MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut, tak mau menyikapi soal kenapa tidak ada seorang peserta lelang pun yang lulus untuk jabatan Kepala Biro Hukum, dalam tahapan ujian tertulis dan penulisan makalah, akhir pekan lalu.
“Tidak pantaslah saya yang menjawab. Saya kan hanya sekretaris. Saya tentu tidak kompeten menjawabnya,” ungkap Sekretaris Pansel JPTP Pemprov Sumut 2020, Hasmirizal Lubis, Selasa (1/12).
Hasmirizal lantas meminta wartawan agar pertanyaan dimaksud ditujukan kepada Sekdaprov Sumut R Sabrina, yang juga Ketua Tim Pansel JPTP.
“Ke ibu ketua sajalah ditanyakan, jangan ke saya,” katanya lagi.
Sementara Ketua Pansel JPTP Pemprov Sumut R Sabrina, yang coba dikonfirmasi, belum memberi respon hingga berita ini diterbitkan. Padahal pertanyaan wartawan via aplikasi WhatsApp kepadanya, terlihat sudah dibaca alias ceklis dua.
Sekadar mengingatkan, Pansel JPTP Pemprov Sumut telah mengeluarkan pengumuman Nomor: 014/SJPTP/XI/2020, tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah Peserta JPTP Pemprov Sumut, pada 28 November 2020. Dari 19 jabatan yang dilelang, ternyata tak satu pun peserta seleksi Kepala Biro Hukum yang lulus di tahapan ujian tertulis dan pembuatan makalah. Padahal hanya terdapat 2 peserta saja yang dinyatakan lulus tahap seleksi berkas pada JPTP dimaksud, yakni atas nama Antony Sinaga dan Tatang Darmi.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, sebelumnya mengaku, belum mendapat laporan ihwal hasil seleksi terbuka JPTP tahap ujian tertulis dan penulisan makalah. Satu di antaranya mengenai tidak adanya peserta yang lulus pada JPTP Biro Hukum Setdaprov Sumut. Meski demikian, menurutnya, jika diketahui tidak ada peserta yang lolos untuk posisi tersebut, maka seleksi terbuka akan kembali diulang.
“Saya belum dapat laporan. Kalau tidak ada yang mampu seleksi, akan diulangi lagi (seleksi dimaksud). Ke depan bakal dibuka lagi. Kan harus ada jabatan Kepala Biro Hukum,” tutur Edy di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/11) lalu.
Edy kembali menekankan, hal itu harus segera dilakukan, sebab jabatan Kepala Biro Hukum di Pemprov Sumut tidak boleh kosong. Menurutnya, saat seleksi jabatan Biro Hukum Pemprov Sumut nantinya kembali dibuka, maka Edy berharap, banyak ASN berlatar pendidikan hukum untuk ikut mendaftar.
“Nanti kami sosialisasikan lagi, mudah-mudahan orang hukum ini mau mendaftar sehingga bisa diseleksi,” pungkasnya. (prn/saz)
BOBA: Owner Gotcha Fresh Tea, Tony Gohan, menunjukkan varian bubble tea (boba), terpopuler di Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea, di Level 3A Delipark Mall, Kota Medan, Selasa (1/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gotcha Fresh Tea kini hadir di Kota Medan, tepatnya di Delipark Mall Level 3A. Launching outlet Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea ini, langsung dihadiri sang owner, Tony Gohan, Selasa (1/12).
BOBA: Owner Gotcha Fresh Tea, Tony Gohan, menunjukkan varian bubble tea (boba), terpopuler di Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea, di Level 3A Delipark Mall, Kota Medan, Selasa (1/12).
Perlu diketahui, Gotcha Fresh Tea merupakan satu minuman jenis bubble tea alias boba, terpopuler di Australia. Dan kini, untuk menikmati berbagai minuman segar khas Gotcha Fresh Tea, tak perlu lagi jauh-jauh melancong ke Negeri Kanguru. Ya, para milenial Indonesia kini sudah bisa menjajal kenikmatannya di 2 kota besar Tanah Air, Jakarta dan Kota Medan.
Kota Medan menjadi kota kedua setelah Jakarta, yang dipilih Tony untuk mengembangkan usahanya.
“Kenapa kami pilih Medan, karena kami melihat pasar di Medan sangat potensial. Selain Jakarta, di Medan juga cukup booming minuman berjenis bubble tea seperti ini. Kami rasa, itu alasan kenapan
kami harus memilih Medan,” ungkap Tony, didampingi partner usahanya Peter dan Sastro, usai Launching Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea.
