MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan menilai bahwa persoalan pengelolaan persampahan di Kota Medan sampai saat ini belum juga berjalan dengan baik. Meski Kota Medan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Persampahan, masalah sampah kerap menjadi keluhan masyarakat.

Karenanya, Komisi IV DPRD Medan meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk melakukan terobosan dengan melakukan digtitalisasi persampahan, di mana masyarakat membayar retribusi sampahnya langsung seperti halnya membayar listrik dan air PDAM.

Komisi IV pun menilai, hampir semua persoalan di bidang persampahan memang belum teratasi. Mulai dari pola pembuangan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, hingga kepada retribusi sampah yang dinilai kurang maksimal.

Meski dari sisi fasilitas pengangkutan, tempat pembuangan terus menjadi perhatian dari tahun ke tahun, pungutan retribusi sampah pun terkesan luput dari perhatian. Komisi IV pun mendorong Pemko agar melakukan peningkatan pelayanan pungutan retribusi sampah dengan sistem digitalisasi.

“Kita mendorong, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk melakukan terobosan dengan melakukan digtitalisasi persampahan, dimana masyarakat membayar retribusi sampahnya langsung seperti halnya membayar listrik dan air PDAM,” ungkap Syaiful

Digitalisasi persampahan, kata Syaiful, diyakini bisa mendongkarak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

“Selama ini kewenangan soal retribusi sampah ini kerap berganti, pernah menjadi domainnya Kecamatan, tapi kemudian dikembalikan lagi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan sistem yang diciptakan, kita mengharapkan persoalan retribusi sampah bisa selesai,” terangnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Renville Napitupulu, mengatakan bahwa digitalisasi persampahan juga harus sejalan dengan pelayanan persampahan kepada masyarakat. DPRD Medan terus mendorong Pemko Medan dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menyediakan fasilitas penunjang persampahan yang baik dan representatif.

“Seperti aspirasi dari masyarakat terkait pembuatan bak sampah dekat sungai dan merubah tempat pembuangan sampah ilegal ditepi sungai menjadi taman. Ini juga perlu dierespon sebagai bagian dari pelayanan Pemko Medan,” tegasnya.

Ia meyakini, jika kondisinya sudah bersih,m dan tertata warga akan terbiasa membuang sampah ditempat yang sudah disediakan. Atau setidak-tidaknya, masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan akan berkurang jumlahnya secara signifikan.

Terkait usulan Digitalisasi Persampahan, Kepada Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Irwan Ritonga mengatakan usulan tersebut sangat baik dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan persampahan di Kota Medan.”Saya kira itu bisa menjadi pertimbangan kita dan menjadi upaya dalam meningkatkan pelayanan persampahan,” ucap Irwan.

Irwan pun mengatakan, jika usulan digitalisasi persampahan bisa dianggarkan di Perubahan APBD (P-APBD) 2021 mendatang.

“Programnya bisa direalisasikan di P-APBD 2021,” ungkap anggota Komisi IV, Syaiful dalam rapat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang digelar Komisi IV dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, di Gedung DPRD Medan, Sabtu (14/11).

Selain itu, Syaiful juga meminta Pemko Medan untuk tidak menjadikan persoalan kewenangan antarinstansi yang ada di Pemko Medan dan lembaga vertikal sebagai penghambat penyelesaian persoalan. Salah satunya ketika menyoroti permasalahan banjir, DPRD menilai jika salah satu kendalanya adalah belum adanya koordinasi dan penyelesaian kewenangan antara pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Balai Wilayah Sungai.

“Ini menjadi catatan penting kita bersama, bahwa tidak melulu soal anggaran. Penyelesaian banjir di Kota Medan yang paling penting adalah selesainya persoalan kewenangan yang selama ini menjadi masalah,” ucap Syaiful.

Lembaga legislatif Kota Medan terus menekan agar Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan berkomunikasi kepada Pemprovsu dan BWS agar persoalan banjir, khususnya kawasan bantaran sungai bisa segera teratasi.

