LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Labuhanbatu menetapkan persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Senin (18/1).

Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu, Rajid Yuliawan, mengatakan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, menandakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mentaati pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Pengesahan Prolegda oleh legislatif menandakan penyusunan program daerah Kabupaten Labuhanbatu tersebut telah sesuai Permendagri dan ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten,” jelasnya.

Hasil rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labuhanbatu, Meika Riyanti Siregar dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, para unsur Forkopimda, Para asisten, Para kepala OPD, para Kabag dan Insan pers.(fdh)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan usulan pemberhentian Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT yang masa jabatannya akan berakhir tahun 2016-2021, Senin (18/1) di gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Jalan SM Raja Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu.

Ketua DPRD Labuhanbatu Meika Riyanti, rapat paripurna pengumuman pemberhentian Bupati Labuhanbatu periode 2016-2021 berdasarkan Rapat badan musyawarah pada tanggal 7 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) huruf A undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Diberhentikan karena berakhir masa jabatannya,” ujar Meika.

Pengumuman pengusulan pemberhentian Bupati Labuhanbatu tersebut dihadiri Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, para kepala OPD, Kabag dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di tiga kecamatan, yakni Bahorok, Besitang dan Batang Serangan meminta agar hewan ternak mereka yang dimangsa harimau diberi konvensasi ganti rugi.

Hal itu disampaikan masyarakat didampingi Balai Besar Konservasi SDA Sumut saat melakukan audiensi dengan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang diwakili Sekdakab, dr. H. Indra Salahudin, didampingi Asisten II Ekbang H. Hermansyah, kepala BAPPEDA H. Sujarno, Kadis Pertanian Nasiruddin, Kahlakar BPBD H. Irwan Syahri, Camat Bahorok, Besitang dan Camat Batang Serangan di ruang Sekda Kantor Bupati Langkat, Senin (18/1).

Dalam audiensi tersebut, warga diwakili tiga Kades, menyampaikan kerugian besar karena ternak mereka sudah banyak dimangsa harimau Sumatera. Adapun ketiga Kades tersebut, yakni, Kades Batu Jonjong Tetap Ukur Ginting, Kades Lau Damak Ngemat Ginting dan Kades Timbang Lawang Malik Nasution.

Kades Jonjong menyampaikan harapan warga, yakni meminta bantuan dari pemerintah dan KSDA, untuk memberikan konvensasi atas hewan ternak yang menjadi korban harimau. Dan meminta pemerintah untuk melakukan evakuasi harimau ke lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat.

Sementara, KA Balai Besar KSDA Sumut, Hotmauli Sianturi didampingi Kabid Wilayah l KSDA Mustafa Imran Lubis, Kabid wilayah TNGL Ruswanto dan Kasi wilayah I Herbert Aritonang menjelaskan, pihaknya tidak dapat memberikan konvensasi, dikarenakan lokasi dimangsanya hewan ternak warga masih di lokasi TNGL.

Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat, lanjut Hotmauli agar memasukkan hewan ternaknya ke dalam kandang.

“Kami juga akan mencoba mengevalusi translokasi harimau, dengan melakukan metode pemasangan kandang jebakan. Sebelum itu berhasil, baiknya hewan ternak warga dimasukkan ke kandang,”sarannya.

Hotmanuli juga menjelaskan, pihaknya akan menyediakan pos penjagaan, dengan bekerjasama pemerintah desa dan pihak terkait lainnya, termasuk Pemkab Langkat. Serta melakukan upaya jangka panjang lainnya, seperti aspek legalitas kawasan untuk pertenakan di daerah TNGL yang dekat permukiman warga.

Caranya bermitra dengan KPH melalui perhutanan sosial dan sylvopastura, atau kemitraan koservasi KTHK dengan TNGL .

“Sehingga ke depannya, jika ada hewan ternak warga yang dimangsa, dapat diberi bantuan dari pemerintah daerah/pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekdakab menyatakan, Pemkab Langkat akan ikut serta dan membantu menyelesaikan personal tersebut. Termasuk upaya legalistas lokasi yang akan dilakukan BKSDA Sumut. Agar kedepannya masyarakat medapatkan ganti rugi, jika hewan ternaknya kembali dimasang harimau. (yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama PT Kereta Api Divisi Regional I Sumut, Senin (18/1).

RDP dilakukan menyoal surat PT KAI yang hendak menutup perlintasan liar di Jalan Ikan Kakap, Lingkungan II, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur.

