‎MEDAN, SUMUTPOS.CO – Politeknik Penerbangan Medan raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2020 dari Kementerian PAN RB. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri PAN RB, Cahyo Kumolo sebagai rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta dan melalui virtual melalui aplikasi zoom, Senin (21/12).

Dalam keterangan tertulis diterima Sumut Pos, Selasa (22/12). ‎ Poltekbang Medan berhasil mendapatkan predikat tersebut setelah bersaing dengan 3691 unit kerja yang berasal dari 70 Kementerian/lembaga, 20 Pemerintah Provinsi dan 121 Pemerintah kota/kabupaten. 

Dari jumlah itu, Poltekbang Medan lolos hingga panel akhir bersama 763 unit kerja percontohan zona integritas lainnya se-Indonesia. 

Penyerahan dilakukaan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2020 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Bapak KH Ma’ruf Amin, Menteri Perhubungan, Menteri ATRA/BPN, Ketua KPK, Jaksa Agung, Wakil Ketua ombudsman, Wakil ketua Mahkamah Agung, dan perwakilan dari kementrian/lembaga serta Pemerintah Daerah.

Dalam arahannya, Wapres, Ma’ruf Amin meminta kepada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM agar dapat mempertahankan dan bisa menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

“Selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Sedangkan bagi unit kerja yang belum memperoleh untuk dapat membenahi dan mengejar ketertinggalan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Pada acara penganugerahan ini, Menteri Perhubungan Ir Budi Karya Sumadi juga menerima penghargaan pimpinan perubahan atas prestasi pembangunan 14 unit kerja percontohan zona integritas baru di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Direktur Poltekbang Medan, I Wayan Juliarta mengatakan, Poltekbang Medan sudah melakukan langkah -langkah pembangunan Zona Integritas sejak 2017 dengan capaian predikat WBK pada tahun 2020.

“Langkah langkah tersebut dimulai dari pembudayaan integritas di semua lini di lingkungan Poltekbang Medan dengan mengusung slogan HORAS yang memiliki arti harmonis, optimis, realitas, akuntabilitaa dan sinergitas,” jelas I Wayan.

Selain itu, seluruh Pegawai di lingkungan Politeknik Penerbangan Medan telah menandatangani fakta integritas anti gratifikasi.

Poltekbang Medan juga gencar melakukan gerakan anti korupsi melalui pembentukan satgas atau tim anti korupsi, memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikum pembelajaran peserta didik. Untuk selanjutnya, Poltekbang Medan akan bekerja keras mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(gus/rel)

Teks foto: Poltekbang Medan Terima Penghargaan WBK‎.(ist)

‎

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik seluruh pejabat hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun Anggaran 2020 ini.

“Ya intinya apabila seseorang calon sudah ditetapkan (tiga besar) itu tidak dilantik, apa dasarnya? Jadi mesti transparan disampaikan. Itu kan (proses seleksi) pakai uang rakyat. Kalau kami hanya mengawasi sesuai ketentuan berlaku,” kata Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana menjawab Sumut Pos, Senin (21/12).

Pihaknya, diakui dia, selalu mengawasi setiap tahap seleksi terbuka (selter) JPTP di seluruh wilayah pemerintah daerah. Yakni mesti ada transparansi dalam setiap tahapan selter yang dilaksanakan panitia seleksi/PPK pada pemda masing-masing.

“Artinya ketiga orang yang mendapat penilaian terbaik mesti diakomodir oleh PPK dalam hal ini gubernur yang membentuk pansel. Harus ada korelasi antara pansel dan PPK itu, sehingga ketika disampaikan ke KASN itu sudah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi kami keluarkan rekomendasi kenapa itu tidak dilantik. Itu yang harus ditegaskan sesuai ketentuan berlaku,” terang dia.

KASN belum menerima informasi resmi dari pansel JPTP Pemprovsu ihwal hasil tahapan selter tersebut. “Di KASN belum ya. Secara resmi belum. Semua tahapannya apa sudah terpublikasi ya?” ujarnya mempertanyakan.

