TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menerima penghargaan bidang HAM di Kantor Kanwil Kemenkum HAM, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (14/12).
KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo kembali menyabet penghargaan bidang Hak Azasi Manusua (HAM). Kabupaten Karo juga dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Menariknya, prestasi membanggakan itu diraih dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, sejak 2017. Reward istimewa itu, diterima bertepatan pada peringatan Hari HAM Sedunia ke-72, 2020.
TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menerima penghargaan bidang HAM di Kantor Kanwil Kemenkum HAM, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (14/12).
Diketahui pada 2017, 2018, dan 2019, Kabupaten Karo tidak pernah absen dan selalu tampil menerima award. Komitmen ini mengantarkan kepemimpinan Bupati Karo, mampu mempertahankan dan menyabet kembali predikat peduli HAM tingkat kabupaten terbaik.
Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima penghargaan yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Sutrisno, di Kantor Kanwil Kemenkum HAM, Aula Lantai 5, Jalan Putri Hijau No 4 Medan, Senin (14/12).
Turut mendampingi Bupati Karo, Ketua TP PKK Kabupaten Karo Sariati Sitompul, Kabag Hukum Monica Maytrisa Purba, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Isna Lewi Tarigan, dan Staf Kasubbag Bankum dan HAM Incon Purba.
Menurut Terkelin, predikat peduli HAM yang diterima saat ini, Pemkab Karo dianggap mampu dan memiliki komitmen tinggi mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar bagi warganya.
“Berkaitan dengan penilaian tersebut, sehingga pihak Kemenkum HAM menyatakan layak dan memenuhi kriteria sebagai syarat kabupaten kota yang berhak mendapat award Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Satu di antaranya adalah Pemkab Karo,” ungkap Terkelin.
Terkelin berharap, menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan motivasi semangat ASN Pemkab Karo lebih baik lagi, dari tahun-tahun sebelumnya, guna memenuhi hak-hak dasar warga yang tidak bertentangan dengan HAM.
“Siapa pun bupati yang terpilih nantinya, dihadapkan dengan tantangan tugas baru di 2021, semoga Pemkab Karo dapat kembali pertahankan award Peduli HAM tahun berikutnya,” harapnya.
Caranya, mewujudkan implementasi melalui program-program pemerintah ke depan, dan lebih memperhatikan regulasi serta membudayakan kearifan lokal, merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh perkaden kaden sepuluh dua tambah sada, hakekat inilah yang selama ini dilakukan Pemkab Karo untuk dapat meraih Peduli HAM.
“Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenkum HAM, hingga saat ini Pemkab Karo masih diakui, dan diberikan kepercayaan penghargaan kriteria Peduli HAM se-Indonesia, yang se-Sumut ada 16 kabupaten kota,” beber Terkelin.
Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Sutrisno mengucapkan selamat kepada 16 kabupaten kota yang meraih predikat Peduli HAM dan Cukup Peduli HAM. Adapaun ke-16 daerah tersebut, yakni Kabupaten Karo, Asahan, Batubara, Deliserdang, Labuhanbatu Utara, Langkat, Padanglawas, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Tapsel, Taput, Kota Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tebingtinggi.
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dalam sambutannya lewat virtual, menyampaikan, dalam memperingati Hari HAM Sedunia ke-72, 2020, tidak seperti tahun sebelumnya. Biasanya dilaksanakan dengan meriah dan dihadiri ribuan orang, namun saat ini tidak dapat terlaksana, akibat pandemi. Tapi kesempatan ini, bukan mengurangi arti dan makna sesungguhnya kegiatan ini.
“Walaupun pelaksanaan hari ini sangat sederhana, namun nilai dan tujuannya berjalan dengan baik serta sukses. Di samping itu, saya ucapkan selamat kepada kabupaten kota yang telah mendorong dalam Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM, sehingga mendapat penghargaan di wilayahnya. Pencapaian itu, telah sesuai kriteria standar dan kelayakan kabupaten kota mampu menerapkan dan memenuhi capaian di bidang pemenuhan HAM,” tuturnya.
“Untuk itu, bagi kabupaten kota yang tiap tahun mendapat penghargaan, agar tetap dipertahankan. Dan bagi yang belum mencapai Peduli HAM dan Cukup Peduli HAM, supaya lebih fokus lagi meningkatkan pemenuhan hak asasi warganya, dengan memberlakukan azas kesetaraan serta keadilan,” pungkas Yasona. (deo/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara mengklaim kebutuhan daging babi menjelang Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021 telah mencukupi.
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, M Azhar Harahap, kebutuhan daging babi Sumut saat ini untuk perayaan dua hari besar tersebut mencapai 26 ribu ekor. Namun saat ini yang tersedia baru ada 19,7 ribu ekor.
Sehingga untuk mencukupi kebutuhan daging babi dan menstabilkan harga di pasaran, maka pihaknya pun mendatangkan dari Kalimantan, Manado, dan juga Sulawesi Utara.
“Kebutuhan Sumut 26 ribu ekor, saat ini baru 19.700 ekor babi yang ada. Jadi kita datangkan dari Manado sebanyak lima kontainer atau sekitar 100 ton dalam bentuk dagung segar, dan 2 ribu ekor babi didatangkan dari Kalimantan,” ujarnya menjawab wartawan usai Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Natal dan Tahun Baru Forkopimda Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Senin (14/12). “Sekarang harganya Rp 115 ribu per kilo dari yang biasa Rp 60 ribu,” sambung dia.
Ia pun memastikan bahwa ribuan babi yang akan masuk ke Sumut telah terbebas dari flu babi. Sebab, semuanya telah menjalani sterilisasi dari daerah asal.
“Datangnya bertahap. Ada yang datang jelang Natal, ada yang jelang tahun baru,” sebut Azhar.
