MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara mengapresiasi Pencanangan  Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Senin (14/12).

Pencanangan ini dilakukan sekaligus memeringati kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2020 yang jatuh pada 9 Desember kemarin. Meski begitu, ORI Sumut mengingatkan bahwa akan ada tantangan yang dihadapi baik internal ataupun eksternal, setelah Kanwil DJPb Sumut mengimplementasikan gerakan ini di masa mendatang. 

“Pertama tentu kami dari Ombudsman Sumut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencanangan WBK/WBBM Kanwil DJPb  Provinsi Sumut ini. Langkah mencanangkan ini menurut saya langkah berani, karena tantangannya sangat banyak terutama tantangan dari internal, yang menurut saya paling berat sebab kita akan berhadapan dengan internal kita sendiri,” kata Ketua ORI Sumut, Abyadi Siregar dalam acara yang digelar secara virtual oleh Kanwil DJPb Sumut tersebut. 

Menurutnya dengan pencanangan ini melalui tantangan internal tadi, sangat riskan akan terjadi konflik internal. Sebab diakui dia bahwa pihaknya kerap menerima laporan ketika ada salah satu pegawai di sebuah institusi yang menginginkan perubahan birokrasi, justru berbuah pahit bagi si pegawai yang melapor tersebut. 

“Alamatlah dia itu mendapat intimidasi, dipindah tugas atau bahkan dicopot karena itu. Ini hal yang wajar dan kami sering menemukan kasus-kasus semacam ini. Jadi memang tidak mudah mewujudkan pelayanan publik berintegritas melalui pencanangan WBK/WBBM tersebut, sebab ada tantangan internal maupun eksternal,” katanya. 

 Tantangan berikutnya adalah, sebut Abyadi, mengaplikasikan program reformasi birokrasi yang telah disepakati di Indonesia, salah satunya melalui pencanangan WBK/WBBM ini. Sebab selama ini, ungkap dia kultur birokrasi sudah terbangun seperti adanya stigma pelayanan; kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. 

“Itu yang sudah terbangun dan sampai sekarang bisa kita lihat sendiri. Meskipun sudah begitu gencar KPK dan aparat hukum melakukan penangkapan dalam hal pemberantasan korupsi, tetapi sampai sekarang tetap saja realitanya ada yang kena,” katanya. 

Namun, kata dia, program yang sejak 2010 diamanatkan tersebut mesti dilaksanakan dengan maksimal sesuai nawacita yang diharapkan dalam bidang pelayanan publik. Apapun tantangan dan dinamikanya ke depan, harus dijalankan penuh amanah dan tanggungjawab. 

 ”Sekali lagi kami menyambut baik atas pencanangan ini oleh DJPb Sumut, karena ini merupakan langkah berani dalam upaya reformasi birokrasi di jajaran pemerintahan kita terkhusus Kanwil DJPb Provinsi Sumut,” pungkasnya. 

Kakanwil DJPb Sumut, Tiarta Sebayang sebelumnya menyatakan, pencanangan tersebut merupakan langkah awal dalam tahapan pembangunan Zona  Integritas menuju WBK/WBBM dengan tujuan agar semua pihak termasuk  masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Sesuai tema Hakordia 2020 yakni Jaga Integritas Diri,

Pulihkan Negeri Kala Pandemi, di mana kondisi pandemi Covid-19 yang hampir satu tahun melanda berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia, dari kondisi yang terjadi diharapkan setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tetap teguh menjaga integritas diri demi memulihkan negeri dimasa-masa sulit ini. Target kinerja pun tetap dikejar di sisa waktu yang ada,” katanya saat memberi sambutan. 

 Adapun upaya untuk menguatkan pemahaman pegawai dan stakeholder dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi, pihaknya telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, antara lain menyelenggarakan lomba, talk  show dan webinar dengan tema membangun budaya integritas, pencegahan korupsi, serta whistleblower dan sistem perlindungan terhadap pelapor pada WISE.

“Sejalan dengan rangkaian kegiatan tersebut, sebagai upaya untuk memberikan pesan yang lebih kuat kepada stakeholder terkait upaya dalam mencegah korupsi dan gratifikasi pada Kanwil DJPb Sumut dengan membuka berbagai saluran pengaduan, penguatan , sistem pengendalian internal dan penguatan program anti korupsi sehingga terwujud insan perbendaharaan yang professional dan berintegritas,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia beberapa waktu lalu, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara (Sumut) mendorong KPK RI agar juga mengusut kasus dugaaan korupsi bansos covid-19 di Sumut. Desakan itu disampaikan HIMMAH Sumut dengan melakukan aksi sebar spanduk di seluruh Kota Medan.