Catatan Sumut Pos, terdapat tujuh pejabat dari 16 eselon II hasil selter JPTP Pemprovsu yang dilantik pada Agustus 2019 lalu; Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat, Hasmirizal Lubis sebagai Kepala Bappeda, Alfi Syahriza sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Alwi Mujahit Hasibuan sebagai Kadis Kesehatan, Hendra Dermawan Siregar sebagai Kabiro Humas dan Keprotokolan, Achmad Fadly sebagai Kabiro Umum dan Perlengkapan, dan Andy Faisal sebagai Kabiro Hukum.

Sedangkan sisanya seperti jabatan Kepala Diskominfo, Kepala BPPRD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Sosial, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kehutanan, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem, tidak dilantik oleh Gubsu Edy saat itu.

Senada, pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda mengatakan, lelang jabatan eselon II di Pemprovsu harusnya jadi alat untuk menyeleksi ASN yang memenuhi syarat kapasitas, kemampuan leadership memimpin di OPD yang akan mereka pimpin serta kepastian setelah proses seleksi usai dan mereka terpilih maka mereka akan dilantik. “Jangan sampai hasil seleksi seperti pengalaman tahun sebelumnya di mana yang terpilih tidak kunjung dilantik,” ucapnya.

Menurutnya semua peserta seleksi sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan kemampuannya. “Harusnya yang memang punya kemampuan secara murni dan mampu mendukung visi misi daerah dalam membantu tugas Gubsu menjadi prioritas. Karena ini lebih penting dibanding meloloskan calon yang hanya mengandalkan hubungan kekerabatan, kolega maupun kepentingan kelompok. Karena yang lolos demikian tidak banyak membantu tugas Gubsu malah akan membebani saja,” katanya.

Mantan sekretaris eksekutif FITRA Sumut ini menambahkan, calon yang lolos berdasarkan seleksi murni akan membantu tugas-tugas kepala daerah dalam mengemban tugas. Oleh sebab itu diharapkan Gubsu jangan sampai mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum di internalnya sendiri, atau bahkan pihak eksternal dalam mengambil kebijakan untuk memilih pejabat sesuai hasil seleksi. “Hendaknya ini menjadi pertimbangan dasar bagi meloloskan calon yang berkualitas,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perjalanan hidup yang penuh warna dari seorang H Rahmat Shah merupakan pembelajaran bagi generasi penerus untuk menggapai cita-cita demi terwujudnya kemaslahatan umat serta pembangunan di Sumatera Utara dan Indonesia.

Adapun peluncuran buku berjudul ‘Rahmat Shah, Anak Desa Pinggir Sungai Bah Bolon, Perjuangan, Pengabdian dan Pemikiran-Karya Nyata yang Bermanfaat’ dan buku ke-2 yang berjudul Kanker Prostat Bukan Vonis Mati.

Sembuh Berkat Doa dan Sedekah di Wong Solo Jalan Sei Batanghari, Minggu (20/12).

Turut hadir Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sultan Deli XIV Tengku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam, Anggota DPR RI Djohar Arifin, M Husni, Anggota DPD RI H Muhammad Nuh, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kabinda Sumut Brigjend TNI Ruruh A Setiawibawa, Danlantamal I Belawan Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, Danyonmarhanlan I Belawan, Mayor Marinir Farick, mewakili Kapolda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting, Konsul Jenderal Malaysia, Timor Leste dan Rusia, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, Kodrat Shah, Ketua MUI Medan Muhammad Hatta, Ketua KNPI Sumut, El Adrian Shah serta tokoh-tokoh lainnya.

“Kita bisa banyak belajar tentang kisah hidup, kiprah serat pemikirannya. Semua yang dilalui beliau tidaklah mudah, butuh perjuangan, kerja keras dan pengorbanan yang sangat besar hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh besar di Sumut,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada acara peluncuran buku tersebut.

Edy Rahmayadi mengaku memiliki kenangan baik terhadap sosok Rahmat Shah. Yaitu sebagai penyayang terhadap semua makhluk hidup dan telah banyak berkontribusi terhadap pelestarian satwa. Salah satunya membagikan ilmu mengenai satwa melalui Rahmat Gallery.

