MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, yang awalnya direncanakan mulai awal Januari 2021, dinilai terburu-buru.

Namun Gubernur Sumut mengatakan, penundaan dilakukan karena keselamatan dan kesehatan para siswa adalah prioritas di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

“Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) langsung ditunda, karena menimbang beberapa hal. Di antaranya adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan peserta didik,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (5/1).

Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina, dan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Irman Oemar, Gubsu mengatakan, keputusan menunda PTM itu berlandaskan hasil rapat Satgas Penanganan Covid-19. Termasuk adanya masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis, dan Ahli Epidemiologi.

“Saya telah mendengarkan masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis, Ahli Epidemiologi pada tanggal 30 Desember 2020 silam. Mereka memberikan masukan bahwa saat ini belum tepat melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung pada awal 2021 sesuai kondisi,” tambahnya.

Gubernur mengatakan, pembelajaran tatap muka langsung di Sumut akan sangat memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 terkini di tingkat nasional dan Sumut. Namun sekolah harus tetap melaksanakan persiapan, sehingga pada saat dinyatakan dapat dilaksanakan, sekolah sudah siap 100%.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Lasro Marbun, mengatakan persiapan sekolah akan dimonitor secara berjenjang oleh Tim Satgas Covid-19 yang berkoordinasi dengan kabupaten/kota. “Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung akan diberitahukan kemudian secara resmi dengan surat dari gubernur,” ujarnya.

Menurut Larso, Gubernur Edy Rahmayadi belum memberikan izin belajar tatap muka di sekolah, karena khawatir adanya korban Covid-19 dari kalangan pelajar. Apalagi saat ini terus terjadi penambahan kasus pascaliburan saat Natal dan tahun baru.

“Untuk daerah di zona hijau Covid-19, Gubernur memberikan izin sekolah dibuka, namun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Untuk melakukan proses belajar tatap muka itu juga harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah di zona hijau tersebut,” terangnya.

Dinilai Terburu-buru

Keputusan Pemprov Sumut menunda PTM, dinilai terburu-buru. Padahal kegiatan tersebut dalam dilakukan secara bertahap seraya dievaluasi pelaksanaannya.

“Pendapat pribadi, saya mengusulkan PTM secara bertahap. Misalkan diterapkan di perguruan tinggi. Kemudian di sekolah SMA/SMK sederajat dan seterusnya,” kata anggota Komisi E DPRD Sumut, H Hariyanto menjawab Sumut Pos, Selasa (5/1).

Mengapa dimulai dari perguruan tinggi, kemudian disusul SMA/SMK sederajat? Karena usia mereka diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir. “Mereka dapat menjadi contoh bagi yang lain. Begitupun harus sesuai kajian yang ada. Sembari memperketat pelaksanaan protokoler kesehatan juga melakukan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan bertahap ini,” pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut, Hendro Susanto, ikut mempertanyakan sekaligus mengkritik keputusan Gubsu Edy Rahmayadi soal penundaan PTM di seluruh wilayah Sumut.

Ia menilai kebijakan ini terkesan terburu-buru dan mengindikasikan tidak adanya upaya konkrit dari Pemprov Sumut untuk memetakan daerah yang sudah laik menerapkan PTM, dengan memenuhi kriteria enam daftar periksa yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

“Dalam SKB tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Namun dengan syarat memenuhi enam daftar periksa,” katanya.

Enam daftar periksa pada SKB 4 menteri tentang PTM yang dimaksudkan tersebut, yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan laik, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan.

Daftar periksa kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; ketiga kesiapan menerapkan wajib masker; dan keempat, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun). Selanjutnya daftar periksa kelima yakni memiliki pemetaan warga satuan pendidikan sehingga diketahui siapa yang memiliki komorbiditas (penyakit penyerta) baik dari guru-gurunya, murid-muridnya.

Daftar yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk ke dalam pemetaan warga satuan pendidikan. Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Lalu daftar periksa keenam adalah persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

“Nah sejauh ini kita mempertanyakan, apakah Pemprovsu sudah melakukan pengecekan mengenai enam daftar periksa ini sehingga gubernur langsung menunda PTM?” ujarnya.