“Ini sangat penting, manajemen komunikasi yang harus terlebih dahulu dibangun dalam menyelesaikan persoalan banjir ini. Kita tidak ingin Pemko, Pemprovsu dan BWS memilih jalan masing-masing dalam menyelesaikannya. Ketika persoalan ini menjadi masalah, maka korbannya adalah masyarakat sendiri,” ujarnya.

Senada dengan Syaiful, dalam rapat, anggota Komisi I, Dedy Aksyari menilai, sebaik apapun program yang direncanakan Pemko Medan dengan rencana anggaran yang besar, tidak akan memiliki dampak apa-apa jika persoalan kewenangan sampai hari ini belum selesai.

“Jadi komunikasinya harus terus dibangun dan persoalan kewenangan harus tuntas, sehingga program yang direncanakan bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Dedy mengatakan, Komisi IV terus mendorong Pemko Medan dalam hal ini Dinas PU untuk serius mengatasi persoalan banjir di Kota Medan. “Kita terus mendorong Pemko melakukan maksimalisasi dalam menyelesaikan persoalan banjir ini. Kita juga mendorong penganggaran yang baik dan pengajuan program yang benar-benar ampuh untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Medan,” ujarnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan menilai bantuan sosial kepada warga miskin sering tak tepat sasaran. Karena itu Komisi II DPRD Medan mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan agar benar-benar melakukan verifikasi data terhadap seluruh warga miskin di Kota Medan.

Sehingga ke depannya, khususnya di tahun 2021, seluruh warga miskin di Kota Medan dapat terakomodir dengan mendapatkan segala jenis bantuan sosial yang ada, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pendataan itu dilakukan guna melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diharapkan, pendataan sekaligus bentuk perbaharuan (update) agar perubahan data tentang warga miskin di Kota Medan dapat dilihat perubahannya dari tahun ke tahun. Sebab untuk proses pendataan melalui proses verifikasi dan validasi itu, Pemko Medan telah menyiapkan anggara yang tidak sedikit.

“Bantuan sering tak tepat sasaran. Kita harapkan dana yang dianggarkan sebesar Rp6,8 miliar di APBD Pemko Medan Tahun 2021 untuk biaya verifikasi dan validasi menuju Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST usai mengikuti rapat pembahasan R-APBD Pemko Medan TA 2021 di ruang Komisi II gedung dewan, Sabtu (14/11).

Disampaikan Sudari, pihaknya di Komisi II siap mendukung pengalokasian biaya pendataan kembali warga miskin di Kota Medan. Sebab mereka menilai, data warga miskin sebelumnya di Kota Medan sudah tidak valid dan tidak update.

Sebab tentu saja, ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, saat ini sudah cukup banyakwarga yang sebelumnya termasuk golongan warga miskin tetapi sekarang sudah tidak lagi miskin. Atau sebaliknya, ada warga miskin yang bertambah jumlahnya dan sudah masuk dalam kategori miskin.

“Karena masih menggunakan data lama, tentu saja penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Yang sudah tidak miskin lagi masih dapat bantuan, sedangkan yang miskin lainnya malah tidak dapat. Ini karena datanya tidak update. Mudah-mudahan dengan data terbaru, kedepannya tidak ada lagi warga miskin di Medan yang tidak mendapatkan segala jenis bantuan,” ujar Sudari.

Di sisi lain, dalam rapat pembahasan R-APBD 2021 antara Komisi II dengan Dinas Sosial, anggota Komisi II Afif Abdillah juga meminta kepada Dinas Sosial agar tidak menyia-nyiakan anggaran untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data tersebut.

Dikatakan Afif, DPRD Medan siap membantu menggangarkan dana yang cukup besar tersebut, karena mengingat fungsi pendataan yang sangat vital bagi penyaluran bantuan kepada warga miskin di Kota Medan secara tepat sasaran.

