MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 51 dari 154 pekerja harian lepas (PHL) pada Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kota Medan tidak menerima gaji atau upahnya dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan selama 2 tahun terakhir.

Padahal, keberadaan para PHL tersebut di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sangat dibutuhkan untuk mengerjakan program-program yang ada pada Dinas yang berada di Jalan Selambo, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas itu.

Untuk itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan untuk menerima usulan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, perihal pemberian atau penambahan gaji untuk 51 PHL yang belum mendapatkan upahnya tersebut.

“Karena sebenarnya, usulan penambahan gaji PHL tersebut sudah disetujui bersama pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan R-APBD Tahun 2021,” ucap Hasyim, Selasa (19/1).

Saat RDP dilaporkan, dari 154 tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang dibutuhkan dari tahun 2018 lalu, hanya 103 orang tenaga PHL yang mendapatkan upah dari Pemko Medan, sementara sebanyak 51 orang tenaga PHL lainnya tidak mendapatkan upah.

Oleh sebab itu, agar ke-51 PHL tersebut bisa mendapatkan upah, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan terpaksa harus mengambil sebagian gaji dari 103 PHL yang mendapatkan upah untuk diberikan sebagian kepada 51 PHL yang tidak mendapatkan gaji.

Untuk itu, kata Hasyim, Kadis Pertanian dan Perikanan Medan, sebaiknya harus menjelaskan kembali kepada Sekda Kota Medan tentang seberapa perlu dan pentingnya para PHL tersebut sehingga harus dipertahankan. Hal itu harus dilakukan, agar Sekda dapat memahami, apalagi hal itu sudah menjadi keputusan bersama yang telah disepakati sebelumnya.

“Karena jika memang keberadaan para PHL tersebut sangat perlu untuk dapat menunjang kinerja dari OPD yang bersangkutan, maka itu harus ditolerir. Jangan hanya untuk melakukan efisiensi, Pemko Medan jadi mengabaikan efektivitas di dinas tersebut, apalagi saya ketahui itu bukanlah penambahan tenaga PHL baru, namun pengajuan penambahan gaji bagi tenaga PHL yang belum mendapatkan gaji sejak tahun 2018 lalu,” katanya.

Dijelaskan Hasyim, dampak dari tidak menyeluruhnya pemberian gaji para PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, menjadi pengurangan gaji atau upah bagi 103 PHL yang mendapatkan upah. Sementara, apabila 51 tenaga PHL itu tidak mungkin diberhentikan, mengingat tenaga mereka yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan efektivitas dan kinerja di dinas tersebut.

Hasyim pun sangat menyayangkan, jika gaji para PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan akhirnya menjadi di bawah UMK Kota Medan. Hasyim pun kembali menyarankan pada Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk membicarakan masalah tersebut secara langsung kepada Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Menanggapi saran Hasyim, Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun mengaku sudah pernah melakukan komunikasi kepada Sekda Kota Medan, baik secara lisan maupun tulisan. Hanya saja sampai saat ini, belum ada arahan apapun dari permohonan yang sudah disampaikan.

“Sejak tahun 2018 lalu, kami sudah pernah bertemu langsung dengan Pak Sekda untuk memberitahukan perlunya tenaga PHL tersebut untuk mendukung kinerja di dinas Pertanian dan Perikanan, tapi belum disetujui. Sejauh ini yang disetujui cuma 103 PHL,” jawab Ikhsar.

Ikhsar menjelaskan, pihaknya memang tidak mungkin melakukan pengurangan tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Alhasil selama 2 tahun belakangan ini, para tenaga PHL di DPP Kota Medan memang harus berbagi gaji antara yang menerima dengan yang tidak menerima

“Kami tidak mau memecat mereka (51 PHL), karena tenaga mereka sangat dibutuhkan sehingga perlu untuk kami pertahankan. Namun ya itu tadi, kendalanya adalah mereka tidak mendapatkan gaji. Inilah yang membuat saya selaku kadis untuk terus memperjuangkan agar Pemko Medan berkenan mengeluarkan gaji mereka yang 51 orang lagi,” terang Ikhsar Marbun.

Dibenarkan Ikhsar, DPRD Medan sudah menyetujui untuk menganggarkan gaji 155 PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Hanya saja, persetujuan DPRD Medan tidak serta merta membuat Pemko Medan, dalam hal ini Sekda Kota Medan menyetujuinya.