Ketua HIMMAH Sumut, Abdul Razak mengatakan, peyimpangan dalam bentuk bansos, pengadaaan barang lainnya memang sangat rentan dikorupsi. “Dengan angka yang fantastis sebesar Rp1,5 triliun, KPK RI harus turun ke Sumut mengambil alih penanganan dugaan korupsi bansos covid 19 dari Polda Sumut. Harus diperiksa aliran refocusing anggaran Rp1,5 triliun di Pemprov Sumut dan Pemko Medan,” kata Razak

Menurutnya, di Pemko Medan ada ratusan miliar anggaran penanganan covid-19 yang diduga bermasalah, namun sayangnya kasus itu terkesan mandeg di Polda Sumut.

Razak menjelaskan, selain Pemko Medan, saat ini ada beberapa kasus bansos covid-19 yang sedang ditangani Polda Sumut. Karenanya bukan tak mungkin, dari dana refocusing Rp1,5 triliun yang dialokasikan Pemprovsu dan ratusan miliar dari Pemko Medan itu terjadi gratifikasi termasuk dalam penentuan vendor.

“Maka dari itu, kami minta secara khusus kepada KPK RI agar mengusut dugaan korupsi bansos covid-19 di Sumatera Utara. Dari mulai dana refocusing tahap I, II, III. Dugaan penyimpangan mulai dari penentuan vendor, pengurangan timbangan dan pengadaan barang lainnya,” kata Razak.

Dikatakannya, PW HIMMAH Sumut akan terus konsisiten mendesak KPK RI untuk mengusut kasus dugaan korupsi bansos covid-19. Pihaknya juga kata Razak telah melakukan berbagai kajian dan akan turun aksi unjuk rasa demi tegaknya supremasi hukum di Sumut.

“KPK RI jangan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Jangan hanya korupsi menteri, KPK RI juga harus mengusut kasus bansos covid-19 yang ada di daerah-daerah, khususnya di Sumatera Utara. Hal itu sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga menimbun jalan berlubang di Jalan Sutomo Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota. Penimbunan ini dilakukan sebagai karena jalan berlubang ini dirasa membahayakan bagi pengendara.

Di sisi lain, pemerintah tak kunjung memperbaiki jalan berlubang tersebut. Lokasi jalan berlubang yang ditimbun batang pohon ini tempat berada di samping tugu pusat pasar.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah mengatakan akan melakukan pengecekan di lokasi jalan berlubang tersebut esok hari.”InsyaAllah akan kita cek ke lokasi besok. Kita belum mengetahui adanya jalan berlubang yang ditimbun tersebut,” katanya.

Zulfansyah juga mengatakan bagi warga untuk bersabar sementara waktu karena pihaknya akan memastikan kondisi jalan berlubang tersebut terlebih dahulu. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kita akan lakukan pengecekan jalan tersebut,” paparnya.

Lubang yang ditimbun pohon ini berdiameter sekitar setengah meter. Tak hanya batang pohon, warga juga meletakkan ban bekas di atas pohon.

Seorang warga sekitar mengatakan batang pohon ini sudah diletakkan di atas lubang sekitar hampir satu bulan lalu. “Ya karena berlubang, kalau hujan deras ini tergenang jadi enggak kelihatan ada lubang bahaya sekali. Makanya diletakkan batang pohon di sini. Nunggu-nunggu pemerintah kelamaan,” ujarnya.

Dikatakannya, tak jarang beberapa kali pengendara terjatuh karena tak melihat lubang yang berada di tengah jalan.

“Sering orang jatuh di sini, ada yang luka ringan, ada yang beram saja. Ya tergantung di berkendara cepat atau lambat,” ungkapnya. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hotel Soechi yang masa kontraknya sudah berakhir pada 30 Juli 2020 lalu, hingga kini belum ada pengalihan pengelolaan atau aktivitas tertentu. Kini Hotel Soechi menjadi gedung kosong atau telah tidak dikelola selama 5 bulan.

Sebab, Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum memperjelas status kerja samanya dengan pihak ketiga atau Build Operator Transfer (BOT). Saat ini, Pemko Medan pun telah mengambil alih kembali kedua asetnya tersebut.

“Hotel Soechi saat ini tidak ada yang mengelola. Tapi pasar (pajak hongkong) yang ada di bawahnya masih berjalan, dikelola oleh PD Pasar,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sumiadi saat ditemui Sumut Pos diruangannya, Senin (14/12).