Selain itu, Tony pun membeberkan sejumlah alasan, kenapa memilih Delipark Mall untuk membuka outlet Gotcha Fresh Tea.
“Ini mall paling baru dan paling ngetren di Medan. Jadi kami rasa, Gotcha Fresh Tea sangan sesuai dengan konsep mall ini,” tuturnya.
Dia pun berharap, Gotcha Fresh Tea bisa hype di Indonesia, seperti begitu populernya di Australia.
“Gotcha Fresh Tea sangat hype di Australia. Teman-teman boleh tanya. Makanya sekarang kami bawa ke Tanah Air. Di sini kan banyak mahasiswa yang belajar ke Australia. Jadi sekarang, kalau mereka rindu ingin minum (Gotcha Fresh Tea), enggak perlu ke Australia lagi. Sudah ada di Jakarta dan Medan,” imbuh Tony.
Untuk target pasar, lanjut Tony, mereka menyasar kalangan milenial. Tapi tak hanya itu, menurutnya, Gotcha Fresh Tea cocok untuk berbagai kalangan usia.
“Target customer kami pasti milenial. Tapi kami berusaha mengejar semua usia. Selain bubble tea, ada varian lain yang kami tawarkan,” jelasnya lagi.
Adapun beberapa menu andalan dari Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea, yakni black sugar fresh milk, bamboo charcoal, gotcha signature fruit tea, mother’s favourite, yogurt
popping pearl, mango jasmine green tea, yogumuji mango, yogumuji purple rice, yogumuji strawberry, dan strawberry macchiato.
“Ada 20 varian rasa dari Australia yang paling terkenal,” beber Tony.
Selain itu, Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea juga menawarkan tempat yang nyaman serta bernuansa pink pastel.
“Kami kedepankan konsep pink pastel, yang saya rasa cuma kami yang seperti ini di Medan. Ada sitting area yang sangat Instagramable,” jelas Tony.
Selain itu, Tony mengatakan, mereka mengembangkan teh dari perkebunan sendiri, untuk menjamin kualitas dan rasanya.
“Kami juga ingin menawarkan kualitas teh kami. ‘We Farm Our Own Tea’ sesuai dengan tema kami. Perkebunan teh kami ada di Taiwan, dan sudah berjalan hampir 30 tahun,” katanya.
Dia juga menyebutkan, kemasan produk mereka punya kualitas yang ekslusif, serta harganya terjangkau. Hal itu menjadi andalan Bubble Tea Salon-Gotcha Fresh Tea.
“Yang membuat kami unik adalah kualitas rasa yang selalu fresh, serta packaging ekslusif. Dari botol dan lainnya, standarnya sangat luxury. Dari segi harga, kami sangat kompetitif,” ujar Tony.
Tony pun mengaku, punya strategi tersendiri untuk menegmbangkan cabang di masa pandemi Covid-19 ini. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes).
“Saat pandemi ini, butuh kiat-kiat khusus. Barista dan waiter kami tetap menjalankan prokes. Di dapur juga diterapkan prokes, seperti memakai faceshield, masker, serta ketetapan lainnya,” pungkasnya. (saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin merayakan Hari Jadi Polisi Air dan Udara (Polairud) ke-70, di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumut, Selasa (1/12).
Berbeda di tahun sebelumnya, perayaan kali ini dilaksanakan secara virtual bersama Kapolri, Jenderal Polisi Idham Aziz.
Turut hadir, Waka Poldasu Brigjen Pol Dadang Hartanto, Dirpolair Poldasu Kombes Pol Roy Sihombing, PJU Poldasu beserta seluruh personil Ditpolair Poldasu.
Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz mengucapkan, selamat Hari Jadi kepada seluruh personel Polisi Air dan Udara (Polairud).
Menurutnya, sejak berdiri pada 1950, Polairud telah menunjukkan prestasi yang membanggakan.
“Berbagai capaian prestasi baik dalam hal penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, maupun perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, semuanya telah ditunjukkan dengan sangat membanggakan,” katanya.
Idham Aziz juga mengimbau kepada seluruh personel untuk berperan aktif menyukseskan jalannya pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 yang tinggal menghitung hari.
“Saya harapkan kepada seluruh personel untuk memberikan kontribusi aktif serta royalitas yang tinggi dalam menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2020 agar berjalan lancar tanpa gangguan,” imbaunya.
Tak lupa, Idham Aziz menambahkan sekaligus menginstruksikan kepada seluruh personel untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan (Prokes) masyarakat dalam upaya memutus penyebaran Covid-19.
