TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Nyonya Nawal Lubis memberikan bantuan paket sembako dan makanan siap saji kepada Pemerintah Kota Tebing tinggi, Rabu (2/12).

Bantuan tersebut langsung diterima oleh Sekdako Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (2/12).

Ketua PKK Sumut, Nyonya Nawal Lubis mengatakan bantuan sembako dan makanan siap saji untuk meringankan beban korban banjir yang ada di Tebingtinggi. Sebanyak 100 paket bantuan berupa minyak goreng, gula dan beras.

“Kita ikut berkontribusi membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Semoga dengan bantuan ini, beban masyarakat yang terdampak banjir bisa berkurang, apalagi saat ini masa pandemi Covid-19,” kata Nawal.

Bantuan juga diharapkan menjadi penyemangat para warga yang terdampak banjir dalam menghadapi bencana alam ini, serta terus berusaha untuk bangkit kembali. “Semoga bantuan ini segera disalurkan, sehingga dapat dimanfaatkan warga yang menerimanya, serta menjadi penyemangat bagi para korban,” jelas Nawal.

Sedangkan Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, menyampaikan apresiasinya atas bantuan tersebut. Dikatakannya, bantuan tersebut sangat berarti lantaran masih ada warga yang membutuhkannya. Karena itu bantuan akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

“Terima kasih Pemprov Sumut, kami berterima kasih karena masih ada warga yang membutuhkan bantuan. Karena mereka belum bisa beraktivitas penuh memenuhi kebutuhan hidupnya, karena masih membersihkan rumah dari sisa banjir,” ungkap Dimiyathi.

Sekedar mengingatkan, banjir terjadi mulai Jumat (27/11) dan berangsur surut pada Minggu (29/11) siang. Saat ini, status penanggulangan banjir Kota Tebingtinggi adalah pasca penanggulangan. Sudah tidak ada lagi warga yang berada di pengungsian. Warga sudah kembali ke rumah masing-ma sing membersihkan rumahnya.

“Hari ini di tempat terparah, mereka ada yang meminta bantuan untuk pengangkutan sampah-sampah sisa banjir. Semoga banjir tidak terulang lagi,” kata Dimiyathi.

Pada kesempatan tersebut, TP PKK Sumut yang bekerja sama dengan Grab Food Medan juga menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 makanan kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk disalurkan kepada korban banjir. Makanan yang diberikan merupakan makanan siap saji. (ian/prn/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wujud kepedulian Polri terhadap warga Kota Tebingtinggi yang berdampak banjir, Kabaharkam Komjen Pol Drs Agus Andrianto melalui Polres Tebingtinggi memberikan bantuan beras sebanyak 5 ton untuk disalurkan kepada warga berdampak banjir melalui Polsek, Koramil, AMTT, Muhammadiyah dan Ibtidaiyah yang ada di wilayah jajaran hukum Polres Tebingtinggi.

Pemberian secara simbolis dilakukan oleh Kapolres Tebingtinggi, AKBP James P Hutagaol didampingi Kabag Ops Kompol Burju Siahaan, di Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggj, Rabu (2/12).

Kapolres Tebingtinggi, AKBP James P Hutagaol meminta kepada yang akan menyalurkan bantuan berdampak banjir di wilayah hukum Polres Tebingtinggi agar menyalurkannya dengan ikhlas dan benar-benar sampai ketangan masyarakat yang berdampak banjir.

Dimintakan juga kepada tim yang akan menyalurkan bantuan beras agar selalu mematuhi protokol kesehatan percepatan penangan Covid-19, selalu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir, menjauhi kerumunan dan tetap jaga stamina. “Penyaluran bantuan ini harus mematuhi Prokes. Pakai masker dan jaga jarak. Bantuan harus tepat sasaran kepada warga berdampak banjir,” pintanya.

Sembako berupa beras sebanyak 5 ton (1000 karung) ukuran 5 Kg yang diberikan secara simbolis kepada, Kapolsek Rambutan 80 karung, Kapolsek Padang Hulu 80 karung, Kapolsek Padang Hilir 75 karung, Kapolsek Tebingtinggi 75 karung, Kapolsek Bandar Khalifah 70 karung, Kapolsek Dolok Merawan 70 karung.

Kapolsek Sipispis 70 karung, Brimob Detasmen B Tebingtinggi 100 karung, Koramil 13 Tebingtinggi 100 karung, Koramil 24 Tebing Syahbandar 80 karung, AMTT (Aliansi Mahasiswa Tebingtinggi) 100 karung, organisasi Muhamadiyah 50 karung dan Ibtidaiyah sebanyak 50 karung. (ian/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat tiga tahun berturut dari 2018 sampai 2020 berhasil over target PAD sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT). Pencapaian ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendukung Kabupaten Langkat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Alhamdulillah, over target tersebut mendukung Langkat meraih opini WTP atas laporan keuangan TA 2019 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Insya Allah Langkat kembali raih WTP 2020,” sebut Kadis Kominfo H.Syahmadi di Ruang Kerjanya, Rabu (2/12)

Syahmadi menjelaskan, target dari PAD sektor RPMT ditahun 2018 sebesar Rp1 Milyar dengan over target Rp1.217.504.500 atau senilai 121,7 persen. Lalu ditahun 2019, target Rp1,1 Milyar dengan over target sebesar Rp1.203.214.500 atau senilai 109 persen.

