HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resort (Polres) Humbang Hasundutan berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp1,168 miliar dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Uang tersebut merupakan tunggakan Pembayaran Pinjaman dari para anggota.

Kepala Polisi Resort (Kapolres) Humbang Hasundutan AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, mengatakan uang negara yang dikembalikan ini atas penyelidikan unit Tipikor ditemukan kerugian negara pada program Simpan Pinjam Perempuan.

Di mana, ada banyak kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Humbang Hasundutan yang melakukan penunggakan dalam pembayaran pinjaman dana tersebut.

“Jadi kita berterima kasih ada upaya kelompok SPP mengembalikannya,” katanya didampingi Inspektorat, Dinas PMDP2A dan Unit Pengelolaan Kegiatan BKAD di delapan kecamatan, Senin (21/12) di Polres Humbang Hasundutan.

Menurut Ronny, rincian uang yang diselamatkan itu kelompok di Kecamatan Sijamapolang sebanyak Rp130.465.000, Kecamatan Onan Ganjang Rp300 juta, Kecamatan Dolok Sanggul Rp17.600.000, Baktiraja Rp52.428.000, Pakkat Rp25 juta, Parlilitan Rp264 juta, Tarabintang Rp238.494.000 dan UPK Lintong Nihuta Rp139.696.000.

Selain dapat menyelamatkan uang negara itu, kata dia, agar Unit Pengelolaan Kegiatan diharapkan segera mengembalikan sebagian lagi dana tersebut.

“Karena proses ini masih bisa diperpanjang 60 hari. Jika tidak, maka ada upaya Polri dapat melakukan penegakkan hukum,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Humbang Hasundutan melakukan klarifikasi terhadap Ketua BKAD dan Pengurus UPK sepuluh Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ditemukan bahwa masih banyak kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Humbahas yang melakukan penunggakan dalam pembayaran pinjaman dana tersebut.

Dikatakan Paur Subbag Humas Polres Humbahas, Bripka Syawal Lolo Bako melalui pers rilis yang diterima media, dalam klarifikasi itu dilakukan koordinasi juga dengan pihak Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan selaku pihak pemerintah yang membina dan mengawasi program SPP tersebut.

Sementara, dari 10 Kecamatan yang menjalankan program Dana SPP hanya terdapat 2 (Dua) Kecamatan yang masih aktif menjalankan program tersebut yaitu, Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Pollung.

Dan akan memberikan waktu selama 60 hari kepada masing-masing kelompok untuk mengembalikan kerugian negara. Serta akan melakukan pengawasan terhadap proses penyetoran / pengembalian Dana SPP oleh Ketua BKAD dan UPK masing-masing Kecamatan. (des/ram)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Labuhanbatu bekerjasama dengan Bank Sumut menggelar sosialiasi dan bimbingan teknis (Bimtek) implementasi keuangan daerah berbasis aplikasi.

Kegiatan tersebut diikuti para Kepala OPD, Kaban, Kabag, Camat dan para tenaga IT, di ruang data dan karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (21/12).

Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi dalam sambutannya membuka bimtek mengatakan sosialisasi dan bimtek sejalan dengan efektifnya peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Implementasi dimaksud, wajib berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik terhadap proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan termasuk pembayaran kas non tunai atas pelaksanaan APBD,” ujarnya.

Dijelaskan Andi Suhaimi, Cash Management System (CMS) merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Oleh karena itu, lanjut Andi Suhaimi, Pemkab Labuhanbatu dan PT Bank Sumut selaku Bank Pemerintah daerah yang mempermudah pengelolaan keuangan secara langsung, melalui fasilitas online.

“Dan dapat menimalisasi penyimpangan dalam pelaksanaan APBD baik terhadap pendapatan maupun belanja daerah pada masing-masing organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran,” ucap Bupati.

Sementara itu, Pimpinan Divisi dan jasa PT Bank Sumut Budi Ansari Nasution menyampaikan, untuk mendukung dan menyukseskan program non tunai telah diimplementasikan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui CMS.

Di sela-sela gelaran bimtek, Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe menerima CSR Bank Sumut tahun 2020 sebesar Rp535,357 juta, sebagai lanjutan pembangunan Taman Cerdas Rantauprapat. (fdh/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi, AKBP James P Hutagaol memimpin apel pasukan Operasi Lilin Toba Tahun 2020 di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Senin (21/12).