“Dengan terus ditingkatkannya penerapan prokes ini dapat menjaga masyarakat terpapar penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sumut telah melaksanakan bakti sosial dalam merayakan Hari Jadi Polairud ke-70, di Kampung Nelayan Pelangi, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, dengan membagikan sembako.
“Kegiatan ini, selain untuk meringankan beban warga di tengah pandemi, juga dalam rangka menyambut Hari Jadi Polairud yang ke 70,” ucap Ditpolairud Poldasu, Kombes Pol Roy Sihombing.
Pada kesempatan itu, Roy juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Belawan yang selama ini sudah mau bekerja sama dengan Polairud Polda Sumut dalam menciptakan situasi kamtibmas baik di darat maupun di laut.
“Tak lupa ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mau mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 agar dapat terhindar serta memutus penyebarannya,” pungkasnya. (mag-1/ram)
PAPARKAN: Jubir GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah saat memaparkan data kasus Covid-19 di Sumut, Selasa (30/6) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih terus bertambah. Tercatat, sebanyak 86 kasus baru kembali didapatkan, berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumut, Selasa (1/12).
PAPARKAN: Jubir GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah saat memaparkan data kasus Covid-19 di Sumut, Selasa (30/6) sore.
“Saat ini angka akumulasi kasus konfirmasi positif Covid-19 di Sumut naik menjadi 15.671 orang,” ungkap Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Selasa sore.
Aris menjelaskan, dari 19 Kabupaten/Kota yang melaporkan penambahan kasus baru tersebut, jumlah terbanyak berasal dari Kota Medan dengan 27 orang. Kemudian diikuti oleh Siantar 13 orang, Deliserdang 11 orang dan Asahan 8 orang. Selanjutnya, masing-masing 4 orang dari Tebingtinggi dan Langkat.
Berikutnya, 3 orang dari Pakpak Bharat, serta 2 orang dari Binjai, Sibolga, Labuhanbatu dan Toba. “Sisanya, masing-masing 1 orang diperoleh dari Tanjung Balai, Karo, Tapanuli Selatan, Dairi, Mandailing Natal, Samosir, Serdang Bedagai dan Labuhanbatu Utara,” papar Aris.
Terhadap angka kesembuhan, Aris menerangkan, terjadi penambahan sebanyak 86 orang, sehingga akumulasinya menjadi 13.009 orang. Penambahan penderita Covid-19 yang sembuh ini terbanyak didapatkan dari Kota Medan 49 orang. Kemudian 11 dari Tapanuli Selatan, 7 dari Dairi, 5 dari Binjai dan Humbang Hasundutan. Lalu, 3 dari Deliserdang. Serta masing-masing 1 orang dari Karo, Simalungun dan Serdang Bedagai.
Untuk angka kematian, terjadi penambahan 2 kasus menjadi 617 orang. Keduanya, berasal dari Kabupaten Dairi. “Dari data ini, diketahui angka kasus aktif menjadi 2.045, naik dari sebelumnya 2.040 orang,” beber dia.
Aris melanjutkan, terhadap kasus suspek terjadi penurunan tujuh kasus menjadi 573 orang. Angka ini didapatkan dari penurunan sebanyak 5 kasus dari Medan, 3 kasus dari Simalungun, dan penambahan 1 kasus di Serdang Bedagai.
Aris menegaskan, semangat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus terus tetap dijaga. Sebab penderita baru Covid-19 masih didapatkan di masyarakat, termasuk yang meninggal dunia. “Pandemi Covid-19 belum usai, dan saat ini kita hidup berdampingan. Marilah terus melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun serta hindari kerumunan. Selain itu, tingkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga yang telah atur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi serta mengonsumsi vitamin,” pungkasnya.
Zona Kuning
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Satgas Covid-19 melalui situs covid19.go.id, terjadi perubahan terhadap zonasi risiko di Sumut per 29 November 2020. Sebelumnya zona kuning (risiko rendah) didapatkan pada Kabupaten Nias, Nias Barat, dan Asahan. Kini, berganti menjadi Nias Barat, Nias Selatan dan Tapanuli Utara.
Terhadap Kabupaten Nias dan Asahan yang sebelumnya berada pada zona kuning, naik menjadi menjadi zona orange (risiko sedang). Sedangkan untuk Kota Gunung Sitoli, sebelumnya zona merah (risiko tinggi), statusnya turun menjadi zona orange.