Untuk tahun 2020, target Rp1,1 miliar dengan over target Rp1.214.647.100 atau senilai 110,4 persen. RPMT dapat dikutip mulai 2018, semenjak itu Diskominfo Langkat selalu over target,” ungkapnya.

Syahmadi juga mengatakan, sebelumnya sektor RPMT ini dikelola Dishub Kabupaten Langkat. Namun pada 2015, Perda pengutipan sektor RPMT ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga pengutipan RPMT tidak dapat dilanjutkan sampai tahun 2017,

Pembatalan tersebut, sambung Syahmadi, tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No:46/PUU-XII/2014, dengan menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Serta keputusan Menteri Dalam Negeri No.188.34-6483 tahun 2016, maka peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum perlu direvisi.

Kemudian, setelah berdirinya Diskominfo Langkat pada Januari 2017. Perda retribusi RPMT ini kembali diperjuangkan. “Saya melihat ada peluang besar untuk peningkatan PAD dari sektor RPMT ini. Sehingga kami berjuang mencari celah untuk medapatkan dasar hukumnya,” sebutnya.

Hingga akhirnya, lanjut Syahmadi, Pemkab Langkat melalui Diskominfo dapat melahirkan Perda No 3 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang kini menjadi dasar hukum pemungutan retribusi menara telekomunikasi.

“Melalui Perda tersebut, saat ini Diskomifo Langkat telah dapat melakukan pemungutan retribusi RPMT, sesuai dengan yang tertuang pada pasal 5 jenis retribusi jasa umum huruf c retribusi pengendalian menara telekomunikasi,” ungkapnya.(yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasca penutupan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai (Kadisdukcatpil), Tobertina, dicopot dari jabatannya.

Pencopotan jabatan itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, M Mahfullah Daulay. Dijelaskannya, menghentikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat saat jam kerja merupakan kesalahan yang fatal. Kesalahan itu juga berdasarkan laporan tim pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Kota Binjai.

“Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kota Binjai langsung menindaklanjuti atas kejadian tersebut dengan membentuk tim melalui Inspektorat, dengan melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap Disdukcatpil,” kata Sekda, Rabu (2/12).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ITKO.165/LHP-K/2020/Rhs pada 1 Desember 2020, disimpulkan bahwasanya telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan dengan sengaja oleh Tobertina. “LHP dimaksud terdiri atas fakta-fakta yang ada berupa berita acara pemeriksaan oleh saksi yang terdiri dari ASN yang di Kantor Dinas Dukcatpil, foto-foto dokumentasi serta video visual atas kejadian pemblokiran pelayanan dimaksud.

Terkait LHP ini, sambung Mahfullah, dilanjutkan dengan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Tobertina. Hal tersebut berdasarkan SK Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham, Nomor 188.44-986/K/tahun 2020 tentang penjatuhan hukuman disipilin pada 1 Desember 2020,” beber mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai ini.

Sekda melanjutkan, sanksi yang dijatuhkan kepada Tobertina termasuk dalam kategori pelanggaran berat, berdasarkan SK Wali Kota Binjai. Sanksi dijatuhkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin ASN.

“Saudari Tobertina dijatuhi pelanggaran berat, berupa pembebasan jabatan dari Kadisdukcatpil berdasarkan SK Wali Kota Binjai Nomor 188.44-987/K/2020,” ujar dia.

Informasi yang dirangkum, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Muhammad Iqbal ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kadisdukcatpil Kota Binjai. Pantauan wartawan, aktivitas kembali seperti biasa di Kantor Disdukcatpil Binjai.

Masyarakat tetap mengantre melakukan kepengurusan administrasinya dengan mematuhi protokol kesehatan. Operator pada Kantor Disdukcatpil pun secara bergiliran memanggil nama-nama pemohon atau masyarakat untuk melakukan kepengurusan administrasi lebih lanjut. Mahfullah pun mengamini, kalau pemblokiran telah dicabut. Pelayanan masyarakat kembali dibuka seperti biasa.

Dia menegaskan, hal ini juga sudah disampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas tindakan Tobertina, Sekda menyayangkannya.

“Saya sudah mendengar penjelaskan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwasanya, SP2D masih dalam proses sesuai ketentuan. Yang harus diketahui bersama bahwasanya, realisasi SP2D harus berdasarkan progres selesai pekerjaan,” ujar dia.

“Batas akhir pembayaran pada pihak ketiga selambat-lambatnya pada 31 Desember setiap tahunnya. Sehingga atas tindakan Saudari Tobertina, tidak ada korelasinya dengan melakukan tindakan pemblokiran pelayanan tersebut. Dampaknya merugikan masyarakat,” pungkasnya. (ted/han)