Sebanyak 160 personel dilibatkan dalam Operasi Lilin Toba tahun 2020, yang ditempatkan di 3 Pos PAM Utama, 2 Pos PAM Terpadu dan 1 Pos PAM pelayan di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

Kapolres Tebingtinggi, AKBP James P Hutagaol membacakan amanat Kapolri Jenderal Idaham, bahwa Operasi Lilin Toba 2020 dilaksanakan selama 15 hari, terhitung tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021, dengan mengedepankan tindakan preentif dan preventif secara humanis dan penegakan hukum secara lugas dan profesional.

Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polri telah menyiapkan 83.917 personel, 15.842 personel TNI serta 55.086 personel instansi terkait yang di tempatkan di 607 Pos Pengamanan dan 675 Pos Pelayanan.

“Pengamanan ini tidak boleh dianggap agenda rutin tahunan biasa, dan jangan under estimate serta jangan sampai kegiatan Natal dan Tahun baru menimbulkan klaster-klaster baru dalam penyebaran Covid-19,”jelasnya.

Masih amanat Kapolri yang disampaikan AKBP James Hutagaol, ada beberapa prediksi gangguan kamtibnas yang harus diantisifasi, yakni ancaman terorisme dan radikalisme, sabotase, penyalagunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, aksi kriminilitas seperti curat, curas, curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

“Ada juga ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim hujan,” papar AKBP James P Hutagaol.

Kapolres Tebingtinggi juga meminta kepada seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) harus mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efesien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakteriatik daerah masing masing.(ian/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian dalam pembangunan di daerah pesisir pantai.

“Tidak usah ditanya lagi apa yang akan saya lakukan untuk daerah ini. Saya akan bertekad membangun daerah ini. Mari kita berdo’a bersama-sama untuk kemajuan Labuhanbatu ini kedepan,” ucap Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe, saat salat Jumat di Mesjid Raya Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Jumat (18/12).

Andi Suhaimi juga menyampaikan terimakasih atas upah-upah yang diberikan masyarakat Desa Sei Rakyat, dan dukungan masyarakat yang menginginkannya kembali memimpin Kabupaten Labuhanbatu.

Tokoh masyarakat Desa Sei Rakyat, Rida Amran Siregar mengatakan siap mendukung kebijakan pemerintah kabupaten Labuhanbatu dalam pembangunan khususnya daerah Tiga Panai. Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Camat Panai Tengah Amar Nasbi Lolotan, Calon Wakil Bupati Labuhanbatu terpilih Faisal Amri Siregar, Para Kepala Desa se-kecamatan Panai Tengah beserta aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta OKP Pemuda Pancasila. (fdh/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo, SIK mengerahkan 260 personel gabungan untuk pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru). Personel ini bertugas menjaga kondusifitas keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Karo.

Jumlah personel ini terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Pemda Karo. Penegasan ini disampaikan oleh Kapolres Tanah Karo, usai apel gelar pasukan Ops Lilin Toba 2020 didampingi Forkopimda, di halaman Polres Tanah Karo, Senin (21/12).

Dalam arahannya sesuai situasi pandemi Covid-19, warga yang melaksanakan dan menikmati liburan Nataru, agar tetap perhatikan dan hindari kerumunan maupun keramaian, guna tidak menimbulkan klaster – klaster baru. Informasi ini sangat penting untuk kita sebarkan luaskan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Karo.

Tujuannya, supaya masyarakat sadar dan cerdas memanfaatkan waktu liburan di penghujung tahun ini. Gunakanlah semaksimal mungkin waktu liburan panjang ini, namun lebih baik tetap berada di rumah saja, kecuali ada kepentingan khusus hendak keluar rumah. Namun tetap perhatikan prokes.

“Lebih dari pada itu, saya minta pelaksanaan setiap acara pesta, di desa dan seputar kota Berastagi serta Kabanjahe untuk sementara dihindari dulu. Ini juga dapat memicu kerumunan massa, berdampak kepada protokol kesehata,” pintanya.

Hal senada dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana. Dia menyebutkan agar dalam situasi Covid-19 dan memasuki liburan panjang Nataru ini, semua menahan diri tidak melakukan perjalanan jauh. Hal ini untuk menjaga pencegahan penularan Covid 19.