Ia menilai, hal ini harus dilakukan secara konkrit oleh Pemprovsu sebelum mengambil kebijakan terkait PTM. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada daerah yang sudah memenuhi kriteria tersebut sehingga laik untuk menerapkannya. “Kami dari Fraksi PKS sudah menyampaikan kepada gubernur terkait banyaknya masukan dari masyarakat pada saat reses Desember 2020. Mereka berharap PTM dengan menjalankan protokol kesehatan. Alasannya simpel, mereka ingin anak mereka pintar. Pembelajaran jarak jauh selama ini dinilai tidak efektif karena tidak ada pengawasan langsung guru kepada siswa,” pungkasnya.

14 Provinsi Siap Gelar Sekolah Tatap Muka

Terpisah, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri mengungkapkan, bahwa hingga saat ini sudah ada 14 provinsi yang siap menggelar sekolah tatap muka pada 2021.

Kendati, kata Jumeri, tak semua kabupaten/kota di bawah 14 provinsi itu menerapkan sekolah tatap muka di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Daerah yang sudah siap adalah ada 14 daerah (provinsi). Meskipun setiap daerah itu tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100 persen bisa siap,” ujarnya melalui kanal Youtube Kemendikbud RI, Selasa (5/12).

Sementara provinsi yang melakukan pembelajaran campuran sebanyak empat provinsi. Dan 16 provinsi disebut masih belum siap melakukan pembelajaran di sekolah.

“Saya sering mendapatkan pertanyaan apakah SKB 4 Menteri akan dicabut dengan banyak daerah yang menunda PTM (pembelajaran tatap muka). SKB ini enggak akan dicabut, karena SKB itu udah tepat,” katanya.

Pasalnya, menurut Jumeri, SKB itu telah memberikan keleluasaan bagi daerah ihwal pembukaan sekolah pada 2021 ini. Hal ini mengingat Pemda yang paling paham soal kondisi pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Oleh karenanya SKB itu membebaskan keputusan untuk membuka sekolah selama pandemi kepada Pemerintah Daerah.

“Karena daeralah yang paling tahu dinamika Covid yang ada di wilayahnya masing-masing. Boleh jadi satu provinsi tidak membuka (sekolah) secara serentak,” kata Jumeri.

Ia mempersilakan bagi daerah yang sudah dianggap aman agar bisa kembali membuka pembelajaran di sekolah. “Dipersilakan kepada pimpinan daerah untuk mengambil keputusan untuk mengizinkan pembukaan satuan pendidikan untuk melayani pembelajaran tatap muka,” tegasnya. (prn/lp6)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/1) pagi. Jumlahnya, seperti yang sudah diinformasikan yakni 40 ribu vial. Vaksin tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan (nakes) usia 18-59 tahun. Dan nakes yang kebagian vaksin masih 20 ribu orang atau 27 persen dari total nakes di Sumut.

AMATAN di lapangan, vaksin tersebut tiba di Terminal Cargo Bandara Internasional Kualanamu (KNIA), Selasa (5/1) pagi pukul 06.50 WIB. Personel dari Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dengan persenjataan lengkap melakukan penjemputan dan pengawalan menuju Gudang Farmasi Provinsi Sumut.

Pengawalan vaksin Covid-19 tersebut dipimpin Danden Gegana Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Hendriyanto SH MH dengan melibatkan 23 personel dan menurunkan 1 mobil wolf, 1 mobil commodo, 1 mobil Toyota Hiace KBR, 1 mobil EOD Jibom dan mobil Double Cabin. Namun sebelum ke Gudang Farmasi Provinsi Sumut, vaksin tersebut disinggahkan dulu di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut di Jalan Sudirman Medann

Selanjutnya puluhan ribu vaksin Sinovac itu diturunkan dari atas truk untuk diterima oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dari seorang petugas dari Mabes Brimob, Jakarta. Edy menyatakan, vaksin yang mereka terima ini nantinya akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan yang dinilai rentan kontak langsung dengan penderita Covid-19. Ia mengakui, jumlah yang diterima ini belum memenuhi untuk kebutuhan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Sumut.

“Ini jumlahnya 40 ribu vial. Kalau kebutuhan untuk seluruh 33 kabupaten dan kota di Sumut, terkhusus kepada tenaga kesehatan, itu tuntutannya adalah 72.451 orang seharusnya,” kata Edy.

Ia lalu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan untuk mengatur pendistribusian ke seluruh kabupaten/kota. “Tetapi sekarang yang ada 40 ribu vial. Ini nanti diatur oleh Dinas Kesehatan kepada orang yang menangani kontak langsung dengan pasien-pasien di rumah sakit. Ini perintah saya dan segera dipelajari dan dilakukan pelaksanaan vaksinasi,” tegasnya.