“Anggaran Rp6,8 miliar itu cukup besar, bukan nilai yang kecil. Akan tetapi, mengingat masalah pendataan adalah masalah yang kerap terjadi dari tahun ke tahun sehingga sering menjadi alasan kenapa bantuan warga miskin sering tidak tepat sasaran, maka kami menilai soal pendataan memang harus dibenahi secara total. Kami harapkan anggaran itu dapat dimaksimalkan dan bisa diselesaikan tepat waktu,” tegas Afif.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis pun menyampaikan, bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data warga miskin di Kota Medan. Untuk biaya tersebut diajukan anggaran sekitar Rp 6,8 Miliar di RAPBD Pemko Medan 2021.

Disebutkannya, pendataan akan dilakukan dengan metode door to door di 17 Kecamatan dengan target merampungkan proses pendataan yang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Sedangkan rincian jumlah upah pendataan dianggarkan sebesar Rp12 ribu per KK dengan sasaran sekitar 120.870 KK.

Dipaparkan Endar, untuk dinyatakan sebagai warga miskin, ada 14 kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). “Tapi dari 14 kriteria tersebut, jika telah memenuhi 9 kriteria saja, maka sudah layak untuk masuk kategori warga miskin,” pungkasnya.

Adapun ke-14 kriteria tersebut, yakni : Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang, Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan, Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester.

Kemudian, Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain, Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik, umber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan, Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah, Hanya Mengkonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu.

Kemudian, hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun.

Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari, Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik, Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah: Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000, per Bulan.

Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD, Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua KNPI Sumut, El Adrian Shah berharap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Sumut nantinya diisi oleh sosok yang benar-benar peduli dengan pemuda. Hal ini dikatakan El saat silaturahmi dengan Organisasi Kepemudaan Al Washliyah di Kantor DPW Al Washliyah, Jalan Sisingamangaraja, Rabu (11/11).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumut Zulham Efendi Siregar Sekretaris PW Angkatan Putri Al Washliyah (APA) Sumut Rabiatul Adawiyah, dan Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumut, Putra Chairul Hadi Siregar. El mengatakan, saat ini Pemrovsu sedang melakukan asessment lelang jabatan untuk pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) termasuk Dispora. Karenanya, siapa sosok yang akan menjadi Kadispora Sumut, lanjut El menjadi penting bagi KNPI Sumut.

“Kadispora harus memiliki program yang jelas khususnya dalam bidang kepemudaan. Lewat program-program tersebut Dispora bisa bersinergi dengan pemuda untuk mewujudkan Provinsi Sumut yang bermartabat. Terutama selama masa pandemi Covid-19 ini. Banyak pemuda kesulitan melewati situasi krisis. Kita berharap Bapak Gubernur memperhatikan hal ini demi kebaikan dan kemajuan Pemuda Sumatera Utara,” ujar El.

Lebih lanjut El menyampaikan kegiatan roadshow KNPI Sumut ke sejumlah organisasi kepemudaan selama masa Pandemi ini juga dalam rangka konsolidasi sehingga tercipta suasana kondusif di Sumatera Utara. “Kita tidak ingin Pemuda Sumatera Utara terbelah hanya karena persoalan yang tidak substantif. Kita harus solid rekan-rekan sekalian,” ajak El.

Dalam Pertemuan tersebut, El juga menyampaikan dukungan terhadap tokoh pendiri Al Washliyah Syeikh HM. Arysad Thalib Lubis agar pemerintah segera menetapkannya sebagai pahlawan nasional. “Saya Ketua DPD KNPI Sumut mendukung tokoh pendiri Al Washliyah Syeikh HM. Arysad Thalib Lubis menjadi pahlawan nasional. Saya berharap pemerintah segera menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional,” pungkasnya.

