NAMORAMBE, SUMUTPOS.CO – Ketua Persit KCK Cabang XI Kodim 0201, Ny Arumratih Setiandar beserta pengurus lainnya tak tinggal diam dengan diresmikannya Kampung Tangguh Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang. Mereka ikut andil dan berkolaborasi dalam meneguhkan eksistensi Kampung Tangguh demi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Bentuk kolaborasi Persit KCK Cabang XI Kodim 0201/BS ini, antara lain dengan ikut menabur benih ikan Nila di saluran irigasi dan benih ikan Lele di kolam ikan yang merupakan salah satu fasilitas pendukung keberadaan Kampung Tangguh Jati Kesuma.

Ny Arumratih Setiandar berharap, nantinya benih ikan yang ditabur ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

“Selain itu, bila benih ikan Nila dan Lele ini dibudidayakan dengan baik, maka hasilnya bisa menjadi sumber tambahan pemasukan, terutama di masa pandemi Covid-19 ini,” ungkap Ny Arumratih Setiandar, Rabu (2/12). kemarin.

Di samping menabur benih ikan, para pengurus Persit KCK Cabang XI Kodim 0201 ini juga ikut melakukan panen perdana jagung varietas unggul di lahan pertanian jagung yang juga menjadi fasilitas lain dari keberadaan Kampung Tangguh Jati Kesuma ini.

Kemudian memberikan pembekalan kepada para orangtua di Desa Jati Kesuma untuk memanfaatkan fasilitas WiFi di tempat belajar anak-anak, sehingga bisa menunjang kegiatan belajar secara daring (online).

“Fasilitas WiFi ini juga bisa digunakan untuk hal-hal positif lainnya. Seperti mencari informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian padi dan jagung, cara berkebun jambu madu, serta cara beternak sapi dan ayam. Karena semua hal ini juga disediakan sebagai fasilitas Kampung Tangguh,” urai Ny Arumratih mengakhiri.

Untuk diketahui, Kampung Tangguh Desa Jati Kesuma ini telah diresmikan keberadaannya oleh Dandim 0201/BS, Letkol Inf Agus Setiandar, SIP, MH, bersama Wakil Bupati Deliserdang, HMA Yusuf Siregar, MAP.

Pembangunan Kampung Tangguh dengan segala fasilitasnya ini dilakukan secara bersama-sama oleh Prajurit Koramil 0201-14/Pancurbatu dengan perangkat Desa Jati Kesuma dan Staf Kecamatan Namorambe.(rel/tri)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dua Kecamatan di Kabupaten Langkat masing-masing Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan dan Sei Lepan dilanda banjir sejak beberapa hari lalu hingga,  Selasa (8/12).

“Desa-yang terkena banjir, adalah Desa Securia Utara ( Babalan) meliputi 3 Dusun. Diperkirakan kurang lebih 400 Kepala Keluarga di tiga dusun tersebut, rumahnya terendam air dan terpaksa harus mengungsi ke rumah-rumah jiran tetangga dan keluarga yang aman dari banjir dan Desa Lama Baru Sei Lepan,”kata Camat Babalan, Fajar Aprianta Sitepu, didampibgi Camat Sei Lepan, M.Iqbal kepada Sumut Pos, Selasa (8/12)

Menerima laporan dari ke dua Camat tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat langsung tanggap dan menyalurkan bantuan kepada warga di dua Kecamatan yang terkena banjir.

Penyerahan bantuan tersebut langsung dipimpin Bupati Langkat, Terbit Rencana PA diwakili Wakil Bupati Langkat H.Syah Afandin didampingi Kepala Pelaksana BPBD Langkat Irwan Syahri, Kadis Sosial Hj.Rina Wahyuni Marpaung, Camat Babalan Fajar Aprianta Sitepu,  Camat Sei Lepan M. Iqbal Rahmadan serta masing – masing unsur Forkopimca dua kecamatan tersebut.

Wabup secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan empat Desa yang terdampak banjir. Wabup mengucapkan turut prihatin atas musibah banjir tersebut, dan berharap warga dapat menghadapi dengan sabar.

Karena banjir, merupakan kehendak Allah yang saat ini tidak dapat dihindari.

 ”Semoga warga yang terkena banjir tetap sabar dan tabah, serta kita harapakan musibah ini cpat berakhir,”ujarnya.

 Wabup juga berharap, bantuan yang diberikan ini, dapat meringankan beban warga atas musih banjir yang dihadapi.

Serta menyadari, bahwa Pemkab Langkat terus dan akan selalu memperhatikan nasib warganya yang sedang terkena musibah.

