MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi perhatian Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumut dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pemerintahan dan BUMD di Sumut. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Sumut bebas korupsi.

  Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada acara diskusi ‘Metode Tepat Dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pemerintahan dan BUMD’ yang dilakasanakan secara virtual oleh KAD Sumut bersama KPK RI.

 ”Saya apresiasi KAD yang menyelenggarakan acara ini, yang memberikan perhatian tentang pencegahan korupsi terutama di Sumut,” ucap Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/12).

  Hadir Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Ketua Komite Advokasi Daerah Santri Azhar Sinaga, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sumut Arief Sudarto Trinugroho, perwakilan BUMD serta peserta lainya.

  Edy Rahmayadi menjelaskan, sampai saat ini belum ada perubahan mengenai wabah korupsi yang dilakukan pejabat, korporasi dan lainnya. Menurutnya, dalam pemerintahan ada lima kegiatan yang menjadi peluang untuk korupsi yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. “Semua ini saling berkaiatan dan di semua sisi dapat menjadi celah bagi oknum yang memiliki karakter koruptor. Pencegahan ini sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan,” katanya.

  Karena itu, Edy mengharapkan semua pihak terkait baik masyarakat atau penindak hukum dapat memberikan perhatian penuh pada Sumut dengan memonitor setiap kegiatan yang ada agar korupsi ini dapat teratasi.

  Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar dalam paparanya mengatakan pelaku korupsi terbanyak adalah dari masyarakat swasta, legislatif dan kemudian pemerintah daerah. KPK telah melakukan penindakan keras dan juga pencegahan yakni dengan membangun budaya anti korupsi dan pendidikan, serta melakukakn monitoring dan koordinasi dengan penyelengara lainnya.

 ”Swasta merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 sampai Desember 2019,” katanya.

  Pada penindakkan ini, sanksi yang diberikan yakni berupa uang pengganti, denda, penyitaan dan sebagainya. Unsur swasta dalam melakukan tindakan korupsi berhubungan dengan suap perihal pengadaan barang dan jasa.

  Ketua Komite Advokasi Daerah Santri Azhar Sinaga mengatakan pembentukan KAD merupakan inisiasi KPK yang telah terbentuk di 26 provinsi. Salah satunya di Sumut yang dibentuk tahun 2017. “Kita juga telah melakukan kegiatan dan kunjungan di beberapa pihak swasta dalam memberikan edukasi pencegahan korupsi di Sumut,” ucap Santri.

  KPK menginisiasi terbentuknya KAD dengan tujuan untuk melakukan dialog antara pemerintah dan pelaku usaha guna membahas isu strategis mengenai kendala proses bisnis yang terjadi di daerah. “Ini upaya kita untuk melakukan pencegahan korupsi tersebut agar tidak terjadi,” katanya. (prn/ila)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dandim 0201/BS, Letkol Inf Agus Setiandar, SIP, MH, yang mewakili Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, melakukan penanaman pohon produktif serta membuka lokasi ekowisata masyarakat di Jalan Rahayu Pasar XII, Sei Rotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (17/12). 

Kegiatan penghijauan dengan penanaman pohon jenis Eucalyptus dan pohon buah ini dilakukan Dandim 0201/BS bersama perwakilan Gubsu, Kapoldasu, dan Bupati Deliserdang.

Aksi sosial yang bertujuan untuk menciptakan hutan produktif dengan konsep “Manajemen Pohon” n

ini, juga ikut melibatkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIBI), PT TPL Tbk, PT Musim Mas, BPDASHL Wampu-Sei Ular, BWS Sumatra II, Organisasi/Lembaga, Media, Kelompok Tani Sepakat 13, dan organisasi kepemudaan. 

Di sela kegiatan, Dandim 0201/BS menjelaskan, aksi penanaman pohon yang digagas Amphibi bersama stakeholder terkait lainnya itu merupakan komitmen bersama dalam misi sosial untuk perbaikan lingkungan hidup. ”Kegiatan yang sangat positif ini juga dimaksudkan sebagai wadah edukasi lingkungan hidup dan ekowisata masyarakat untuk lebih mencintai alam sekitar demi kebaikan di masa depan,” jelas Dandim. 

Kegiatan diawali dengan penanaman pohon eucalyptus dan pohon buah produktif oleh perwakilan Gubsu, Kapoldasu, Bupati Deliserdang, Dandim 0201/BS serta pihak terkait lainnya. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan bersama sebagai komitmen penghijauan di wilayah Sumatera Utara.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan pembagian bibit pohon gratis untuk satu orang sebanyak dua pohon dari BPDASHL Wampu-Sei Ular, serta penandatanganan prasasti lokasi edukasi lingkungan hidup dan ekowisata masyarakat. 