Ajak Masyarakat Swab Test
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah tokoh maupun masyarakat yang kini terpapar Covid-19. Teranyar salah satunya menimpa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Edy pun mengajak masyarakat untuk mendoakan seluruh warga yang saat ini terpapar virus Corona, agar dapat segera sembuh. Sebab menurutnya penularan Covid-19 tidak pernah memandang pangkat dan jabatan seseorang.
“Ya semoga cepat sembuh semua rakyat Indonesia. Jangankan Anies, saya pun bisa kena. Karena banyak kontak erat dengan banyak orang, sering kunjungi rumah sakit,” kata Gubsu Edy menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Selasa (1/12).
Mantan Pangkostrad itu mengaku telah 17 kali melakukan swab test atau tes usap guna mengetahui kondisi kesehatannya dari virus Corona. Ia menyebut, tes usap yang dilakukannya tanpa diketahui oleh banyak orang.
“Saya sudah 17 kali swab. Tapi orang tak boleh tau. Yang jelas setelah negatif, baru saya umumkan. Kalau positif tak mau saya umumkan, nanti kalian ribut, dimuat di mana-mana,” seloroh dia.
Bahkan dampak pandemi Covid-19, Edy pun mengaku tak lagi bisa melihat orangtuanya yang telah lanjut usia. Khawatir dirinya bisa menularkan virus tersebut.
“Sampai saat ini, ibu saya tak terlihat saya lagi. Karena saya takut, ibu saya sudah lanjut usia, dan saya sering kontak erat dengan banyak orang,” ungkapnya.
Maka Edy pun mengajak 16 juta masyarakat Sumut agar mau rutin melakukan uji swab demi memutus mata rantai penularan Covid-19. Apalagi kata dia saat ini Sumut sudah memiliki 21 laboratorium yang dapat menerima 2.800 spesimen uji swab setiap harinya.
“Saat ini kita masih di bawah itu. Kesulitan kita, rakyat kita masih enggan mau melakukan swab. Saat ini pemeriksaan swab masih prioritas orang yang masuk di rumah sakit. Di kampung, di kecamatan yang ada di daerah, mereka belum mau. Jadi ini butuh edukasi dan sosialisasi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, tren kasus Covid-19 di Sumut dalam seminggu terakhir cenderung mengalami penurunan. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, kasus terkonfirmasi positif menurun sedangkan kesembuhan meningkat.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, mengungkapkan kasus positif dalam seminggu terakhir (23-29 November) mencapai 603 kasus. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding dengan seminggu sebelumnya (16-22 November) yang berjumlah 612 kasus. “Rata-rata jumlah kasus positif per hari dalam 14 hari terakhir sebesar 86,8 kasus,” ungkapnya, Senin (30/11).
Disebutkan dia, terkait kasus aktif pada seminggu terakhir (20-26 November) jumlahnya 17 kasus. Jumlah ini juga menurun dari seminggu sebelumnya (13-19 November) yang berjumlah 47 kasus. Begitu pula dengan jumlah spesimen diperiksa. Berbeda dengan tambahan kasus meninggal akibat Covid-19, sambung Aris, dalam seminggu terakhir (23-29 November) mencapai 17 kasus. Jumlah tersebut masih tetap dibanding dengan seminggu sebelumnya (16-22 November).
Dia menuturkan, sesuai data pada Minggu (29/11) jumlah kasus aktif sebesar 13,2% (2.040 orang), sembuh 82,9% (12.856 orang) meninggal 3,9% (612 orang). Apabila dibandingkan dengan angka nasional, kasus aktif Covid-19 di Sumut masih jauh di bawah angka nasional yaitu 13,4% dan sembuh 83,4%. Sedangkan meninggal dunia masih melebihi nasional yaitu 3,1%.
“Kasus aktif 13,2%, menurun 0,4 poin dibanding keadaan seminggu yang lalu (22 November 2020) 13,6%, dan angka kematian 3,9% menurun 0,1 poin dengan keadaan seminggu sebelumnya yaitu 4,0%. Untuk angka kesembuhan 82,9% meningkat 0,5 poin dibanding keadaan seminggu yang lalu (22 November) yaitu 82,4%,” sebut dia.
Koordinasi Vaksin Covid
Terkait vaksinasi Covid-19 secara nasional, Pemerintah Pusat saat ini tengah melakukan tahap finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin. Penentuan prioritas mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah kasus, penduduk, luas wilayah dan lainnya.
Hal ini Aris Yudhariansyah saat live streaming update Covid-19 Sumut di Media Center Satgas Covid-19 Sumut, Lantai 6 Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (30/11).
