DATANGI : Kaum muda mendatangi Darma Wijaya. (Ist)
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan anak muda yang tergabung dalam Kaum Milenial Perbaungan mengantarkan donasi ke Sekretariat Bersama (Sekber) Dambaan belum lama ini. Donasi ini untuk mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya dan Adlin Tambunan dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Uang donasi untuk pasangan Dambaan yang terkumpul tersebut berjumlah Rp2 juta. Uang itu merupakan sumbangan dari beberapa masyarakat di Kecamatan Perbaungan yang diberi secara sukarela untuk membantu dana operasional tim selama masa kampanye.
“Asli suka relawan dari kami untuk membantu tim Dambaan,” kata Syafiar Aqil Hidayat ketua tim Kaum Milenial Perbaungan, Kamis (3/12/2020).
Dukungan kaum milenial ini datang karena melihat visi-misi Dambaan yang selaras dengan keinginan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
“Kami merasa lelah karena selama berapa tahun ini tidak ada perubahan. Adanya pak Darma Wijaya dengan visi misinya sesuai dengan kaum milenial jadi kami sangat ingin membantu bapak Darma Wijaya memenangkan Pilkada ini,” lanjut Aqil.
Aqil menjelaskan, untuk pemimpin Kabupaten Serdang Bedagai ke depan, ia mengajak masyarakat memilih sosok yang pro rakyat. “Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpikir memilih sosok yang peduli akan kemajuan Serdang Bedagai,” ujarnya.
Selain itu, kaum milenial menginginkan pemimpin yang berpikir membuka lapangan pekerjaan di kondisi pandemi. “Harapannya lebih banyak lagi lapangan pekerjaan karna di sini daerah yang bagus untuk membuat usaha-usaha baru seperti buat pabrik kompos dan lainnya. sektor pariwisata juga harus lebih dikembangkan,” tandasnya.
H. Darma Wijaya mengapresiasi kaum milenial Perbaungan. Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan milenial tersebut merupakan kegiatan nyata dalam mendukung pesta demokrasi. “Terimakasih saya ucapkan untuk kaum milenial ini, karna sudah antusias membantu mendukung saya dengan mendonasikan uang ke tim Dambaan,” tutur Wiwik sapaan akrab. (rel)
Kadisdukcatpil, Tobertina yang dicopot dari jabatannya.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasca penutupan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai (Kadisdukcatpil), Tobertina, dicopot dari jabatannya.
Kadisdukcatpil, Tobertina yang dicopot dari jabatannya.
Pencopotan jabatan itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, M Mahfullah Daulay. Dijelaskannya, menghentikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat saat jam kerja merupakan kesalahan yang fatal. Kesalahan itu juga berdasarkan laporan tim pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Kota Binjai.
“Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kota Binjai langsung menindaklanjuti atas kejadian tersebut dengan membentuk tim melalui Inspektorat, dengan melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap Disdukcatpil,” kata Sekda, Rabu (2/12).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ITKO.165/LHP-K/2020/Rhs pada 1 Desember 2020, disimpulkan bahwasanya telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan dengan sengaja oleh Tobertina. “LHP dimaksud terdiri atas fakta-fakta yang ada berupa berita acara pemeriksaan oleh saksi yang terdiri dari ASN yang di Kantor Dinas Dukcatpil, foto-foto dokumentasi serta video visual atas kejadian pemblokiran pelayanan dimaksud.
Terkait LHP ini, sambung Mahfullah, dilanjutkan dengan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Tobertina. Hal tersebut berdasarkan SK Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham, Nomor 188.44-986/K/tahun 2020 tentang penjatuhan hukuman disipilin pada 1 Desember 2020,” beber mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai ini.
Sekda melanjutkan, sanksi yang dijatuhkan kepada Tobertina termasuk dalam kategori pelanggaran berat, berdasarkan SK Wali Kota Binjai. Sanksi dijatuhkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin ASN.
“Saudari Tobertina dijatuhi pelanggaran berat, berupa pembebasan jabatan dari Kadisdukcatpil berdasarkan SK Wali Kota Binjai Nomor 188.44-987/K/2020,” ujar dia.
