TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kota Tebingtinggi kembali dilanda banjir kiriman akibat tiga sungai meluap. Sebanyak 3.970 rumah warga terendam dengan ketinggian air sepinggang orang dewasa.
Musibah banjir inipun karena meluapnya Sungai Padang, Sungai Bahilang dan Sungai Sibarau, dari tanggal 5-6 Desember 2020, sebanyak 3.970 rumah warga terendam banjir, dan jumlah keluarga yang terdampak sebanyak 4.035 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa mencapai 14.878 jiwa.
Luapan Sungai Bahilang menggenangi Kelurahan Persiakan, Kelurahan Bandarsono dan Kelurahan Mandailing. Luapan Sungai Sibarau menggenangi pemukiman warga di Kelurahan Brohol, Kecamatan Banjenis, sedangkan luapan Sungai Padang kembali menggenangi Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Sri Padang, Kelurahan Bulian dan Kelurahan Tanjung Marulak, tapi banjir susulan ini tidak seperti banjir besar seminggu yang lalu.
Warga yang berdampak banjir mengeluh karena tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan mereka mengeluhkan perabotan rumah tangga seperti lemari dari bahan kayu terus terendam air. Ditaksir dari empat kelurahan tersebut ada 850 rumah warga yang terendam.
Salah satunya, Murni (54) warga Jalan Anturmangan, Kelurahan Sru Padang mengeluhkan banjir kiriman tersebut. “Kami tidak bisa bekerja seperti biasa, terpaksa kami di rumah terus bergelimang dengan air, siang surut, loh pagi air masuk lagi, mungkin dah nasib harus kebanjiran,” bilangnya, Minggu (6/12).
“Belum lagi perabotan kami pak, ludes semuanya, kami hanya berdiam dirumah menunggu air surut baru kami bisa membersihkan rumah dari Kotoran lumpur yang dibawah oleh banjir tersebut,” sambungnya.
Menurunya, kalau untuk makan, warga di sini aman, tapi kami sudah bosan terus berdiam di rumah, apalagi jika mendapat kabar hulu sungai tepatnya wilayah hulu di daerah Sipipis Ujung, Kabupaten Simalungun diguyur hujan deras, bisa satu malaman kami tidak tidur.
“Selama seminggu ini kami kurang tidur, tidur tidur ayamlah, sebentar tersentak, melihat kebawah apakah air sudah masuk, dengan kondisi mata sedikit terpejam, tetapi setelah keduan kaki turun kelanti, rupanya terasa dingin, air luapan Sungai Padang rupanya sudah masuk kedalam rumah,” bilang Murni yang sudah 30 tahun tinggal disana.
Dikatakan Murni, sebagai pengobat hati warga, Camat Rambutan bersama TNI dan polisi berkunjung ke rumah melihat kondisi banjir yang sudah masuk ke dalam rumah. “Itulah hidup, kita tidak bisa mengetahui kapan bencana itu datang dan pergi, kami disini tetap tawakal dan berdoa, agar bencana banjir akan segera berakhir,” jelasnya.
Lain halnya dengan Veri (67) warga Kampung Semut Kota Tebingtinggi, dia mengaku jika rumah yang ditinggali bisa laku terjual sesuai dengan harga pasaran, dirinya berencana akan pindah dan membeli rumah kecil yang aman dan bebas dari bencana banjir. “Udah bosan kali tinggal di sini, terus saja kebanjiran, sehingga kami warga disini sudah kebal dengan banjir. Terkait rumah yang akan dijual, warga tidak ada yang mau membeli karena lokasi disini sering mendapat banjir,” keluhnya.
Camat Rambutan, Marwansyah Harahap mengatakan pihaknya terus memberikan imbaun kepada masyarakat akan banjir kiriman dikarenakan wilayah hulu sungai sering diguyur hujan deras.”Intinya warga tetap diharapkan waspada mengantisipasi bahaya banjir susulan. Selain meninjau rumah warga yang terdampak banjir, kita juga memberikan bantuan berbentuk sembako untuk meringankan kebutuhan warga,” bilangnya.