 ”Semoga bantuan yang tidak seberapa ini bermanfaat. Insya Allah Pemkab Langkat selalu hadir di tengah warganya yang kesusahan akibat terdampak musibah banjir atau musibah lainnya. Jadi lihatlah bantuan ini, sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang pemerintah, jangan lihat dari nilai materinya,”sebutnya.

 Sementara,  Irwan Syahri menjelaskan, bantuan yang diserahkan berupa 2 kardus mie instan, 1 kg gula pasir,1 kotak air minuman kemasan Kap dan 10 kg beras. Paket tersebut diterima oleh masing – masing kepala keluarga yang terdampak banjir dari dua kecamatan, berjumlah 173 paket sembako.

 ”Untuk kecamatan Babalan terdapat 100 paket sedangkan untuk kecamatan Sei Lepan 73  paket yang diserahkan. Di kedua kecamatan tersebut, total desa yang terdampak banjir ada delapan desa dan tiga kelurahan.

 Camat Babalan Fajar Aprianta Sitepu melaporkan, di wilayahnya terdapat tiga desa dan satu kelurahan terdampak banjir pada pada 6 Desember 2020 dengan debit ketinggian air 70 cm. sedangkan Camat Sei Lepan pada laporannya, menjelaskan, diwilayahnya ada lima desa dan dua kelurahan terdampak banjir pada 4 Desember 2020.

“Semoga kiranya Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberikan kelapangan rizqi dan kekuatan untuk menjalankan roda kepimpinannya di bumi langkat yang bertuah ini,”kata warga. (yas/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo berencana menggelar sistem belajar tatap muka di sekolah pada Januari 2021 mendatang. Terkait hal ini, pemerintah daerah akan melakukan sejumlah prosedur sebelum pelaksanaan tatap muka dimulai, agar sekolah terhindar dari klaster baru Covid-19.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kato, Eddy Surbakti. Namun sebelum belajar tatap muka diberlakukan, para orangtua murid harus memberikan pernyataan setuju atau tidak, dilaksanakan belajar tatap muka dengan taat protokol kesehatan (Prokes)tokol kesehatan) sebagaimana ditetapkan pemerintah atau Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Eddy menjelaskan, untuk protokol kesehatan harus benar-benar terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, seperti; wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, selalu jaga kesehatan.

“Jaga keluarga kita, jangan sampai tertular (covid-19), dan mari kita sadar sendiri saling tanggung jawab terhadap anak-anak kita,” ujar Eddy saat dikonfirmasi, Selasa kemarin.

Masih kata Eddy, untuk menghindari kerumunan, akan diberlakukan sistem shift belajar (pergeseran atau penetapan jam belajar), dengan kapasitas 50 persen (dari jumlah peserta didik) setiap shift, dan masuk secara bergiliran setiap minggunya.

“Jadi, nanti bergantian. Tiga hari masuk, tiga hari libur. Bergantian masuk dari seluruh siswa sekolah,” terang Eddy.

Setelah proses di sekolah ada persetujuan dari orangtua murid, lanjut Eddy, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan pemerintah daerah, gugus tugas, dinas kesehatan.

“Kita akan paparkan kesiapan masing-masing sebelum diambil keputusan apakah dilaksanakan belajar tatap muka atau tidak,” pungkasnya. (deo)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi berhasil melaksanakan sensus penduduk (sensus penduduk) tahun 2020 (SP2020), dan meraih capaian tertinggi se Sumatera Utara sebesar 48, 60 persen.

Atas prestasi itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, mengundang Bupati Dairi, Dr Eddy keleng Ate Berutu sebagai pembicara pada rapat evalusi kegiatan SP20 dan data sosial Kabupaten/Kota se Sumut di hotel Mikie Holiday Brastagi,  Senin (7/12).

Bupati Eddy KA Berutu mengucapkan terimakasih kepada BPS sudah memberi kesempatan sebagai pembicara utama dan berbagi pengalaman dalam rapat evaluasi SP20 dimaksud.

Eddy memaparkan, keberhasilan Pemkab Dairi melaksanakan SP20 dan mendapat respon baik dari masyarakat merupakan kinerja baik dari semua pihak terkait. 

“Menurutnya, kesuksesan itu akan menjadi motivasi penting bagi pemerintah dan jajaran untuk terus meningkatkan kinerja”, ucap Eddy.  Eddy menegaskan, SP20 mengacu pada Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bupati mengatakan, pengelolaan data akurat sangat penting. Ia bercerita pengalaman ketidakkonsistenan data di awal masa jabatan menjadi pembelajaran. 

Dikatakan Eddy,  apapun yang dilakukan dengan anggaran yang ada tidak bisa menjadi daya ungkit untuk mengatasi persoalan di masyarakat, jika data yang digunakan tidak tepat. ”Data itu mahal”, ucapnya. 