Sekdaprovsu R Sabrina menjelaskan untuk kebutuhan daging babi di Sumut jelang Natal dan tahun baru, telah dikoordinasikan antar dinas di lingkungan Pemprov Sumut yakni Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
“Ya ketersedian daging babi di Sumut belum mencukupi karena kemarin kan banyak terkena penyakit. Tapi produksinya sudah dikoordinasikan yaitu dengan melalukan impor lokal,” katanya.
Sementara, untuk stok kebutuhan bahan pangan lainnya, Sabrina menjamin bahwa ketersediaannya mencukupi dan beberapa diantaranya bahkan melimpah.
“Daging sapi, daging ayam kita melimpah. Beras, gula, minyak goreng mencukupi. Bawang putih pun sudah tersedia, memang kemarin kurang tapi sudah kita impor dan barangnya cukup,” ujarnya. (prn/ram)
TAK KUNJUNG RAMPUNG: Kondisi pembangunan Gedung DPRD Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, yang tak kunjung rampung.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pihak Sekretariat DPRD Binjai mengeluh, karena pembangunan gedung tempat mereka berkantor di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, tak kunjung rampung.
TAK KUNJUNG RAMPUNG: Kondisi pembangunan Gedung DPRD Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, yang tak kunjung rampung.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
Sekretaris DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring, pun mengaku ‘sedih’.
“Sedih saya sebenarnya, karena terlalu lama (pembangunan Gedung DPRD). Sedih membayarnya,” ungkap Putri, Senin (14/12). “Saya sebenarnya tidak mau komentar untuk pembangunannya. Karena bukan ranah kami. Rekan-rekan LSM dan pers, juga sudah banyak yang bertanya terkait sewa-menyewa (gedung sementara) ini,” imbuhnya.
Sekretariat DPRD Binjai sudah menyewa Gedung Ovany, untuk dijadikan kantor sementara sejak 2017 lalu. Diperkirakan, mereka akan kembali menyewanya untuk tahun depan.
“Saya sudah pernah minta ke Ibu Elvi (Kepala Dinas PUPR Kota Binjai, red) untuk bisa digunakan pada lantai satu. Kami juga sudah bilang, akan tambah karpet jika memang lantainya masih belum rapi. Tapi enggak bisa juga,” beber Putri lagi.
Molornya pembangunan Gedung DPRD Binjai diakibatkan sejumlah alasan. Satu di antaranya, anggaran multiyears untuk pembangunan tersebut, direcofusing ke penanganan Covid-19.
“Hal yang berat bagi saya untuk menyewa kembali (sampai 2021),” keluh putri.
Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai, Ridho Indah Purnama, ketika dikonfirmasi, menepis progres pembangunan Gedung DPRD Binjai berjalan di tempat.
“Tidak (mangkrak),” tulis Ridho, melalui layanan pesan telepon selular.
Menurut Ridho, Dinas PUPR Kota Binjai saat ini tengah melakukan proses tender. Pantauan wartawan, tidak ada plang pengerjaan tertera yang berisi informasi siapa kontraktor pelaksana, waktu pengerjaan, hingga berapa anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan tersebut.
Namun dari data yang dimiliki Sumut Pos, PT Cahaya Artha Indonesia merupakan kontraktor pelaksana pembangunan. Pagu yang dihabiskan senilai Rp20 miliar, dengan anggaran multiyears.
Menurut Ridho, kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana sebelumnya sudah selesai.
“Bulan 11,” jawabnya, ketika ditanya soal proyeksi pembangunan Gedung DPRD Binjai rampung.
Diketahui, gedung baru untuk legislator ini dibangun 4 lantai. Fasilitas yang ada pada gedung baru itu, yakni satu ruang rapat paripurna, 3 ruang rapat komisi, 10 ruang fraksi, satu ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), satu ruang rapat pleno, satu ruang wartawan, ruang kerja Sekwan, hingga 3 ruangan untuk unsur pimpinan DPRD Binjai. Sedangkan fasilitas pendukungnya, ada area parkir, kantin, pos keamanan, dan pagar. (ted/saz)
SAMPAIKAN: Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menyampaikan pemaparan terkait kesiapan jaringan pada perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam temu pers secara virtual, Senin (14/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Memasuki momen perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (NARU) yang masih akan dijalani di masa pandemi Covid-19 yang penuh tantangan ini, Telkomsel menggelar sejumlah aktivitas dan program perusahaan yang dtujukan untuk menghadirkan Semangat untuk Semua bagi masyarakat Indonesia.
Kegiatan pengamanan dan peningkatan kualitas jaringan broadband, program loyalitas beserta promo produk digital unggulan, hingga aktivitas berbagi untuk sesama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, telah dihadirkan untuk menemani masyarakat dengan semangat serta optimisme yang positif khususya dalam menyongsong tahun yang baru.
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menyampaikan, pihaknya menyadari bahwa momen perayaan Hari Natal dan Tahun Baru saat ini masih harus dijalani dengan suasana masa pandemi yang penuh tantangan.
“Sehingga, sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, kami akan terus bergerak maju untuk selalu hadir menemani setiap fase kehidupan masyarakat dengan membawa Semangat untuk Semua,” ungkap Setyanto dalam temu pers yang digelar secara virtual, Senin (14/12).
Setyanto menuturkan, pada momen NARU tahun ini, terutama di situasi penuh tantangan pada pandemi Covid-19. Telkomsel menghadirkan rangkaian program corporate social responsibility (CSR), antara lain dengan memberikan berbagai bantuan seperti paket sembako/makanan dan bingkisan untuk 15.000 anak negeri yang terdiri dari yatim piatu, kelompok tidak mampu, dan masyarakat prasejahtera serta bantuan paket sembako dan alat kebersihan untuk 250 yayasan/panti asuhan/gereja.
Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syam menyebutkan, pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Telkomsel memprediksi trafik layanan data akan mengalami peningkatan sebesar 10,19% dibandingkan dengan hari biasa 2020. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, Telkomsel memprediksi trafik data akan tumbuh 49,3%.
“Prediksi tersebut didasari pada tren perubahan perilaku pelanggan selama masa pandemi sepanjang tahun ini, di mana terjadi pergeseran pemanfaatan akses layanan berbasis digital untuk kebutuhan mendukung aktivitas keseharian, seperti akses layanan media sosial yang diprediksi tumbuh 7,32%, layanan communications (seperti instant messaging dan video conference) melonjak 22,52%, layanan streaming video naik 12,47%, layanan mobile gaming melonjak hingga 18,65%, akses browsing naik 14,21%, serta akses layanan e-commerce yang akan tumbuh sekira 13,17%,” sebut Hendri.
Sedangkan untuk trafik pada layanan SMS, lanjut dia, Telkomsel memproyeksi akan terjadi pertumbuhan sebesar 4,89% dibandingkan dengan hari biasa di 2020. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru 2019, pertumbuhan yang terjadi diprediksi mencapai 0,8%. Untuk layanan voice, Telkomsel memprediksi trafiknya akan tumbuh 2,76% dari hari biasa di tahun ini. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, trafik layanan Voice diperkirakan akan turun 12,1%.
“Berdasarkan prediksi trafik di atas, Telkomsel mengambil langkah antisipatif dengan melakukan optimalisasi jaringan, khususnya pada konektivitas broadband, di 550 point of interest (POI) yang tersebar di seluruh Indonesia. POI tersebut mencakup 304 area residensial, 23 wilayah rumah sakit utama penanganan COVID-19, serta 223 titik strategis utama lainnya di tiap provinsi (meliputi titik jalur distribusi logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, serta fasilitas umum lain),” terang Hendri.
Dikatakan Hendri, upaya penguatan, penambahan, dan pengamanan akses jaringan yang telah dilakukan secara rutin menjadi langkah Telkomsel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya akan akses layanan broadband, terutama menjelang momen hari Natal dan Tahun Baru. Dengan adanya fokus optimalisasi jaringan di masing-masing titik prioritas ini, Telkomsel berharap dapat meningkatkan user experience saat menggunakan jaringan Telkomsel.
Hendri menuturkan, dalam melakukan upaya penguatan kualitas dan kapasitas jaringan di-POI yang telah ditentukan, Telkomsel mengoperasikan tambahan 587 BTS 4G LTE baru, dan 69 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) serta menambah kapasitas gateway internet menjadi 6.880 Gbps untuk menjamin kelancaran akses layanan data bagi pelanggan di seluruh Indonesia.
“Hingga November tahun ini, Telkomsel juga telah mengoperasikan teknologi 4G LTE di seluruh BTS USO yang tersebar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk perbatasan negara hingga pelosok negeri, sekaligus melengkapi lebih dari 233.000 BTS Telkomsel yang sudah beroperasi melayani lebih dari 95% wilayah populasi di Indonesia,” tuturnya. (ris/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana meniadakan sekaligus melarang segala bentuk keramaian malam pergantian tahun, yang biasanya digelar pada 31 Desember. Rencana itu sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan laju penyebaran Covid-19 di wilayah Sumut. Mendukung rencana itu, Polda Sumut tidak akan mengeluarkan izin keramaian perihal perayaan Tahun Baru 2021.
LARANGAN ITU diputuskan dalam rapat koordinasi kesiapan menghadapi Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di wilayah Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (14/12) sore.
Sekdaprovsu R Sabrina, usai memimpin rapat itu kepada wartawan mengatakan, terkait keputusan itu, pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian tahun baru. “Ini bukan mendahului Pak Kapolda. Ini masih rancangan kita di dalam tadi rapat, untuk kami sampaikan kepada pimpinan kita, Forkopimda. Beliau-beliaulah yang nanti memberikan keputusan,” ujarnya.
Menurut Sabrina, rencana pelarangan keramaian tahun baru sebagai upaya mencegah munculnya klaster baru penularan Covid-19 di Sumut. “Karena kalau sudah ada keramaian, kita khawatir namanya protokol kesehatan akan selalu terlanggar,” kata Sabrina.
Rencana yang masih akan dimatangkan itu nantinya mengatur batasan-batasan kegiatan seperti apa yang bisa digelar. Apakah termasuk juga untuk seluruh hotel, restoran, dan lainnya.
Kabagdalops Roops Polda Sumut, AKP Hilman Wijaya, menambahkan aturan lebih tegas mengenai pelarangan keramaian di malam tahun baru, akan disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, dalam waktu dekat.
“Seperti tadi yang disampaikan ibu (Sekda), inikan baru konsep awal malam tahun baru tanpa perayaan. Nanti akan ada lagi sub-sub substansi lainnya. Contohnya bagaimana hotel kalau bikin acara. Itu akan didetailkan oleh rapat pimpinan (Forkopimda) kita,” ujar Hilman.
Mengenai ketersediaan bahan pangan, litrik dan bahan bakar, Sabrina juga memastikan kesiapan dari jajaran dinas Pemprov Sumut. Selain itu, dalam rapat ini juga diambil kesepakatan nantinya akan dilaksanakan kunjungan ke Pos PAM untuk menyemangati anggota yang bertugas serta mengunjungi beberapa gereja untuk menyapa jamaah masyarakat Sumut sekaligus memantau kondisi di daerah ini agar aman dan tertib terkendali.
Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Makmur Ginting pada kesempatan itu mengatakan, dari hasil evaluasi, tingkat kejahatan mengalami penurunan. Namun tingkat kecelakaan lalu lintas mengalami lonjakan. Masalah yang paling utama adalah rawan kemacetan. Namun, pihaknya berharap saat natal dan tahun baru nanti kemacetan dapat diantisipasi.
“Kecelakaan lalu lintas ini terjadi akibat jalan rusak yakni Medan (Belawan), Karo, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Simalungun dan Pematangsiantar, serta jembatan rusak di daerah Simalungun, Serdang Bedagai dan lainnya,” katanya.
Untuk rawan banjir dijelaskannya, terdapat di Labuhan Batu dan Medan. Mengantisipasi hal ini, Polda Sumut melaporkan telah menyiapkan Pos PAM (pengamanan) 102 lokasi dan Pos pelayanan 34 lokasi yang akan didirikan pada 23 Desember 2020.
“Kami juga menyarankan pada pemerintah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada pawai kendaraan dan sebagainya dan mengimbau agar natal tahun ini sebaiknya berada di rumah. Begitu juga dengan perayaan tahun baru dengan pesta kembang api untuk ditiadakan,” katanya.
Plt Wali Kota Medan yang diwakili Asisten Umum, Renward Parapat mengatakan sampai saat ini Pemko Medan belum ada mengeluarkan kebijakan mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran pada gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Untuk pengamanan kita sudah mengerahkan personel Dishub, Satpol PP dan Dinkes yang nantinya akan bergabung dengan Polri di lapangan. Posko covid juga tetap dilaksanakan,” katanya.
Kadis Kesehatan Pemprov Sumut, Alwi Mujahit menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, terkait pemetaan zonasi risiko Covid-19 bedasarkan kabupten/kota di Sumut yang berisiko tinggi. Sampai saat ini kabupaten Pakpak Bharat masih memiliki risiko tinggi dalam penyebaran Covid-19.
“Untuk rumah sakit kita sudah standby 24 jam dibantu dengan Puskesmas untuk pelayanan Covid-19,” katanya.
Angka Kesembuhan 83 Persen
Terkait angka kesembuhan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) pada 13 Desember 2020, mencapai sebesar 83,71%. Angka tersebut meningkat 0,37 poin dibanding minggu sebelumnya yakni 83,34%. Bahkan telah melampaui angka kesembuhan Covid-19 secara nasional sebesar 81,87%.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, ada 16 kabupaten/kota memiliki angka kesembuhan di atas 80 persen. Antara lain Nias Utara, Nias Selatan, Gunungsitoli, Mandailing Natal, Nias Barat, Tapanuli Selatan, Batubara, Padangsidimpuan, Simalungun, Padang Lawas, Medan, Sibolga, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Tapanuli Tengah, dan Pematangsiantar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, mewakili Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi saat live streaming update data Covid-19 di Media Centre Satgas Covid-19 Sumut, di Lantai 6 Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (14/12).
Whiko juga memaparkan data rekapitulasi gambaran Covid-19 di Sumut. Akumulasi penderita Covid-19 di Sumut sejak awal pandemi hingga 14 Desember 2020 berjumlah 16.769 penderita yang telah dipastikan dari hasil pemeriksaan swab PCR. Sebanyak 14.046 orang dinyatakan sembuh dan 644 penderita meninggal dunia.
“Sementara penderita Covid aktif di Sumut sebesar 2.079 orang. Dari angka penderita ini, sebanyak 1.553 penderita melaksanakan isolasi mandiri dan 526 penderita lainnya dirawat isolasi di RS,” papar Whiko.
Tugas Satgas Berakhir
Saat ini Satgas Optimalisasi Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang) yang dibentuk Satgas Penangan Covid -19 Sumut, telah berakhir tugasnya. Satgas Mebidang dibentuk untuk mengurangi penularan di kawasan Mebidang. Sebelum dibentuk, kawasan Mebidang menyumbang lebih dari 70% angka penderita Covid di Sumut.
“Sesuai dengan hasil evaluasi percepatan penanganan Covid-19 di Kawasan Mebidang yang menunjukkan hasil yang membaik, maka terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, dinyatakan berakhir. Selanjutnya penanganan Covid-19 di kawasan Mebidang ditangani oleh bupati/walikota sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 wilayah kabupaten/kota, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” kata Whiko.
Satgas Penanganan Covid-19 Sumut juga mengapresiasi penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember lalu. “Gubsu selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut mengapresiasi penyelenggara Pilkada beserta masyarakat yang berdisiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ujar Whiko.
Untuk mengakhiri pandemi Covid-19 Sumut, Whiko mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air dan sabun.
Medan Awasi Libur Nataru
Terkait pembubaran Satgas Mebidang oleh Gubsu Edy Rahmayadi, Pemko Medan melalui Satgas Covid-19 mengatakan, tetap melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan (prokes) Covid-19 d.
“Pembubaran Satgas Covid-19 Mebidang tidak membuat kita kendur dalam pengawasan. Terakhir kita bersama Satgas Mebidang melakukan pengawasan itu tanggal 10 Desember. Saat ini hasilnya sudah semakin membaik. Satgas di Dispar masih terus mengawasi tempat-tempat usaha di Kota Medan, mulai dari restoran, hotel, hingga tempat hiburan malam,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, H Agus Suriyono, kepada Sumut Pos, Senin (14/12).
Dijelaskan Agus, saat ini pihak pengelola hotel, restoran dan tempat hiburan malam di Kota Medan sudah semakin baik dalam menerapkan protokol kesehatan. “Begitupun tetap kita pantau. Prokes jalan terus, roda perekonomian juga kita harapkan tetap dapat berjalan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan mengatakan, pihak-nya tetap intens mengawasi prokes Covid-19 di Kota Medan. “Salahsatunya dengan razia masker dan razia ke tempat-tempat usaha,” kata Sofyan, Senin (14/12).
