MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Sosial tengah mendata dan menyiapkan santunan ahli waris bagi lima korban meninggal dunia akibat banjir besar di Kota Medan. Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Medan itu dipicu hujan deras pada Kamis (3/12) malam hingga Jumat (4/12) dini hari. Akibatnya 5 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya masih dalam upaya pencarian.

Kementerian Sosial, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), M. Safii Nasution, mengatakan, pihaknya akan segera menyalurkan bantuan ahli waris kepada kelima korban tersebut.

“Kami tadi sudah mendatangi 5 keluarga korban meninggal dari 6 yang sempat dinyatakan hilang, kita akan berikan santunan ahli waris sejumlah Rp15 juta,” ujar Safii saat mengunjungi posko pengungsian di Balai Desa Tanjung Selamet, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang,

Selain menyiapkan dana bantuan ahli waris, Kemensos juga menginventaris kebutuhan-kebutuhan pengungsi, mulai dari logistik, keperluan kebersihan, hingga tenda pengungsian Covid-19. “Kami memiliki tenda pengungsi Covid-19 ukuran 6×10 dilengkapi sekat tiap 2 meternya dan ventilasi, ini untuk menghindari droplet, nanti berapa jumlahnya tergantung kebutuhan,” ujar Safii.

Penambahan tenda pengungsian dipandang perlu, terutama bagi kelompok rentan, lansia dan anak-anak, lantaran Balai Desa Tanjung Selamat memiliki kapasitas terbatas untuk menampung sebanyak 323 jiwa.

Terbatasnya ruang yang ada, membuat pengungsi tidur di lantai dengan alas seadanya. Penambahan tenda itu dimaksudkan supaya para pengungsi terhindar dari penyakit ketika berada di pengungsian.

Kemensos juga mengerahkan 38 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengelola dapur umum lapangan yang terletak tidak jauh dari lokasi pengungsian untuk mensupply kebutuhan makan pengungsi selama masih ada warga yang mengungsi. “Selain mendirikan dapur umum lapangan, mereka (Tagana) juga bergotong royong bersama warga untuk membersihkan lumpur di rumah warga,” papar Safii.

Banjir di Kota Medan terjadi setelah Sungai Deli, Babura dan Denai meluap. Banjir setinggi 30-60 cm merendam ratusan rumah warga di bantaran sungai itu sejak Kamis malam. Setidaknya, ada empat kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan. Berdasarkan data dari BPBD Kota Medan, dilaporkan sebanyak 1.983 unit rumah terendam dan 5.965 jiwa terpaksa mengungsi di beberapa titik.

Sementara di Kabupaten Karo, Kementerian Sosial juga menyerahkan Bantuan Hunian Tetap kepada 892 KK korban bencana erupsi gunung Sinabung relokasi tahap III senilai Rp2.676.000.000.

Selain itu, juga menyerahkan Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), Isi Hunian Tetap dan Usaha ekonomi produktif (UEP) kepada 8 KK/unit rumah korban bencana kebakaran senilai Rp264.000.000 dan Bantuan Paket Sembako kepada korban erupsi gunung Sinabung relokasi tahap III dan Kebakaran Pasar Brastagi sebanyak 1.500 Paket senilai Rp300.000.000.

Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu kepada Bupati Karo, Terkelin Brahmana disaksikan oleh Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Kasubdit Pemulihan dan Penguatan Sosial Pudak Bektiwidari, (7/12). (rel/tri)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H Musa Rajeckshah (Ijeck) menghadiri peresmian Masjid Al Musanif II di Wong Solo Jalan Gajah Mada, Medan, baru-baru ini.

Hadir juga sejumlah tokoh masyarakat Sumut, di antaranya Dr H Rahmat Shah, Owner Wong Solo H Puspo Wardoyo, Penasehat Spiritual Wong Solo Prof Dr Syahrin Harahap yang juga sebagai Rektor UINSU, Ketua MUI Sumut Prof Dr Abdullah Syah MA, Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Sumut Dr Sakhira Zandi, Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Ustad Muhammad Jazir ASP, Ketua BKM Adnan Hasibuan serta para pengurus Dewan Masjid Indonesia dan para tamu undangan lainnya.