Sebanyak 200 orang yang ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini, semuanya menerapkan disiplin Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah kegiatan. 

Tampak hadir di lokasi acara, antara lain Ketua Umum Amphibi, Agus Salim Tanjung beserta pengurus, Kepala BWS Sumatra II, Maman Noprayamin, ST, MT, Kepala BPDASHL Wampu-Sei Ular, perangkat Kecamatan Percut Seituan serta tamu dan undangan lainnya. (rel/tri/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan imigran pencari  suaka di Medan melakukan unjuk rasa di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jalan Imam Bonjol, Medan untuk diberangkatkan ke negara ketiga, Jumat (18/12).  Mereka meminta agar organisasi PBB itu, memberangkatkan mereka ke negara-negara tujuan suaka, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika dan Kanada.

Para imigran tersebut membentangkan spanduk our countries are not saf dan berorasi dengan bahasa Indonesia “Kami Sudah Capek, 7 Tahun Cukup, UNHCR Wake Up-Wake Up,” teriak salah satu orator disambut teriakan massa aksi. 

Salah seorang pengungsi asal Afganistan, Muhammad Zei menyebutkan, aksinya kali ini untuk meminta pihak organisasi PBB tersebut mencarikan suaka negara ketiga untuk para pengungsi karena sudah 7 tahun tak ada kejelasan. 

Ia menyebutkan bahwa dirinya punya keluarganya dan tak bisa bertemu karena tak kunjung diberikan suaka ke negara ketiga. 

“Kami minta bagaimana proses disini sudah rata-rata 7 tahun jadi itu sampai kapan kami begitu. Kami bingung kami punya keluarga di Afganistan, kami tidak bisa komunikasi ke mereka juga. Karena kita tahu di sana memanas karena setiap hari ada bom teroris di mana-mana. Mereka enggak bisa kemari, jadi ke negara ketiga juga tidak bisa. Sekarang kami sangat butuh pemukiman dari negara ketiga yaitu jadi itu kebutuhan kami,” tuturnya saat diwawancarai. 

Ia membeberkan bahwa hingga beberapa tahun pihak UNHCR dan IOM tak memberikan kejelasan kepada para pengungsi yang ada di Medan sebanyak 6 ribu orang.  “Kami di sini karena IOM dan UNHCR tidak ada kasih memberikan kabar. Disini ada negara Afganistan, Pakistan, Sri Lanka dan Irak. Di Medan total ada 6000 orang pengungsi,” ungkapnya. 

Zei juga mengungkap keterbutuhan obat-obatan bagi pengungsi juga kurang diperhatikan.  “Saya tinggal di sini sudah 8 tahun. Kami banyak sekali butuh dukungan dari medical dan mental, karena itu nggak ada kami dapatkan. Karena kami mau jalan-jalan tidak bisa jadi stres, karena sudah lama tinggal disini. Kami jalan-jalan ditangkap dibawa ke Imigrasi itu karena apa itu masalahnya apa,” tuturnya. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 membagikan 3.080 paket sembako untuk membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2021.

Pembagian dilakukan secara serentak di seluruh cabang pelabuhan dan anak perusahaan Pelindo 1 yang tersebar di 4 provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Riau. Pemberian bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama kepada warga di Tanjung Pinang, Kamis, (17/12).

Pembagian sembako ini diberikan kepada warga yang berada di Pelabuhan Malahayati, Lhokseumawe, Belawan, Kuala Tanjung, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, Gunung Sitoli, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Perawang, Dumai, Sei Pakning dan Tembilahan.

Pembagian sembako ini merupakan wujud kepedulian Pelindo 1 kepada masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi dari pandemi Covid-19, yang dikemas melalui program Pelindo 1 bantu sesama, berbagi barokah lawan corona disalurkan kepada masyarakat melalui gereja-gereja, panti asuhan dan pemuka agama yang ada di seluruh cabang Pelindo 1.

“Pandemi Covid-19 ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan tingkat ekonomi global termasuk di Indonesia, sehingga seluruh lapisan ekonomi masyarakat juga terkena dampaknya. Lewat program pembagian paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19,” ujar Fiona Sari Utami, VP Public Relations Pelindo 1.

Dalam keadaan pandemi Covid-19 ini, Pelindo 1 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut andil dalam menanggulangi wabah ini. Pelindo 1 terus melakukan berbagai upaya membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Sebelumnya Pelindo 1 telah menyalurkan bantuan 4.880 sembako dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri 1441, 3.080 sembako dalam rangka HUT RI ke-75 dan kali ini kembali menyalurkan 3.080 sembako dalam rangka Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021.

