TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polsek Padang Hilir dan Polsek Bandar Khalifah Resor Tebingtinggi melakukan Operasi Yustisi di wilayah jajaran hukum Polsek masing masing. Operasi Yustisi ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Rabu (8/12) malam.

Dari Operasi Yustisi dua polsek tersebuyt, petugas gabungan Polri dan TNI berhasil menjaring masyarakt yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan. Masyarakat yang tidak menggunakan masker umumnya anak remaja diberikan hukuman saksi sosial, yaitu dengan melakukan push up, setelah menjalani pendataan oleh pihak penertiban perda, mereka diberikan masker gratis.

Kapolsek Padang Hilir, AKP P Manurung didampingi Kapolsek Bandar Khalifah AKP S Panjaitan, menyatakan Operasi Yustisi ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena, saat ini, masyarakat mulai lalai dalam mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

Menurutnya, saat ini informasi di media televisi, ada peningkatan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Indonesia, maka dari itu, kita harus menekan jumlah angka penyebaran Covid-19 yang ada di wilayah kita. “Dalam menekan angka penyebaran Covid-19, kita akan tetap malaksanakan Operasi Yustisi, hingga benar benar penyebaran Covid-19 tidak ada lagi,” paparnya.

Kapolsek Padang Hilir AKP P Manurung, mengatakan Operasi Yustisi ini dilaksanakan di beberapa kafe yang ada di wilayah hukum Polsek Padang Hilir. Ada sekitar 7 orang menjalani sanksi sosial dengan menjalani hukuman push up. Sedangkan Kapolsek Bandar Khalifah AKP S Panjaitan, menjelaskan Operasi Yustisi dilakukan di Pekan Bandar Khalifah, hasilnya ada 5 orang dikenai sanksi sosial dengan menjalani hukum sosial push up.

“Cara memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan 3 M, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker,” paparnya.

Terangnya, kegiatan ini juga guna antisipasi tindak kejahatan yang ada di wilayah hukum Polsek Padang Hilir dan Polsek Bandar Khalifah dalam antisipasi curanmor, premanisme dan balap liar serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi 3 pilar. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi  Umar Zunaidi Hasibuan dalam pembukaan kegiatan pelatihan Wartawan Unit Pemko Tebingtjnggi Tahun 2020 di Gedung Balai Kartini, menyatakan, bahwa Wartawan dalam membuat berita harus bisa mempertanggungjawabkannya.

“Berita yang ditulis Wartawan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan berita itu jangan hoax seperti saat ini banyak muncul di media sosial,” jelas Umar dihadapan Wartawan Unit Pemko Tebingtinggi, Selasa (8/9).

Dijelaskan Umar Zunaidi, saat ini di Kota Tebingtinggi masih banyak mengaku wartawan dan memiliki kartu Pers tetapi belum lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Karena saat ini, pemerintah telah mengatur Undang Undang, bahwa wartawan yang bisa dilayani pemerintah adalah wartawan yang sudah jelas sertifikasinya.

“Mengapa harus kompetensi wartawan, karena wartawan harus bisa menggali tulisannya dengan baik sesuai dengan narasumber dan tulisannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan menyajikan berita yang mengandung unsur kebohongan,” bilang Umar Zunaidi Hasibuan.

Menurut Umar, saat ini banyak penyajian berita yang mengandung unsur hoax, terutama di Media Sosial (Medsos), karena berita yang ditampilkan hanya pendek, dalam pemberitaan itu, belum tentu ada kebenarannya, tetapi masyarakat sebagai pembaca masih banyak terprovokasi dengan berita hoax tersebut, sehingga bisa memancing kesatuan NKRI.

“Selain Medsos, ada juga media cetak, media eletronik dan media online, jadi biasanya berita yang disajikan itu tidak hoax. Tetapi, untuk Medsos, berita yang beredar banyak berita bohong, berbeda denga media cetak, elektronik dan online yang penyajian beritanya lengkap sehingga para pembaca paham betul dengan isi berita yang di bacanya,” bilang Umar Zunaidi.

“Jangan katakan sejujurnya, tapi katakan yang sebaiknya. Benar belum tentu itu baik, karena bisa memecah perpecahan antar suku, jangan dijadikan polemik. Konsep pers harus menjungjung nilai tinggi pada nilai kebangsaan, bukan kepentingan person dan mencari popularitas,” beber Umar.