Wagubsu Musa Rajeckshah yang juga Ketua Yayasan Masjid Musannif menyampaikan terima kasih kepada Owner Wong Solo H Puspo Wardoyo yang memberi tempat untuk pembangunan Masjid Musannif ke II. “Saya mewakili orang tua saya dalam peresmian masjid ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Puspo yang sudah memberikan kesempatan untuk membangun masjid di lahan ini. Masjid tersebut adalah nazar dari pak H Anif mendirikan 100 masjid. Kebetulan, di Wong Solo ini adalah masjid yang kedua,” ungkap Ijeck.

Sementara, Pembina Spiritual Wong Solo, Prof Syahrin dalam tausiyahnya mengatakan, bahwa Allah SWT telah menjanjikan kepada setiap umat Islam yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangun rumahnya di surga.

Hal ini juga tertuang dalam Surat At Taubah ayat 18 yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. “Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk,” kata Prof Syahrin. Dia menilai, sangat tepat pembangunan Masjid Musannif II di Wong Solo sebagai tempat ibadah. Masjid tersebut diharapkan akan makmur dan menjadi tempat pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam di Sumatera Utara.

Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Ustad Muhammad Jazir menuturkan, diingatkan umat Islam agar membawa hartanya ke surga dengan cara mendirikan masjid. Setelah berdiri, masjid kemudian dimakmurkan, bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi sebagai sarana penghasilan baru bagi umat Islam dengan mendirikan usaha.

“Masjid harus bisa menjadi sumber kesejahteraan umat, karena masjid tempat Allah memuliakan manusia. Maka, BKM tidak bisa hanya bergantung pada infaq, perlu ada usaha penyerta. Sebagaimana yang kami buat di Masjid Jogokariyan yang memiliki hotel sesuai syariah Islam, hasilnya untuk menyejahterakan karyawan masjid termasuk imam digaji perbulan dan diberikan mobil dinas. Oleh karena itu, saya berharap Masjid Musannif yang kedua inipun akan makmur, dimana orang datang ingin salat berjamaah dan menikmati aneka makanan kulineran yang tersedia,” jelasnya.

Sedangkan, Owner Wong Solo H Puspo Wardoyo menyebutkan, peresmian Masjid Al Musannif II ini dalam rangka memenuhi amal. Semoga pembangunan masjid berikutnya berlangsung lancar. “Akan kami jadikan masjid ini tempat ibadah, dakwah dan bisnis. Semua ini akan diatur oleh BKM yang diketuai Ustad Adnan Hasibuan,” katanya sembari menambahkan, masjid ini akan memakmurkan masyarakat seperti masjid di Solo maupun di Johor, yang sudah memakmurkan warga sekitarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bulan ini, kondisi Kota Medan masih cukup rentan diterjang banjir susulan. Pasalnya hingga beberapa waktu ke depan, Kota Medan masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring, mengatakan telah berkoordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) dalam mengetahui prediksi hujan di Kota Medan.

“Setidaknya dalam beberapa hari ke depan Kota Medan dan sekitarnya memang masih akan terjadi hujan. Artinya potensi (banjir) tetap ada. Karena itu kita minta kepada masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai dan sekitarnya, untuk lebih waspada,” ucap Arjuna kepada Sumut Pos, Senin (7/12) usai mendampingi Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat menghadiri rapat evaluasi Optimalisasi Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Mebidangro dan Penanggulangan Banjir serta Dampak Banjir di Pendopo Rumah Dinas Gubsu.

Dikatakan Arjuna, saat ini sudah tidak ada lagi Kecamatan di Kota Medan yang masih terendam banjir. Hanya saja, masih ada 1 kecamatan dan 2 kelurahan lagi yang masih terdapat genangan air akibat banjir ang terjadi sejak Jumat, (4/12) dini hari.

“Itu di Kecamatan Medan Maimun, tepatnya di Kelurahan Sei Mati dan Kelurahan Aur. Di sana memang relatif rendah. Jadi saat di tempat lain sudah kering, di sana masih terjadi genangan. Tapi masyarakat nya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sudah mulai beraktifitas kembali,” ujar Arjuna.

Pun begitu, Arjuna mengakui, jika hujan datang kembali, wilayah tersebut masih rawan terjadi banjir. Untuk itu ia meminta di kawasan tersebut dan masyarakat lainnya yang lokasi rumahnya cukup rendah dan tidak jauh dari bantaran sungai, untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada.