Saat ini, pihaknya fokus pada persiapan libur panjang natal dan tahun baru. “Selama liburan, jangan melanggar protokol kesehatan,” terangnya. (prn/ris/map/mea)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Momen akhir tahun kerap disebut saat yang tepat untuk membeli mobil. Sebab, berbagai pabrikan selalu menawarkan program menarik. Salah satunya Wuling Arista Cemara yang memberikan promo menarik akhir tahun (Promo End Year 2020). Promo tersebut menawarkan kredit mobil baru Wuling dengan bunga 0% selama setahun.
Kepala Cabang Wuling Arista Cemara, Benny mengatakan, promo akhir tahun ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dan masyarakat yang ingin memiliki mobil Wuling.
“Kita bekerja sama dengan Wuling Finance, apabila konsumen ingin membeli mobil Wuling secara kredit akan mendapatkan promo menarik yakni bunga cicilan 0% selama satu tahun,” ungkap Benny, Senin (14/12).
Selain itu, terdapat promo akhir tahun lainnya seperti uang muka 15% untuk beberapa jenis mobil Wuling, gratis biaya maintenance selama 4 tahun atau 50.000 Km, gratis isi bensin selama 3 tahun, gratis asuransi sepanjang tenor atau bunga cicilan selama 12 bulan dan sebagainya. “Kepada konsumen yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, silahkan datang ke Showroom Wuling Arista Cemara di Jalan Cemara No. 200, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur,” ujarnya.
Benny menyebutkan, sebelumnya ada juga promo melalui acara Operasi Tukar Wuling (OTW) yang telah dilaksanakan selama dua hari (12-13 Desember). Promo ini digelar secara nasional dan sudah dilaksanakan lebih dulu di beberapa kota.
“Promo Operasi Tukar Wuling adalah promo khusus kepada konsumen yang ingin menukarkan mobil Wuling dengan mobil baru Wuling. Selain itu, bisa juga dengan merk mobil lain ditukar dengan mobil baru Wuling. Kita kasih voucher Rp5 juta, tapi hanya selama acara Operasi Tukar Wuling,” tutur dia.
Lebih lanjut Benny mengatakan, pada tanggal 20 Desember mendatang Wuling Arista Cemara akan menggelar acara gowes bareng. Acara tersebut merupakan bagian dari showroom event, yang bekerja sama dengan salah satu lembaga sosial yaitu Lions Club. Pada acara itu, menggalang donasi Rp200 ribu kepada setiap peserta. Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan oleh Lions Club kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Peserta gowes bareng yang sudah terdaftar sejauh ini sekitar 140 orang. Acara gowes mulai dari pukul 06.00 WIB sampai selesai, yang dimulai dan diakhiri di Showroom Wuling Arista Cemara. Acara juga dirangkai dengan ragam hiburan dan kuis,” tandas Benny. (ris/ram)
SIDANG VIRTUAL: Suasana dakwaan 14 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang digelar secara virtual di Jakarta dan Medan, Senin (14/12). Para terdakwa menerima uang suap dengan nominal Rp400 juta-Rp700 juta per orang.agusman/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, menjalani sidang perdana secara virtual di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (14/12). Mereka didakwa menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, berkaitan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2015. Nominal suap Rp400 juta-Rp700 juta per orang.
SIDANG VIRTUAL: Suasana dakwaan 14 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang digelar secara virtual di Jakarta dan Medan, Senin (14/12). Para terdakwa menerima uang suap dengan nominal Rp400 juta-Rp700 juta per orang.agusman/sumut pos.
Ke 14 mantan anggota DPRD Sumut yakni terdakwa Nurhasanah, Jamaluddin, Ahmad Husen, Sudirman Halawa, Ramli, Irwansyah, Megalia Agustina, Idah Budi Ningsih, Samsul Hilal, Muliani, Robert Nainggolan Layari Sinukaban, Japorman Saragih, dan Rahmad Pardamean Hasibuan.
Dalam dakwaannya Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinan Worotikan menyampaikan, para terdakwa yang merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.
Kemudian, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa para terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 sampai dengan 2019, telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut. Uang diterima melalui Muhammad Alinafiah, Hamami Sul Bahsyan, dan Ahmad Fuad Lubis terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2015.
Berkaitan perkara suap tersebut, total nominal suap uang ketok yang diterima secara bertahap oleh masing-masing terdakwa yakni, Nurhasanah Rp472 juta, Jamaluddin Rp497 juta, Ahmad Husen Rp752, Sudirman halawa Rp417, Ramli Rp497, Irwansyah Rp602 juta, Megalia Agustina Rp540 juta, Idah Budi Ningsih Rp452 juta, Samsul Hilal Rp477 juta, Muliani Rp452 juta, Robert Nainggolan Rp427 juta, Layari Sinukaban Rp377 juta, Japorman Saragih Rp427 juta, dan Rahmad Pardamean Hasibuan Rp500 juta.
“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1dan Pasal 64ayat (1) KUHPidana,” kata penuntut umum KPK.
Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan kolega mereka yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum, yakni: Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri, Ajib Shah, Budiman Pardamean Nadapdap, Muhammad Afan, Zulkifli Effendi Siregar, Guntur Manurung, Zulkifli Husein, Parluhutan Siregar, Bustami HS, Rijal Sirait, Fadli Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Tiaisah Ritonga, Rahmiana Delima Pulungan, Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Muhammad Faisal, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu.