“Satgas Penanganan Covid 19 Provinsi Sumatera Utara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, terkait persiapan vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan di Sumut. Persiapan ini terdiri dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pendistribusian logistik,” ujar Aris.
Aris juga menjelaskan, bahwa SDM yang dibutuhkan tentunya akan menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan divaksinasi, dimana Pemerintah Provinsi Sumut telah selesai melaksanakan pelatihan bagi tenaga vaksinator vaksin Covid-19.
“Harapannya ketika nanti dilaksanakannya vaksinasi vaksin Covid-19 secara nasional, Sumut telah siap melaksanakan,” terangnya. (ris/prn)
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, melarang swasta impor vaksin Covid-19.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang pihak swasta mengimpor vaksin Covid-19 karena khawatir akan menimbulkan kebingungan masyarakat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, melarang swasta impor vaksin Covid-19.
“Kenapa? Kalau terlalu banyak distribusi yang tidak terkontrol, ditakutkan nanti waktu vaksinasi terjadi kebingungan berbagai macam jenis vaksin, merek-merek, harganya juga berbeda-beda,” ujar Erick dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12).
Erick menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, keputusan jenis vaksin, harga, hingga pendistribusian berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. “Memang di tahap satu ini, di tahun pertama melakukan vaksinasi ini, kenapa Perpres 99 sendiri mengkonsolidasikan semua di bawah Kemenkes, baik keputusan jenis vaksin, distribusi, dan harga. Kebetulan Kemenkes meminta kami yang vaksin mandiri,” kata Erick.
Erick mengatakan, pemerintah dalam posisi aman sekalipun tanpa keterlibatan pihak swasta dalam mendatangkan vaksin Covid-19. “Kebetulan pemerintah mengambil posisi hari ini aman,” ucap Erick.
Namun, kata Erick, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menggandeng swasta dalam mendatangkan vaksin dari luar negeri. Misalnya, pada 2022 atau 2023 ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah menjalani program vaksinasi. “Bukan tidak mungkin nanti keterlibatan swasta dilebihkan, yaitu misalnya bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek,” ucap Erick.
“Tetapi tentu pada step awal untuk mengurangi kebingungan ini, coba kita jaga,” tutur dia.
Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020. Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech. Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga. Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.
Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya. Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.
Susun Skema Pembiayaan
Terpisah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap atau skema untuk pembiayaan terkait vaksin Covid-19. Menurut Subuh, nantinya pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan mandiri dan pembiayaan subsidi atau ditanggung oleh pemerintah.
“Roadmap itu sendiri sedang digodok. Setiap minggu dilakukan rapat bagaimana kita membuat suatu roadmap pembiayaan terhadap mandiri maupun subsidi,” kata Subuh dalam diskusi virtual bertajuk “Vaksinasi: Pencegahan vs Pengobatan”, Selasa, (1/12).
Menurut Subuh, pemerintah nantinya akan memetakan berbagai kriteria untuk mana yang akan mendapatkan vaksin mandiri dan mana yang akan mendapatkan vaksin subsidi. “Nanti ada kriteria-kriterianya, biasanya klaster-klaster, unit entitas yang usahanya itu jelas itu bisa dilakukan upaya mandiri, tetapi memang ada yang ditanggung pemerintah misalnya masyarakat kurang mampu, aparat dan lain-lain,” kata Subuh.
Menurut Subuh, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021. Selanjutnya, akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.
Ia mengatakan, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi. “Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021,” kata dia.
Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri. Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.
“Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu,” ucap Subuh.
“Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga melakukan simulasi terkait proses vaksinasi. Menurut Subuh, simulasi telah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Bogor dan Karawang. “Simulasi di Bogor langsung oleh Bapak Presiden, di Karawang langsung oleh Bapak Wapres, Jadi artinya, kalaupun nanti sudah datang vaksinnya kita sudah siap untuk melakukannya,” tutur dia. (kps)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut siap mengajukan usulan tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga guru, pada 2021. Saat ini, melalui Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) guna mematangkan pelaksanaan program tersebut.
Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Sumut, Ivan Khairuzan, selambatnya di awal tahun anggaran 2021 formasi PPPK untuk tenaga guru dari Provinsi Sumut akan diusulkan ke pemerintah pusat.
“Kami tengah berkoordinasi intens dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PANRB. Kami sedang susun persyaratan untuk itu sehingga dalam waktu dekat dapat dilaksanakan,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (1/12).