Informasi yang dirangkum, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Muhammad Iqbal ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kadisdukcatpil Kota Binjai. Pantauan wartawan, aktivitas kembali seperti biasa di Kantor Disdukcatpil Binjai.
Masyarakat tetap mengantre melakukan kepengurusan administrasinya dengan mematuhi protokol kesehatan. Operator pada Kantor Disdukcatpil pun secara bergiliran memanggil nama-nama pemohon atau masyarakat untuk melakukan kepengurusan administrasi lebih lanjut. Mahfullah pun mengamini, kalau pemblokiran telah dicabut. Pelayanan masyarakat kembali dibuka seperti biasa.
Dia menegaskan, hal ini juga sudah disampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas tindakan Tobertina, Sekda menyayangkannya.
“Saya sudah mendengar penjelaskan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwasanya, SP2D masih dalam proses sesuai ketentuan. Yang harus diketahui bersama bahwasanya, realisasi SP2D harus berdasarkan progres selesai pekerjaan,” ujar dia.
“Batas akhir pembayaran pada pihak ketiga selambat-lambatnya pada 31 Desember setiap tahunnya. Sehingga atas tindakan Saudari Tobertina, tidak ada korelasinya dengan melakukan tindakan pemblokiran pelayanan tersebut. Dampaknya merugikan masyarakat,” pungkasnya. (ted/han)
Calon Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi melakukan kunjungan silaturahmi dengan warga di Jalan Pelajar, Medan, Rabu, 2 Desember 2020.
Di Pertemuan Lintas Agama, Akhyar Diberangkatkan Jadi Walikota Medan
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Walikota Medan nomor urut 1, Ir Akhyar Nasution menggaungkan program ATM beras untuk mengatasi rakyat tak lapar dan peningkatan perekonomian warga dengan pengelolaan sampah.
Calon Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi melakukan kunjungan silaturahmi dengan warga di Jalan Pelajar, Medan, Rabu, 2 Desember 2020.
“Program saya tidak muluk-muluk bapak ibu, karena jabatan nanti hanya 3,5 tahun. Dalam pelaksanaannya nanti, kami akan meneruskan program perbaikan jalan dan paret. Kemudian mengurangi titik-titik genangan air dengan berbagai macam cara, memperbaiki taman-taman kita supaya nyaman dan aman,” ujar Akhyar saat menghadiri pertemuan dengan warga lintas agama di Jalan Pelajar, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota.
Untuk yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, imbuh Akhyar, mereka akan mengatasi agar rakyat Kota Medan dapat makan. “AKhyar – Salman tidak ada memberikan beras kepada masyarakat. Apakah Akhyar Salman tidak prihatin melihat masyarakatnya lagi susah akibat covid ini? Tentu prihatin, tapi Akhyar – Salman ngasihnya tidak saat menjelang Pilkada, karena ada orang memberikan sesuatu, pasti ada maunya. Akhyar – Salman nanti memberikannya ya pada tataran jabatan,” imbuh Akhyar saat didampingi Anggota DPRD Sumut, Parlaungan Simangunsong.
Untuk program dan memberi jaminan kepada warga Medan tidak lapar, dia bersama Salman Alfarisi akan menyiapkan mesin ATM beras. Mesin ini nantinya akan diletakkan di rumah-rumah ibadah.
“Nanti yang mengelola kita mintakan pengelola masjid atau pengelola gereja. Nanti dialah yang mendata masyarakat mana yang pantas menerima berdasarkan rapat bersama pengurus masjid atau gereja,” ucapnya.
Mengenai berasnya, Akhyar juga mempersilakan warga untuk bersedekah. Artinya, semua bergotong royong dan terlibat dalam pembangunan. “Jadi misalnya Pak parlaungan Simangunsong pas dapat rezeki nomplok, kemudian ingin bersedekah, dia bisa pesan beras ke kedai sampah, ‘tolong kirim beras ke sana sekian kilo’ dan warga warga yang memang hari itu dia tidak bisa beli beras, ya tinggal ambil aja. Jadi saya berbagi dan memberi jaminan kepada warga tidak kelaparan dengan cara yang begitu,” tuturnya. Di sisi lain, untuk peningkatan perekonomian warga, Akhyar mengajak ibu-ibu rumah tangga agar dapat kreatif dalam mengelola sampah rumah tangga. Seperti yang dilakukan Rena Simbolon yang membuat briket arang dari sampah organik.