Sedankan Mira warga Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, mengatakan pasca hujan deras kemarin sore, Sabtu (5/12), Sungai Sibarau meluap. Luapan ini dikarenakan pembuatan proyek Jalan Tol Tebingtinggi Pematangsiantar yang melalui belakang perkampungan Paya Kuruk tidak menutup bekas korekan tersebut oleh pihak pengelola jalan tol, sehingga air luapan Sungai Sibarau memasuki pemukiman warga. “Mulai meluap semalam sore hingga saat ini, kedalaman air hanya selutut orang dewasa, tapi warga terdampak banjir sudah mengungsi ketempat yang lebih tinggi,” paparnya.
Banjir juga menggenangi Jalan Thamrin pusat Kota Tebingtinggi. Genangan air hanya satu betis orang dewasa karena luapan Sungai Bahilang. Hingga banjir yang melanda Kota Tebingtinggi hampir seminggu ini tidak ada laporan korban jiwa, tetapi Sabtu (5/12) sore, hujan yang disertai angin deras mengakibatkan satu rumah di Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi rusak. Tidak itu saja, salah satu pesta hajatan perkawinan di Jalan Martimbang Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi sempat terhenti, karena tenda hajatan sempat tubang di terpa angin kencang, tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir jutaan rupiah. (ian/han)
SUMUTPOS.CO – Aparat polisi terlibat bentrok dengan para pendukung pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di kawasan Cikampek, Senin (7/12). Sebanyak 6 orang tewas dalam bentrok ini.
Police Line-Ilustrasi.
“Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek, KM 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizieq Shihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10. 00 WIB,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.
Fadil menyebut massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizieq. Massa berada dalam sebuah kendaran.
“Ketika anggota mengikuti kendaran yang diduga adalah pengikut Rizieq petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api,” kata Fadil.
“Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok yang iduga pengikut MRS. Meninggal dunia sebanyak 6 orang,”tambahnya
Terpisah, Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengatakan bahwa rombongan kendaraan yang membawa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan keluarganya sempat dihadang dan ditembaki oleh orang tak dikenal (OTK) di suatu ruas jalan Tol di Jakarta, Senin (6/12) subuh tadi.
“Bahwa benar ada peristiwa penghadangan, penembakan terhadap rombongan IB HRS [Imam Besar Habib Rizieq Shihab] dan keluarga serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB,” kata Aziz kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/12).
Aziz menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula saat Rizieq bersama keluarganya hendak menuju acara pengajian subuh khusus keluarga inti di wilayah yang tak disebutkan namanya pada Senin (7/12) dini hari.
Dalam perjalanan menuju lokasi, rombongan Rizieq tiba-tiba dihadang oleh orang tak dikenal. Ia menduga orang-orang tersebut merupakan bagian dari operasi penguntitan untuk mencelakakan Rizieq.
“Para preman OTK yg bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal keluarga,” kata Aziz.(*)
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 11 orang tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dilaporkan positif Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Kamal Ilham, Minggu (6/12) mengatakan, seluruh nakes yang dinyatakan terpapar virus corona itu berdasarkan hasil swab test dengan metode polymerase chain reaction (PCR).
Menurut dia, berawal dari informasi yang diperolehnya seorang warga terpapar Covid-19. Kemudian, dia menginstruksikan seluruh nakes di Bilah Hilir menjalani tes swab di Puskesmas Negeri Lama. Tes swab ini untuk memastikan penyebaran Covìd-19.
“Seluruh Dokter, Bidan dan Perawat menjalani tes swab. Tim dari Kabupaten diturunkan untuk melakukan tes swab terhadap 100-an nakes di Puskesmas Negeri Lama. Hasilnya, 11 positif,” jelas Ketua Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan Covid-19 di Labuhanbatu itu.
Juga katanya, hasil PCR sudah dilakukan testing, tracing dan treatment (3T) terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat. Ke-11 nakes terpapar Covid-19 tersebut saat ini menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan ketat pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu.
Untuk memastikan pelayanan di kecamatan Bilah Hilir, Puskesmas Negeri Lama tetap difungsikan. Tapi dengan syarat protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang ketat.
“Puskesmas tetap dibuka. Tapi mesti mematuhi Prokes. Tidak benar Puskesmas Negeri Lama lockdown,” bebernya. (fdh/han)
TANDATANGANI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani MoU Integrasi Tax Clearance dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan beberapa kepala daerah lain.solideo/ SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam upaya optimalisasi capaian pajak daerah.
TANDATANGANI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani MoU Integrasi Tax Clearance dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan beberapa kepala daerah lain.solideo/ SUMUT POS.