Kemudian Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, Tahan Manahan Panggabean, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, dan Taufan Agung Ginting.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pemberian uang dilakukan setelah ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 disetujui pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut, termasuk para terdakwa, sekitar Oktober-November 2013. Pemberian uang dilakukan di ruangan Bendahara Sekwan, Muhammad Alinafiah, atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya.
Alinafiah membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut sesuai catatan pembagian uang dari Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap. “Anggota DPRD, termasuk Terdakwa masing-masing (mendapatkan) sejumlah Rp50.000.000; Banggar DPRD masing-masing mendapat tambahan sejumlah Rp10.000.000; Sekretaris fraksi masing-masing mendapat tambahan sejumlah Rp10.000.000; Ketua fraksi,masing-masing mendapat tambahan sejumlah Rp15.000.000; Wakil Ketua DPRD masing-masing mendapat tambahan sejumlah Rp75.000.000; dan Ketua DPRD mendapat tambahan sejumlah Rp200.000.000,” jelas JPU.
Selanjutnya, untuk pengesahan APBD 2014, Gatot Pujo Nugroho melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumut. Kamaluddin dan Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri, menyampaikan permintaan proyek belanja modal senilai Rp1.000.000.000.000 untuk seluruh anggota DPRD Sumut setelah persetujuan ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014. Sekda Nurdin Lubis keberatan. Kamaluddin menyampaikan agar proyek itu diganti dengan uang tunai yang harus diserahkan pada Desember atau setidaknya diberikan “uang ketok” terlebih dahulu. Gatot setuju.
Akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000 diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000 untuk seluruh anggota DPRD Sumut. Pembagiannya melalui Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD Provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.
Rinciannya, Ketua DPRD mendapat jatah Rp2.000.000.000; Wakil Ketua DPRD masing-masing mendapat Rp900.000.000 hingga Rp1.000.000.000; Ketua Fraksi masing-masing mendapat Rp700.000.000; Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); Banggar DPRD masing-masing mendapat sejumlah Rp450.000.000; dan anggota DPRD masing-masing mendapat Rp350.000.000.
Namun setelah ditangani KPK, sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Sumut tersebut sudah ada yang mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya. Nilai yang dikembalikan bervariasi mulai dari Rp300 juta-Rp400 juta.
“Karena pada intinya KPK melakukan penuntutan terhadap anggota DPRD Sumut agar ada pengembalian kerugian negara. Tentunya bagi yang kooperatif dan berinisiatif (mengembalikan), jaksa akan mencatat itu sebagai hal yang meringankan,” katanya.
Selanjutnya untuk terdakwa kedua, Robert Nainggolan menerima Rp427,5 juta, Layari Sinukaban Rp377,5 juta, Japorman Saragih Rp427,5 juta dan Rahmad Pardamean Hasibuan menerima total Rp500 juta.
Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan, menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Proses hukum terhadap ke-14 anggota DPRD Sumut ini merupakan gelombang keempat dalam kasus suap Gatot. Pada 3 gelombang sebelumnya, puluhan mantan anggota DPRD Sumut telah diadili. Seluruhnya disidang di Jakarta dan telah dinyatakan bersalah. Sebagian telah selesai menjalani hukuman.
Sementara Gatot Pujo Nugroho juga telah dinyatakan bersalah memberikan gratifikasi dengan total Rp 61,8 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhinya hukuman 4 tahun penjara dan didenda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut, Gatot juga dibelit perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah 2012-2013. Dia telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Gatot juga sudah dijatuhi hukuman dalam perkara penyuapan hakim PTUN Medan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhinya hukuman 3 tahun penjara. (gus/net)
Andi Suhaimi, calon petahana di Pilkada Labuhanbatu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setidaknya ada tiga daerah di Sumatera Utara yang perolehan suara antar pasangan calon pada Pilkada Serentak 2020, masih bersaing sengit. Yakni Labuhanbatu, Mandailing Natal, dan Karo.
Andi Suhaimi, calon petahana di Pilkada Labuhanbatu.
Pantauan Sumut Pos pada Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum RI pada Senin (14/12) hingga pukul 16.50 WIB, untuk Pilkada Labuhan Batu antara paslon Andi Suhaimi-Faizal Amri Siregar; Erik Adtrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar masih saling kejar perolehan suara. Jika di hari sebelumnya pasangan petahana itu tertinggal, kali ini kembali unggul tipis dari pesaingnya.
Adapun perolehan suara paslon Andi Suhaimi-Faizal Amri Siregar dengan data masuk sudah mencapai 97,83%, yakni 37,2%. Sedangkan paslon Erik Adtrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar menguntit dengan perolehan 37%.
Kedua paslon tersebut meninggalkan kompetitor lain, yakni Abdul Roni Harahap-Ahmad Jais Rambe (11,9%), Suhari Pane-Irwan Indra (5,5%) dan Tigor Panusunan Siregar-Idlinsah Harahap (8,5%).
Tak kalah sengit di Pilkada Madina, yang juga paslon petahana Dahlan Nasution-Aswin Parinduri, hanya tertinggal tipis dari penantangnya yakni paslon Jafar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi. Dahlan-Aswin memeroleh 38,8% dan Jafar-Atika dengan perolehan 38,9%.
Sementara paslon lain yaitu Sofwat Nasution-Zubeir Lubis hanya memeroleh 22,3% dari total suara masuk yang sudah mencapai 98,71%.
Begitupun di Pilkada Karo, paslon petahana Cory Sriwaty Sebayang-Theopilus Ginting tetap leading tipis dengan perolehan 30,6%, dari pesaingnya yakni paslon Jusua Ginting-Saberina BR Tarigan 28,9%, paslon Iwan Sembiring Depari-Budianto Surbakti 27,3%, serta paslon Cuaca Bangun-Agen Purba dengan perolehan 11,5%, dan Yus Felesky Surbakti-Paulus Sitepu yang hanya memeroleh 1,7%. Perubahan perolehan suara ini masih sangat memungkinkan, mengingat total suara masuk baru mencapai 76,38%.