“Sampah-sampah kita itu bisa diolah jadi briket arang. Ini sudah dilaksanakan oleh Bu Rena Simbolon. Jadi dari sampah kita itu bu, itu bisa dijadikan arang dan dijual. Jadi duit ini mungkin yang bisa, sehingga bisa mengurangi sampah kita yang dikirim ke TPA Terjun sana. Jadi pemberdayaan masyarakat dengan cara yang begitu,” tandasnya.
Oleh karena itu, ujar Akhyar, memimpin Kota Medan itu harus dengan sebuah tekad menjaga karakter Kota Medan. “Kebersamaan kita di Kota Medan ini harus kita jaga dan itulah modal kita. Karakter Medan itu, kita orangnya gigih, rajin, semangat tinggi dalam berjuang, tetapi tetap menghargai orangtua, sopan santun dan budaya, adat, istiadat. Ini yang harus kita jaga,” tutupnya.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Parlaungan Simangunsong menjelaskan, meski dia sudah duduk di provinsi, namun hubungan maupun komunikasinya dengan Akhyar tak perlu diragukan lagi.
Di wilayah lumbung suaranya, Parlaungan memohon warga untuk dapat memenangkan pula Akhyar – Salman di Pilkada Medan 9 Desember nanti.
“Paling saya ingat terakhir ini, setelah saya di DPRD provinsi, tumbang jembatan yang di ujung yang di tikungan komplek Unimed itu. Saya telepon Pak Akhyar, saya minta tolong beliau untuk bilangkan sama Kadis PU untuk segera untuk membangun jembatan yang di Jalan Pelajar Simpang Unimed Jalan Mataram itu dan itu langsung diakomodir Pak Akhyar. Itu yang terakhir saya minta tolong sama beliau,” ungkap Parlaungan.
Dalam pertemuan itu, salah seorang tokoh masyarakat yang akrab disapa Boss Lubis atau Opung Bossi, memberikan cinderamata berupa ulos kepada Akhyar Nasution.
“Kami di sini mewakili warga Kelurahan Pelajar Timur, Kecamatan Medan Kota khususnya Jalan Pelajar sampai Jalan Pelajar ujung, akan menyerahkan cinderamata kepada Bapak Akhyar Nasution. Ini kalau dalam orang Batak, ini kebanggaan. Jadi kami menyampaikan ulos ini kepada bapak, kami berangkatkan menjadi Walikota Medan. Selama ini bapak Wakil Walikota, kemudian Plt Walikota, pada tanggal 9 Desember itu, wakil dan walikota, kita buang, jadilah bapak Walikota Medan,” singkatnya. (*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rekrutmen komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2020-2023 belum jelas kapan terlaksana sampai sekarang. Sebab DPRD Sumut hingga kini belum mengeluarkan surat keputusan tim seleksi KPID Sumut. Padahal Komisi A DPRD Sumut selaku leading sektor, sudah mengusulkan SK timsel pada 30 Juli 2020.
istimewa
Baskami Ginting.
Informasi yang dihimpun Sumut Pos di DPRD Sumut mandeknya SK timsel KPID Sumut ini ada di tangan Ketua Dewan Baskami Ginting. Namun saat dikonfirmasi, Baskami justru membantah tudingan tersebut.
“Gak benar mandek di saya. Kemarin itu kita kembalikan lagi ke Komisi A karena tidak kuorum. Ada fraksi yang mengaku tidak ikut rapat. Jadi saya usulkan minta digelar rapat untuk pembahasan tim seleksi, karena itu harus kuorum,” katanya menjawab wartawan, Selasa (1/12).
Ia menekankan di Desember ini juga SK tersebut akan diterbitkan. Sehingga timsel bisa mulai bekerja melakukan penjaringan calon anggota KPID Sumut untuk periode mendatang. “Ini sedang diusulkan Komisi A. Yang jelas bulan ini, secepatnya SK selesai. Apalagi kan baru diketok (APBD 2021) kemarin, jadi ini segera,” pungkasnya.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, malah menyanggah
pernyataan Baskami Ginting. Menurutnya, tahapan SK timsel KPID sudah rampung di Komisi A dan telah diusulkan ke pimpinan dewan.
