MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musibah banjir yang melanda 10 kecamatan di Kota Medan pada Jumat (4/12) kemarin, memantik perhatian dan rasa kepedulian elemen masyarakat terhadap warga terdampak bencana Salah satu bentuk kepedulian tersebut datang dari Komunitas Ecosmo Medan, yang menunjukkan rasa kepedulian terhadap korban terdampak banjir di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Minggu (6/12). 

Bantuan yang diberikan komunitas sepeda lipat tersebut berupa beras, gula, minyak, telur dan roti. Selain itu, ada juga tambahan bantuan kepada anak-anak berupa jajanan seperti milo dan tolak angin. 

Ketua Ecosmo Medan, Rolly Sinaga mengatakan aksi sosial tersebut merupakan kali pertama yang pihaknya lakukan.  “Ini bantuan pertama kali yang dilakukan oleh Ecosmo Medan. Bantuan ini kami arahkan ke Kelurahan Sukaraja karena teman kita kebetulan ada yang terkena dampak banjir di situ, jadinya sekalian kita arahkan bantuan ke sana,” ujarnya kepada Sumut Pos, Senin (7/12). 

 Pihaknya berharap kegiatan sosial seperti ini bisa terus dilakukan dan memberikan contoh kepada komunitas lainnya. Secara pribadi ia mengungkapkan, cukup terkejut dengan antusias para anggota Ecosmo Medan yang luar biasa dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

“Saya cukup terkejut dengan solidaritas dari teman-teman Ecosmo Medan, karena kita koordinasi hanya semalam tapi antusias kawan-kawan yang ngasih sumbangan luar biasa sehingga terealisasi,” katanya. 

 Anggota Komunitas Ecosmo Medan, Rozi menambahkan, terhadap warga terdampak banjir jangan larut dalam kesedihan dalam menyikapi bencana yang telah menimpa mereka.  “Semoga warga Medan yang terdampak banjir tetap semangat dan menjalani hari-harinya dengan ceria,” ajak dia. 

 Di lokasi tersebut, Komunitas Ecosmo Medan tampak memberi penghiburan kepada anak-anak yang turut menjadi korban bencana banjir. Mereka mencoba meringankan beban hidup para anak di kelurahan tersebut, sehingga tidak larut dalam bencana yang mereka alami saat ini. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kawasan Medan Utara merupakan kawasan yang banyak terdapat industri dan pabrik. Namun, kenyataannya, banyak industri dan pabrik di kawasan itu tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) maupun upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)-nya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai masih belum menunjukkan komitmen yang tegas dan kesungguhannya terhadap penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan di kawasan utara Kota Medan tersebut.

“Tiga dari empat Kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan adalah sebagai kawasan industri dan pelabuhan, banyak terdapat bangunan gedung industri dan pabrik-pabrik berdiri di kawasan itu,” ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Medan, Sudari ST, Senin (7/12).

Namun, kata Sudari, dalam pemberian izin mendirikan bangunan-bangunan dan izin usahanya, Pemko Medan tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang sebenarnya.  Di mana, dalam pemberian izin mendirikan bangunan industri dan izin usaha, para pelaku usaha seharusnya terlebih dahulu melengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) maupun upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)-nya.

Namun kenyataannya di lapangan, hal tersebut tidak mereka lakukan, tapi kemudian Pemerintah Kota Medan memberikan izin usaha dan mendirikan bangunan usaha mereka. “Sehingga, rumah industri, rumah sakit, hotel atau pabrik tidak terkontrol dan tidak terawasi limbah-limbah yang mereka hasilkan. Akibatnya tanah, air, udara dan lingkungan tercemar. Masyarakat di sekitar tersebut sangat dirugikan,” tegas Sudari.

Fraksi PAN, lanjut Sudari, mempunyai pandangan bahwa Pemko Medan wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pihaknya juga meminta Pemko Medan membuat UPT laboratorium lingkungan yang terakreditas. Karena, Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, sudah selayaknya memiliki UPT laboratorium.

Hal tersebut, lanjut Sudari, berguna secara langsung untuk mengawasi dan menilai pencemaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik, rumah sakit, rumah industri, dan lainnya yang ada di Kota Medan. “Hal ini merupakan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan periode ke empat, yakni mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan,” tegas Sudari.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah menegaskan kepada Pemko Medan untuk meningkatkan pengawasannya terhadap izin-izin didirikannya bangunan yang nantinya beroperasi dan menyumbangkan dampak negatif pencemaran lingkungan.

“Kalau tidak ada AMDAL dan UKL nya, maka Pemko Medan harus tegas dalam untuk tidak memberikan izin mendirikan bangunan dan izin usahanya,” katanya.