“Sikap tersebut yang lebih dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan di negara ini. Walaupun ada yang senang, ada yang tidak senang, lanjutkan, bang. Tinggalkan kenangan baik, semua kebaikan untuk Sumut,” ucapnya seraya berjanji menyosialisasikan apa yang telah dilakukan Rahmat Shah kepada masyarakat.

Buku ‘Rahmat Shah, Anak Desa Pinggir Sungai Bah Bolon, Perjuangan, Pengabdian dan Pemikiran-Karya Nyata yang Bermanfaat’ merupakan kelanjutan dari buku 50 Tahun Rahmat Shah, Perjuangan, Pengabdian, Pemikiran yang diluncurkan di 2002.

Di buku ini Rahmat Shah menuturkan pengalaman dan upaya yang dikerjakan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, sosial, olahraga, pendidikan, lingkungan dan konservasi sumberdaya alam hanya berdasarkan amanah dan tanggungjawab.

Buku ini terdiri dari empat bagian yaitu; Perjalanan yang Penuh Warna, Pemikiran Bisnis dan Berbagai Aktivitas, Kontribusi dan Pengalaman Hidup serta Keuletan Berbuah Penghargaan. Setiap bagian disajikan dengan bahasa sederhana dan jujur sehingga sangat menarik untuk dibaca.

Seperti pertanda jelang kelahirannya di Perdagangan, Simalungun, 23 Oktober 1950 silam. Bagaimana prinsip kerja keras, disiplin dan berserah secara penuh kepada Sang Khalik membawa penghargaan dalam hidup putra keenam dari pasangan Alm. Hafiz H Gulrang Shah dan Alm. Hj Syarifah Sobat ini. Serta pencapaian yang menjadi jalan untuk membantu siapapun yang membutuhkan tanpa pamrih.

Rahmat Shah berharap, kehadiran buku ini menjadi motivasi bagi semua pihak yang ingin berbakti kepada negara. “Saya sajikan buku ini bukan untuk menggurui apalagi membanggakan diri. Tetapi sebagai motivasi dan informasi bagi kita semua khususnya bagi seluruh keluarga dan para sahabat serta generasi penerus bangsa. Karena kepada merekalah negara ini akan diwatikan nantinya,” ucapnya.

Khusus untuk Buku Kanker Prostat Bukan Vonis Mati, Sembuh Berkat Doa dan Sedekah, dibuat untuk memotivasi para penderita kanker supaya sembuh berdasarkan pengalaman pribadi Rahmat Shah, yang divonis dokter menderita penyakit kanker prostat Glasson 9 pada 2016 dan diprediksi hanya bertahan hidup selama satu tahun. Namun karena perjuangannya yang tak kenal lelah dibarengi dengan doa dan sedekah yang tak henti, Rahmat berhasil sembuh dari kanker tersebut tanpa ada bagian vital yang dipotong atau dihilangkan.

Peluncuran buku ini diawali dengan pemutaran video dari perjalanan karier seorang Rahmat Shah dilanjutkan dengan sambutan serta penyerahan buku kepada Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Forkopimda Sumut, konsul jenderal negara sahabat, keluarga dan para undangan. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan dan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun, Medan Marelan terancam tak bisa lagi berfungsi di awal tahun 2022. Pasalnya, areal TPA seluas 13 hektare tersebut sudah hampir penuh dengan volume sampah yang saat ini telah mencapai 10 juta ton. Hal itu bisa terjadi karena saat ini kapasitas sampah yang dihasilkan warga Medan mencapai rata-rata 2 ribu ton per hari.

“Saat ini sampah di TPA Terjun sudah sekitar 10 juta ton. Rata-rata volume sampah Kota Medan per hari sekitar 2 ribu ton. Kalau dibiarkan terus seperti ini, maka awal tahun 2022, TPA Terjun terancam tak bisa dipergunakan lagi,” ucap anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya saat menggelar Sosialisasi Perda No.6/2015 tentang Pengelolaan Sampah, Minggu (21/12) sore.