“Kita tetap mengaktifkan posko-posko di lokasi yang rentan banjir, salahsatunya di Kecamatan Medan Maimun tadi. Di Sunggal juga terus kita pantau. Saat ini itulah solusi yang bisa kita lakukan,” katanya.

Arjuna menyebutkan jika Pemko Medan telah menggerakkan OPD terkait untuk membantu penanggulangan dan pencegahan banjir di Kota Medan, salahsatunya dengan menormalisasi fungsi drainase di Kota Medan.

“Dari tadi pagi kan Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibantu Kecamatan terus menormalisasi drainase. Sampah-sampah yang ada di parit terus diangkat untuk mencegah penyumbatan saluran air,” sebutnya.

Sebelumnya, usai rapat yang dimaksud, Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi yang didampingi Arjuna Sembiring, Kadis Kesehatan Edwin Effendy serta Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan mengatakan, Pemko Medan telah siaga mengantisipasi banjir, menyusul terendamnya 10 kecamatan beberapa hari lalu sehingga berdampak terhadap 26.671 jiwa atau 8.608 KK.

Dikatakan Akhyar, seluruh pimpinan OPD terkait, termasuk seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan diminta untuk siaga dan tidak meninggalkan wilayahnya mengantisipasi kemungkinan adanya banjir susulan.

Apalagi berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD berdasarkan info dari BMKG, tiga hari ke depan cuaca masih ekstrim. “Apabila banjir susulan kembali terjadi, saya minta agar OPD terkait, camat, lurah dan kepling agar secepatnya memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik evakuasi, pemberian makanan, obat-obatan, air bersih serta membantu membersihkan lumpur. Di samping itu juga segera mendirikan dapur umum dan posko kesehatan sehingga cepat memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya,” tegas Akhyar.

Di samping itu, setiap kantor kecamatan harus mendirikan posko banjir agar cepat untuk memberikan bantuan begitu banjir terjadi di wilayahnya. Kemudian camat harus berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkannya.

“Kita ingin warga yang terkena musibah banjir mendapatkan layanan kesehatan karena kawasan yang diterpa banjir rentan dengan penyakit,” ungkapnya seraya minta kepada camat yang wilayahnya tidak terkena banjir agar menurunkan personil Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) untuk membantu membersihkan 10 kecamatan yang terkena banjir tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas PU serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk bergerak cepat dalam membersihkan saluran air ataupun menormalisasi fungsi drainase yang ada di Kota Medan.

“Walaupun sebenarnya kita sudah sering meminta supaya drainase itu setiap hari dibersihkan, bukan malah dibersihkan setelah musim hujan begini. Tapi ya sudah lah, masih ada waktu untuk membersihkannya, kita minta mereka bergerak cepat. Kalau drainase lancar, walaupun banjir lagi, setidaknya proses surutnya akan jauh lebih cepat,” kata Hasyim kepada Sumut Pos, Senin (7/12).

Hasyim juga meminta kepada BPBD Kota Medan, untuk tidak hanya menyediakan makanan di posko-posko banjir, tetapi lebih dari itu, seperti selimut, tempat tidur, pakaian yang layak, susu anak dan sebagainya. Ia meminta agar ada tanggungjawab pemerintah di dalamnya.

“Lalu dengan kondisi rumah pasca terendam air, bagaimana kondisinya? Rusakkah atau tidak, harus ada tindakan pemerintah dalam membantunya. Dan yang tidak kalah penting adalah soal penanganan, kita mau mereka yang jadi korban banjir harus cepat diberikan bantuan apabila terjadi banjir susulan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa solusi darurat dalam menangani banjir besar di wilayah Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang) , akan segera dikerjakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono. Mulai dari membangun groundsill hingga pemadatan tebing sungai. Penanganan darurat itu diperkirakan akan selesai dalam 3 pekan.

“PERTAMA bikin groundsill (bangunan melintang sungai, bertujuan untuk mengurangi kecepatan arus dan meningkatkan laju pengendap di hilir), meninggikan dasar sungai supaya arus sungai tidak terlalu deras. (Jadi airnya) tidak menghantam kiri-kanan tebing,” kata Basuki Hadimuljono, saat meninjau kompleks perumahan De Flamboyan di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (7/12). Kompleks ini paling parah diterjang banjir besar, Jumat dinihari lalu.

