapa saya dipatok tiga ratus ribu,” kata H, Senin (22/12), di Kantor Kelurahan Rambung Dalam.

“Bahkan anak saya kemarin dicaci maki. Padahal, anak saya kemarin itu baik-baik menjawab pertanyaan dia,” tambahnya.

Warga lain juga mengaku AK dinilai tidak adil dalam mendata warga terkait bantuan dari pemerintah. “Suami saya tidak tetap kerjanya. Dia (AK) tahu itu. Tapi sampai sekarang, apapun bantuan dari pemerintah tidak pernah kami dapat,” kata dia.

Sementara, Lurah Rambung Dalam, Nur Rahmi membenarkan kedatangan warga yang meminta agar AK diberhentikan dari kepala lingkungan di Kelurahan yang dipimpinnya. “Saat ini kami pelajari dulu permintaan warga. Nanti kita juga akan meminta keterangan Kepling bersangkutan terkait ini,” kata Nur.

Soal tuntutan warga, Nur mengaku akan berkoordinasi dengan Camat Binjai Selatan. “Kita koordinasi dahulu dengan Camat. Apakah tuntutan warga ini bisa diakomodir atau tidak,” tukasnya. (ted/han)