Umar Zunaidi mengungkapkan, saat ini media cetak surat kabar mengalami masa sulit dikarenakan era digitalisasi. Para pembaca mulai pindah ke media eletronik dan online.

Di Sumatera Utara, sebelumnya pembaca surat kabar mencapai 24 ribu. Namun saat ini mengalami penurunan hingga mencapai 12 ribu pembaca saja, ditambah biaya cetak yang mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19.

Tampak hadir sebagai narasumber, Kadis Komimfo Teningtinggi Dedi P Siagian, Pengurus PWI Sumut, Muhammad Syahrir Dan Dekan Fisipol UMSU Medan, Doktor Arifin Saleh Siregar. (ian/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Terbit Rencana PA sebagai Ketua PC F-SPTI dan K. SPSI Kabupaten Langkat periode 2020-2025 beberapa waktu lalu, dilaksanakan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku serta memiliki legalitas yang jelas.

“Pelantikan Terbit Rencana itu legal dan resmi, baik secara AD ART organisasi dan peraturan perundang – undangan,”sebut Sekjen F-SPTI dan K. SPSI Langkat H.Amir Hamzah P Sundan dikediamannya, Kecamatan Kuala, Senin (7/12)

Karena itu, sambung Amir, pelaksanaanya tidak melanggar ketentuan apapun, baik UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada pasal 76 huruf c dan h. Sebab didalam aturan tersebut, dimaksudkan bukan untuk kepengurusan organisasi melainkan untuk kepengurusan perusahaan dan yayasan.

Serta tidak melanggar, UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada pasal 17 huruf a. Sebab SPTI dan SPSI bukanlah organisasi usaha, melaikan organisasi yang memperjuangkan hak – hak buruh.

“Kedudukan Terbit Rencana menjabat sebagai ketua SPTI dan SPSI Langkat sama sekali tidak melanggar aturan manapun. termasuk UU No.13 tahun 2003 tentang ketangakerjaan dan UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, juga tidak ketentuan yang melarang,”tegasnya.

Amir lebih jauh menjelaskan, sampai saat ini Terbit Rencana tetap menjabat ketua SPTI dan SPSI Langkat adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepada anggota. Sebab, Terbit Rencana sudah sejak tahun 1980 menjadi ketua SPTI dan SPSI Langkat, dirinya telah banyak mengayomi dan memperjuangkan hak – hak para pekerja dan buruh di Langkat.

Maka dari itu melihat adanya selisih paham yang berujung kepada dualisme ditubuh SPTI dan SPSI Langkat, Terbit Rencana tidak ingin ada perpecahan serta adanya oknum yang mengabil keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dari SPSI yang berujung kepada kesengsaraan para buruh.

“Saat ini Terbit Rencana juga mendapatkan amanah sebagai Bupati Langkat, jadi Ia menganggap semua masyarakat Langkat tanpa pandang bulu, adalah warganya yang harus dilindungi dan diayomi. Jadi melihat perseteruan di SPTI dan SPSI ini, sebagai seorang Bupati, dirinya tidak ingin adanya perpecahan yang mensengsarakan masyarakat. Sebab itulah dirinya, tetap memegang jabatan ketua SPTI dan SPSI Langkat,”kata Amir.

Hal itu, juga sudah disampaikan Terbit Rencana pada pelantikan PC SPTI dan SPSI Langkat kemarin, di Jambur Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Selasa (24/11/2020). Terbit mengatakan, sebut Amir, dirinya secara pribadi dan pemerintahan, menginginkan Langkat tetap sejuk dan kondusif.

“Sebab itulah, dirinya bersedia menjadi ketua PC F-SPTI dan K-SPSI Langkat, karena menginginkan SPTI dan SPSI memberikan kesejukan dan kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja di Negeri Bertuah.” Imbuhnya

Dikesempatan itu, kata Amir, Terbit Rencana juga minta kepada pihak mana saja di Langkat, untuk bersama menjaga kondusifitas. Jika ada hal yang kurang jelas terkait perseteruan di tubuh SPTI dan SPSI, baiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

“Selain ketua SPTI dan SPSI, saya juga Bupati Langkat. Jadi semua orang di Langkat adalah masyarakat saya, maka saya membuka kesempatan bagi siapa saja, untuk berdikusi dan bermusyawarah guna kedamaian dan kemajuan Langkat,” ungkap Amir menirukan pesan Terbit Rencana yang disampaikan pada pidato pelantikan kemarin. (yas)