Sangat penting untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya data. Kami berharap BPS bisa hadir sebagai pembina statistik sektoral. 

Kepala BPS Sumut Dr Syech Suhaimi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Dairi atas capaiannya selama pelaksanaan Sensus Penduduk Online. Dimana, Pemkab Dairi berhasil meraih persentase tertinggi tingkat Sumut. “Terimakasih sudah menjadi Kabupaten dengan capaian persentase tertinggi se Sumut, ucapnya. “Kita sangat mengapresiasi dan berharap, prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ujar Syech Suhaimi. (rud/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polsek Padang Hilir dan Polsek Bandar Khalifah Resor Tebingtinggi melakukan Operasi Yustisi di wilayah jajaran hukum Polsek masing masing. Operasi Yustisi ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Rabu (8/12) malam.

Dari Operasi Yustisi dua polsek tersebuyt, petugas gabungan Polri dan TNI berhasil menjaring masyarakt yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan. Masyarakat yang tidak menggunakan masker umumnya anak remaja diberikan hukuman saksi sosial, yaitu dengan melakukan push up, setelah menjalani pendataan oleh pihak penertiban perda, mereka diberikan masker gratis.

Kapolsek Padang Hilir, AKP P Manurung didampingi Kapolsek Bandar Khalifah AKP S Panjaitan, menyatakan Operasi Yustisi ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena, saat ini, masyarakat mulai lalai dalam mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

Menurutnya, saat ini informasi di media televisi, ada peningkatan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Indonesia, maka dari itu, kita harus menekan jumlah angka penyebaran Covid-19 yang ada di wilayah kita. “Dalam menekan angka penyebaran Covid-19, kita akan tetap malaksanakan Operasi Yustisi, hingga benar benar penyebaran Covid-19 tidak ada lagi,” paparnya.

Kapolsek Padang Hilir AKP P Manurung, mengatakan Operasi Yustisi ini dilaksanakan di beberapa kafe yang ada di wilayah hukum Polsek Padang Hilir. Ada sekitar 7 orang menjalani sanksi sosial dengan menjalani hukuman push up. Sedangkan Kapolsek Bandar Khalifah AKP S Panjaitan, menjelaskan Operasi Yustisi dilakukan di Pekan Bandar Khalifah, hasilnya ada 5 orang dikenai sanksi sosial dengan menjalani hukum sosial push up.

“Cara memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan 3 M, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker,” paparnya.

Terangnya, kegiatan ini juga guna antisipasi tindak kejahatan yang ada di wilayah hukum Polsek Padang Hilir dan Polsek Bandar Khalifah dalam antisipasi curanmor, premanisme dan balap liar serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi 3 pilar. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi  Umar Zunaidi Hasibuan dalam pembukaan kegiatan pelatihan Wartawan Unit Pemko Tebingtjnggi Tahun 2020 di Gedung Balai Kartini, menyatakan, bahwa Wartawan dalam membuat berita harus bisa mempertanggungjawabkannya.

“Berita yang ditulis Wartawan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan berita itu jangan hoax seperti saat ini banyak muncul di media sosial,” jelas Umar dihadapan Wartawan Unit Pemko Tebingtinggi, Selasa (8/9).

Dijelaskan Umar Zunaidi, saat ini di Kota Tebingtinggi masih banyak mengaku wartawan dan memiliki kartu Pers tetapi belum lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Karena saat ini, pemerintah telah mengatur Undang Undang, bahwa wartawan yang bisa dilayani pemerintah adalah wartawan yang sudah jelas sertifikasinya.

“Mengapa harus kompetensi wartawan, karena wartawan harus bisa menggali tulisannya dengan baik sesuai dengan narasumber dan tulisannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan menyajikan berita yang mengandung unsur kebohongan,” bilang Umar Zunaidi Hasibuan.

Menurut Umar, saat ini banyak penyajian berita yang mengandung unsur hoax, terutama di Media Sosial (Medsos), karena berita yang ditampilkan hanya pendek, dalam pemberitaan itu, belum tentu ada kebenarannya, tetapi masyarakat sebagai pembaca masih banyak terprovokasi dengan berita hoax tersebut, sehingga bisa memancing kesatuan NKRI.

“Selain Medsos, ada juga media cetak, media eletronik dan media online, jadi biasanya berita yang disajikan itu tidak hoax. Tetapi, untuk Medsos, berita yang beredar banyak berita bohong, berbeda denga media cetak, elektronik dan online yang penyajian beritanya lengkap sehingga para pembaca paham betul dengan isi berita yang di bacanya,” bilang Umar Zunaidi.