“Tampaknya beliau (Baskami Ginting, Red) buang badan. Komisi A sudah menuntaskan pembahasan dan sudah memilih calon timsel KPID. Tinggal ditandatangani oleh ketua DPRD saja. Jangan sampai tertundanya SK terhadap timsel KPID berdampak pada terkendalanya proses seleksi calon komisioner KPID Sumut yang baru,” ujar politisi PKS tersebut.
Menurut Hendro, komisioner KPID Sumut sekarang dalam masa perpanjangan dikarenakan belum terpilih komisioner yang baru. Ia meminta komisioner yang telah habis masa kerjanya itu, harus legowo melepaskan jabatannya serta menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada Komisi A DPRD Sumut.
“(Komisioner) yang periode lama sudah habis masa tugasnya, dan harusnya legowo untuk mundur sebagai komisioner. Kesadarannya kami lihat kurang di komisioner saat ini. Padahal banyak hal yang harus disinergikan antara KPID dan Komisi A DPRD Sumut,” katanya.
Adapun bentuk sinergitas itu, kata Hendro, terkait pengawasan penyiaran, kualitas informasi berita dan muatan lokal 10 persen yang diatur dalam regulasi mesti terpenuhi terhadap semua media massa baik elektronik, online maupun cetak. “Seperti kita ketahui, bahwa melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan KPID ini untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia,” katanya.
Bedasarkan UU itu pula, lanjut dia, bahwa pihaknya menggarisbawahi terkait tugas dan kewajiban komisioner KPID periode mendatang. Pertama, sebut Hendro, menjamin masyarakat untuk memeroleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.
Keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Kelima, menampung, meneliti dan menindak lanjut aduan, sanggahan serta kritikan dan apresiasi masyarakat. Keenam, menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.
“Jadi saya selaku ketua Komisi A DPRD Sumut meminta agar para komisioner yang lama tahu diri, dan ke depan kita butuh komisioner KPID yang visioner, memiliki integritas, pekerja keras dan komunikatif,” tegasnya. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menyiapkan personelnya untuk pengamanan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember mendatang, Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (1/12).
“Kita akan mengerahkan 2/3 kekuatan dari jumlah total personel Polda Sumut Pilkada,” katanya.
Dalam pengamanan pilkada, lanjutnya, Polri akan dibantu oleh jajaran TNI dan para pemangku kepentingan terkait. Dengan pengamanan tersebut, diharapkan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 di 23 kabupaten/kota di Sumut dapat berlangsung damai.”Dalam pesta demokrasi ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berpesta tanpa ada saling bermusuhan,” harapnya.
Ia juga menyampaikan terkait arahan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, yang menginstruksikan, bahwa untuk para Kasatwil tidak ragu-ragu menegakan protokol kesehatan (Prokes) di masyarakat, walaupun sedang dalam masa pesta demokrasi.
Kemudian, tegasnya, para Kapolda dan Kapolres diminta untuk netralitas harga mati dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
“Selain itu, jajaran juga diinstruksikan menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung,” ujarnya.
Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, kata Tatan, tentunya dengan adanya Pilkada ini mulai dari para Kapolda, Kapolres yang melaksanakan Pilkada serentak di 27 provinsi, kabupaten/kota akan melakukan pengamanan TPS, mengamankan kotak surat suara, himbauan tentang perhitungan suara dan penahapan-penahapan lainnya. “Dalam Pilkada penekanannya adalah netralitas harga mati,” pungkasnya. (mag-1/ila)
Akhyar Imbau Kepada Tim dan Relawan Agar Jaga TPS dan Pastikan C6 Sampai ke Tangan Pemilih
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai kota yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun Kota Medan juga merupakan bagian dari membangun Indonesia.
“Untuk itu, kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Medan sangat dibutuhkan sekali,” ujar calon Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution saat menjawab persiapan debat kandidat ketiga dalam tema ‘persoalan keserasian antara pembangunan daerah dan pusat, keutuhan NKRI dan strategi penanganan Covid-19’, Rabu (2/12/2020).