Oleh karena itu, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus dapat dirubah menjadi energi. “Memanfaatkan sampah sebagai sumber energi adalah salah satu solusi paling efektif dalam meminimalisir penumpukan sampah di TPA,” ujarnya.

Ke depan, kata Habib, Kota Medan harus bisa mengelola sampah yang sudah lebih dari 10 juta ton dengan luas tanah 13 hektare tersebut agar awal tahun 2022 tempat itu masih dapat difungsikan.

“Itu makanya ada solusi lainnya, yaitu (TPA) harus dipindahkan ke Tuntungan,” katanya.

Sekretaris Komisi I DPRD Medan itu mengatakan, beberapa tahun terakhir sudah mulai dilakukan penjajakan pembangunan PLTS (Pembangunan Listrik Tenaga Sampah) dengan melibatkan para investor. Hanya saja, rencana tersebut masih terganjal masalah tipping fee.

“Sudah ada beberapa Investor dari Korsel, Finlandia dan Jepang. Semua nyangkut di tipping fee yang terlalu tinggi. Ke depan kita bisa minta bantuan ke Kementerian LHK agar ada bantuan dari pusat terkait tipping fee. Apabila hal ini bisa direalisasikan, maka berbagai persoalan di Kota Medan bisa diselesaikan, seperti masalah sampah dan listrik,” jelasnya.

Ketua Garda Pemuda Nasdem Medan ini menyebutkan, PLTS yang rencananya akan dibangun memiliki kapasitas hingga 8 MW p erhari.

“Memang dengan hadirnya PLTS tentu ada biaya yang dikeluarkan. Tapi persoalan sampah dah listrik bisa terselesaikan, jadi tidak ada lagi mati lampu karena persoalan kekurangan daya,” ungkapnya dalam kegiartan ini yang digelar di dua lokasi yang berbeda, yakni di Komplek Griya Raihan Jalan Puskesmas II dan Gang Melayu Kecamatan Sunggal dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan menggelar apel gabungan Operasi Lilin Toba 2020 yang diikuti 130 pasukan gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (21/12).

Upacara dipimpin Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan didampingi Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Herwansyah Putra serta pejabat utama dari jajaran. “Operasi Lilin Toba 2020 ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Mabes hingga kesatuan wilayah ke bawahan,” kata Kapolres.

Apel dilaksanakan untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan tahun baru. Perayaan Natal dengan Ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat wisata, yang akan meningkat di pusat keramaian menjadi prioritas pengamanan.

“Pengamanan ini akan berlangsung selama 15 hari mulai dari tanggal 21 Desember sampai 4 Januari 2021. Pengamanan ini mengedepankan kegiatan persuasif dan preventif secara humanis serta penegakkan hukum secara tegas dan profesional. Operasi yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid 19,” kata Dayan.

Berdasarkan Mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang harus diantisipasi antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, curat dan curanmor serta tawuran antar kampung. “Titik rawan ini menjadi prioritas kita dalam operasi. Harapannya, pelaksanaan di lapangan dapat berjakan lancar dan aman,” pungkasnya didampingi Wakapolres.

Dirikan Pos Pam

Sementara itu, seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) jajaran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan mulai Senin, 21 Desember 2020, mendirikan Pos pengamanan (Pos Pam) di beberapa titik di Kota Medan. Hal itu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Dalam hal ini, Kapolsek Patumbak, Kompol Arfin Fachreza SIK MH mengatakan, pos pam Polsek Patumbak didirikan mulai Senin (21/12) di bawah fly over Amplas. Sebanyak 15 personel Polsek Patumbak dikerahkan untuk mengamankan kamtibmas selama Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. “Personel akan dibantu rekan satuan samping, Satpol PP, tim kesehatan, dan satuan lainnya,” ujar Arfin didampingi Kanit Reskrim Iptu Philip Antonio Purba kepada Sumut Pos saat ditemui di Mapolsek Patumbak, Senin (21/12).