Didampingi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Manam Noprayamin, Basuki menjelaskan, tebing sungai juga tidak dibuat terlalu proper. “Tidak terlalu kuat karena kelihatan tidak ada pemadatan. Nanti akan kita padatkan dengan geobag,” kata dian

Untuk itu, Basuki memerintahkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk segera menurunkan alat berat dan memberikan tenggat waktu 3 minggu untuk memperbaiki jalur sungai dan lainnya.

Basuki menargetkan perbaikan selesai 3 minggu, karena kemungkinan banjir besar akan datang lagi. Mengingat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, saat ini musim hujan ada terjadi La Nina dan awan dari lautan Hindia yang membawa uap air lebih banyak.

Dijelaskannya, penanganan saat ini sifatnya adalah darurat. Pemasangan geobag yang padat dan lebih berat, tidak akan masalah jika dilewati air. Namun jika air yang melewati bercampur dengan tanah, itu dapat mengakibatkan banjir bandang. “(Ini) perbaikan darurat. Nanti setelah musim kering, nanti kita akan tangani secara menyeluruh,” katanya.

Pihaknya juga akan membangun tanggul darurat yang jebol di kawasan Medan Sunggal, untuk mengantisipasi air di aliran Sungai Belawan kembali memasuki Kompleks De Flamboyan.

Selain penanganan di De Flamboyan, pihaknya juga akan melakukan penanganan untuk banjir di Kampung Lalang, Langkat, dan Tebingtinggi. “Tebingtinggi itu sama. Tanggulnya jebol. Saya sudah dapat laporan dari kepala balai. Kita akan perbaiki,” katanya.

Siapkan Rusun Bagi Warga

Pada kesempatan itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan membangunkan rumah susun (rusun) dan apartemen bagi masyarakat di bantaran sungai yang ingin pindah.

“Ini Sungai Deli, Percut, Belawan, ‘kan 3 sistem yang melalui Medan. Kita akan normalisasi, kita sudah punya desainnya,” ujarnya kepada wartawan.

Untuk itu, dia berharap agar warga mau pindah, sehingga rencana normalisasi sungai bisa berjalan maksimal. “Kami mohon bagi masyarakat yang tinggal di bantaran, kalau mau dipindahkan, kita bikinkan rumah susun, apartemen. Tapi jangan lagi tinggal di bantaran,” kata Basuki.

Ia menyebut, banjir yang melanda permukiman di antaranya karena masyarakat yang justru memilih tinggal di aliran sungai. Sehingga ketika masuk musim penghujan, rawan terkena banjir.

“Memang kita semua butuh lahan untuk pemukiman tapi hati-hati menentukan. Harus dihitung betul. Aspek keselamatan lebih penting dan harus menjadi perhatian bersama,” katanya

Disebutkannya, kadang-kadang banjir juga karena orangnya. “Masyarakatnya tinggal di palung sungai, bantaran. Padahal ‘kan bantaran ini seharusnya jadi tanggul,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai apakah penyempitan sungai di Sumut sudah parah, menurutnya hal tersebut juga terjadi di tempat lain. Di kota besar lainnya, juga terjadi hal yang sama. Dia mencontohkan di Kampung Melayu di Jakarta, yang terjadi penyempitan. “Memang kita butuh pemukiman. Makanya kita bikin rusun dan apartemen,” katanya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku siap menindaklanjuti instruksi menteri PUPR soal pendirian rusun bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran sungai.

Selain ketersediaan lokasi, juga butuh komitmen dari masyarakat pinggir DAS agar mau dipindahkan ke bangunan yang telah dipersiapkan Kementerian PUPR nanti. “Asal warga ini mau, beliau (Menteri Basuki) akan menyiapkan bangunannya. Kita siapkan tanahnya, supaya warga nanti pindah ke rumah susun. Tapi kita tanyakan dulu sama mereka, mau pindah atau tidak mereka ini? Jadi butuh pendekatan juga. Soal lahan akan kita carikan, apakah tetap di sini atau di mana,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, banjir di Sumut terjadi di beberapa titik, akibat meluapnya 5 sungai di Medan, seperti Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan, Sungai Seikambing, dan Sungai Mencirim.