Sementara untuk Medan Mall yang kontraknya baru habis pada 12 November 2020 lalu, untuk sementara dilanjutkan pengelolaannya oleh PT Brahma Debang Kencana dengan sistem sewa selama empat bulan atau hingga Maret 2020.

Dikatakan Sumiadi, saat ini kedua aset Pemko Medan itu tengah dalam proses penilaian harga sewa oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).  “Saat ini sedang proses penilaian harga sewa oleh KPKNL. Untuk Medan Mall kita perpanjang dengan sistem sewa, sementara Hotel Soechi dibiarkan kosong terlebih dahulu,” katanya.

Sumiadi mengatakan, pihaknya tidak akan melanjutkan sistem perjanjian dengan mekanisme BOT dikarenakan waktu kontrak yang terlalu lama yakni 25 tahun. Sebagai alternatif, Pemko Medan akan memberlakukan sistem sewa atau perjanjian kontrak selama lima tahun.

Untuk pihak ketiga yang akan mengajukan kerja sama penggunaan dua aset ini, tidak tertutup kemungkinan untuk seluruh pihak ketiga, bahkan termasuk PT Novotel Soechi Indonesia sebagai Pengelola Hotel Soechi dan PT Brahma Debang Kencana yang merupakan pengelola Medan Mall. 

“Siapapun nantinya, berhak untuk mengajukan diri sebagai penyewa Hotel Soechi dan Medan Mall, namun tentunya pihak Pemko Medan akan menyeleksinya secara ketat. Tak hanya dari nilai sewa, tetapi juga dari penawaran para penyewa dalam memperbaiki sejumlah kondisi yang mungkin butuh perbaikan atau perawatan di kedua aset itu,” katanya. 

Ia menuturkan, mengenai penyewaan dua aset ini kepada pihak ketiga akan dilakukan pada tahun 2021, tentunya menunggu perhitungan nilai sewa dari KPKNL selesai dilakukan.

“Sembari menunggu 2021, penggunaan Medan Mall kita perpanjang karena juga melihat track record pembayarannya bagus selama BOT. Kalau Hotel Soechi memang pengelola tidak ada kemauan untuk memperpanjang kerjasama,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengimbau masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dan tetap menjaga kondusifitas di Sumut, serta tidak terpancing terhadap aksi massa yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Polres Ciamis, Jawa Barat (Jabar) pasca Muhammad Rizieq Shihab (MRS) ditahan di Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin melalui Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja SIK kepada Sumut Pos di Medan, Senin (14/12).

Imbauan tersebut disampaikan Tatan, terkait statement Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, Minggu (13/12), yang meminta agar seluruh Kapolda di seluruh Indonesia dapat mengantisipasi gerakan massa, usai Muhammad Rizieq Shihab (MRS) ditahan di Polda Metro Jaya.

“Sumut sudah kondusif, sehingga kita mengimbau warga agar tidak terpancing dan ikut-ikutan seperti yang terjadi di Sulsel dan Ciamis, Jabar. Khususnya warga di Kota Medan, dan yang terkhususnya lagi kepada massa FPI di Sumut,” imbaunya.

Ia berharap, agar seluruh pihak dapat mempercayakan hal tersebut kepada pihak berwenang, dalam hal ini Polda Metro Jaya. “Mari kita sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di Sumut yang kita cintai ini,” imbaunya.

Sebelumnya, sejumlah aksi protes terhadap kepolisian terjadi menyusul Muhammad Rizieq Shihab (MRS) ditahan di Polda Metro Jaya. Di antaranya pelemparan bom molotov di Polda Sulawesi Selatan, dan massa pendukung Rizieq menyerbu Polres Ciamis pada Minggu (13/12).

Atas adanya gerakan massa itu, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto pun meminta kepada seluruh kapolda untuk mengantisipasi hal tersebut. Apalagi, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan telegram khusus untuk peningkatan keamanan.

“Sudah ada contoh beberapa kapolda dimutasi terjadi kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan, arahan Bapak Kapolri sudah jelas dan tentu saja para kapolda akan melaksanakan petunjuk dan arahan Bapak Kapolri,” kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Ia menyoroti kerumunan yang terjadi di Polres Ciamis, hal tersebut dilakukan massa pendukung Rizieq yang meminta agar imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu dibebaskan.

“Menyampaikan pendapat dilakukan harus mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melampaui angka 6.000 yang terkonfirmasi positif per hari, yang meninggal sudah di atas 100 orang dalam beberapa hari berturut-turut,” terang mantan Kapolda Sumatera Utara itu.

Dia pun meminta para kapolda seluruh wilayah untuk lebih berani dalam mengambil tindakan, terlebih dalam kegiatan yang jelas-jelas melanggar hukum. (mag-1/ila)