Selain itu, juga karena surat PT KAI nomor KJ.209/I/1/DV.1-2021 pada 12 Januari 2021 menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra yang memimpin langsung RDP tersebut. “Ya, DPRD Binjai sudah melakukan RDP dengan PT KAI dan Dishub Binjai. Hasilnya, poin utama adalah PT KAI mencabut surat mereka terkait permintaan penutupan jalan tersebut,” kata pria yang akrab disapa Haji Kires ini ketika dikonfirmasi, Selasa (19/1).

RDP berjalan aman dan lancar. Poin kedua dari RDP, kata dia, disepakati akan dibangun pos penjagaan di perlintasan KA tersebut.

Namun, kata dia, yang membangun bukan Pemerintah Kota Binjai. “Pihak Balai Perkeretaapian yang membangun pos jaga nanti. Kapan selesainya, mari kita tunggu bersama realisasinya,” sambung Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.

Dia melanjutkan, penjagaan yang dilakukan Dishub Binjai sejak 13 Januari 2021 terus dilakukan. Bahkan, hingga nanti selesai rampung pos penjagaan tersebut.

“Artinya, petugas yang jaga dari Dishub Binjai. Karena itu jalan dalam kota, bukan antar provinsi. Makanya yang jaga dari pemko dan yang membangun pos jaga Balai Perkeretaapian,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemko Binjai menolak penutupan jalan umum tersebut karena sejumlah alasan. Pertama, tidak dapat menutupnya karena jalan alternatif terlalu jauh. Sehingga tidak efisien dan membuat repot masyarakat Kota Binjai.

Kedua, menghambat bantuan penanggulangan bencana kebakaran karena tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Ketiga, menghambat masyarakat yang melaksanakan ibadah.

Terakhir, menghambat aktivitas masyarakat. Pantauan wartawan, Dishub Binjai sudah menempatkan dua orang petugasnya untuk menjaga perlintasan liar agar tidak terjadi kecelakaan.

Selain itu, Dishub Binjai juga memasang kerucut segitiga sebagai tanda hati-hati. Diketahui, kecelakaan lalu lintas berupa KA tabrak mobil pribadi masyarakat terjadi dua kali dalam kurun waktu sepekan. Beruntung, peristiwa nahas tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Dua kecelakaan dimaksud yakni, mobil pribadi BK 1864 ID yang dikemudikan Z Hutabarat (59) ditabrak KA rute Binjai-Medan, Kamis (7/1). Akibatnya, sopir yang berstatus PNS ini mengalami luka ringan.

Terakhir pada Sabtu (9/1), RPA (18) yang masih pelajar mengemudikan mobil pribadi BK 1501 RU ditabrak KA rute Medan-Binjai. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Aktivitas perjudian modus tembak ikan kian marak menyelimuti sejumlah daerah di Sumut. Bahkan, intensitasnya berangsur meningkat, seakan tak terbendung di tengah pandemi Covid-19.

Buntut dari aktivitas ilegal ini, tindak pidana kejahatan lainnya seperti pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian disertai dengan kekerasan pun marak terjadi.

Menurut Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumut, Paulus PG, judi modus tembak ikan mulai menjamur di sejumlah daerah Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deliserdang hingga Humbang Hasundutan dan lainnya.

Karenanya, DPD GMNI Sumut menagih janji Kapoldasu, Irjen Martuani Sormin yang memberantas judi. Menurut dia, judi dan narkoba ini satu kesatuan yang saling sejalan.

Karenanya, komitmen Kapoldasu yang menyatakan tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut harus dibuktikan. Jangan hanya sebatas jagoan semata.

Dia menilai, Poldasu tidak serius menyelesaikan program tersebut. Dicontohkannya, masyarakat yang menggerebek oknum petugas yang diduga bermain dengan narkotika di Labuhanbatu.

“Sedih saya melihat adanya tidak pidana kejahatan yang justru diduga dibekingi oknum aparat. Sehingga jargon tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut hanya sebatas jargon,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, Selasa (19/1).

Selain itu, dia juga prihatin melihat kondisi menjamurnya arena perjudian di Sumut. Mulai dari yang terkecil hingga terbesar.

“Sebagian besar diduga dibekingi oknum aparat,” ujar dia.

Paulus menambahkan, media pernah melansir berita tempat perjudian terbesar yang ada di Sumut. Adalah di Marelan Pasar 7, Desa Manunggal, Labuhandeli, Deliserdang.