Banjir di De Flamboyan sendiri akibat meluapnya Sungai Pantai Bokek atau Sungai Tanjung Selamat yang mengalir ke Sungai Belawan. Banjir di perumahan De Flamboyan ini, memakan korban jiwa sebanyak 6 orang, dan satu orang lainnya masih dalam pencarian akibat terseret arus air.

Sebanyak 343 orang warga yang tinggal di perumahan tersebut terpaksa mengungsi di posko pengungsian di Balai Desa Tanjung Selamat dan aula Arhanud yang tidak jauh dari lokasi banjir.

Pengalihan Sungai Bisa Dipidana

Terkait adanya dugaan pengalihan aliran Sungai Belawan yang diduga menjadi salahsatu penyebab banjir Kota Medan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, sedang memastikannya bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.

“Itu sedang saya cek apakah ada surat izinnya. Kalau tidak ada izinnya, kita serahkan ke BWS. Karena pengalihan sungai harus atas seizin BWS. Tidak bisa sembarangan begitu,” ucap Edy menjawab wartawan saat berkunjung ke Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Senin (7/12).

Langkah itu, menurut dia, setelah melihat langsung adanya aliran Sungai Belawan yang dimatikan oleh pengembang Kompleks De Flamboyan yang berada di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk kepentingan pembangunan.

Gubsu menilai tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum, mengingat dampak dari pengalihan aliran sungai oleh pengembang menyebabkan banjir besar yang menimbulkan korban tewas.

“Pastilah, pasti. Kalau sudah mengganggu aliran air sungai dan tidak sesuai aturan main sungai, itu larinya ke sana (pidana),” kata mantan Pangkostrad itu.

Namun saat ini, Edy lebih fokus memikirkan penanganan para korban banjir di Kompleks De Flamboyan tersebut. “Sekarang, bagaimana tanggungjawabnya kepada masyarakat ini, itu dulu,” pungkasnya.

Hingga kemarin, ratusan warga masih mengungsi di dua lokasi posko pengungsian, yakni Balai Desa Tanjung Selamat dan di Aula Batalyon Arhanud.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, adapun hasil uji swab PCR milik 48 orang korban banjir Kompleks De Flamboyan yang saat ini berada di pengungsian, telah keluar. “Untuk uji swab ada 48 orang yang jalani uji swab di pengungsian. Seluruhnya negatif,” katanya.

Namun untuk ratusan pengungsi lainnya, Dinkes Sumut tidak bisa berbuat banyak, lantaran kebanyakan para pengungsi enggan dites swab. “Sisanya nggak mau. Padahal sudah kita fasilitasi secara gratis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Sumut, sesuai standar WHO, setiap harinya harus ada 2.100 orang yang menjalani uji swab. Termasuk mereka yang diketahui memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19.

“Kalau setiap hari ada 2.100 orang yang jalani swab, maka akan semakin cepat mata rantai Covid-19 di Sumut ini terputus,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Puskesmas Sei Mencirim, dr Juliani menyebutkan uji swab kepada para pengungsi dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Hal itu diakuinya atas permintaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

“Tadi pagi pak gubernur datang dan menganjurkan agar semua korban banjir di swab,” katanya saat berada di posko pengungsi di Batalyon Arhanud, Sabtu (5/12).

Berdasarkan data, ada total 350 orang pengungsi yang berada di dua posko Balai Desa Tanjung Selamat dan Aula Asrama Arhanud.

“Apabila nantinya ada pengungsi yang dinyatakan positif Covid-19, maka akan langsung diisolasi. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik,” ujarnya.

PUPR Akan Tangani Tanggul Jebol

Selain Kota Medan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, juga meninjau tanggul yang rusak akibat banjir di Sungai Padang, Kota Tebingtinggi, tepatnya di Jalan Ikhlas, Kelurahan, Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Senin (7/12).

Tiba di Tebingtinggi, Menteri PUPR langsung meninjau Bendungan Sei Padang (Bajayu) bersama Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan di Desa Paya Pasir Kabupaten Sergai.