Menurut Akhyar, banyak kewenangan pemerintah pusat untuk pembangunan di Kota Medan dan ini perlu ditangani. Bahkan, beberapa hal yang ditangani dan sudah dijanjikan Presiden RI, Joko Widodo kepada Pemerintah Kota Medan.
Sayangnya, janji itu tak kunjung terealisasi seperti pembangunan pengganti gedung eks Aksara. Dari 2017 sampai tahun ini belum terealisasi. “Dari infrastruktur, Presiden juga sudah berjanji seperti penanggulangan rob di Medan bagian Utara,” terangnya.
Oleh karena itu, sambung Akhyar, keserasian pembangunan ini sangat diharapkan sekali agar Medan dapat tumbuh dan berkembang.
“Kami juga memohon keseriusan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU untuk menangani dan pembangunan beberapa fly over ataupun underpass di persimpangan yang sangat padat ini, sangat kami butuhkan untuk Pemerintah Kota Medan ke depan,” jawabnya.
Di sisi lain, wartawan menyinggung soal imbauan Akhyar kepada pendukung, relawan dan simpatisan untuk mengawal surat suara dan TPS pada 9 Desember nanti. Menurut Akhyar, hal ini sengaja diimbaunya untuk diantisipasi. “Segala hal itu harus diantisipasi. Kita melihat semua akan bekerja dengan baik. Namun sebaik-baiknya kerja, mungkin ada silap. Nah kita menjaga supaya jangan ada yang silap. Yaitu, pendistribusian surat undang C6 harus sampai ke semua pemilih. Kemudian, biarkan masyarakat memilih dengan merdeka menggunakan hak pilihnya. Masyarakat jangan diintimidasi, jangan diiming-imingi sesuatu, supaya Kota Medan semakin baik ke depan dan kita jaga hasil apapun keputusan rakyat Kota Medan, itulah keputusan politik rakyat Kota Medan. Kita harus terima, itu yang kita minta kepada seluruh relawan Akhyar – Salman dan partai pengusung untuk menjaga hal itu,” tandasnya. (*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Forum Islam Bersatu (FIB) Kota Medan, Amri Nasution menginstruksikan seluruh laskarnya untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan bnomor urut 1, Ir H Akhyar Nasution – H Salman Alfarisi Lc MA dalam kontestasi Pilkada Medan 9 Desember 2020.
“Saya sudah instruksikan 700 laskar FIB untuk mencari 10 orang setiap 1 laskar. Jadi 7.000 suara akan memilih Bapak Akhyar pada 9 Desember 2020,” ujar Amri Nasution dihadapan calon Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution usai peresmian Posko AMAN FIB Jalan Karya Sei Agul, Medan Barat, Rabu (2/12/2020).
Hal senada juga disampaikan Ketum DPP FIB, Ustad Zulkifli Rangkuti kepada Akhyar. Zulkifli mengatakan, Forum Islam Bersatu ini adalah forum yang Insya Allah berbasiskan amar ma’ruf dan nahi mungkar. “Kami bukan sebuah ormas yang radikal. Ormas kami sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berideologi Pancasila dan kami tetap menjunjung semua hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada hal-hal yang melihat kami radikal itu pandangan skeptis,” ucapnya.
Dalam sisi politik, FIB menjatuhkan pilihan politik di Kota Medan kepada Akhyar – Salman. Dia berharap, jangan sampai ada hujatan-hujatan, jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas keluar, karena semuanya bersaudara.
“Kami berharap terpilih dan mudah-mudahan kita jangan sampai golput. Insya Allah kita mampu menjaga kondusifitas Kota Medan dan kami ikut serta nanti memantau semua kecamatan memantau semua PPK untuk mensukseskan Pilkada ini,” terangnya.
Mendapat dukungan penuh, calon Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution mengucapkan terimakasih Kepada seluruh keluarga besar Forum Islam Bersatu dan Laskar Islam Bersatu. “Terimakasih atas dukungannya. Sebagai sebuah ormas-ormas kelaskaran, saat ini Kota Medan membutuhkan sebuah gerakan-gerakan masyarakat yang memang amar ma’ruf nahi mungkar,” sebut Akhyar.