Hal tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga capaian pajak daerah sesuai yang ditargetkan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Optimalisasi Penerimaan Pajak Derah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara” di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, baru-baru ini.
Rakor dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Bupati Karo Terkelin Brahmana serta bupati/walikota sejumlah daerah di Sumut.
Lili menyatakan, kegiatan Rakor ini sangat penting terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di mana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.
Dijelaskan juga, setiap kepala daerah pasti akan bertemu dengan KPK terkait delapan fokus program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah, yang meliputi perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) , manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
“Setelah pemilu 9 Desember 2020, Kepala daerah yang terpilih juga akan bertemu dengan delapan fokus program tersebut, dengan tujuan agar pemerintah daerah terlepas dari tindak pidana korupsi dan melahirkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,” ujarnya
Lili mengumumkan bahwa rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%, dengan daerah MCP tertinggi adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memperoleh capaian sebesar 82,06%, kemudian di peringkat kedua Kabupaten Batubara 78,95%, dan ketiga Kota Tebing Tinggi 78,22%.
Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga menyampaikan, capaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.
Dalam Rakor tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyaksikan penandatanganan MoU Integrasi Tax Clearance Daerah antara Gubsu dengan sejumlah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumut. (deo)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat kabupaten/ kota di Sumatera Utara, masuk dalam daftar titik paling rawan pada Pilkada Serentak 2020. Yakni seluruh Kepulauan Nias, Medan, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Humbanghasundutan (Humbahas).
“Meskipun lawan kotak kosong, tetapi kelihatannya dinamika politik di Humbahas sangat luar biasa. Namun secara umum, Polda Sumut dan di-back up Kodam 1/BB sudah siap mengamankan Pilkada di Sumut,” kata Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin, kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (6/12).
Sejak Sabtu (5/12), jelas Martuani, Polda Sumut telah menggeser pasukan untuk mengamankan TPS Pilkada di Sumut, yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Polri sendiri, khususnya Polda Sumut, wajib netral dalam Pilkada serentak Tahun 2020.
“Tadi sudah saya pesan kepada anggota, dilarang berfoto dengan siapapun calon kepala daerah. Itu untuk menjamin netralitas untuk pelaksanaan Pilkada. Tugas kami hanya mengamankan jalannya Pilkada di 23 wilayah di Sumut,” tegasnya.
Ia menyampaikan, ada sanksi tegas terhadap anggota Poldasu yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada. “Sudah pasti ada sanksinya. Saya mengimbau siapa pun nanti terpilih jadi bupati dan wali kota adalah putra terbaik Sumut,” ujarnya.
Martuani menegaskan, seluruh personel kepolisian yang ditugaskan mengamankan TPS di Pilkada telah menjalani tes reaktif Covid-19. Hal itu untuk menjamin aparat kepolisian tidak menyebarkan virus dan tidak pulang membawa virus. “Seluruh personel yang mempunyai riwayat penyakit, seperti penyakit gula, darah tinggi, tidak dilibatkan di TPS,” ungkapnya.
BKO ke Nias
Martuani juga memaparkan, sebanyak 713 personil Poldasu ditugaskan atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Kabupaten Nias Selatan (Nisel), untuk membantu pengamanan Pilkada Serentak 2020.
“Sebelum kita kirim, kita pastikan seluruh anggota yang BKO ke Nias sehat. Tes Swab PCR sebanyak dua kaIi,” paparnya.
Para personel akan ditugaskan selama sepekan. Bila situasi tidak kondusif, tugas dapat diperpanjang. “Tergantung situasi. Perintahnya, dua hari setelah pencoblosan, kalau situasi tidak kondusif, tugas akan diperpanjang,” bebernya.
Seluruh anggota yang di-BKO diminta agar menjalankan tugas dengan baik. “Jaga kesehatan. Saya tidak mau anggota pulang dengan kondisi sakit,” pungkasnya. (mag-1)
BERSAMA:
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Skim Dosen Mengabdi FK USU, Dr dr Aida Fitri SpS (K), bersama Anggota Tim, menunjukkan cara berfoto dengan jumlah lebih dari satu saat di masa Pandemi Covid-19, di Medan, Minggu (6/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) kembali mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Medan Selayang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemahaman warga di kecamatan tersebut terhadap upaya pencegahan Covid-19.