Basuki mengatakan, Sungai Padang ini alirannya juga dari Siantar. “Saya akan tangani. Ada beberapa tadi, yakni tanggul, drainase-drainase kota yang mengalir ke sungai dan pintu-pintu klep. Pintu klep yang rusak akan diperbaiki. Fungsinya jika air kering, akan terbuka, dan jika debit air sungai tinggi, akan tertutup. Ini akan kita tangani,” ujar Basuki.

Terkait rencana normalisasi Sungai Padang, menurutnya akan dikerjakan belakangan. Saat ini yang dikejar adalah perbaikan tanggul dan pintu klep. Penanganan tanggul khusus di tikungan Sungai Padang akan dilakukan berbeda dari tanggul yang posisinya lurus di pinggiran Sungai Padang. “Kalau tanggulnya lurus, tidak akan termakan oleh arus. Tetapi kalau di tikungan luar, pasti tergerus air. Kalau tanggul dibuat sama, pasti nggak kuat,” jelas Basuki.

Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, berterimakasih kepada Menteri PUPR karena turun langsung meninjau tanggul jebol di Sungai Padang. “Semoga banjir bisa teratasi dengan baik,” harapnya. (prn/ian)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin, mengimbau masyarakat yang mengikuti pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember besok, agar mencoblos dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) 3M.

“Kita meminta agar masyarakat pesta demokrasi tetap mematuhi prokes,” kata Kapolda melalui Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, kepada Sumut Pos di Medan, Senin (7/12).

Kapolda juga mengimbau masyarakat Sumut tetap menjaga situasi kondusif, serta mengutamakan kekeluargaan. “Jangan sampai ada yang adu jotos karena berbeda pilihan serta dukungan. Tidak ada gunanya seperti itu. Siapapun yang terpilih adalah putra terbaik Sumut,” ajaknya.

Ia meminta seluruh masyarakat Sumut yang sudah memiliki hak pilih, agar datang ke TPS memberikan hak pilihnya. “Hadirlah ke TPS pada 9 Desember. Dalam memilih, gunakan hati nurani,” ujarnya.

Khusus untuk personel Polda Sumut, hingga kemarin telah dikirim ke wilayah terjauh, yakni Nias Selatan dan Nias. Mereka dibekali segala persiapan serta telah diswab PCR. Sehingga dijamin berangkat dalam keadaan sehat.

Ops Mantap Praja yang dikirim ke kabupaten/ kota terjauh dan sedikit rawan, sebanyak 1.263 personel. “Ini yang kami kirim khusus ke Kabupaten Nias Selatan dan Nias. Sebab wilayah tersebut sedikit rawan. Saat ini Sumut adalah wilayah terbanyak yang melaksanakan Pilkada 2020,” ujar Irjen Pol Martuani Sormin, saat menyambut kedatangan Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH, dalam rangka Supervisi Ops Mantap Praja 2020 di Provinsi Sumut, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Senin (7/12).

“Seperti perintah bapak Kapolri, kami laporkan seluruh anggota yg melaksanakan pengamanan sudah diswab, dan hasilnya negatif. Lalu kita kirimkan ke wilayah untuk melaksanakan pengamanan,” ungkapnya.

Terpisah, BKO Brimob Batalyon-B Polda Sumut juga mengirimkan personelnya sebanyak 58 orang ke Kabupaten Simalungun, untuk pengamanan Pilkada di wilayah tersebut. “BKO Brimob Batalyon-B Poldasu ini akan dibagi ke Polsek sejajaran Polres Simalungun,” kata Kabag Ops Polres Simalungun Kompol Surya SE SH MH.

Ia menjelaskan, penambahan kuat personel dari Brimob Batalyon-B Sat Brimob Polda Sumut yang melaksanakan penugasan BKO dipimpin oleh Wadanki 2 Yon-B Iptu Yusup.

Kembali ke Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, memperingatkan seluruh kesatuan Polri agar netral. “Tidak ada keberpihakan ke mana pun dalam Pilkada,” tegasnya.

Wajib Terapkan Prokes

Selain Kapolda Sumut, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, juga menekankan kewajiban menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lokasi-lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pilkada, 9 Desember 2020.

“Sebanyak 23 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara akan melaksanakan Pilkada. Tanggal 9 Desember 2020 menjadi puncak Pilkada Serentak yang melibatkan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dan hal ini menimbulkan potensi penyebaran dan penularan virus Corona. Untuk itu, Satgas Covid-19 dan jajaran KPU Sumut menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Ini agar kita terhindar dari penularan Covid-19,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, Senin (7/12).