Kata Ivan, program ini sepenuhnya akan ditampung melalui dana APBN. Artinya, pemerintah provinsi dan daerah hanya membuat usulan ke Kementerian PANRB, agar mengakomodir para guru non PNS yang ingin menjadi PNS melalui PPPKn
“Sepulang dari Jakarta, kami akan sosialisasikan dan merancang konsep untuk formasi tenaga guru menjadi PPPK ini. Pada prinsipnya, Pemprov Sumut siap menindaklanjuti program yang akan berjalan tahun depan ini,” pungkasnya.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, berbeda pandangan dengan Disdik Sumut. Menurut BKD, Provinsi Sumut belum siap melaksanakan usulan formasi tersebut, dikarenakan belum membahas kesiapan anggaran untuk menampung gaji para guru yang menjadi PPPK nanti.
“Belumlah, kita belum siap mengusulkannya. Ini ‘kan ada kaitan ke anggaran juga. Bagaimana nanti gaji teman-temannya guru akan kita berikan, jika tidak dianggarkan? Sepertinya kita belum siap,” ucap Sekretaris BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis.
Ia menambahkan, jika pemda lain di Sumut menyatakan kesiapan untuk ini, berarti dari semua aspek —termasuk anggaran—, telah dipertimbangkan secara matang. “Sebab pengusulannya dilakukan masing-masing pemda ke Kementerian PANRB. Kalau Sumut belum ada arahan dan persiapan (anggaran) untuk seleksi ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian PANRB sebelumnya menyatakan bahwa pengajuan usulan untuk formasi guru PPPK diperpanjang sampai dengan 31 Desember ini. “Pengajuan usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kementerian PANRB,” ujar Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Teguh Widjinarko pada pengumuman seleksi guru PPPK tahun 2021, yang disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemendikbud RI, Senin (23/11) lalu.
Berdasarkan data terakhir, ada 174.077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota. Pemerintah pusat mendorong pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk guru PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Teguh menjelaskan, dengan jalur PPPK, persyaratan usia pelamar mulai dari 20 tahun hingga satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk jabatan guru, usia akhir adalah 59 tahun. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi dasar pertimbangan.
“Penetapan formasi ini tentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK, Perpres No. 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, serta Peraturan Menteri PANRB terkait PPPK,” terangnya.
Hingga saat ini rencana rekrutmen tenaga pendidik tersebut masih dalam tahap perancangan sistem penerimaan, penyusunan soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi. Selain Kementerian PANRB dan Kemendikbud, proses tersebut juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). (prn)
BAHASA DAERAH: Mendikbud Nadiem Makarim, mengatakan pemerintah telah membuat pedoman prokes 3M dalam 77 bahasa daerah, untuk menjangkau masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), membuat pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan (prokes) 3M dalam 77 bahasa daerah. Adapun 3M yang dimaksud adalah wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak.
BAHASA DAERAH: Mendikbud Nadiem Makarim, mengatakan pemerintah telah membuat pedoman prokes 3M dalam 77 bahasa daerah, untuk menjangkau masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
Dari Sumatera Utara, prokes juga diterjemahkan ke bahasa Batak Toba, Karo, Langkat, Mandailing, Nias, Pakpak, dan Pesisir Tapanuli Mendikbud Nadiem Makarim, mengatakan terjemahan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengenalkan pedoman perubahan perilaku terkait prokes 3M, untuk menjangkau masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, agar lebih mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan masing-masing.
“Tantangan komunikasi dan sosialisasi publik ini harus cepat diatasi, mengingat pentingnya konten kampanye pencegahan penyebaran Covid-19 bagi keselamatan masyarakat, sehingga strategi mengubah kesan-pesan itu ke dalam bahasa yang paling dekat dengan masyarakat, yakni bahasa daerah masing-masing dirasa sangat tepat,” ungkap Nadiem dalam webinar Peluncuran Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M dalam 77 Bahasa Daerah, Selasa (1/12).
Apalagi, bahasa daerah sebagai bahasa induk adalah sarana yang dapat mendekatkan pesan secara lebih emosional kepada masyarakat. Harapannya, dengan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, para penutur bahasa dapat lebih memahami pesan pedoman tersebut, serta tergerak untuk menerapkan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang diambil oleh Kepala Badan Bahasa, bekerja sama Tim Satgas Penanganan Covid-19 ini. Semoga upaya kita untuk menghentikan penyebaran Covid-19 ini, mendapatkan kemudahan,” tutur Nadiem.
Kemudian, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Aminuddin Aziz menambahkan, pihaknya telah melakukan penerjemahan dengan prinsip kehati-hatian serta sudah diuji coba keterbacaan oleh para ahli.
“Terjemahan ini diharapkan benar-benar dapat dimengerti oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun,” pungkasnya.
