MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dasar yang ditanggungjawabi kepala desa ataupun Kelurahan.
Keberadaan Posyandu tentu menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Namun hingga saat ini, perhatian Pemerintah Kota Medan masih sangat minim terhadap keberlangsungan fungsi Posyandu ditengah-tengah masyarakat.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Medan sekaligus Ketua Fraksi PDIP, Robi Barus SE MAP saat melakukan pertemuan dengan masyarakat guna menampung aspirasi atau Reses di Sekretariat Relawan Irmadi Robi Centre (IRC) di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Rabu (23/12).
“Bagaimana pelayanan kesehatan kita bisa meningkat jika orang-orang yang berkecimpung disitu tidak diperhatikan dengan baik. Kurang pantas memang kalau para kader Posyandu hanya diberi honor Rp50 ribu per bulan, sedangkan mereka bekerja untuk kesehatan masyarakat,” ucap Robi.
Hal itu dikatakan Robi dalam menanggapi aspirasi warga yang kebanyakan di hadiri oleh kaum ibu yang beberapa diantaranya merupakan kader Posyandu. Mereka mengatakan, honor Rp50 ribu perbulan merupakan honor yang diterima sejak beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami kenaikan.
Sedangkan disisi lain, kebutuhan mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai kader Posyandu terus meningkat.
“Ini lebih kepada pengabdian sebetulnya, karena logikanya tidak ada yang mau diberi honor segitu,” ucap boru Simanjuntak, salah satu kader Posyandu.
Tak cuma itu, fasilitas kesehatan Posyandu juga tidak meningkat dari waktu ke waktu. Seperti hal nya timbangan untuk anak yang tidak pernah diganti dari timbangan konvensional dengan sistem timbangan gantung menjadi timbangan berdiri ataupun digital.
“Banyak sekali orangtua yang tidak mau anaknya ditimbang dengan timbangan (gantung) itu. Fasilitasnya perlu banyak dibenahi. Tolong dibantu pak,” ujarnya yang diamini para kader Posyandu dan warga lainnya yang hadir dalam reses yang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut.
Dihadapan Lurah Kesawan Maswan Harahap, Lurah Glugur Kota Abdul Razak, perwakilan Kecamatan Medan Barat Nurul Rahmad, perwakilan Dinas PU Wawan Setiawan dan pihak Puskesmas Glugur Kota dr Togi, Robi Barus mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut di DPRD Medan.
“Nanti akan kami coba perjuangkan di Banggar (badan anggaran) supaya bisa di anggarkan di Perubahan APBD (P-APBD) 2021 untuk honor kader Posyandu. Ya dari Rp50ribu setidaknya bisa lah naik jadi Rp100ribu. Untuk tahap awal lah dulu, mengingat inflasi kan terus terjadi dari tahun ke tahun,” ujar Robi.
Dalam kesempatan itu, Robi juga meminta Dinas PU untuk turun langsung ke lokasi-lokasi yang masih terjadi banjir walaupun telah dilakukan pengoretan parit.
“Seperti di Jalan Mistar, Jalan Sambu Baru dan beberapa kawasan lainnya di Dapil saya, ada parit yang selesai di koret, justru paritnya penuh dan meluber sampai masuk ke rumah-rumah warga. Makin di korek kok makin banjir, ini harus diperhatikan. Kita minta supaya teman-teman di PU segera turun ini ke lokasi, cari apa masalahnya dan selesaikan,” tegasnya.
Mendengar hal itu, perwakilan Dinas PU, Wawan Setiawan mengaku akan segera turun ke lokasi untuk mencari sumber masalahnya dan memperbaikinya. Sebab seharusnya bila sudah di keruk, parit akan berfungsi dengan lebih baik.
Terakhir, sebelum acara ditutup dengan memberikan cinderamata kepada para warga yang datang, Robi memastikan akan menyampaikan seluruh aspirasi yang diungkapkan dalam kesempatan itu kepada Pemko Medan melalui OPD-OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
“Aspirasi-aspirasi ini akan menjadi semangat bagi saya untuk merealisasikan apa yang kita harapkan. Tetap jaga kesehatan ditengah pandemi Covid-19 ini. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, ditempat yang sama, Robi Barus juga melakukan kegiatan reses satu hari sebelumnya. Tak jauh berbeda, warga pun menyampaikan hal yang relatif sama, yakni soal honor dan fasilitas Posyandu untuk bisa segera dibenahi agar menjadi lebih layak. (map)