BERSAMA:
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Skim Dosen Mengabdi FK USU, Dr dr Aida Fitri SpS (K), bersama Anggota Tim, menunjukkan cara berfoto dengan jumlah lebih dari satu saat di masa Pandemi Covid-19, di Medan, Minggu (6/12).
Angka kasus terkonfirmasi virus Corona (Covid-19) secara global setiap hari mengalami peningkatan. Pemutusan rantai penularan dengan isolasi deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar, adalah kunci menurunkan risiko terpapar penyakit ini. “Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat merasa sangat perlu melakukan kegiatan ini,” ujar Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Skim Dosen Mengabdi FK USU, Dr dr Aida Fitri SpS (K), didampingi Anggota Tim Dr dr Alfansuri Kadri SpS (K), dr Fasihah Irfani Fitri MKed (Neu) SpS (K), dr Irina Kemala Nasution MKed(Neu) SpS, dan dr Chairil Amin Batubara MKed(Neu) SpS(K) kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (6/12).
Dijelaskannya, pada tahap awal, tim menyebarkan kuisioner kepada 195 orang warga di Kecamatan Medan Selayang. Dari hasil kuisioner diketahui, belum seluruh warga memahami mengenai upaya pencegahan Covid-19.
“Sehingga pada tahap berikutnya, tim melakukan sosialisasi upaya pencegahan Covid-19 untuk meningkatkan pemahaman pada seluruh warga di Kecamatan Medan Selayang tersebut,” ungkapnya.
Saat kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim ditemani oleh pegawai Kecamatan Medan Selayang, yaitu Irawaty.
Aida menjelaskan, pihaknya juga menyebarkan video yang ditayangkan melalui kanal YouTube, mengenai upaya pencegahan Covid-19 yang terdiri dari 3M (memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan).
Selain itu, tim juga memberikan penjelasan cara menggunakan masker yang benar, yakni menutup hidung, mulut, dan dagu. Sedangkan untuk penggunaan masker kain yang dianjurkan adalah maksimal 4 jam, sedangkan jarak minimal yang aman adalah 1 meter.
“Dalam masa pandemi ini, kita tidak dianjurkan untuk bersalaman dengan jabat tangan dan menyentuh mata, hidung, serta mulut dengan tangan yang belum bersih. Dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk/bersin,” tegasnya.
Ia juga menganjurkan, agar warga rajin mencuci tangan minimal selama 20 detik. Sebaiknya dengan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir. Juga dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari sekitar pukul 9 pagi selama 5-15 menit.
“Dengan menerapkan hal-hal tersebut, diharapkan penularan Covid-19 dapat dicegah. Sehingga kasus Covid-19 dapat semakin menurun dan masa pandemi ini segera berlalu agar kita segera dapat beraktivitas seperti sediakala, sebelum virus Corona muncul,” tandasnya.
Pegawai Kecamatan Medan Selayang, Irawaty mengatakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat baik, mengingat masih banyak warga masyarakat yang lalai dan mempunyai pemahaman yang salah tentang Covid-19.
“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat membantu warga terutama di Kecamatan Medan Selayang menjadi lebih mawas diri, karena sampai saat ini kasus Covid-19 masih cukup tinggi,” pungkasnya. (mag-1/mea)
TALI ASIH: Pemprovsu Sumut melalui LPTQ Sumut menyerahkan bantuan tali asih kepada para peserta peraih juara MTQ Nasional XXVIII/20220.
di Kabupaten Padang Lawas, Sabtu (5/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut menyerahkan bantuan tali asih kepada para peserta peraih juara MTQ Nasional XXVIII/20220 di Padang, Sumatera Barat, pada 14-20 November lalu.
TALI ASIH: Pemprovsu Sumut melalui LPTQ Sumut menyerahkan bantuan tali asih kepada para peserta peraih juara MTQ Nasional XXVIII/20220.
di Kabupaten Padang Lawas, Sabtu (5/12).
Bantuan tali asih tersebut merupakan bentuk apresiasi dan perhatian Gubernur Edy Rahmayadi, guna mendorong para peserta asal Sumut untuk lebih meningkatkan lagi motivasi prestasi qori/qoriah dan hafiz/hafizah yang saat ini berada di bawah binaan Ketua Umum LPTQ Sumut, H Asren Nasution.