Adapun daftar bahasa daerah yang sudah diterjemahkan yakni Bahasa Aceh, Gayo, Melayu Bangka, Bali, Jawa dialek Banten (Jawa Bebesan), Sunda dialek Banten, Lembak, Melayu Kota Bengkulu, Rejang, Serawai, Gorontalo, dan Suwawa.
Kemudian Melayu Jambi, Kerinci, Madura, Sunda, Dialek Jawa Cerbon Dermayu, Jawa dialek Tegal, Dayak Ahe, Melayu Pontianak, Dayak Tamambalo, Banjar (dialek Gulu dan Kuala), Dayak Ngaju, Dayak Katingan, Dayak Maanyan, Banjar Samarinda, dan Bahasa Kutai.
Selanjutnya bahasa Melayu, Lampung dialek A, Lampung dialek O, Alune, Hitu, Seram dialek Geser, Melayu dialek Ternate, Tidore, Ternate, Melayu Kupang, Manggarai, Lamaholot, Ngada, Dawan, Sasak, Samawa, dan Mbojo.
Kemudian bahasa Jawa Ragam Krama, Tolaki, Wolio, Muna, Kulisusu, Wakatobi, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Tolour/Tondano, Tombolu, Buil, Kaili, Mori, Taa, Pamona. Bahasa Melayu Riau dialek Bengkalis, Melayu Riau dialek Kampar, Mentawai, dan Minang.
Selanjutnya bahasa Komering, Palembang, Melayu Papua, Ambai Papua. (mea/jpc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah menetapkan libur pengganti Idul Fitri pada Desember 2020. Ternyata liburnya hanya satu hari, yakni pada 31 Desember. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan tersebut merupakan keputusan bersama dari kementerian terkait soal libur akhir tahun dan pengganti Idul Fitri.
Menko PMK, Muhadjir Effendy.
“Tanggal 31 adalah libur pengganti Idul Fitri,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara daring, Selasa (1/12).
Berdasarkan keputusan yang diambil, ditetapkan bahwa libur akhir tahun dimulai dari tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 yang merupakan libur Natal. Sementara itu, pada tanggal 28-30 Desember 2020 tidak ada libur, sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa.
Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan, karena tepat jatuh pada hari Sabtu-Minggu. “Dengan demikian, secara teknis pengurangan (libur) tiga hari, yakni 28-30 Desember 2020,” kata dia.
Selain itu, Muhadjir juga memastikan bahwa jatah libur yang dikurangi tidak akan diganti di lain hari. “Dikurangi berarti tidak akan diganti. Dipangkas, dikurangi, jadi tidak akan diganti,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta adanya pengurangan libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri pada Desember 2020. Pengurangan libur tersebut diminta mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang selalu meningkat pasca libur panjang. Menko PMK bersama menteri terkait pun kembali membahas soal libur tersebut.
Sebelumnya pemerintah menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari Mei 2020 ke Desember 2020 akibat wabah Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Semula, tambahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.
Minta Masyarakat Bijaksana
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat memanfaatkan libur akhir tahun dengan bijaksana.
“Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang akan libur akhir tahun, mohon dimanfaatkan libur ini dengan arif dan bijaksana,” ujar Muhadjir, Selasa (1/12).
Muhadjir juga mengingatkan agar masyarakat yang akan libur akhir tahun mengutamakan ksehatan dan keselamatan diri dan keluarga. “Dengan demikian, maka kita semua telah bersama-sama ikut mencegah penularan wabah Covid-19 dan kita akan hidup seperti biasa,” kata dia.
Apabila demikian, kata dia, maka pemulihan ekonomi pun akan berjalan baik, masalah kesehatan, sosial, dan pendidikan pun turut pulih. (kps)
SEMBAKO: Dandim 0208/Asahan, Letkol Inf Sri Marantika Beruh, menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat. Tidak hanya dapat mengakibatkan penderitanya meninggal dunia, tapi juga menyebabkan perekonomian masyarakat nyaris lumpuh. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat terdampak Covid-19, Komando Distrik Militer (Kodim) 0208/Asahan secara kesinambungan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada masyarakat.
SEMBAKO: Dandim 0208/Asahan, Letkol Inf Sri Marantika Beruh, menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi.
Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan Letkol Inf Sri Marantika Beruh, S.Sos, mengakui dampak pandemi Covid-19 ini sungguh luar biasa. Karenanya, Kodim 0208/Asahan sebagai satuan kewilayahan yang mempunyai fungsi dan tugas membina masyarakat di wilayahnya, turut serta membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
“TNI dalam hal ini Kodim 0208/AS, merasa terpanggil membantu masyarakat di sekitar wilayah ini. Karena dampak dari Covid-19 ini cukup berbahaya bagi masyarakat dan merusak mata pencaharian warga,” katanya.
Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar, Kodim 0208/AS melakukan penggalangan dan komunikasi sosial ke berbagai instansi serta organisasi untuk ikut memberikan bantuan kepada masyarakat. “Beberapa lembaga diantaranya Lion Club turut memberikan puluhan paket sembako dan ratusan masker,” kata Dandim.
Adapun paket sembako yang diberikan kepada masyarakat lebih kurang 100 paket berisi 10 kg beras, 1 kg minyak goreng, 1 kg gula, 1 kotak teh, dan 10 bungkus mie instan. Selain itu, juga dilakukan penyemprotan disinfektan ke rumah masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Bantuan paket sembako dan masker itu kita salurkan melalui Koramil setempat. Karena ujung tombak Kodim di masyarakat adalah Koramil. Merekalah (Koramil) yang tahu, masyarakat mana yang wajib dibantu,” ungkapnya.
Dia berharap, bantuan yang mereka berikan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. “Semoga dengan bantuan ini dapat mengurangi beban, biaya pengeluaran sembako bagi masyarakat yang tak mampu,” harapnya.
Meski demikian, Sri Marantika tetap mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) yakni menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun atau dengan hand sanitizer. “Mari kita lindungi diri dari bahaya Covid-19 dan mencegah penyebarannya,” imbau Marantika.
Dia juga memaparkan, di masa pandemi Covid-19 ini, selain menyalurkan paket sembako, Kodim 0208/Asahan juga tetap rutin melakukan patroli pendisiplinan Covid-19 dan mengedukasi masyarakat melalui personel jaga, agar masyarakat menaati prokes. Juga melakukan inovasi pemanfaatan lahan tidur agar bisa membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat di masa panddemi.
“Segala kebijakan ini dilakukan atas perintah Pangdam I/BB dalam penanganan Covid-19. Sama halnya dengan Kodam yang melakukan perlombaan Karya Jurnalistik penanganan Covid-19 tahap 1 dan 2 di media elektronik, cetak dan online. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19,” bebernya.
Harapannya, seluruh upaya dan inovasi yang dilakukan satuan-satuan kewilayahan jajaran Kodam I/ Bukit Barisan dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan tatanan kehidupan yang normal segera terwujud kembali. (rel)
MESIN: Tim pengabdian dosen Polmed memberikan mesin penggiling kedelai sebagai upaya meningkatkan usaha susu kedelai di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, baru-baru ini.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Pelaku usaha susu kedelai khususnya di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, masih perlu didorong untuk meningkatkan usahanya karena belum maksimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan usaha mikro tersebut, dapat dilakukan melalui penerapan teknologi tepat guna
Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) Dr Surya Dharma ST MT mengungkapkan, selama ini susu kedelai yang diolah masih secara manual atau konvesional, sehingga kurang efektif dan efisien. Hal ini diketahui berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terhadap pelaku usaha tersebut baru-baru ini.
Oleh sebab itu, teknologi memiliki peranan untuk meningkatkan usaha susu kedelai di daerah tersebut. “Pentingnya penerapan teknologi dalam dunia usaha diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan peningkatan usaha susu kedelai,” ungkap Surya didampingi anggota tim pengabdian, Drs Benar Surbakti MSi dan Marsedes Purba BSc Ci Eng MSc, Selasa (1/12).
Karenanya, sambung Surya, diajarkan kepada pelaku usaha susu kedelai untuk menerapkan teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tersebut dengan merancang dan membuat alat penggiling kedelai.
“Alat yang dibuat telah diberikan kepada salah satu pelaku usaha susu kedelai di desa tersebut, yaitu Prasetyo Yugo Wahono. Selain itu, juga mengajarkan bagaimana cara maupun prosedur pengoperasiannya serta perawatan dan pentingnya keselamatan kerja dalam mengoperasikan alat penggiling kedelai tersebut,” jelasnya.
Drs Benar Surbakti MSi menambahkan, penerapan teknologi tepat guna dilakukan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi.
“Tim pengabdian juga menjelaskan tentang manajemen pembukuan keuangan sederhana untuk memudahkan dalam mengetahui besarnya pemasukan dan pengeluaran usaha. Harapannya, usaha susu kedelai tersebut dapat meningkat dan berkembang ke depannya,” imbuh dia. (ris/ram)