Terkadang memang, lanjut Akhyar, ada hal-hal yang memang harus diselesaikan di luar jalur formal dengan mediasi, dengan komunikasi, dengan pendekatan budaya, ini model-model penyelesaian masalah di Kota Medan.
“Insya Allah Forum Islam Bersatu bisa mengambil peran-peran non formal tersebut, mediasi ini sangat dibutuhkan di Kota Medan sebagai penyambung lidah antar pihak. Jadi kami yakin dengan nawaitu amar ma’ruf nahi munkar, Forum Islam Bersatu dengan Laskar Islam Bersatu akan mampu mewarnai kehidupan Kota Medan karena semuanya dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” jelasnya. (*)
BERSAMA: GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah foto bersama di acara Penyerahan Sertifikat kepada PLN dan Pemda se-Sumut.
MEDAN, SUMUTPOD.CO-Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat kepada PLN dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali di gelar di Pendopo Gubernur Sumut, Rabu (2/12). Sinergitas antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria Tata Ruan/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini, kini berhasil mengamankan 1.910 aset tanah PLN yang berada di Provinsi Sumut dengan luas 66 Hektar (Ha) senilai Rp 840 miliar.
BERSAMA: GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah foto bersama di acara Penyerahan Sertifikat kepada PLN dan Pemda se-Sumut.
Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Dadang Suhendi kepada Direktur Bisnis Regional Sumatera & Kalimantan PLN, Wiluyo Kusdwiharto, disaksikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menyebutkan bahwa sertifikasi tanah penting dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi.
“Upaya Kementerian ATR/BPN bersama PLN, didukung oleh Pemrov dan seluruh jajarannya untuk menerbitkan sertifikat tanah dalam rangka pengamanan aset negara merupakan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa yang akan datang. Tentunya hal ini harus kita dukung bersama-sama,” ungkap Lili.
Sepanjang tahun 2020, PLN telah menerima lebih dari 12.500 sertifikat dengan nilai lebih dari Rp4,5 triliun. PLN yakin di penghujung tahun 2020 nanti, jumlah sertifikat akan bertambah hingga mencapai 17.500 sertifikat, seiring dengan pemberkasan, pengukuran dan penerbitan Sertifikat Tanah PLN yang saat ini berproses di seluruh Kantor Pertanahan dari Sabang sampai Merauke.
Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera dan Kalimantan Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan bahwa dengan adanya sinergi dan dukungan dari KPK dan Kementerian ATR/BPN mempercepat proses sertifikasi aset milik PLN.
“Dimulai dari MoU dengan Kementerian ATR/BPN, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama di tingkat operasional sampai ke level Kantor Pertanahan, membukakan jalan. Kerja sama tersebut makin diperkokoh lagi, setelah kami juga mendapatkan dukungan dari KPK melalui surat 14 April 2020 lalu. Kami di PLN sungguh beruntung, karena PLN menjadi salah satu BUMN prioritas yang dipilih KPK untuk program pencegahan korupsi tersebut,” tutur Wiluyo.
Acara ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, GM PLN Wilayah Sumatera Utara M. Irwansyah Putra, juga turut menyampaikan piagam peran serta dalam sertifikasi aset kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut, secara simbolis diwakili oleh Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Nias. (rel/ila)
Calon Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi bersama Calon Wakil Wali Kota Medan Ustadz Salman Alfarisi menghadiri Milad Formadana di Gedung Hijir Ismail, Jalan Garu III Medan, Rabu, 2 Desember 2020.
Formadana Upah-upah dan Mangulosi Akhyar – Salman
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan nomor urut 1, Ir H Akhyar Nasution MSi – H Salman Alfarisi Lc MA, diupah upah dan diulosi Forum Masyarakat Dalihan Natolu (Formadana) Tapanuli Bagian Selatan di Gedung Hijir Ismail Jalan Garu III, Rabu (2/12/2020).
Calon Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi bersama Calon Wakil Wali Kota Medan Ustadz Salman Alfarisi menghadiri Milad Formadana di Gedung Hijir Ismail, Jalan Garu III Medan, Rabu, 2 Desember 2020.
Pemberian ulos sebagai bentuk dukungan perjuangan itu diberikan langsung Ketua Formadana, Abdul Rahim Siregar bersama para tetua dan raja-raja adat.