Whiko menjelaskan, saat ini perkembangan Covid-19 di Sumut menunjukkan tren yang baik. Hal itu berdasarkan pantauan data sebaran Covid-19 dalam 2 minggu terakhir. Rata-rata kasus Covid-19 positif dalam 14 hari terakhir didapatkan 84,6 kasus/hari.

Untuk itu, Whiko juga kembali mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari guna memutus rantai penularan Covid-19, minimal untuk diri sendiri dan keluarga di rumah. “Laksanakan protokol kesehatan sebagaimana dalam semboyan 3M; gunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air dan sabun,” ujarnya.

Bawaslu: 147 Pelanggaran

Terpisah, Bawaslu Sumatera Utara mencatat, sedikitnya terdapat 147 dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sumut. Namun yang direkomendasi pihak aparat penegak hukum (APH), hanya lima pelanggaran. Kelimanya dianggap memenuhi unsur pelanggaran sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Ya, ada 147 temuan kawan-kawan Bawaslu daerah per November 2020, dan yang direkomendasikan oleh polisi hanya lima. Konsentrasinya di pencalonan, kemudian kampanye-kampanye pasangan calon,” kata Anggota Bawaslu Sumut, Marwan dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) bersama jurnalis dan akademisi, di Kantor Bawaslu Sumut, Senin (7/12) sore.

Dugaan pelanggaran paslon untuk kategori kampanye tersebut, diakui dia, ada kesulitan dari pengawas untuk mendeteksi potensi kesalahannya. Sebab pada umumnya paslon melakukan blusukan-blusukan di malam hari.

“Tetapi umumnya di dua tahapan ini (pencalonan dan masa kampanye). Selain itu di masa tenang ini sebenarnya penyelenggara Pilkada dan peserta juga tak tenang. Mengingat bencana alam banjir dan sebagainya,” katanya.

Data dari Bawaslu Sumut, dugaan pelanggaran yang diteruskan atau direkomendasi ke pihak kepolisian tersebut antara lain terjadi di Kota Medan (dua pelanggaran), Nias (2), dan Simalungun (1). Semua temuan dimaksud terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu terdapat pula dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada serentak kali ini, yakni sebanyak 61 temuan. Sedangkan pelanggaran administrasi terdapat 44 temuan, dan pelanggaran etik sebanyak 39 temuan.

Di sisi lain, faktor cuaca saat ini salah satu potensi kerawanan yang harus diantisipasi pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Sumut. “Kondisi cuaca kita sudah tau banyak memicu banjir dan longsor di beberapa wilayah di Sumut, ini menjadi salah satu kerawanan yang harus diantisipasi,” katanya.

Bawaslu Sumut sangat memerhatikan seluruh potensi kerawanan yang ada baik oleh faktor cuaca maupun karena faktor pandemi yang hingga saat ini masih terjadi. “Kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini kita juga harus memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” sebutnya.

Atas kondisi ini, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk media massa menurutnya terus mereka jalin. Dengan demikian, diharapkan informasi mengenai langkah-langkah maupun kebijakan yang dilakukan terkait penanggulangan kerawanan tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akademisi USU, Hatta Ridho dalam FGD itu mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 memunculkan berbagai kerawanan. “Ancaman keselamatan dan kesehatan ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk datang ke TPS meskipun dalam riset ada yang menyebutkan bahwa 62 persen mereka tetap berkeinginan datang ke TPS. Namun, persentase kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan protokol kesehatan juaga sangat rendah,” sebutnya.

Kemudian, penurunan kualitas tahapan Pilkada 2020 juga tidak dapat dibantah seiring pengurangan anggaran dengan alasan efisiensi akibat Covid-19. Menurut Akademisi dari UINSU, Zulkarnain Nasution salahsatu hal yang harus dipastikan adalah munculnya keinginan dari masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif.

“Peran media untuk memberikan edukasi politik, mengenai aturan-aturan yang ada menjadi hal yang dapat memicu munculnya pengawasan partisipatif ini. Karena itu, sinergitas penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dengan media massa sudah sangat tepat,” pungkasnya. (mag-1/mea/prn)