“Jangan katakan sejujurnya, tapi katakan yang sebaiknya. Benar belum tentu itu baik, karena bisa memecah perpecahan antar suku, jangan dijadikan polemik. Konsep pers harus menjungjung nilai tinggi pada nilai kebangsaan, bukan kepentingan person dan mencari popularitas,” beber Umar.

Umar Zunaidi mengungkapkan, saat ini media cetak surat kabar mengalami masa sulit dikarenakan era digitalisasi. Para pembaca mulai pindah ke media eletronik dan online.

Di Sumatera Utara, sebelumnya pembaca surat kabar mencapai 24 ribu. Namun saat ini mengalami penurunan hingga mencapai 12 ribu pembaca saja, ditambah biaya cetak yang mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19.

Tampak hadir sebagai narasumber, Kadis Komimfo Teningtinggi Dedi P Siagian, Pengurus PWI Sumut, Muhammad Syahrir Dan Dekan Fisipol UMSU Medan, Doktor Arifin Saleh Siregar. (ian/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Terbit Rencana PA sebagai Ketua PC F-SPTI dan K. SPSI Kabupaten Langkat periode 2020-2025 beberapa waktu lalu, dilaksanakan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku serta memiliki legalitas yang jelas.

“Pelantikan Terbit Rencana itu legal dan resmi, baik secara AD ART organisasi dan peraturan perundang – undangan,”sebut Sekjen F-SPTI dan K. SPSI Langkat H.Amir Hamzah P Sundan dikediamannya, Kecamatan Kuala, Senin (7/12)

Karena itu, sambung Amir, pelaksanaanya tidak melanggar ketentuan apapun, baik UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada pasal 76 huruf c dan h. Sebab didalam aturan tersebut, dimaksudkan bukan untuk kepengurusan organisasi melainkan untuk kepengurusan perusahaan dan yayasan.

Serta tidak melanggar, UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada pasal 17 huruf a. Sebab SPTI dan SPSI bukanlah organisasi usaha, melaikan organisasi yang memperjuangkan hak – hak buruh.

“Kedudukan Terbit Rencana menjabat sebagai ketua SPTI dan SPSI Langkat sama sekali tidak melanggar aturan manapun. termasuk UU No.13 tahun 2003 tentang ketangakerjaan dan UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, juga tidak ketentuan yang melarang,”tegasnya.

Amir lebih jauh menjelaskan, sampai saat ini Terbit Rencana tetap menjabat ketua SPTI dan SPSI Langkat adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepada anggota. Sebab, Terbit Rencana sudah sejak tahun 1980 menjadi ketua SPTI dan SPSI Langkat, dirinya telah banyak mengayomi dan memperjuangkan hak – hak para pekerja dan buruh di Langkat.

Maka dari itu melihat adanya selisih paham yang berujung kepada dualisme ditubuh SPTI dan SPSI Langkat, Terbit Rencana tidak ingin ada perpecahan serta adanya oknum yang mengabil keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dari SPSI yang berujung kepada kesengsaraan para buruh.

“Saat ini Terbit Rencana juga mendapatkan amanah sebagai Bupati Langkat, jadi Ia menganggap semua masyarakat Langkat tanpa pandang bulu, adalah warganya yang harus dilindungi dan diayomi. Jadi melihat perseteruan di SPTI dan SPSI ini, sebagai seorang Bupati, dirinya tidak ingin adanya perpecahan yang mensengsarakan masyarakat. Sebab itulah dirinya, tetap memegang jabatan ketua SPTI dan SPSI Langkat,”kata Amir.

Hal itu, juga sudah disampaikan Terbit Rencana pada pelantikan PC SPTI dan SPSI Langkat kemarin, di Jambur Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Selasa (24/11/2020). Terbit mengatakan, sebut Amir, dirinya secara pribadi dan pemerintahan, menginginkan Langkat tetap sejuk dan kondusif.

“Sebab itulah, dirinya bersedia menjadi ketua PC F-SPTI dan K-SPSI Langkat, karena menginginkan SPTI dan SPSI memberikan kesejukan dan kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja di Negeri Bertuah.” Imbuhnya

Dikesempatan itu, kata Amir, Terbit Rencana juga minta kepada pihak mana saja di Langkat, untuk bersama menjaga kondusifitas. Jika ada hal yang kurang jelas terkait perseteruan di tubuh SPTI dan SPSI, baiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

“Selain ketua SPTI dan SPSI, saya juga Bupati Langkat. Jadi semua orang di Langkat adalah masyarakat saya, maka saya membuka kesempatan bagi siapa saja, untuk berdikusi dan bermusyawarah guna kedamaian dan kemajuan Langkat,” ungkap Amir menirukan pesan Terbit Rencana yang disampaikan pada pidato pelantikan kemarin. (yas)