Bahrum juga meminta agar Pemko Medan tidak melakukan pembiaran terhadap usaha-usaha yang sudah berjalan namun tidak sesuai prosedur yang ada. “Jadi selain ada langkah pencegahan, juga harus ada langkah penindakan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapal Perang TNI Angkatan Laut (KRI) dari jajaran Koarmada I, KRI Sembilang-850, berhasil menyelamatkan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) KM Rizki Biliton yang tenggelam di Perairan Timur Laut Tanjunglangka, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (6/12).

KRI Sembilang-850 melaksanakan patroli mendapatkan kontak di Radio FM dari KM Rizki Biliton yang menginformasikan bahwa ruang mesin sudah kemasukan air sampai gear box, meminta pertolongan.

KM Rizki Biliton menginformasikan kembali lagi bahwa kamar mesin sudah penuh dengan air Mendengar itu, Komandan KRI Sembilang-850 Mayor Laut (P) Nanang Khunaifi memerintahkan ABK KRI untuk mencari posisi KM Rizki Biliton secara visual, akhirnya ditemukam kontak pada posisi 02 26 021 S – 106 34 474 T yang selanjutnya dilakukan manuver untuk menyelamatkan nelayan yang jatuh ke laut. “Kita menyelamatkan 5 ABK, sedangkan KM Rizki Biliton sendiri tidak bisa diselamatkan dan tenggelam,” Komandan KRI Sembilang-850. 

Menanggapi kejadian tersebut, Panglima Komando Armada I Laksda TNI Abdul Rasyid K mengatakan, TNI AL senantiasa melakukan patroli rutin guna melaksanakan pengamanan di perairan yang menjadi wilayah kerja Koarmada I. 

“Kita bersyukur, KRI Sembilang-850 menemukam korban yang tenggelam untuk diselamatkan. TNI AL secara terus menerus menekankan tentang keamanan di perairan khususnya di wilayah kerja Koarmada I mampu dengan sigap merespon panggilan darurat,” pungkas Pangkoarmada I.

Adapun nama-nama ABK KM Rizki Biliton GT 29 yakni, Mansur (30) sebagai Nakhoda, Rustam (49) sebagai KKM dan 3 Orang ABK yakni  Yurisman (55), Rejo (56) dan Tasim (38). 

Kelimanya dievakuasi ke Pelabuhan Pangkal Balam, Kepulauan Bangka Belitung untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasca kejadian tersebut. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 pada tanggal 6 hingga 8 Desember, Pemko Medan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan terus melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Plaza Medan Fair, Senin (7/12).

Penertiban alat peraga kampanye yang difokuskan pada kendaraan bermotor ini, dipimpin Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmat Adi Syahputra Harahap bersama Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap berjalan dengan tertib dan lancar. Penertiban alat peraga kampanye ini ini melibatkan unsur Satpol PP Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan.

Saat tiba di lokasi tim penertiban mulai bergerak untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1 dan 2 yang ada di Kota Medan hingga tidak ada satupun yang tersisa. Mulai dari angkutan umum hingga becak yang masih terdapat alat peraga kampanye seperti stiker dan spanduk yang masih melekat pada kendaraan tersebut langsung dilepas oleh tim penertiban.

Usai melakukan penertiban alat peraga kampanye, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmat Adi Syahputra Harahap mengatakan hari ini kembali dilakukannya penertiban APK Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor 1 dan nomor 2 pada kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan sebab telah memasuki masa tenang yang dimulai pada tanggal 6 hingga 8 Desember ini.

“Seluruh peralatan dan personel yang kita turunkan untuk mendukung pembersihan alat peraga kampanye. Saya mengimbau kepada seluruh personil agar hati-hati dalam menjalankan tugas. Marilah bertindak dengan arif dan bijaksana sehingga kegiatan pembersihan yang dilakukan berjalan dengan baik,” jelas Rahmat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan penertiban alat peraga kampanye ini merupakan hasil koordinasi antara Pemko Medan dengan Bawaslu Kota Medan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan pada minggu lalu, bahwa menghadapi masa tenang ini agar melakukan penertiban alat peraga kampanye baik berupa spanduk maupun stiker dan sebagainya. Hal ini merupakan upaya dalam menghadapi minggu tenang dan juga bentuk komitmen Pemko Medan dalam melaksanakan tahapan Pilkada.

“Penertiban alat peraga kampanye ini sudah dilakukan mulai minggu kemarin pada pukul 23.30 WIB itu kita laksanakan penertiban secara simbolis di beberapa titik terutama billboard. Hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan kita dalam menertibkan alat peraga kampanye di kendaraan bermotor baik sepeda motor, mobil maupun becak sehingga penertiban ini bentuk upaya pemko bersama Bawaslu dan KPU dalam melakukan persiapan masa tenang menjelang pelaksanaan pilkada pada 9 desember ini,” jelasnya.(map/ila)