El Keluarga Besar Al Washliyah

Ketua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumut, Zulham Efendi Siregar mengatakan, El Adiran Shah merupakan bagian keluarga besar Al Washliyah. Karena tokoh–tokoh dan guru-guru Al Washliyah merupakan murid dan pernah berguru kepada Tuan Syeikh Gulram Shah yang merupakan dari kakek dari El Adrian Shah. “Jadi beliau ini bukan orang lain bagi Al Washliyah. Makanya kita sangat berterima kasih atas kehadiran DPD KNPI Sumut ke Rumah Besar Al Washliyah ini,” ujarnya.

Zulham juga mengatakan, pemuda Sumut harus berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan Sumatera Utara. Sosok pemuda harus berani tampil di segala lini dan menunjukkan prestasi kinerjanya. Dan KNPI Sumut harus menjadi etalase kepemimpinan di Sumatera Utara.

“Dan kita yakin KNPI Sumut di bawah kepemimpinan Bung El mampu membawa Pemuda Sumatera Utara menuju Sumut Bermartabat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh potensi kepemudaan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi pelajar di Sumatera Utara mendukung Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, Bung El Adrian Shah menjalankan amanah mewujudkan visi misinya sebagai Ketua DPD KNPI Sumatera Utara,” tegasnya.

Sekretaris PW APA Sumut Rabiatul Adawiyah menyampaikan, setiap organisasi kepemudaan harus mampu menunjukkan kinerja di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Rabiatul menyampaikan bahwa waktu dekat ini PW APA Sumut akan melaksanakan Kegiatan Khitanan Massal di Belawan dan Kabupaten Tanah Karo. “Kami berharap DPD KNPI Sumut bisa ikut berpartisipasi dalam ini, karena mereka sangat menanti uluran tangan kita,” ujarnya.

Sementara itu Putra Chairul Hadi Siregar PW IPA Sumut mengatakan KNPI Sumut memiliki trobosan untuk para pelajar Sumut saat masa pandemi ini. “Kami berharap KNPI Sumut bisa membuat pelatihan pembuatan aplikasi untuk mendukung pelajar dalam menghadapi era teknologi komunikasi 4.0 yang memang sudah ada didepan mata,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, El menyampaikan, setiap pemuda memiliki tanggungjawabnya masing-masing. Namun jika dikelola secara Bersama–sama maka tanggungjawab tersebut akan mudah terlaksana. “Oleh karena itu, kami berharap kepada rekan–rekan sekalian untuk Bersama- sama ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Sumatera Utara,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang) memberi peringatan keras kepada beberapa pengelola usaha hiburan malam di Kota Medan. Pasalnya pengelola usaha hiburan malam tersebut kembali melanggar protokol kesehatan (Prokes).

Ada dua tempat hiburan malam yang mendapat peringatan keras dari Satgas Covid-19 Mebidang, yakni Beer Corner di Kawasan Mega Park dan Super Hotel Discotheque and Karaoke di Jalan Nibung II. Wakil Ketua Tim Satgas Covid-19 Mebidang Kol Inf Azhar Muliyadi kesal karena dua tempat ini sudah beberapa kali didatangi timnya untuk razia Prokesn

Beer Corner misalnya, tempat ini sebelumnya pernah ditutup paksa Satgas Covid-19 Mebidang karena pelanggaran keras Prokes 3 Oktober lalu. Melihat pelanggaran yang terjadi, Tim Satgas Covid-19 Mebidang membubarkan acara dan pengunjung di Beer Corner.

Hiburan malam lainnya adalah Super Hotel di Jalan Nibung II. Hiburan malam ini belum mendapat sanksi tutup, tetapi sebelumnya sempat diberi teguran keras. Pada operasi Sabtu (14/11) malam, Tim Satgas Covid-19 Mebidang menemukan sekitar 350 orang di ruangan diskotik Super Hotel yang berukuran sekitar 20 x 15 meter. Satgas Covid-19 Mebidang kemudian membuat surat perjanjian dengan pengelola Super Hotel.

