MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerimaan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kota (Pemko) Medan, turun hingga 40 persen selama tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Salah satu alasannya, sejumlah sektor yang selama ini menjadi objek penerimaan pajak dan retribusi daerah, seperti restoran dan hotel mengalami kelesuan karena terdampak Covid-19.

“Karena itu, penerimaan pajak dan retribusi kita turun hampir 40 persen selama pandemi Covid-19 ini,” ucap Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Suherman kepada Sumut Pos.

Dikatakan Suherman, karena hal itu, pihaknya kini mulai meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha. “Ini perlahan berjalan normal, kita kembali jalankan pengawasan kita. Kita akan mulai memeriksa data kepada seluruh pelaku usaha termasuk usaha yang membuka restoran dan hotel,” ujarnya.

Untuk itu, kata Suherman, di tahun 2021 pihaknya akan fokus untuk menerapkan sistem Tapping Box di tempat-tempat usaha di Kota Medan, seperti Hotel, Restoran dan usaha-usaha lainnya. Nantinya, dengan adanya Tapping Box, pajak Hotel dan Restoran dari para pengunjing secara otomatis akan masuk ke kas Pemko Medan.

“Tahun depan (2021) kita jalankan kembali pengawasan dengan memaksimalkan pemanfaatan alat monitor, tapping box salah satunya,” ucapnya.

Sebab, kata Suherman, tapping box menjadi salah satu fokus utama pihaknya di dalam menarik kembali pajak dan retribusi daerah. Dimana pada tahun 2021, PAD yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp1,693 triliun.

Terkait penarikan pajak dari sektor perhotelan yang sempat tertunggak, Suherman menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, mengingat jumlah tunggakan sektor perhotelan yang cukup besar. “Alhamdulillah untuk Hotel Madani dan Garuda sudah bayar dengan mencicil, beberapa hotel lainnya juga masih nyicil tapi belum lunas,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mendesak BPPRD Kota Medan untuk segera menerapkan Tapping Box untuk di seluruh tempat usaha di Kota Medan, khususnya tempat-tempat usaha yang punya potensi besar dalam punya pajak, yakni Hotel, Restoran dan Cafe.

“Sebenarnya Tapping Box ini bukan hal baru, Kota-kota lain sudah banyak yang mempergunakannya. Sebenarnya kita sudah terlambat untuk baru memulai hal itu, tapi setidaknya memang sudah harus dimulai. Tahun depan kita minta semua usaha di Medan, setidaknya Hotel dan Restoran untuk sudah mempergunakan Tapping Box itu,” tegas Bahrum.

Tak cuma itu, Ihwan juga mendesak BPPRD Kota Medan untuk tidak berlama-lama dalam memberikan tenggang waktu kepada pihak Hotel yang menunggak pajak. Sebab sejatinya, yang ditagih oleh BPPRD bukan lah uang milik pengelola hotel da restoran, melainkan uang pengunjung yang dititipkan kepada pengelola hotel dan restoran.

“Jadi itu adalah wajib pungut pajak, bukan lagi wajib pajak. Sebetulnya, BPPRD bukan menagih uang pengelola, melainkan menagih uang yang dititipkan pengunjung kepada pengelola, itu jelas berbeda. Kalau menagih itu saja BPPRD tidak mampu, saya fikir itu harus jadi catatan penting bagi Pemko Medan,” jelasnya.

Kedepannya, Ihwan meminta agar BPPRD harus sigap dalam menagih tunggakan pajak dari hotel dan restoran. Covid-19 dinilai tidak bisa menjadi alasan bagi Pemko Medan untuk memberikan kelonggaran bagi pengelola hotel dan restoran.

“Pertama, Covid-19 ini baru ada di Indonesia pada Maret 2020, sedangkan tunggakan pajak itu sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan ada yang menunggak 3 sampai 5 tahun. Kedua, yang ditagih itu bukan uang pengelola tapi uang yang dititipkan pengunjung kepada pengelola. Kalau uang itu tidak ada, berarti pengelola sudah melanggar atauran karena pengelola tidak punya kewenangan dalam mempergunakan uang itu,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memberikan KPPU Award kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berkontribusi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada 15 Desember 2020 di Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak mengatakan, KPPU akan melakukan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan Akademisi sebagai pengambil keputusan terhadap 3 variabel utama, yakni inisiatif dalam mendorong persaingan usaha di daerahnya, kontribusi dalam memfasilitasi agenda KPPU serta pelibatan KPPU secara langsung sebagai tim dalam pelaksanaan pengawasan persaingan dan pengawasan kemitraan.