Hal senada juga dilakukan Polsek Medan Baru. Pos pam yang didirikan di Jalan Gatot Subroto, Medan, persis di depan Plaza Medan Fair. Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo mengatakan, pos pam Medan Baru juga mulai aktif, Senin (21/12). Pos ini didirikan hingga dua pekan ke depan. “Selain pihak kepolisian, di pos pam ini ada petugas TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kota Medan,” katanya.

Selain mendirikan pos pam, Polsek Medan Baru juga memasang CCTV di beberapa lokasi yang dianggap rawan tindak kejahatan jalanan.

Ia berharap, dengan adanya CCTV itu bisa mengurungkan niat orang untuk melakukan kejahatan sekaligus memudahkan aparat jika terjadi aksi kejahatan. “Kita ingin libur dan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) berjalan aman, sehingga masyarakat dapat nyaman beraktivitas sekaligus menekan angka kriminalitas,” terang Aris.

Ia menambahkan, petugas juga meningkatkan intensitas penjagaan, pengamanan dan patroli seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam libur dan perayaan hari besar agama.

“Karena situasi masih pandemi Covid-19, petugas pos pam juga akan terus mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (fac/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Wakil Kepala Polisi Sektor (Waka Polsek) Medan Helvetia, AKP Dedy Kurniawan, berakhir dengan pencopotannya sebagai Waka Polsek Medan Helvetia.

Sebelumnya, kasus dugaan pe-merasan yang dilaporkan korbannya bernama, M Jefri ini telah ditangani oleh Bid Propam Polda Sumut.

Dalam kasus tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin MSi telah bertindak tegas dengan memerintahkan Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Donald Simanjuntak untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum Wakapolsek Helvetia. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada hari Senin (21/12).

Tatan membenarkan bahwa oknum perwira tersebut dicopot dan dimutasikan menjadi PAMA di Polrestabes Medan dalam rangka pemeriksaan. “Iya benar, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjend Pol Martuani Sormin Siregar telah memberi perintah pada Kabid Propam, Kombes Pol Donald Simanjuntak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Waka Polsek. Untuk hasilnya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Donald Simanjuntak ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut usai Gelar Apel Pasukan Ops Lilin Toba 2020 (Nataru), terkait kasus pelanggaran kode etik tersebut, membenarkan kalau Waka Polsek Medan Helvetia AKP Dedy Kurniawan sudah dicopot dari jabatannya sebagai Waka Polsek Helvetia. “Sekarang beliau dimutasi ke Pama Polrestabes Medan,” ujarnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum Korban M Jefry, Roni Prima Panggabean SH CLA dan Jhon Sipayung SH mengapresiasi langkah yang dilakukan Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda Sumut. “Kami apresiasi Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin M.Si dan Kabid Propam, Kombes Pol Donald Simanjuntak atas langkah yang telah diambil dalam penegakan hukum tanpa tebang pilih. Kami sangat yakin bahwa Kapolda merupakan Jenderal Polisi yang sangat promoter, apa lagi beliau pernah menjabat sebagai Kadiv Propam Polri tentunya hal-hal semacam ini pastinya menjadi atensinya,” ujar Roni.

Sebelumnya, Muhammad Jefri bersama kuasa hukumnya Roni Panggabean dkk mendatangi Polsek Helvetia untuk memenuhi panggilan penyidik setelah sehari sebelumnya mereka sudah mendatangi Ditpropam Polda Sumatera Utara untuk menanyakan kejelasan atas laporan mereka di Propam Mabes Polri yang kini sudah dilimpahkan kepada Ditpropam Polda Sumut, Rabu ( 16/12) pukul 13.00 WIB.

Namun setelah kurang lebih 1 jam berada di ruang penyidik, Jefry dan kuasa hukumnya langsung keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung melakukan konferensi pers di depan SPK Polsek Helvetia.

Dalam konferensi pers tersebut, Roni Panggabean selaku kuasa hukum Jefry mengatakan bahwa pihaknya menolak pemeriksaan terhadap kliennya dalam status sebagai saksi. (mag-1/ila)