Selain bantuan sembako, Pelindo 1 juga telah menyalurkan bantuan lainnya seperti bantuan APD ke rumah sakit rujukan Covid-19 dan puskesmas di wilayah kerja Pelindo 1, penyemprotan disenfektan di berbagai area pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, tempat ibadah, pesantren, pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat serta penyediaan Portable Wastafel. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pelindo 1 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam melewati masa pandemi Covid-19. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, membantah jika Bus Trans Metro Deli beroperasi di luar prosedur. Apalagi, tudingan jika Bus BTS yang beroperasi di 3 koridor sejak 16 November yang lalu tersebut berhenti di sembarang tempat karena tak memiliki halte.

“Kalau dibilang haltenya belum selesai semua, itu benar. Faktanya haltenya memang belum selesai semua, hanya ada beberapa halte yang sudah ada yang kita gunakan. Tapi kalau dibilang bisa berhenti di sembarang tempat, itu jelas tidak benar sama sekali. Walaupun di sejumlah titik belum ada haltenya, tapi kita sudah beri tanda di lokasi itu, bahwa itu adalah tempat perhentian Bus BTS,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar S.SiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (18/12).

Dengan demikian, hanya pada titik-titik itulah Bus BTS dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpangnya. Sekaligus, pada titik-titik itulah nantinya akan dibuat halte Bus BTS yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2021.

“Bus BTS ini cara kerjanya sudah by sistem, dan semua itu dapat dipantau by sistem juga. Mereka hanya boleh berhenti pada tempat yang telah ditentukan, dan waktu berhentinya pun tidak lama, paling lama sekitar 1 menit lalu jalan lagi, itu sudah ditentukan,” ujarnya.

Bila melanggar aturan atau sistem yang ada, maka driver atau sopir Bus BTS tersebut akam langsung diberikan sanksi. “Jangankan berhenti di sembarang tempat, sopir terlihat dari sistem sedang menurunkan maskernya ke dagu saja, itu langsung kita beri teguran. Apalagi sampai berhenti di lokasi yang bukan pada tempatnya, itu jelas tidak mungkin,” katanya.

Dilanjutkan Iswar, pihaknya meminta rekan-rekannya di OPD Pemko Medan yang berkaitan dengan fungsi halte dan trotoar agar segera menertibkan dan membenahi fungsi trotoar dan halte yang ada di Kota Medan.

“Seperti Satpol PP agar segera mengambalikan fungsi halte dan trotoar yang saat ini banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat dipergunakan untuk yang seharusnya. Begitu juga dengan Dinas PU agar memprioritaskan anggarannya du tahun 2021 untuk memperbaiki dan menata trotoar yang tidak berfungsi dengan baik di Kota Medan, khususnya untuk wilayah yang merupakan jalur Bus BTS,” pintanya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution meminta Pemko Medan untuk berkoordinasi dengan para OPD nya agar segera menata sarana dan prasarana Bus BTS di Kota Medan.

“Mulai dari mengembalikan fungsi halte, trotoar dan sebagainya. Kita mau Kota Medan ini lebih rapi dan tertata kedepannya, gak semrawut lagi,” ujarnya.

Sedangkan untuk keberadaan Bus BTS, lanjut Dedy, sudah seharusnya Pemko Medan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Bus Trans Metro Deli atau Bus BTS di Kota Medan sebagai moda transportasi modern yang terjangkau bahkan gratis untuk saat ini, tepat waktu dan dapat mengurangi volume kendaraan pribadi di jalanan Kota Medan.

“Termasuk kalau Bus BTS hanya bisa dinikmati dengan pembayaran lewat e-money, walaupun saat ini masih Rp0. Lalu sosialisasi bahwa Bus BTS juga hanya dapat berhenti pada lokasi yang telah ditentukan dan sebagainya, itu sangat penting, agar masyarakat tahu dan bisa lebih disiplin dalam menikmati dan memanfaatkan moda transportasi modern ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara bersama para pelaku usaha perikanan kembali bersinergi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat nelayan. Kali ini penyerahan bantuan dipusatkan di Kelurahan Bagan Deli, Belawan, Jumat (18/12).

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras 5 Kg. Diharapkan pelaku usaha perikanan lainnya di wilayah Sumut, tergerak untuk melakukan bakti sosial serupa dalam waktu dekat.

“Ya, kami sangat berharap kawan-kawan pelaku usaha perikanan lainnya dapat melakukan kegiatan sosial yang sama. Marilah kita bersama-sama saling bahu membahu membantu masyarakat kita di masa pandemi Covid-19 ini. Dengan begitu, kita mampu untuk keluar bersama dalam kondisi yang sulit seperti ini,” kata Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang kepada wartawan usai bakti sosial di kelurahan tersebut.