Vaksinasi di Sumut sudah harus dilakukan pada 14 Januari mendatang. Mantan Pangkostrad tersebut pun mengaku siap menjadi orang pertama di Sumut yang disuntik vaksin Sinovac tersebut. “Tanggal 14 sudah harus dimulai. Saya berharap saya yang pertama. Karena rakyat Sumut harus divaksin. Saya harus divaksin duluan tidak masalah. Tapi masalahnya, ini fokus kepada nakes. Dan kepada mereka yang berusia 18-59 tahun. Tak persoalan itu,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, Pemprovsu akan memulai vaksinasi Covid-19 pada 14 Januari mendatang. Tahap pertama, vaksin sebanyak 40 ribu dosis yang baru tiba tersebut akan diberikan kepada tenaga kesehatan di 33 kabupaten/kota se-Sumut. “Jadwal kita insya Allah tanggal 14 (Januari) nanti, dan semuanya tenaga kesehatan,” kata Alwi, Selasa (5/1).

Menurut Alwi, 40 ribu dosis vaksin tersebut akan diberikan kepada 20 ribu orang tenaga kesehatan di Sumut. Setiap 1 orang membutuhkan dua dosis atau dua kali suntikan. “Ini masih tahap pertama, dan akan ada beberapa tahap lagi. Untuk seluruh Indonesia diharapkan 481 juta dosis, karena 1 orang itu (nakes) 2 dosis. Jadi 40 ribu ini untuk 20 ribu orang dulu, nanti akan kita lihat jadwalnya. Kalau dekat, mungkin untuk 40 ribu orang tapi kalau jadwal jauh mungkin kita akan pilih untuk 20 ribu orang,” ujarnya.

Pun begitu, Alwi mengaku hingga kini belum tahu jumlah vaksin yang akan didistribusikan ke 33 kabupaten/kota. Sebab, pihaknya tidak dapat mengakses data penerima vaksin yang bersumber dari BPJS Kesehatan dan BPJamsostek. “Belum tahu alokasinya, karena kita sendiri tidak punya akses terhadap peserta siapa saja. Jadi, itu langsung dari pusat nanti di aplikasi PeduliLindungi. Masing-masing kita akan menerima SMS dan akan dapat pemberitahuan apakah kita termasuk yang mendapatkan vaksin atau tidak,” cetusnya.

Alwi menyatakan, pihaknya sudah menyurati Dirut BPJS Kesehatan untuk melihat komposisi penerima vaksin per kabupaten/kota. Untuk itu, diharapkan pada 14 Januari nanti kehadiran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh-tokoh lainnya. “Kita berharap dihadiri tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat, pimpinan daerah, tokoh kesehatan, organisasi profesi, dokter-dokter yang sangat dikenal oleh masyarakat, dan tokoh agama juga,” tandas dia.

Sementara, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah mengatakan, vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia = 18 tahun.

Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Aris melanjutkan, kemudian kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021, sasarannya adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,” ujar Aris.

Tahap 2, sambung dia, dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021. Sasarannya adalah petugas pelayanan publik yaitu TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Meliputi, petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kelompok usia lanjut (= 60 tahun).

“Untuk tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022, sasaran vaksinasinya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022, sasarannya ialah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin,” papar Aris.

Diungkapkan dia, pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization). Menurut Roadmap itu, karena pasokan vaksin tidak akan segera tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran, maka ada tiga skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara.

“Tahap I saat ketersediaan vaksin sangat terbatas (berkisar antara 1–10% dari total populasi setiap negara) untuk distribusi awal. Tahap II saat pasokan vaksin meningkat tetapi ketersediaan tetap terbatas (berkisar antara 11-20% dari total populasi setiap negara). Tahap III saat pasokan vaksin mencapai ketersediaan sedang (berkisar antara 21–50% dari total populasi setiap negara),” ungkapnya.

Lebih jauh Aris mengatakan, vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Di samping itu, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. “Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan,” tutur dia.

Aris menambahkan, pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Kemudian, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi Covid-19.

Terkait dampak negatif vaksin Sinovac yang beredar di dunia maya, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar mengatakan agar masyarakat tidak cepat memercayai informasi tersebut, karena vaksin tersebut dipastikan aman. “Vaksin ini kan sudah melewati proses, melewati tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Dan pada tahap 3 dilakukan uji coba pada beberapa orang, kita harus menyakini pihak instansi yang membuat vaksin tersebut punya niat, tekad dan semangat yang kuat untuk memberantas Covid-19, sehingga produk yang dihasilkan pun harus berkualitas, oleh karena itu, kepada masyarakat jangan cepat percaya pada berita hoaks,” ujarnya.