Nominasi KPPU Award tahun ini adalah Sumut, DIY Jogyakarta, Jambi, Jawa Barat Jawa Timur, Lampung dan Kalimantan Timur. “Jika melihat variabel penilaian, Pemrov Sumut menjadi calon yang paling layak menerima KPPU Award diantara pesaingnya. Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang telah dituangkan dalam MoU antara KPPU dengan Pemrov Sumut dimana KPPU sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan, khususnya terkait perkembangan perekonomian, upaya pencegahan, advokasi persaingan usaha yang sehat, perkembangan inflasi, serta upaya penguatan ketahanan pangan untuk mendukung UMKM dan petani,” katanya, Rabu (2/12).

Ramli mengatakan, semangat persaingan usaha yang sehat di Sumut menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan Sumut agar menjadi lebih baik. Tidak berhenti sampai disitu, dalam membangun pola kemitraan yang ideal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, KPPU bersama Pemprov Sumut telah bersinergi dalam membentuk satgas kemitraan usaha peternakan pada tanggal 6 Agustus 2020. Dengan adanya KPPU Award, kata Ramli, sinergisitas antara KPPU dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat akan menjadi semakin baik.

KPPU Award juga menjadi indikator keberhasilan Kepala Daerah dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) karena masih banyak peraturan dan kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha.

“Kalau pemimpin atau kepala daerah punya komitmen mendukung persaingan usaha secara sehat, akan ada regulasi yang mendorong persaingan usaha yang sehat dan seimbang. Karena sinergitas tidak dapat berjalan tanpa campur tangan dan kepedulian Kepala Daerah dalam meningkatkan perekonomian di daerahnya,” pungkas Ramli. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 240 orang personel yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dan Sumut, Bhabinkamtibmas Medan Sunggal, Babinsa Medan Sunggal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, diturunkan guna menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di tempat yang tidak sesuai aturan. Penertiban PK5 ini difokuskan di Pasar Kampung Lalang Jalan Gatot Subroto Perbatasan Medan – Deli Serdang Kecamatan Medan Sunggal, Rabu (2/12).

Penertiban yang dipimpin langsung oleh Dan Yon Jalak Cakti Satpol PP Kota Medan Rahmat Adi Syahputra Harahap berjalan lancar dan kondusif tanpa ada perlawanan dari pihak PKL. Sebelum melakukan penertiban, para personel terlebih dahulu mengikuti apel di tempat tersebut. Usai mengikuti apel, para personel mulai bergegas dan berangsung-angsur untuk mengangkat lapak milik PKL yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Penertiban ini telah berulang kali dilakukan, tetapi masih saja pedagang PKL masih bandel dan tetap berjualan di tempat tersebut. Atas dasar inilah Pemko Medan berupaya kembali untuk menertibkan pedagang PKL yang masih tetap menggelar lapak dagangannya di lokasi tersebut. Sebab, dengan adanya lapak pedagang yang tidak sesuai pada tempatnya sehingga memicu terjadinya kemacetan.

Usai menertibkan PKL yang berada di Pasar Kampung Lalang, Dan Yon Jalak Cakti Satpol PP Kota Medan Rahmat Adi Syahputra Harahap mengingatkan kepada para pedagang PKL untuk tidak lagi berjualan di tempat yang dilarang. Sebab, Pemko Medan akan terus melakukan pengawasan dan jika ada yang kedapatan kembali menggelar lapaknya, Pemko Medan akan kembali melakukan penindakan terhadap pedagang PKL tersebut.

“Saya kembali menegaskan bahwa kawasan ini bukan tempat untuk berjualan. Selain melanggar estetika kota, hal ini juga dapat mengganggu warga lainnya yang ingin melewati jalan ini. Jika ingin berjualan silakan, asal ditempat yang telah ditentukan dan disediakan, jangan berjualan di sembarang tempat,” tegas Rahmat.