“DPRD sudah setuju untuk menganggarkan gaji 155 PHL, tapi belum disetujui (Sekda). Ya kita bersabar saja, sembari terus bekerja maksimal untuk menjalankan program-program kerja di Dinas Pertanian dan Perikanan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah tertunda di tahun 2020, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, memastikan realisasi rencana revitalisasi pembangunan skybridge (jembatan udara) yang menghubungkan Lapangan Merdeka Medan dengan Stasiun Kereta Api Medan pada tahun ini atau pada Juni 2021 ini.

Sebab, meskipun dana untuk revitalisasi Skybridge telah dianggarkan di APBD 2021 sebesar Rp2,5 miliar, pembangunannya baru bisa dimulai usai pelantikan Wali Kota Medan yang baru. Untuk itu, revitalisasi Skybridge direncanakan akan mulai dibangun pada Juni 2021. Pasalnya, pembangunan tersebut membutuhkan instruksi dari pimpinan Kota Medan yang akan dilantik nanti.

“Pembangunannya baru akan dimulai pada sekitar bulan Juni nanti. Kalau kita perkirakan, misalnya dibangun bulan Juni, maka sekitar 4 bulan akan selesai, jadi sekitar bulan Oktober (2021) lah selesainya,” ujar Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Selasa (19/1).

Dikatakan Benny, tertundanya revitalisasi Skybridge Lapangan Merdeka disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, pada tahun 2020, sejumlah rencana pembangunan di Kota Medan memang tertunda karena banyaknya anggaran yang di refocussing untuk penanganan Covid-19.

“Dan kedua, waktu itu kan kita sempat ada masalah dengan PT KAI, saat itu mereka belum mau membuka akses Skybridge yang menuju stasiun kereta api. Jadi saat itu karena belum afa kesepakatan, maka kita pending. Setelah ada kesepakatan untuk dibuka dan mau dibangun di tahun 2020, justru pandemi datang dan anggaran di refocussing,” ujarnya.

Namun begitu, Benny memastikan jika pihaknya juga telah menyelesaikan kesepakatan dan kerjasama antara Pemko Medan dan PT. KAI dalam akses skybridge menuju Stasiun Kereta Api Medan tersebut.”Kemarin kita sudah tandatangani kesepakatan dengan PT. KAI mengenai pembukaan akses menuju Stasiun. Tapi begitu pun, hasil pembahasan kami dengan Komisi IV (DPRD Medan) kemarin (Senin, 18/1), kita diminta untuk memastikan kembali soal kesepakatan itu, supaya nanti jangan ada kendala lagi saat sudah dibangun,” jelasnya.

Diakui Benny, minimnya anggaran di tahun 2021 menyebabkan ada banyak program rencana pembangunan Kota Medan pada Dinas PKPPR Kota Medan yang harus kembali tertunda seperti tahun 2020. Adapun sejumlah rencana pembangunan yang batal tersebut seperti pembangunan kawasan kota tua (Heritage) di kawasan Kesawan, Revitalisasi Pendopo Lapangan Merdeka, Islamic Centre dan sejumlah pembangunan lainnya.

“Ada banyak program yang batal dan tidak bisa terealisasi di tahun ini, anggaran tidak mencukupi. Tapi selain Skybridge, ada juga yang bisa kita realisasikan seperti rumah panti sosial, RS Tipe C Medan Labuhan dan rehab-rehab sejumlah kantor,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST, meminta Dinas PKPPR Kota Medan kepada Pemko Medan untuk memastikan kembali kesepakatannya dengan PT KAI soal pengoperasian Skybridge yang menghubungkan bagian sisi timur Lapangan Merdeka Kota Medan dengan stasiun kereta api Kota Medan.

“Dalam RDP kami dengan Dinas PKPPR hari Senin (18/1) kemarin, kita sudah minta supaya mereka pastikan lagi soal komitmen itu dengan PT KAI sebelum Skybridge direvitalisasi. Supaya nanti, pembangunan Skybridge tidak sia-sia untuk kedua kalinya. Mereka bilang sudah ada komitmen tertulis tahun lalu, tapi begitu pun kita minta untuk ditegaskan kembali di tahun ini sebelum nanti dibangun di bulan Juni,” tegasnya.

Dijelaskan Ketua Pansus RTRW DPRD Kota Medan itu, Komisi IV DPRD Medan sangat mendukung sejumlah program pembangunan di Pemko Medan, termasuk sejumlah rencana pembangunan yang ada di Dinas PKPPR Kota Medan, salah satunya pembangunan Skybridge Lapangan Merdeka Medan.