Semangat bakti sosial ini, kata Mulyadi, sesuai dengan anjuran dan imbauan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Bahwa kepada seluruh stakeholder mesti bergerak membantu masyarakat terutama yang perekonomiannya lemah di tengah pandemi.

“Untuk itu DKP Sumut mewakili pemerintah provinsi senantiasa mengajak stakeholder kami untuk mau berbagi dan bahu membahu membantu masyarakat kita, terutama kaum nelayan yang mana kehidupan mereka juga begitu terdampak akan Covid-19 ini,” katanya.

Diakuinya bahwa bakti sosial ini merupakan yang kedua kali dilaksanakan. Dalam waktu dekat akan terus dilakukan sembari berharap pelaku usaha perikanan lainnya ikut bergabung. Sehingga akan semakin luas pula masyarakat nelayan yang mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.

“Sejauh ini ada tiga pelaku usaha perikanan yang telah bergabung bersama DKP Sumut untuk bersama-sama menyisihkan rezeki membantu para nelayan kita. Ini sengaja kita mulai dari Kota Medan di Belawan, dan akan berlanjut di sejumlah daerah lain seperti Tanjung Balai sampai pantai barat Sibolga. Kami sangat berharap, pelaku usaha perikanan yang sudah bergabung untuk mengajak kawan-kawan pelaku usaha lain untuk terlibat dalam kegiatan selanjutnya,” katanya.

Bakti sosial kali ini kembali dibantu oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut serta elemen masyarakat terkait lainnya. “Mari sama-sama kita menanggulangi bencana nonalam Covid-19 ini, sebab jika kita sudah bersatu akan lebih mudah dalam menghadapi ujian yang ada ini,” pungkas Mulyadi. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menangkap empat tersangka, terkait kasus mafia tanah. Keempat tersangka tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Kamis (17/12) bersama sejumlah barang bukti.

  Keempat tersangka tersebut adalah MD (61) mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung, NUR (58), EZ (55) mantan Kepala Desa Sena dan Nanang Kusnadi (44) Ketua Kelompok Tani. Tersangka diduga membuat dan menggunakan surat keterangan tanah yang tidak sah untuk menggugat hingga ke Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk barang bukti ada 95 surat tanah yang diduga dibuat dan digunakan keempat tersangka untuk mengklaim luas lahan 139,35 hektare di desa Sena dan Tumpatan Nibung milik PTPN II Tanjungmorawa.

  “Kami sangat mengapresiasi kecepatan tim penyidik dalam kasus ini. Ini awal yang baik penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Sumut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi pada konferensi pers penyerahan tersangka dan barang bukti terkait mafia tanah di Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution Nomor 1 Medan.

  Menurut Edy Rahmayadi, pengungkapan kasus-kasus tanah di Sumut akan memberikan keadilan dan  kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, konflik pertanahan karena klaim-klaim sepihak juga bisa teratasi. “Kita butuh kepastian hukum sehingga tercipta keadilan terkait tanah. Dengan begitu tidak ada klaim sepihak yang menimbulkan konflik. Kami sangat berterima kasih kasus mafia tanah mulai teratasi,” kata Edy.

  Berdasarkan keterangan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, tersangka sudah mulai menggarap lahan PTPN II sejak tahun 2000. Kemudian di tahun 2015 diduga mulai melakukan pemalsuan surat-surat tanah. Mereka kemudian menggunakan surat-surat tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Kebetulan di tanah ini akan dibangun Sport Centre. Kami tidak ingin ada sengketa di lahan ini sehingga ada kepastian hukum di objek tanah ini. Dengan begitu pembangunan Sport Centre yang akan menjadi kebanggaan Sumut tidak terhambat,” katanya.

  Martuani menegaskan, hal ini merupakan awal dari pengembangan kasus mafia tanah di Sumut. Martuani menduga ada aktor yang menggerakkan para tersangka untuk melakukan gugatan hingga ke Mahkamah Agung.

Sormin memastikan Polda Sumut akan terus melakukan penyidikan hingga kasus-kasus pertanahan di Sumut terselesaikan. “Ini merupakan entry point penting dalam perkara ini. Kami akan selidiki siapa dalang di belakangnya, karena dugaan kami ini ada aktor di belakang para tersangka,” tegas Sormin.

  Keempat pelaku dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Menurut Kepala Kejati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, pihaknya akan segera memproses perkara ini agar ada kepastian hukum akan lahan tersebut. “Kita akan segera proses agar lahan tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas dan pembangunan tidak terhambat,” kata Ida.

  Acara penyerahan tersangka dan barang bukti ini juga dihadiri Kakanwil BPN Sumut Himawan Arif Sugoto, dua staf ahli Kementerian ATR/BPN, jajaran Polda Sumut, Kanwil BPN dan OPD Pemprov Sumut. (prn/ila)