Menurut Rahmat, tindakan penggusuran sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Satpol PP Kota Medan juga sebelumnya telah memberi peringatan berupa surat imbauan teguran I, II, dan III namun tidak dihiraukan. Sehingga, Satpol PP harus melakukan tindakan berupa pembongkaran pembangunan secara paksa akibat tidak menghiraukan surat teguran yang telah diberikan tersebut.

“Sebelum dilakukannya penertiban ini, kami terlebih dahulu telah memberikan surat peringatan namun tidak diindahkan. Terbukti, para PK5 tetap saja berjualan. Oleh karenanya tanpa kompromi lagi, penertiban pun dilakukan. Apalagi, penertiban ini bukan kali pertamanya dilakukan, sudah sering para pedagang ini ditertibkan, namun masih saja bandel dan tetap berjualan di tempat yang tidak seharusnya,” pungkasnya.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peningkatan kasus baru positif Covid-19 secara nasional, tidak terjadi di Medan. Di kota ini, angka penyebaran Covid-19 masih mengalami tren penurunan sejak Oktober lalu hingga saat ini.

“Alhamdulillah, untuk di Medan penyebaran Covid-19 kita masih mengalami penurunan,” ucap Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes kepada Sumut Pos, Rabu (2/12).

Penurunan dimaksud, kata Mardohar, bukan karena tingkat penularan sudah berhenti. Melainkan karena angka kesembuhan terus meningkat, dan melampaui angka penularan.

“Penularan masih tetap terjadi, tapi angka kesembuhan masih terus di atas angka penularan. Karena itu kita terus mengimbau masyarakat, tolong jangan lengah. Sekali lagi jangan lengah. Sebab pandemi ini belum selesai. Kalau kita lengah, ini bisa meledak lagi. Tapi kalau kita makin disiplin dan trennya semakin membaik, kita yakin ini bisa selesai,” katanya.

Berdasarkan up date per akhir November 2020, Senin (30/11) lalu, jumlah suspek Covid-19 di Kota Medan ada sebanyak 294 orang. “Jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 7.699 kasus. Sebanyak 6.353 orang di antaranya sudah sembuh, artinya angka kesembuhan lebih dari 82,5 persen. Jumlah yang meninggal sebanyak 319 orang dan jumlah yang masih dirawat atau merupakan pasien aktif sebanyak 1.027 orang. Jumlah pasien aktif ini alhamdulillah terus menurun,” rincinya.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan mengatakan pihaknya masih terus melakukan penertiban-penertiban protokol kesehatan Covid-19 di Kota Medan sesuai Perwal No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19.

Saat ini, Satpol PP Kota Medan berfokus melakukan razia masker di sejumlah titik di Kota Medan, khusus di wilayah-wilayah perbatasan Kota Medan. Sebab, tren pelanggaran masih terus terjadi di kawasan-kawasan tersebut.

“Misalnya tadi pagi, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan razia masker di perbatasan Medan-Deliserdang, di Jalan Gatot Subroto depan Pasar Kampunglalang. Kita menindak warga yang tidak memakai masker, baik dengan penahanan KTP maupun dengan sanksi fisik,” kata Sofyan kepada Sumut Pos, Rabu (2/12).

Sofyan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan razia agar masyarakat Kota Medan pada khususnya dan masyarakat luar Kota Medan yang masuk ke Kota Medan pada umumnya, semakin memahami kewajiban berdisiplin menerapkan prokes, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Hingga hari ini, Rabu 2 Desember 2020, total KTP yang sudah kita tahan ada sebanyak 4.112 lembar. Sebanyak 3.389 lembar di antaranya sudah kita kembalikan. Sisanya sebanyak 723 lembar masih berada pada kami, dan dalam proses pengembalian. Kita berharap dengan hal ini, tingkat kesadaran masyarakat dapat terus meningkat dari hari ke hari hingga kita bisa terbebas dari pandemi ini,” tandasnya.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus SE, meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini Satgas Covid-19 Kota Medan, untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan pencegahan Covid-19 di Kota Medan.