Sementara di 20 daerah lainnya, perolehan suara antar paslon yang unggul pada hari-hari sebelumnya, tidak berubah signifikan. Bahkan di beberapa kabupaten dan kota seperti Pakpak Bharat, Pematang Siantar, dan Kota Sibolga, data suara masuk sudah 100%.
Adapun para pemenang kontestan kali ini, akan ditentukan lewat rekapitulasi penghitungan suara resmi dari masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun tahapannya sudah berlangsung mulai 13 sampai 17 Desember mendatang.
Finalisasi Rekap Suara Kota Medan
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah selesai merekapitulasi suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020 di tingkat Kecamatan, Senin (14/12). Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 21 Kecamatan di Kota Medan berhasil merekapitulasi suara sesuai batas waktu yang diberikan.
“Alhamdulillah, 21 kecamatan sudah selesai merekapitulasi suara secara manual. Hanya saja, mungkin secara sirekap masih ada yang belum 100 persen, karena terkendala jaringan,” ucap anggota KPU Medan, Zefrizal kepada Sumut Pos, Senin (14/12).
Dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPK yang telah dilakukan sejak 10 Desember lalu, maka hari ini, Selasa (15/12), KPU Medan akan melakukan rekapitulasi di tingkat Kota Medan. “Besok (hari ini) kita mulai melakukan rekapitulasi tingkat Kota. Rencananya di Hotel Santika, sekitar mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai,” ujarnya.
KPU Medan meyakini, jika proses rekapitulasi suara di tingkat kota dapat diselesaikan dalam satu hari. Setelah finalisasi rekap suara, salahsatu pihak atau paslon diberikan waktu selama 3 hari untuk menyanggah hasil rekapitulasi kepada Mahkamah Konstitusi.
“Jika selama 3 hari itu MK menyebutkan tidak ada sanggahan atau laporan yang dapat ditindaklanjuti, maka KPU Medan akan melakukan penetapan sekitar 5 hari setelahnya,” katanya.
Dalam pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kota, KPU Medan akan tetap melaksanakan tahapan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. “Prokes tetap diutamakan, baik di tingkat kecamatan maupun kita di tingkat kota. Itu sudah komitmen bersama,” tandasnya.
Pantauan Sumut Pos, berdasarkan data sirekap KPU Medan, hingga Senin (14/12) pukul 17.26 WIB, data yang masuk sudah hampir seratus persen atau tepatnya 99,23 persen atau 4.270 TPS dari 4.303 TPS yang ada di Pilkada Medan 2020.
Hasilnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobby Nasution – Aulia Rachman unggul sementara dengan perolehan 53,5 persen atau total suara sementara sebesar 390.392. Sedangkan paslon nomor urut 1, Akhyar Nasution – Salman Alfarisi tertinggal dengan perolehan 46,5 persen atau total suara sementara sebesar 339.973.
Terpisah, juru bicara Tim Pemenangan Akhyar – Salman (AMAN), Ahmady mengatakan jika saat ini, pihaknya tidak lagi peduli dengan hasil rekapitulasi suara yang digelar KPU Medan. Sebab, pihaknya telah selesai melakukan rekapitulasi suara secara mandiri dan hasilnya hanya mendapatkan 48 persen suara.
“Hanya saja kami tidak pernah mengatakan jika Akhyar-Salman mengaku kalah. Kami sebutkan jika Akhyar-Salman mendapatkan 48 persen suara, karena adanya invisible hand. Dan kami sedang terus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada,” kata Ahmady.
Nantinya, jelas Ahmady, bila memang bukti-bukti itu telah terkumpul dan layak untuk ditindaklanjuti, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas kecurangan yang terjadi.
“Bila memang cukup bukti, ya kenapa tidak? Tentu akan kita tempuh (jalur hukum). Kalau tidak cukup bukti ya sudah. Tetapi intinya kami sudah tidak lagi fokus dengan penghitungan suara yang saat ini dilakukan oleh KPU Medan. Intinya dari temuan-temuan kecurangan yang kami temukan, politik dinasti sudah menciderai nilai demokrasi pada Pilkada Medan kali ini,” pungkasnya. (prn/map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih, mengklarifikasi pemberitaan tentang IDI menolak vaksin Corona. Menurut IDI, berita itu tidak benar. IDI menegaskan, sangat mendukung vaksin dan vaksinasi COVID-19.
Tim New Normal IDI juga ikut terjun mensosialisasikan dan mengkampanyekan protokol kesehatan, temasuk manfaat vaksin dan vaksinasi. Dampak pemberitaan IDI menolak vaksin dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. “Kami perlu klarifikasi pemberitaan IDI menolak vaksin Corona. Bahwa apa yang ada di dalam pemberitaan tidak cocok dengan upaya yang sudah dilakukan IDI,” ungkap Daeng saat jumpa pers di Kantor Sekretariat PB IDI, Jakarta, Senin (14/12).
“Adanya pemberitaan seperti ini, kami memandang akan berdampak terhadap pandangan masyarakat soal vaksin Corona. vaksin persoalan kesehatan. Kalau IDI saja menolak bagaimana dengan masyarakat.”
Dalam hal ini, kata daeng, masyarakat bisa saja enggan atau tidak mendukung pelaksanaan vaksinasi Corona nanti. Kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 bisa menurun. “Kami khawatir berita itu (IDI menolak vaksin Corona) akan berkembang pendapat dari masyarakat, ‘IDI saja, menolak apalagi kami.’ Karena mungkin IDI dan dokter lebih mengetahui masalah kesehatan, obat atau vaksin,” jelas Daeng.