Adapun tali asih tersebut diserahkan kepada para pemenang MTQN XXVIII dari berbagai cabang, seperti Seni Kaligrafi Dekorasi Putra yang diraih Taufiq Hasibuan dari Kabupaten Padang Lawas sebagai Juara Nasional Terbaik I dengan hadiah sebesar Rp100 juta.
Selanjutnya kepada Hafiz Penanda Sofian Munthe dari Labuhan Batu Utara sebagai Juara Nasional Terbaik II Cabang Tilawah Anak-anak Putra dan Ahmad Azro’i Hasibuan dari Kota Tebing Tinggi sebagai Juara Nasional Terbaik II Cabang Qirsab Mujawwad Dewasa Putra. Kepada keduanya, diberikan tali asih masing-masing sebesar Rp75 juta.
Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap atau TSO melalui Sekdakab Palas, Arfan Nasution menyampaikan ucapan selamat dan sukses serta apresiasi tinggi atas pencapaian para kafilah Sumut, khususnya dari kabupaten tersebut, yakni Taufiq Hasibuan yang juga guru di Ponpes Al Mukhlisin Sibuhuan.
Pihaknya pun berharap agar pembinaan kepada para peserta MTQ terus dilakukan, sehingga dapat meningkatkan prestasi para qori/qoriah dan hafiz/hafizah Sumut. “Jangan lepas, jangan putus pembinaannya, pembinaan harus tetap berjalan, Insya Allah ini menjadi berkah,” ujarnya, Sabtu (5/12).
Kata dia, bantuan tali asih ini semoga dapat bermanfaat dan menjadi motivasi yang tinggi serta berharap pada pemerintah provinsi ke depannya dapat memberikan perhatian yang lebih kepada para peserta MTQ dari daerah kabupaten/kota di Sumut.
Sementara Ketua II LPTQ Sumut Palit Muda Harahap menyampaikan, bahwa raihan juara ini baru pertama kali di Cabang Kaligrafi Dekorasi Putra pada MTQN XXVIII. “Peserta Kafilah Sumut merupakan baru pertama kali ini dapat meraih prestasi Juara Nasional Terbaik I di Cabang Kaligrafi Dekorasi Putra pada MTQN XXVIII di Sumbar pada waktu lalu,” ucapnya.
Dirinya berharap capaian ini menjadi motivasi untuk generasi muda Sumut, guna meningkatkan prestasi para kafilah yang akan ikut MTQN mendatang. “Atas prestasi inilah maka menjadi harum nama Provinsi Sumut ditingkat nasional. Pencapaian ini cukup lama kita dambakan dan alhamdulillah pada tahun ini dapat tercapai. Mudah-mudahan prestasi ini menambah motivasi untuk generasi anak-anak kita khususnya di Sumut,” ujarnya.
Turut Hadir pada acara penyerahan tali asih, Ketua Harian LPTQ Sumut H Ikhwan Lubis, Ketua I LPTQ Sumut HM Zaini Lubis, para ketua LPTQ kabupaten/kota, alim ulama, serta unsur pimpinan OPD terkait kabupaten/kota. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ida Bagus Nyoman Wismantanu, ditunjuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru. Sebelumnya Kajati Sumut dijabat pelaksanaan tugas (Plt) Aditia Warman yang dimutasi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia di Jakarta.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian.
Ida Bagus sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI. Ia ditunjuk sebagai Kajati Sumut, berdasarkan mutasi dan rotasi jabatan pada Surat Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor 250 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin diketahui merotasi sebanyak 39 pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Dalam SK tersebut, ada pergantian di posisi Kejati, seperti Kejati Sulawesi Tenggara di Kendari, Kejati Kalimantan Barat di Pontianak, Kejati Nusa Tenggara Barat di Mataram. Kemudian, Kejati Sulawesi Utara di Manado, Kejati Sumatera Selatan di Palembang, Kejati Sumatera Utara di Medan, Kejati Riau di Tanjung Pinang, Kejati Sumatera Barat di Padang dan Kejati Banten di Serang.
Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian membenarkan perihal mutasi tersebut meskipun belum ada surat resmi yang diterima pihaknya. “Saya tahu info dari medsos, belum ada surat resmi dari Kejagung tentang SK pak Kajatisu yang baru, jadi Senin kita info secara resmi ya,” pungkasnya. (man/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan digulirkan pemerintah pusat melalui BPJamsostek masih menunggu regulasinya. Program JKP tersebut diklaim melindungi pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat, yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
ILUSTRASI: Salah satu demo para karyawan yang di-PHK dari perusahaannya, beberapa waktu lalu. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan digulirkan pemerintah pusat melalui BPJamsostek masih menunggu regulasi dari pusat.
Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana mengakui BPJamsostek tengah menunggu peraturan pemerintah sebagai landasang hukumnya. “Kita sedang menunggu peraturan pemerintah terkait itu, dan informasinya keluar pada Januari 2020. Program JKP ini harus ada dasar hukumnya, karena hal ini merupakan bagian dari undang-undangnya,” kata Panji beberapa waktu lalu.
Panji mengatakan, dalam regulasi terkait JKP, nantinya dijelaskan siapa pesertanya dan bagaimana asal kepesertaannya. Kemudian, bagaimana mengklaimnya dan siapa yang membayar iurannya. “Jadi, harus jelas itu semua,” kata dia.
Menurutnya, layanan JKP ini sangat bagus karena mengakomodir para pekerja yang terkena PHK. “Program itu benar-benar mulai dari nol, penyelenggaranya BPJamsostek dengan didukung pemerintah pusat,” ucap Panji.
Ia menuturkan, untuk pesertanya tentu peserta aktif yang terdaftar di BPJamsostek. Namun, untuk lebih detailnya bagaimana, masih menunggu peraturan pemerintah tersebut. “Kita belum bisa menjelaskan atau berandai-andai apa yang didapatkan peserta apabila terkena PHK. Jadi, kita tunggu saja peraturannya dikeluarkan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah akan mengeluarkan program baru seperti yang tertulis dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yakni JKP. Program ini tertulis dalam pasal selipan baru, yakni Pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Disebutkan, bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Detailnya, UU Ciptaker menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh pemerintah dan BPJamsostek. Nantinya, JKP akan diberikan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial kepada seluruh peserta yang telah membayar iuran dengan masa kepesertaan tertentu.
Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program jaminan ini masih akan diatur melalui peraturan pemerintah. Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Dikabarkan, pemerintah akan menyetorkan Rp6 triliun sebagai modal awal pelaksanaan program yang berasal dari APBN.
Sebagai informasi, BPJamsostek saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). (ris/ila)
DEBAT: Paslon nomor urut 1 dan 2, saat Debat Kandidat Pilkada Medan 2020 Putaran Terakhir di Hotel Grand Cityhall Medan, Sabtu (5/12) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Debat Kandidat Pilkada Medan 2020 Putaran Terakhir di Hotel Grand Cityhall Medan, Sabtu (5/12) sore berlangsung cukup sengit. Dalamd ebat yang disiarkan live di Metro TV itu, isu banjir menjadi momen debat panas dalam acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan tersebut.
DEBAT: Paslon nomor urut 1 dan 2, saat Debat Kandidat Pilkada Medan 2020 Putaran Terakhir di Hotel Grand Cityhall Medan, Sabtu (5/12) sore.
Awalnya, paslon nomor urut 2, Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman, menuding banjir yang terjadi di Kota Medan pada Jumat (4/12) dini hari, merupakan salahsatu bukti kegagalan Pemko Medan dalam menjalankan kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, terutama dengan Pemkab Karo.
“Kita bisa lihat bencana Kota Medan yang sangat menyakitkan hati kita. Ini salahsatu bentuk kegagalan dari kolaborasi Medan dengan kabupaten di sekitarnya khususnya banjir, terutama kolaborasi dengan Kabupaten Karo,” ujar Bobby.
Pasangannya, Calon Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman menambahkan, hujan yang terjadi di Kabupaten Karo seharusnya bisa dideteksi, sehingga bisa lebih cepat dikolaborasikan dengan Pemko Medan. “Ketika hujan deras di Karo dan debit air mulai naik, ini harus bisa diselaraskan dan dikomunikasikan dengan Pemko Medan untuk bisa membuka saluran di Medan. Kanal di Medan harus bisa dibuka secepat mungkin, ketika air di hulu naik,” tuturnya.
Menjawab hal itu, Akhyar membalas, dengan menyebutkan persoalan banjir tidak hanya terjadi di Kota Medan saja, melainkan juga terjadi di daerah lain. Tidak terkecuali di Jakarta yang merupakan Ibukota RI, sekaligus tempat berkantornya Presiden RI Joko Widodo.