Menurutnya, ada banyak OPD yang tergabung dalam Satgas Covid-19, namun hanya segelintir yang bekerja serius. “Seakan-akan Satgas itu cuma Satpol PP, Dinkes, Dispar dan Dishub. Padahal setiap OPD harus ikut bertanggungjawab dengan tupoksi yang mereka miliki dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Medan ini,” ujar Robi kepada Sumut Pos, Rabu (2/12).

Menurut Robi, seharusnya setiap OPD berperan mencegah penyebaran Covid-19, bukannya ikut menyumbang angka penularan karena tidak disiplin atau membiarkan pelanggaran prokes terjadi di wilayahnya.

“Misalnya saja PD Pasar. Jujur saja, jika sekarang kita pergi ke 53 pasar yang ada di Kota Medan, kita akan mudah menemukan pelanggaran prokes disana, khususnya tidak pakai masker. Padahal kita tahu kalau pasar itu sangat berpotensi menjadi klaster. Nah ini, perannya PD Pasar di mana? Pemko harus tegas. Begitu juga OPD lainnya,” katanya.

Tentang tren menurunnya angka Covid-19 di Kota Medan, menurut Robi, tidak bisa menjadi tolak ukur kepuasan bagi kinerja Satgas Covid-19 Kota Medan. Sebab bila lengah sedikit saja, angka penyebaran Covid-19 bisa meningkat atau melonjak tajam dalam waktu singkat.

“Ini yang harus diwaspadai. Kalau pemerintahnya tidak lagi ketat melakukan pencegahan, pemerintah akan kelabakan sendiri saat angka kembali melonjak. Ini jangan sampai terjadi. Satgas harus serius melakukan pencegahan,” pungkasnya.

11 Daerah Sumbang Kasus Baru

Di Sumatera Utara (Sumut), kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus bertambah. Tercatat, sebanyak 88 kasus baru kembali didapatkan hingga Rabu, (2/12).

Berdasarkan update data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, jumlah kasus aktif kini ada sebanyak 2.054 orang setelah bertambah 9 poin dari hari sebelumnya sebanyak 2.045 orang.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, mengungkapkan dengan penambahan 88 kasus baru positif tersebut kini akumulasinya meningkat menjadi 15.759 orang.

“Positif Covid-19 bertambah 88 kasus baru. Secara jumlah memang sedikit meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya (86 kasus). Namun, dilihat dari total kabupaten/kota ternyata lebih sedikit dari sebelumnya 19 daerah, kini hanya 11 daerah,” ujar Aris, Rabu sore.

Aris menyebutkan, 10 daerah yang menyumbang angka positif corona tersebut adalah Medan 51 kasus, Deliserdang 10 kasus, Siantar dan Asahan masing-masing 6 kasus. Kemudian, Sergai 4 kasus, Tebingtinggi dan Tapanuli Utara masing-masing 3 kasus, Labuhanbatu 2 kasus, Simalungun, Dairi dan Toba 1 kasus.

Meski demikian, sambung dia, penambahan kasus baru positif ini juga diikuti dengan pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 77 orang. Akumulasinya, menjadi 13.086 orang. “77 orang sembuh yang diperoleh dari Labuhanbatu Selatan 36 orang, Medan 21 orang, Toba 15 orang, Padangsidimpuan 3 orang, serta Simalungun dan Tanjung Balai 1 orang,” sebut Aris.

Terkait angka kematian, lanjutnya, juga terjadi penambahan yaitu sebanyak 2 kasus sehingga jumlahnya menjadi 619 orang. Kedua orang yang meninggal akibat terinfeksi virus corona tersebut berasal dari Binjai dan Medan. “Untuk kasus suspek tidak ada penambahan, total sementara ini 573 orang,” beber Aris.

Lebih lanjut dia mengatakan, perkembangan situasi Covid-19 yang begitu dinamis dan masih berlangsung saat ini tetap membutuhkan kewaspadaan serta konsistensi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagaimana semboyan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun harus tetap diterapkan.

“Sikap lalai atau abai terhadap disiplin protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan terjadinya lonjakan kembali angka penderita Covid-19 positif yang baru. Bahkan, wilayah yang sudah berzonasi kuning atau orange bisa kembali menjadi zona merah,” pungkasnya. (map/ris)