“Ini yang perlu kami klarifikasi. kalau dibiarkan, kami khawatir program vaksinasi COVID-19 akan mengalami kendala ke depannya.”
IDI tetap mendukung vaksin dan vaksinasi COVID-19 serta menyerahkan kepercayaan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal pemberian izin, keamanan, dan efektivitas vaksin.
Tenaga kesehatan pun diprioritaskan menjadi yang pertama penyuntikan vaksin Corona. “Kami sangat sadar. Profesi kami rentan, bahkan sangat rentan karena berhadapan dengan pasien. Sudah 200 orang dokter meninggal akibat COVID-19, perawat di atas 130 orang meninggal. Belum juga bidan banyak tertular COVID-19,” terang Daeng.
“Kalau kami diprioritaskan sebagai penerima pertama penyuntikan vaksin, ini tentu hal yang baik. Supaya petugas kesehatan tidak tertular dan bisa terus merawat pasien.”
Distribusi Terkendala Geografis
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi, menyebut pemerintah masih terus menyiapkan proses vaksinasi Covid-19. Namun ada sejumlah tantangan dalam proses ini. Kondisi wilayah Indonesia yang luas diperkirakan menjadi kendala tersendiri dalam distribusi vaksin.
“Masih ada daerah-daerah yang disebut daerah terpencil, kemudian daerah perbatasan, daerah kepulauan. Salah satu kendala geografis ini yang menjadi persoalan,” kata Oscar dalam tayangan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (14/12).
Dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian, kata Oscar, tenaga kesehatan dan vaksinator harus berupaya lebih keras untuk menjangkau daerah-daerah sulit. Tak hanya itu, selama proses distribusi, vaksin harus tetap berada dalam suhu dingin. Hal ini demi menjaga kualitas dan efektivitas vaksin. Oleh karena itu, kata Oscar, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain untuk proses distribusi vaksin.
“Tata kelola rantai dinginnya, cold chain-nya, yang mana kita pahami sendiri kalau berkenaan dengan vaksin ini harus ada perlakuan khusus di dalam mendistribusikannya,” ujar dia.
Masih dalam rangka menyiapkan vaksinasi, Oscar menyebut, hingga 5 Desember 2020 pemerintah telah melakukan pelatihan terhadap 12.408 vaksinator. Jumlah ini tersebar di 21 provinsi. Selain itu, ada 29.635 vaksinator di 34 provinsi yang telah mengikuti workshop persiapan vaksinasi. “Artinya semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita dan insyaallah kesiapan-kesiapan itu juga kita jaga dari sisi jumlah, proporsional, dari semua provinsi akan tercakup,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, 1,2 dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12) malam. Presiden Joko Widodo mengatakan, butuh waktu sekitar tiga hingga empat pekan bagi BPOM untuk mengkaji dan mengeluarkan izin edar darurat vaksin tersebut. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Minggu malam merupakan vaksin siap suntik.
Jokowi mengatakan, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021. Selain itu, pada Januari 2021 juga akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19. Sebanyak 45 juta dosis itu akan tiba dalam dua gelombang. (lp6)
SUMUTPOS.CO – Kasus video s3ks mirip Gisella Anastasia melebar. Kini, Hotman Paris ikut dilaporkan atas video tersebut. Dilansir dari InsertLive, pelapor video itu adalah Andar Situmorang. Ia memang beberapa kali terlibat perseteruan dengan Hotman Paris.
Yang terbaru, Andar Situmorang melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Laporan itu sebenarnya sudah dibuat sejak beberapa waktu lalu.
Sayangnya, Andar Situmorang merasa belum ada kelanjutan dari laporannya. Oleh karena itu ia kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk kembali melaporkan Hotman Paris.
“Jadi saya Andar Situmorang ini pelapor di sini, yang saya laporkan itu Hotman Paris Official, dia punya Instagram Hotman Paris Official telah memposting di Instagramnya dia satu video porno,” ucap Andar Situmorang saat ditemui di Polda Metro Jaya.
Andar Situmorang juga mengungkapkan alasannya membuat laporan tersebut. Menurutnya, Hotman Paris menyampaikan kebohongan ke publik.
“Saya merasa itu Hotman Paris kau nggak usah mengelabui masyarakat, kau itu masih tersangka saya disini, kau tersangka pornografi saya, kau nggak usah nasehatin orang porno, kau pun tersangka urusan porno,” kesalnya.
Menurut Andar Situmorang, Hotman Paris juga kurang paham dengan hukum. Ia meminta pengacara kondang itu untuk kembali belajar hukum.
“Eh Hotman kau belajar lagi sekolah hukum ya, untuk mengelabui, untuk menutupi kebohongan yang kau ciptakan sama Gisel itu, kau minimal harus ciptakan 4 kebohongan baru, itu pelajarannya kan,” ungkap Andar Situmorang.
“Kau suruh-suruh lagi Gisel hilang ini, bohong,” lanjutnya.
“Si Gisel itu sebenarnya sederhana lo, bisa dia bebas itu, ditakut-takuti lagi sama si Hotman ini, Hotman kau tersangka porno, malah ngajarin porno kau lagi,” pungkas pengacara ini.
Bukan cuma Hotman Paris, Gisel juga ikut dilaporkan Andar Situmorang. Ia menilai wanita pemeran utama dari video seks itu mirip dengan Gisel.
“Di mana video porno ini saya lihat-lihat mirip-mirip si ceweknya mirip-mirip Gisel kalau dari samping kanan mirip Gisel kalau dari sini (depan) mirip sekretarisnya Hotman,” kata Andar Situmorang berasumsi. (dtc/ram)