Namun hingga kini, diduga praktek tersebut masih berjalan. “Gimana mau menutup yang besar. Yang kecil saja pun semakin menjamur dan tak dapat ditertibkan,” kata dia.

Khusus di Kota Binjai, arena perjudian yang pernah digerebek Satgas Covid-19 Sumut di Jalan Sutomo, Binjai Utara saja pun hingga kini masih beroperasi. Karenanya, dia berharap, Poldasu segera melakukan penindakan.

Terutama kepada oknum aparat yang diduga terlibat. Kata dia, hal tersebut dilakukan agar citra Korps Tri Brata kembali membaik di mata masyarakat.

“Saya mengharapkan Pak Kapolda segera menindak para pelaku kejahatan di wilayah hukum Sumatera Utara. Agar institusi kepolisian kembali dicintai masyarakat,” kata dia.

Belum lagi adanya aksi spontan yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi arena perjudian modus tembak ikan sudah terjadi. Seperti di Kota Medan.

Bahkan di Kota Tanjungmorawa, Deliserdang belum lama ini terjadi. Videonya viral yang berisikan sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu mendatangi lokasi perjudian modus tembak ikan hingga spontan melakukan perusakan di Tanjungmorawa.

“Aksi yang dilakukan masyarakat yang mendatangi lokasi perjudian adalah bentuk keresahan yang nyata,” beber dia.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menegaskan, kalau Irjen Martuani sudah berulang kali memberi pernyataan dengan tegas bahwa Poldasu akan menindak tegas segala macam bentuk perjudian. “Apapun bentuknya (perjudian),” kata perwira menengah dengan pangkat tiga melati emas di pundaknya ini.

“Kami juga telah meningkatkan intensitas patroli yang bergabung dengan stakeholder lainnya di semua Polres jajaran. Jadi keterangan Pak Kapolda sudah tegas kali itu. Tidak ada judi dalam bentuk apapun,” seru juru bicara Poldasu ini melalui sambungan telepon selularnya. (ted)

“Masyarakat yang mendapat informasi segala macam (bentuk perjudian), silahkan dikomunikasikan. Dilaporkan ke kita, akan kita tindaklanjuti,” tukasnya. (ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah wilayah di Kota Medan hingga Sumut dan Aceh, mengalami padam listrik selama beberapa jam lamanya. Padamnya listrik akibat terganggunya instalasi regasifikasi milik Perta Arun Gas (PAG) yang menyuplai gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun dan Pembangkit yang ada di UPK Belawan, Marine Vassel serta Pembangkit di Paya Pasir, Selasa (19/1).

GM PLN UIW Sumut, Irwansyah Putra, melalui Senior Manager SDM, Edy Irawan mengatakan, akibat gangguan tersebut sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan sebesar 1.069 MegaWatt (MW).  “Untuk mengurangi dampak tersebut, PLN mengoperasikan seluruh pembangkit berbahan bakar minyak, sehingga potensi padam dapat diminimalisir menjadi 343 MW,” ujar Edy.  

Dikatakan Edy, saat ini PLN dan Perta Arun Gas terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan gas dapat normal kembali sehingga pembangkit berbahan bakar gas dapat beroperasi seperti sediakala. 

Sementara itu, akibat kondisi ini juga, membuat listrik di sebagian wilayah Aceh mengalami pemadaman akibat terganggunya pasokan gas ke dua PLTG. PLN menyebut bila kondisi belum normal pemadaman bakal dilakukan hingga tengah malam.

“Pemadaman listrik di sebagian wilayah Langsa, Lhokseumawe, dan Meulaboh akibat terganggunya suplai gas dari Pertagas ke sistem pembangkit kami di Arun Lhokseumawe dan Belawan Medan,” kata Manajer Komunikasi PLN UIW Aceh T. Bahrul Halid, Selasa (19/1).

Pemadaman di wilayah tersebut terjadi sekitar pukul 14.56 WIB. Bahrul mengatakan bakal terjadi pengurangan beban sekitar 90 MW pada malam hari bila kondisi suplai gas dari Arun masih belum normal.”Dengan sangat terpaksa kami akan melakukan pemadaman di beberapa daerah di Aceh, sekitar 90 MW pada saat beban puncak (WBP) mulai jam 18.00 sampai 23.00 WIB secara bergilir untuk antisipasi terjadinya blackout system (padam total),” ujarnya. (rel/bbs/ila)