“Kita tentu kecewa, tempat usaha yang sebelumnya sudah kena sanksi masih melanggar juga, jadi kita bubarkan dan kita beri peringatan lagi. Dan untuk Super Hotel itu sudah kelewatan, tempat sekecil itu dipenuhi lebih 350 orang. Bila tempat usaha ini melanggar, kita terpaksa memberi sanksi tutup,” kata Azhar, usai operasi di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.

Selain dua tempat hiburan malam tersebut, Tim Satgas juga memberikan peringatan keras pada Pasar Raya Raya (Marelan Night Market) dan Mas Coffee di Jalan Marelan Raya. Kedua tempat ini juga sudah beberapa kali mendapat teguran dari Tim Satgas Covid-19 Mebidang, tetapi masih melakukan pelanggaran Prokes.

Kedua tempat ini sudah mengurangi jumlah kursi dan meja, tetapi masih ada beberapa pelanggaran jarak yang terjadi.

“Kita minta kepada pengelola Pasar Raya agar satu meja dua kursi karena meja mereka kecil. Ini kita temukan 1 meja ada yang 3 sampai 5 orang. Jadi, kita beri peringatan lagi,” kata Azhar.

Penanggung jawab Pasar Raya Marelan Jiwi mengatakan, sebelumnya mereka sudah menyusun 2 kursi setiap meja dan telah mengurangi setengah dari kapasitas awal. Namun menurutnya, pengunjung enggan datang bila hanya dua satu meja karena kebanyakan yang datang keluarga. “Kita akui kita salah, kita minta maaf dan akan menyusun kursi dan meja sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Jiwi.

Tempat-tempat lain yang dirazia Tim Satgas Covid-19 Mebidang kali ini antara lain Fritlo Chiken, Warung Pak Mutho (Marelan), The Bunes di Kapten Muslim, dan Ring Rood Point.

Selain merazia tempat usaha, Tim Satgas Covid-19 Mebidang yang terbagi dua tim juga melakukan operasi yustisi Prokes disekitaran Marelan dan beberapa tempat lain. Lebih dari 183 orang mendapat sanksi fisik dan 47 orang non fisik, tim juga membagikan 1.000 masker selama operasi. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dikarenakan belum capai target pendapatan, program keringanan atas sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya oleh Pemprov Sumut, diperpanjang hingga 15 Desember 2020.

“Aturan yang tertuang di Pergub 45 tahun 2020 tentang keringanan denda PKB dan BBNKB ini diperpanjang. Pendaftaran mulai 16 November dan pembayaran sampai tanggal 15 Desember 2020. Salah satunya karena itu (target pendapatan belum tercapai),” kata Kepala Bidang PKB dan BBNKB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Syaiful Bahri menjawab Sumut Pos, Minggu (15/11).

Adapun pendapatan yang berhasil dihimpun pihaknya sampai Sabtu, 14 November kemarin melalui program pemutihan PKB dan BBNKB ini, masih terealisasi 85% atau Rp170 miliar. Sedangkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menginginkan, target yang mesti dicapai dari sektor dimaksud yakni Rp200 miliar.

“Kita yakin dan optimis target penerimaan akan tercapai. Kita upayakan meningkatkan pelayanan melalui penambahan 11 bus Samsat Keliling yang mobile setiap hari Senin sampai Sabtun

kemudian menambah jam pelayanan mulai pukul 09.00 s-d 16.00 WIB, serta melakukan sosialisasi secara masif melalui spanduk, brosur, media massa, dan ITE,” terangnya.

Di samping belum memenuhi target pendapatan, perpanjangan pemutihan denda ini juga karena masa berlakunya di tahap pertama yakni 15 Oktober-14 November 2020, dinilai terlalu sempit. Sebab dampak Covid-19 membuat wajib pajak berhati-hati dalam pergerakan karena harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga karena kesulitan ekonomi wajib pajak akibat terdampak Covid-19.

“Sehingga Pak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai perlu diperpanjang masa berlaku pemutihan denda pajak kendaraan ke tahap II hingga 15 Desember,” ujar ujar Syaiful lagi.