Hanya saja, pihaknya tidak ingin anggaran Kota Medan yang saat ini sangat terbatas akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir menjadi sia-sia karena pembangunan yang dilakukan tidak tepat sasaran. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalau kita ingin meraih sesuatu, tidak ada yang datang dari langit, semuanya harus diraih dengan giat berusaha, kemampuan peserta seleksi juga harus di tuntut, diasah dan di latih. Dan, tak ada yang hanya berawal dari mimpi tanpa sebuah usaha dan kemampuan.

Begitulah pesan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin, saat memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas pada seleksi pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke 61 T.A 2021 dan Sespimma Polri Angkatan 65 & 66 T.A 2021 Polda Sumut, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (19/1). Turut hadir, Irwasda Polda Sumut, Karo SDM Polda Sumut, Kabid Propam Polda Sumut, seluruh panitia dan peserta seleksi Sespimmen dan Sespimma Polri Polda Sumut.

Dalam kegiatan ini, Kapolda Sumut juga turut memimpin pengambilan sumpah kepada seluruh panitia, baik internal dan eksternal yang terlibat dalam seleksi, serta para peserta seleksi Sespimmen dan Sespimma Polri TA 2021 Polda Sumut.

Dalam kesempatan itu, Kapoldasu menyampaikan tentang pentingnya kesiapan sebelum mengikuti seleksi pendidikan Polri. “Kalau kita ingin meraih sesuatu tidak ada yang datang dari langit, semuanya harus diraih dengan giat berusaha, kemampuan peserta seleksi juga harus di tuntut, diasah dan di latih. Tak ada yang hanya berawal dari mimpi tanpa sebuah usaha dan kemampuan,” ujarnya.

Kapoldasu berharap, suatu saat ada salah satu dari peserta seleksi yang menggantikan posisinya sebagai Kapolda Sumut. “ Jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh. Jika salah katakan salah, jangan malah mengelak namun silakan diperbaiki,” tegasnya.

Martuani berpesan agar para peserta menjadi seorang ksatria pemberani yang mampu memimpin kesatuannya dengan tanggung jawab serta menjadi contoh bagi anggotanya kelak.”Seleksi ini dilaksanakan untuk memilih siapa yang terbaik di antara peserta seleksi dan siapa yang mampu menjadi pemimpin, karena tidak mungkin semuanya menjadi pemimpin,” katanya.

Kapoldasu juga berpesan, agar berusahalah dan bekerja keraslah serta lakukan yang terbaik, tidak ada yang hanya melalui mimpi lalu bisa lulus. “Siapapun nantinya yang lulus terpilih mewakili Polda Sumut, dia adalah putra dan putri terbaik perwakilan Sumut dan merupakan rekan kita, hargai teman kita dan harus kita dukung serta kita banggakan dan jangan ada yang saling menjatuhkan,” pesan Kapoldasu.

Kapoldasu meminta, agar peserta mengikuti seleksi tersebut dengan sportif dan tunjukkan bahwa perwakilan Polda Sumut lainnya bisa menjadi kebanggaan Polda Sumut dan tidak kalah dengan Polda-Polda lainnya.

“Saya akan mengakhiri karir saya kurang lebih 31 tahun di dunia Kepolisian ini dengan cemerlang dan saya bangga dengan apapun jabatan yang pernah saya raih. Mulai hari ini lakukan yang terbaik untuk meraih cita-citamu,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Derasnya hujan di Kota Medan pada Senin (18/1) sore hingga Selasa (19/1) dini hari, membuat sejumlah kawasan di Kota Medan. Pemko Medan diminta memberikan perhatian khusus untuk enam kecamatan yang rawan banjir, yakni, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang dan Medan Sunggal.

Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis. “Sejumlah rumah di kawasan Medan Johor mengalami banjir. Air masuk ke rumah warga, kebetulan saya juga tinggal di sana dan kondisinya surutnya cukup lama. Ini membuktikan kalau fungsi drainase di Kota Medan termasuk Medan Johor memang tidak baik. Padahal kita tahu, jarak Medan Johor dan Kanal itu tidak jauh, kanal pun tak berfungsi,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (19/1).