Terpisah, Fitryah Haryani, salah seorang tenaga kesehatan di Sumut yang akan mendapat suntikan vaksin Covid-19 tersebut, mengaku sudah siap untuk disuntik vaksin tersebut. “Saya menerima SMS sudah seminggu yang lalu, kemudian saya pastikan dengan melakukan pengecekan di aplikasi PeduliLindungi, dan memang terdaftar. Sempat takut karena banyak kabar tidak baik yang beredar, yang bilang tidak halal, belum teruji dengan baik, tapi Insya Allah bila niat kita baik, semua akan baik baik saja, apalagi saya nakes yang memang menjadi prioritas untuk divaksin,” ucapnya.

Rakor Penyaluran Vaksin

Sekdaprovsu R Sabrina mengikuti rapat koordinasi dengan Kemenkes mengenai penyaluran vaksin yang rencananya akan dilakukan serentak seluruh Indonesia mulai kemarin, secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Gubsu. Pada pertemuan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tahapan dalam menyalurkan vaksin. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia sendiri ada 1,6 juta orang nakes yang tersebar di 34 provinsi.

“Periode pertama vaksinasi dilakukan pada bulan Januari hingga April 2021, dengan sasaran awal tenaga kesehatan dan petugas publik hingga lansia, kemudian pada periode kedua vaksinasi akan dilaksanakan pada bulan April 2021 hingga Maret 2022, di mana masyarakat rentan dengan masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa fasilitas kesehatan, petugas vaksinator dan logistik biofarma akan melakukan pengiriman vaksin secara serentak mulai dari 3 Januari 2021. “Sebanyak 30.346 orang SDM yang telah dilatih untuk melakukan vaksinasi, 9.172 Faskes yang sudah mendaftar di aplikasi P-Care BPJS per 4 Januari 2021,” terangnya.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga ikut pada pertemuan tersebut, mengajak para pemimpin daerah mengaktifkan kembali posko Covid.19. Pasalnya angka kasus Covid-19 di sejumlah daerah kembali naik.

“Kepada bapak dan ibu kepala daerah, saya berharap di tahun baru ini, dengan anggaran baru bisa mengalokasikan dana, untuk kembali mengaktifkan posko, tidak hanya ditingkat provinsi saja, kalau bisa hingga ke tingkat RT/RW, kami yakin kasus yang tinggi bisa kita tekan,” harapnya.

Masyarakat Diminta Dukung Vaksinasi

Terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah menuntaskan pandemi ini. Muryanto berharap agar masyarakat mendukung penuh program vaksinasi ini. Tujuannya agar proses pemberian vaksin yang sudah direncanakan oleh pemerintah berjalan sesuai agenda. Termasuk di 33 Kabupaten/Kota di Sumut pada tahap pertama ini.

“Pemerintah pusat secara serius sudah menunjukan kerja yang cukup baik dengan menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat,” kata Muryanto dalam keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, kemarin.

Rektor USU terpilih ini mengatakan, dukungan bisa berupa mencari informasi yang cukup mengenai proses vaksin ini. Kemudian menyampaikannya kepada keluarga, lingkungan sekitar serta lingkungan kerja.”Sehingga informasi yang diperoleh tidak simpang siur,” tutur Muryanto.

Menurutnya, selama sinergitas pemerintah dan masyarakat berjalan baik, proses pemberian vaksin akan bisa segera dituntaskan. Laju penyebaran Covid 19 pun segera teratasi. “Kita berdoa agar proses pemberian vaksin bisa berjalan dengan baik dan cepat. Selama masyarakat memahami bahwa kendala-kendala yang diperkirakan oleh pemeriatah itu bisa diantisipasi jika masyarakat memberikan dukungan,” kata Muryanto.

Namun nantinya meski vaksinasi sudah berjalan, Muryanto berharap masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari kerumunan. “Karena Covid 19 ini, memberikan satu pengalaman bagi masyarakat cara menjaga kesehatannya, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalnya mencuci tangan, menggunakan masker, itu kebiasan baru yang harus diterapkan secara terus menerus,” tandasnya. (prn/ris/mag-1/gus)