Ia mengimbau agar wajib pajak memanfaatkan keringanan pembayaran pajak kendaraan itu sesegera mungkin. “Karena bila tidak sekarang, tentu menjadi utang yang membebani si wajib pajak itu sendiri,” imbaunya.

Pihaknya menilai, pemerintah sangat membutuhkan penerimaan dari pajak kendaraan tersebut. Sebab, akan digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan di Sumut, termasuk dalam penanganan Covid-19 Sumut saat ini dan ke depannya. “Dan karena itu, kami terus mengoptimalkan pertambahan penerimaan dari keringanan pajak kendaraan ini,” tuturnya.

Adapun syarat pengurusan pemutihan denda ini, kata dia, yakni wajib pajak terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada gubernur Sumut. Kemudian menunjukkan KTP asli, identitas kepemilikan kendaraan yang sah, dan menunjukkan surat atau bukti yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara untuk jam pelayanan di kantor-kantor Samsat setiap hari kerja (Senin-Sabtu) mulai pukul 09.00 WIB. Dari Senin-Kamis, akan dibuka pelayanan hingga pukul 16.00 WIB, Jumat hingga pukul 14.00 WIB dan Sabtu hingga 15.00 WIB, untuk jenis Samsat Induk, bisa keliling dan Samsat Gerai. Pemutihan denda itu dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menghadiri upacara HUT Korps Brimob ke-75 secara virtual. Acara ini digelar dengan sederhana, di Aula Pesat Gatra Mako Sat Brimob Polda Sumut Jl KH Wahid Hasyim Medan, Sabtu (14/11).

Turut hadir Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut serta seluruh personel Sat Brimob Polda Sumut. Upacara yang dipimpin langsung oleh, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis secara virtual dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Upacara ini merupakan kegiatan rutin tahunan dalam memperingati HUT Korps Elite Bhayangkara Brimob Polri yang menjadi kebanggaan institusi Polri khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memelihara Kamtibmas di wilayah Sumut.

Adapun rangkaian kegiatan upacara, yakni Kapolri siap di posisi upacara, membacakan testimoni dari Presiden RI, menyanyikan lagu Mars Brimob, mengheningkan Cipta, pengucap Tri Brata, amanat Kapolri, Andhika Bhayangkari, pembacaan surat Keputusan Dankor Brimob, tanda warga Kehormatan dari Dankor Brimob serta interaksi Kapolri dengan Brimob dalam dan luar Negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Idham dengan rasa bangga mengucapkan selamat HUT Brimob Polri dan terima kasih atas pengabdian personel Brimob Polri yang selama ini telah diberikan dan tetap terus ditingkatkan.

“Dengan momentum ini, mari kita mendoakan kepada personel Brimob Polri yang telah gugur saat melaksanakan tugas, semoga arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa dan ditempatkan disisi yang terbaik,” ujarnya.

Dikatakannya, Korps Brimob lahir sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, Korps Brimob Polri diakui kesetiaannya dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui berbagai penugasan, pasukan Brimob Polri telah menunjukan eksistesinya di setiap pelaksanaan tugas.

“Saya sebagai Kapolri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Brimob Polri yang telah sigap dalam penugasan, khususnya dalam hal pencegahan pandemi Covid-19, dengan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan hingga sampai saat ini dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan,” katanya.

Beberapa penekanan Idham, di antaranya untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan serta niatkan keikhlasan di setiap tugas, tingkatkan kebanggaan sebagai anggota Brimob Polri, perkuat sinergitas kepada TNI, terus belajar dan berlatih, jadilah teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan, terapkan pola hidup sehat serta tetap memegang teguh panji-panji Tri Brata, Brimob untuk indonesia.

Usai upacara HUT korps Brimob ke-75, dilanjutkan dengan acara kegiatan Syukuran HUT Brimob dan pemotongan tumpeng. (mag-1/ila)