Selain kecamatan Medan Johor, anggota DPRD Medan Dapil Medan V yang meliputi Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang dan Medan Sunggal itu mengatakan, banjir juga kerap terjadi di 5 Kecamatan lainnya di Dapil V tersebut, termasuk saat hujan yang terjadi pada Senin (18/1) sore yang lalu.

“Kalau dulu Medan Utara (Dapil Medan II) yang sudah terkenal sering banjir. Tapi sekarang, Dapil Medan V pun sudah sering banjir, termasuk Medan Johor dan Sunggal, begitu juga Medan Polonia, Tuntungan bahkan Medan Maimun yang memang sudah langganan banjir dari dulu. Kita sering mendapat laporan dari para konstituen kita,” ujarnya.

Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Medan ini meminta Pemko Medan untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada enam Kecamatan di Dapil Medan V, khususnya untuk masalah banjir yang tidak luput dari persoalan drainase, infrastruktur dan persoalan sampah yang tak kunjung selesai.

“Keluhan itu sudah kita sampaikan kemarin di paripurna laporan Reses, tepat hari Senin (18/1) kemarin. Dan ternyata tidak butuh waktu lama untuk membuktikan laporan Reses kita itu, sorenya hujan dan memang banyak banjir di Dapil Medan V. Kita minta kepada Pemko Medan supaya ini bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam laporan Reses Dapil Medan V, anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan mengingatkan Pemko Medan agar peka terhadap aspirasi warga yang disampaikan melalui reses, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang dan Medan Sunggal.

Hal ini disampaikan Syaiful Ramadhan saat didaulat membacakan laporan hasil reses anggota DPRD Medan Dapil V diantaranya Mulia Nasution, Edi Eka Suranta (Gerindra), Daniel Pinem, Johanes Hutagalung, Hendri Duin (PDIP), M.Afri Rizki (Golkar) Habiburahman Sinuraya (Nasdem), Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan (PKS), Erwin Siahaan (PSI), Sukamto (PAN) dan Burhanuddin Sitepu (Demokrat), Senin (18/1).

Sementara itu, saat dihubungi Sumut Pos, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Nurly tidak berkenan menjawab pertanyaan Sumut Pos terkait daerah-daerah di Kota Medan yang mengalami banjir akibat derasnya hujan yang turun. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bayi kembar siam bernama Adam dan Aris, asal Dusun Sei Kelapa II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dijadwalkan akan menjalani operasi pemisahan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, Rabu (20/1). Operasi pemisahan yang nanti dilakukan merupakan keempat kalinya sepanjang sejarah Kementerian Kesehatan RI ini menangani kasus bayi kembar siam.

Sekretaris Tim Penanganan Bayi Kembar Siam RSUP HAM, dr Rizky Adriansyah MKed (Ped) SpA(K) mengatakan, kondisi kedua bayi sudah siap untuk dilakukan operasi pemisahan. Jika tidak ada halangan, akan menjalani pemisahan di bagian dada dan perut mereka. “Pemisahannya itu terkait beberapa organ di dalamnya. Hal itu karena mungkin ada perlengketan, terutama hati dan saluran cerna. Sebagian besar yang dempet memang di daerah perut,” kata dokter spesialis anak ini.

Menurut Rizky, operasi ini akan dilaksanakan oleh tim yang diketuai Prof dr Guslihan Dasa Tjipta SpA(K) dengan melibatkan sekitar 50 orang tenaga medis. Terdiri dari beberapa dokter sub spesialis, terutama dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis anesthesi pediatrik, dan dokter spesialis anak. “Kita tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana seluruh tim yang terlibat langsung dalam operasi akan menggunakan APD (alat pelindung diri). Selain itu, juga akan dilakukan swab untuk screening Covid-19,” ujar dia sembari meminta doa restu dari seluruh masyarakat Sumut.

Rizky menyebutkan, bayi kembar siam Adam dan Aris saat ini dalam keadaan sehat dengan berat badan total sekitar 16 kg. Keduanya sudah berusia 1 tahun 9 bulan 10 hari. Bayi itu lahir di RSUP HAM pada 9 Desember 2019 lalu. “Kondisi bayi saat ini cukup sehat, tumbuh kembang cukup baik. Bahkan, sudah bisa berjalan walaupun jalannya berdua, tidur dengan posisi miring,” pungkasnya.

Sementara, orang tua bayi kembar siam, Supono (32) dan Nur Rahmawati (26), berharap proses operasi bisa berjalan dengan lancar sehingga dapat memisahkan kedua buah hatinya. “Mudah-mudahan berhasil, tidak ada kendala apapun. Kami sudah percayakan kepada tim dokter,” harap Supono.