“Di negara manapun, banjir pernah terjadi, bahkan pada waktu tertentu. Ibukota negara RI yang mana Presiden Republik Indonesia berada, juga mengalami banjir. Jadi itu memang dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia dan semua negara,” jawabnya.
Akhyar juga menyebutkan, banjir yang terjadi di Kota Medan beberapa hari terakhir diakibatkan adanya luapan air Sungai Belawan, Sungai Denai, dan Sungai Deli. Banjir si sungai itu menurutnya adalah siklus tahunan dari hulu sungai. Baik siklus lima tahunan, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 50 tahun. Begitu juga dengan rob, terjadi di Utara Medan diakibatkan adanya perubahan siklus iklim.
“Banjir ini tak hanya terjadi di Medan, tapi ada daerah lain di Sumut. Inilah yang mesti kita hadapi dan terus berbuat yang terbaik untuk mengatasi dampak dari siklus tahunan ini,” ujarnya.
Pasangan Akhyar, Salman Alfarisi, menambahkan bahwa banjir yang melanda beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, termasuk Medan, adalah gagalnya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan daerah, termasuk Pemko Medan.
“Presiden, Gubernur dan Wali Kota, semua itu jabatan politis. Ketika banjir besar kemarin terjadi meliputi beberapa Kabupaten/Kota, apabila dikatakan kegagalan, maka ini bukan kegagalan Medan. Tapi kegagalan kolaborasi pusat dengan provinsi dan kolaborasi pusat dengan Medan. Medan punya wilayah kerja. Dan begitu juga dengan sungai ini wilayah BWS (Balai Wilayah Sungai) yang di bawah pusat langsung. Jadi kita harap jangan sebut kegagalan itu murni Kota Medan,” ucap dia.
Merespon jawaban itu, pasangan Bobby, Aulia Rachman mengatakan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat serta Pemkab Karo dalam menanggulangi banjir merupakan tanggung jawab Pemko Medan.
Akhyar kemudian menjawab, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan upaya penanganan banjir rob di wilayah Belawan kepada Presiden Jokowi pada 2018. Tetapi hingga kini belum ada realisasinya.
“Ini kami seluruh warga Medan menunggu janji dan realisasi Presiden terhadap penanganan rob di Medan,” katanya.
Selain soal banjir, debat putaran terakhir juga membahas isu terorisme dan radikalisme. Pasangan AMAN menyatakan, terorisme dan radikalisme muncul dan berpangkal dari rasa keadilan.
“Jika kita bisa menjaga hal itu, menjaga dan memberikan keadilan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga Kota Medan untuk berpartisipasi dalam membangun kota Medan, saya kira radikalisme dan terorisme itu tidak akan tumbuh subur di Kota Medan. Karena kita akan memperlakukan semua warga kota Medan dengan adil, sesuai dengan proporsi tugasnya. Inilah strategi kita membangun Kota Medan bersama, karena Medan itu memang kotanya majemuk dan berbhineka. Jadi semuanya diberikan kesempatan yang sama,” ungkapnya.
Pasangan Bobby-Aulia mengatakan, Pemko Medan wajib menanamkan ke dalam diri anak maupun pelajar terkait pendidikan ke-Indonesiaan. “Ini yang penting kita tanamkan di dunia pendidikan kita tentang Bhineka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini perlu ditekankan Pemko Medan dengan melibatkan perangkat yang paling bawah. Kepala lingkungan, kelurahan, kecamatan, wajib mengedukasikan hal yang baik-baik, hingga tidak ada perpecahan di antara suku bangsa,” tukasnya.
Acara debat dihadiri pihak KPU Medan, Bawaslu Medan dan para perwakilan partai pendukung masing-masing paslon.
Pilkada Damai
Di akhir debat, pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mengajak mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, para pedagang, abang becak, sopir, buruh dan semua masyarakat Kota Medan, untuk bersama-sama menciptakan Pilkada Medan yang aman, damai dan tertib.
“Ayo kita ciptakan pemilu yang jujur, bersih, sehingga tidak ada intimidasi, tidak ada hal yang mengganggu dan merugikan masyarakat. Inilah saatnya kita menunjukkan kemerdekaan dalam memilih pemimpin Kota Medan. Kami juga memohon maaf apabila di masa kampanye ada yang kurang berkenan. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan Pilkada yang bahagia gembira karena memang visi misi membuat Kota Medan nyaman dan warganya bahagia,” tegasnya, sambil mengajak warga mencoblos nomor 1 pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.