“Mudah mudahan diberi Allah SWT kekuatan, kesehatan, kami mendukung dan Insya Allah dijadikan Allah SWT sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan. Aaminn…,” ucap Abdul Rahim di sela sela upah-upah dalam peringatan Milad ke 5 Formadana.
Pada kesempatannya, Calon Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution mengaku, sangat senang dan sangat bahagia mendapat dukungan yang luar biasa dari orang-orang tua, raja-raja atas upah-upah yang dilakukan kepada mereka berdua.
“Ini menambah semangat kami untuk menjalani waktu seminggu lagi perjalanan menuju Pilkada Kota Medan. Kedepan doa-doa orangtua kami, raja-raja kami ini akan menjadi pegangan bagi kami dalam melaksanakan amanah untuk memimpin Kota Medan kedepan,” ucap Akhyar.
Semua Amanah ini, sambung Akhyar, akan mereka baktikan untuk masyarakat Kota Medan dan akan menjadi ibadah bagi semua dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
“Saya bersama Salman Alfarisi memohon dalam menjalankan amanah nanti kami diingatkan, dijaga, karena memimpin Kota Medan ini penuh tantangan, penuh cobaan, yang mungkin kami tidak mengetahui rahasia tersebut. Tetapi Kami yakin bahwa kami nanti akan selalu meminta nasihat pada tetua, kepada raja-raja kami atau hatobangon kami, mungkin banyak hal yang bisa diselesaikan dengan baik. Sekali lagi kami mohon doa dukungan dan dijaga dalam menjalankan amanah,” harap Akhyar. (*)
TINJAU: Darma Wijaya bersama pelaku budidaya ikan hias di Sri Rambah. (Ist)
Tahun Depan, Sergai Bakal Punya Pusat Karantina
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Calon Bupati Serdangbedagai (Sergai) nomor urut 1, Darma Wijaya berkeinginan membangun pusat karantina hewan dan tanaman di Sergai tahun depan. Hal ini, Ia niatjan karena banyak pengusaha budidaya unggas, ikan atau tanaman yang kesulitan memperoleh izin karantina.
Kesulitan ini disampaikan oleh seorang pembudidayaan ikan hias cupang yang ada di desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Nanda Nugraha alias Nanda Cupang. Ia mengatakan pemasaran ikan hias cupang dilakukan secara online melalui media sosial miliknya. “Setiap bulan omset penjualan ikan hias cupang ini sekitar Rp50 juta. Harganya berfariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp6,5 juta,” terangnya, Kamis (3/12/2020).
Sebelumnya, Darma Wijaya sempat mengunjungi Nanda pada Rabu (11/11). Saat itu, Ia pun dengan semangat menunjukkan beberapa jenis ikan cupang yang paling diminati masyarakat. Ada jenis Multicolor dan Black Star Galaxy.
Tidak hanya untuk dijual, ikan hias cupang ini juga sering mengikuti kontes baik di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Pulau Sumatera bahkan nasional.
“Progresnya cukup menjanjikan, apalagi ikan hias kami sudah di ekspor hibgga ke Luar Negeri, seperi Malaysia dan Singapura,” tambahnya.
Saat ini yang menjadi kendala adalah pengiriman, sebab Serdang Bedagai tidak memiliki pusat karantina. “Kita selama ini mengurus izin karantina untuk pengiriman ikan harus ke Deli Serdang, sementara kesana butuh waktu dan biaya. Cost nambah lagilah, gimana mau cepat berkembang usaha kecil gini,” keluhnya.
Menanggapi keluhan Nanda, Darma Wijaya berkomitmen jika terpilih, dirinya bersama Adlin Umar Yusri Tambunan bakal mengajukan pembangunan pusat karantina di Serdang Bedagai.
“Ini harus di contoh, mereka bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah. Banyak usahawan yang tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kita harus memperhatikannya. Keluhan Nanda bakal kita masukkan dalam program kerja kedepan jika terpilih,” jelasnya.
Selain itu, pemahaman tentang perkembangan teknologi kepada usahawan juga harus digalakkan. “Pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran juga harus disosialisasikan. Maayarakat harus melek tekhnologi,” pungkasnya. (rel)