Untuk diketahui, sebelumnya tim dokter RSUP HAM sudah berhasil memisahkan tiga bayi kembar siam dalam rentang waktu yang berbeda. Pertama, Mariana-Mariani asal Aceh Timur pada tahun 2005. Kedua, Sahira-Fahira dari Asahan tahun 2017. Terakhir, Adam-Malik dari Tapanuli Utara tahun 2019. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Agenda sidang mediasi gugatan warga negara atau citizen lawsuit terkait keadaan dan status Lapangan Merdeka Medan, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (18/1). Namun lagi-lagi, Pemko Medan selaku Pihak Tergugat, kembali mangkir.

Demikian disampaikan kuasa hukum Pihak Tergugat dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka Medan, Redyanto Sidi melalui pernyataan tertulis kepada Sumut Pos, Selasa (19/1).

Kata Redyanto, agenda dalam sidang tersebut adalah pembacaan gugatan terkait keadaan dan status Lapangan Merdeka Medan.

“Setelah mangkir empat kali pada sidang mediasi di PN Medan kemarin, Pihak Tergugat yakni Wali Kota Medan ataupun kuasa hukumnya kembali mangkir pada sidang pembacaan gugatan Pihak Penggugat yang dilaksanakan pada Senin 18 Januari 2020,” katanya.

Majelis hakim, lanjut dia, dalam perkara a quo memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 25 Januari 2021. Pihaknya kembali menyayangkan ketidakhadiran pihak Pemko Medan dalam sidang tersebut.

“Wali Kota Medan sebagai pemimpin di Kota Medan seharusnya menunjukkan sikap pemimpin yang baik untuk warga tercintanya. Ketidakhadiran wali Kota Medan selaku Tergugat dalam perkara a quo semakin menunjukkan ketidakpedulian terhadap warganya sehingga hal ini patut dianggap sebagai itikad tidak baik,” tegas Redyanto.

Dalam perkara perdata dengan nomor register: 756/Pdt.G/2020/PN MDN tersebut, Redyanto Sidi dibantu sejumlah rekan advokatnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora yakni, Novri Andi Akbar, Ramadianto, dan Jaka Kelana.

Seperti diketahui, adapun tuntutan dalam gugatan dimaksud yakni menuntut Pemko Medan dalam hal ini wali kota agar melakukan hal-hal antara lain; Revisi peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 dan memasukkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas + 4,88 Ha ke daftar Cagar Budaya;dan/atau Menerbitkan keputusan wali Kota Medan untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas + 4,88 Ha sebagai Cagar Budaya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan bangunan di Jalan Tirtosari, Lingkungan VII, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, untuk dihentikan pembangunannya dan harus dibongkar. Pasalnya, bangunan tersebut secara sah melanggar aturan atau ilegal.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjutak yang disepakati anggota Komisi IV antara lain Dedy Aksyari Nasution, Renville Napitupulu, Antonius Tumanggor, dan Edwin Sugesti Nasution.

“Kita berharap Satpol PP meninjau lokasi apakah sudah disegel atau belum. Sekaligus melihat izinnya rumah tinggal atau gudang,” ucap Paul sebelum memberikan rekomendasi penutupan bangunan dimaksud dalam rapat dengar pendapat di ruang banggar, Senin (18/1).

Sebelumnya, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT mengaku sudah melayangkan surat permohonan penindakan ke Satpol PP agar menertibkan bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Jalan Tirtosari Lingkungan VII Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung.

“Bangunan itu kenapa belum diterbitkan IMB-nya karena ada pelanggaran garis sepadan bangunan dan sampai sekarang belum ada permohonan izin. Jadi saya tegaskan di sini, ada 2 yang menjadi tugas pokok Dinas Perkimtaru. Pertama, pengawasan bangunan tanpa izin dan kedua, IMB terbit kami lakukan pengawasan, apakah bangunan dibangun sesuai permohonan. Begitu,” urainya.

Sementara merespon pernyataan Kadis PKPPR Kota Medan, Kabid Penindakan Satpol PP Kota Medan Ardani mengaku masih menjadwalkan untuk penindakan bangunan dimaksud. “Jadi soal bangunan Jalan Tirtosari kami belum bisa berkomentar,” pungkasnya. (map/ila)