Pasangan Bobby-Aulia dalam pernyataan penutupnya menyampaikan, Kota Medan adalah miniatur Indonesia di mana segala suku bangsa dan agama hidup rukun dan damai di dalamnya. “Kolaborasi Medan Berkah bertekad kuat untuk menyelesaikan masalah seperti banjir, macet, pengangguran dan masalah lainnya di Kota Medan kepada taraf kemajuan yang signifikan. Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota sekitarnya,” tekadnya.
Bobby-Aulia juga mengajak warga ke TPS dalam menggunakan hak suaranya untuk perubahan Kota Medan. “Pertama, datang ke TPS untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, coblos pasangan nomor urut 2 Bobby-Aulia. Semoga ke depannya warga kota Medan menuju keberkahan,” pungkasnya.
Usai debat, anggota KPU Medan sekaligus komisioner divisi Hukum KPU Medan, Zefrizal SH MH mengucapkan syukur atas lancarnya pelaksanaan debat kandidat di masa kampanye Pilkada Medan yang telah berlangsung sebanyak tiga putaran.
“Semoga masa kampanye bermanfaat bagi kedua paslon dalam menyampaikan visi misinya. Selain itu, kita harapkan debat publik yang telah berjalan sebanyak 3 putaran ini bisa membantu meyakinkan masyarakat dalam memilih calon yang terbaik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Medan 2020. Ayo ke TPS, gunakan hak pilih untuk kemajuan Kota Medan,” tutupnya.
Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, didampingi Komisioner, Julius Turnip, mengatakan melihat adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di luar arena debat, dengan ramainya masa kedua paslon yang menunggu.
Akhyar Kembali jadi Plt Wali Kota
Sementara itu, tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah memasuki cuti kampanye alias masa tenang, mulai 6-8 Desember. Artinya, seluruh cakada petahana yang bertarung akan kembali menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah masing-masing mulai 6 Desember.
Tak terkecuali Plt Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi. Akhyar menjalani cuti di luar tanggungan sejak 25 September hingga 5 Desember 2020. Ia pun kembali menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan terhitung Minggu 6 Desember 2020.
Ditanya mengenai hal itu, Akhyar mengaku siap kembali bertugas sebagai orang nomor 1 di Pemko Medan. “Hari ini cuti terakhir saya, mulai besok (kemarin) saya akan kembali menjabat sebagai Plt Wali Kota (Medan),” ucap Akhyar kepada Sumut Pos, Sabtu (5/12) pagi saat menggelar Ngopi Bareng Akhyar di Medan.
Di hari pertama kerjanya kemarin, ia berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan para OPD dan seluruh bawahannya di jajaran Pemko Medan. “Saya harus tahu perkembangan selama 2,5 bulan ini, selama saya menjalani cuti kampanye,” ujarnya.
Akhyar mengaku tidak ambil pusing dengan tudingan-tudingan yang menyebutkan jika dirinya akan memanfaatkan statusnya sebagai Plt Wali Kota aktif, dalam memuluskan langkahnya sebagai Cawalkot Medan pada Pilkada Medan 2020.
“Saya cuti ‘kan karena peraturannya memang begitu. Saya kembali bekerja juga karena peraturannya bilang begitu. Ada undang-undangnya. Jadi apa masalahnya? Semua kepala daerah yang ikut Pilkada juga menjalani hal serupa,” jawabnya.
Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, meminta Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dapat bekerja maksimal selaku Plt Wali Kota Medan, usai menjalani cuti kampanye selama waktu kurang lebih 2,5 bulan.
“Selaku Plt Wali Kota Medan, beliau harus bisa bersikap netral dan profesional. Artinya, beliau tidak boleh memanfaatkan jabatan dan kedudukannya selaku Plt Wali Kota Medan untuk memuluskan langkahnya sebagai Calon Wali Kota Medan,” tegas Hasyim.
Senada, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH juga meminta Akhyar bekerja profesional dan proporsional sebagai Plt Wali Kota. “Harus bisa membedakan mana Plt Wali Kota dan mana Calon Wali Kota. Masa kampanye sudah habis. Selamat bekerja kembali sebagai Plt Wali Kota. Fokuslah pada pelayanan masyarakat dan pembangunan Kota Medan,” kata Rani, Minggu (6/12). (map)