Di sisi lain, Pemda Karo mendukung Ops Lilin Toba sebagai langkah pemerintah menciptakan kenyamanan bagi masyarakat selama merayakan Nataru.

“Pun begitu, saya mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” ajaknya. (deo)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan ini merupakan yang pertama kali hingga akan terukir dalam sejarah pertama kali dalam kategori inovasi daerah se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ajang Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2020.

Penghargaan ini semakin menegaskan, Pemda Karo sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dan menyandang gelar tercatat sebagai kabupaten terinovatif di Indonesia. Masuk bursa rangking 98 dengan nilai skor 3.319 tingkat Nasional, sedangkan ranking 3 tingkat se-Sumatera Utara.

Dimana Innovative Government Award (IGA) merupakan suatu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai apresiasi atas inovasi yang telah berhasil dicapai dan dilakukan.

Demikian disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, usai menerima Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI , Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, melalui Sekretaris Badan Litbang DR Kurniasih, SH pada acara anugerah Innovative Government Award (IGA) 2020 , Jumat (18/12) siang di Jakarta.

Menurut Terkelin Brahmana, Kabupaten Karo menjadi satu-satunya daerah yang meraih penghargaan IGA. “Ini menjadi bukti bahwa pelayanan Pemda Karo semakin cepat, transparan, efisien dan inovatif. Smoga inovasi tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Karo,”ujarnya.

Bupati berharap, kedepan secara keberlanjutan dapat menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu mempermudah pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Karo. “Untuk itu, selaku leading sektor Bappeda sudah kita intruksikan lebih giat lagi mendorong OPD agar dapat terus berinovasi, serta berharap jnovasi harus terus lahir di Kabupaten Karo. Kita berharap tahun depan dapat lebih meningkat lagi, hingga kembali meraih IGA guna mendapatkan dana insentif daerah,” pintanya

Sementara Kepala Bapeda Karo melalui Kabid Litbang Mara Karmina Br Brahmana mengatakan, Pemda Karo sukses meraih IGA awards tingkat nasional 2020, setelah melalui proses penilaian inovasi yang diajukan sebanyak 49 inovasi.

“Ragam Inovasi itu mampu menerobos jumlah predikat IGA, 195 Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kabupaten Karo masuk kategori sangat inovatif atau tertinggi diantara kelompok kurang inovatif dan inovatif,” terangnya. (deo)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DRPD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Langkat, Stabat, Jumat (18/12).

sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulingga ini juga dihadiri Sekdakab Langkat, Dr.H.Indra Salahudin. Juru bicara DPRD Langkat, Zuhuriah Wista Br. Gurusinga, menyampaikan laporan kinerja DPRD Langkat masa sidang I sampai III tahun 2019-2020, sampai oktober 2020.

Ada 9 judul Ranperda Langkat yang telah diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Terdiri dari 4 Ranperda inisiatif DPRD dan 5 Ranperda Pemkab Langkat. Dari 5 Ranperda yang diajukan Pemkab Langkat terdiri dari 2 Ranperda APBD dan 3 Ranperda Umum.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 Perda telah disetujui bersama antara DPRD dan Pemkab Langkat untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Sembari menjelaskan, peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efesiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyerapan anggaran pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan DPRD Langkat No. 7 tahun 2019 tentang tata tertib 7 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Langkat, secara umumnya memiliki 3 fungsi.”. imbuhnya

Lebih jauh Zuhuriah menjelaskan, Pertama, fungsi pembentukan Perda yang diwujudkan dalam membentuk Perda bersama Bupati. Kedua, fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemkab. Ketiga, fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Perbup dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab.

Sementara, Sekdakab Langkat membacakan pidato Bupati, mengucapkan terimakasih atas kebersamaan membangun Langkat, sebagai pelaksanaan tugas dan amanah jabatan dari legislatif dan eksekutif.

Sebab, semangat kerja sama merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian untuk memberikan kerja terbaik sesuai peran dan fungsi masing– masing, sebagai bentuk pelaksaan amanah jabatan yang telah diberikan rakyat.

Bupati juga mengajak semua pihak untuk berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan tetap mengikuti panduan protokol kesehatan Covid-19. (yas/han)