MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution (ARN), memastikan akan terus memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat Kota Medan melalui berbagai program, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Hal itu sekaligus sebagai wujud nyata dari satu solusi penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan ARN saat menggelar Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Karya Ujung, Gang Keluarga, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (29/11) lalu.

Dalam sosialisasi yang dihadiri seratusan ibu-ibu itu, terjadi komunikasi yang baik dengan adanya berbagai pertanyaan. Satu di antaranya yang sangat menarik adalah terkait pelatihan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan untuk kemandirian.

Menjawab hal itu, ARN yang merupakan Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Kota Medan, khususnya di Kelurahan Helvetia Timur, bisa mendapatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian. Satu di antaranya, pihaknya di Komisi III telah menggeser sebagian anggaran di Dinas Pariwisata Kota Medan kepada dinas-dinas yang memiliki program-program pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

“Kami sudah menggeser anggaran dari Dinas Pariwisata yang dinilai kurang efektif, ke Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM. Sehingga, anggaran pelatihan untuk masyarakat tersebut terjamin. Kami ingin ada perubahan untuk masyarakat,” ungkap ARN.

Selain keterampilan, ARN juga menjawab keluhan-keluhan masyarakat, di antaranya masalah penerangan, jalan, banjir, dan drainase. Menurutnya, keluhan yang dilontarkan masyarakat itu sudah sering disampaikan. Namun, semua itu dapat diatasi sebagaimana harapan masyarakat.

“Bapak, ibu jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan keluhannya kepada saya. Saya mau bapak dan ibu memanfaatkan saya selaku anggota dewan. Saya akan berusaha juga memanfaatkan posisi ini untuk membantu demi kesejahteraan masyarakat,” kata politisi PAN ini.

Selain sosialisasi ini, ARN juga membahas tentang bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) senilai Rp2,4 juta kepada para masyarakat yang memiliki usaha kecil.

Diakhir acara, ARN mengaku akan membantu masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur, terutama yang rumahnya di pinggiran sungai, untuk mendapatkan air bersih yang selama belasan tahun belum merasakannya.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk segera memasang pipa besar di kawasan pinggiran sungai, sehingga masyarakat sekitar yang hendak masuk air PDAM mudah melakukannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Lurah Helvetia Timur Teguh Sujatmiko, yang turut hadir dalam kegiatan itu, mengingatkan kepada seluruh warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan tentu masih ingat dengan kakek tua yang ditemukan telantar di Halte Bus Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, tepatnya di depan Fly Over Amplas, pada 16 November 2020 lalu. Saat ini, pria yang diketahui bernama Hasan Basri Naibaho (70) itu telah diantar kepada keluarganya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dia disebut akan tinggal di rumah keluarga dari istrinya, karena mengaku tak lagi memiliki keluarga.

“Alhamdulillah tadi pagi (kemairn, red) pukul 09.30 WIB, pihak keluarga sudah menerima Hasan Basri untuk dirawat dan tinggal bersama mereka. Saat penyerahan turut dihadiri kepala desa setempat dan dibuat berita acara penyerahan. Itu rumah keluarga istrinya, istrinya sendiri sudah meninggal,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis, Selasa (1/12).

Dalam kesempatan itu, Endar pun menjelaskan duduk persoalan yang terjadi, termasuk soal tersiarnya kabar, pria uzur itu sempat ditemukan telantar di kawasan Kabupaten Simalungun, tepatnya di Jalinsum Parapat.

“Kami jelaskan, yang bersangkutan ini awalnya ada laporan dari masyarakat kepada kami pada Senin, 16 November. Ada seorang warga telantar di halte bus dekat Fly Over Amplas,” tuturnya.

Berdasarkan laporan tersebut, lanjut Endar, petugas Dinas Sosial Kota Medan pun melakukan penjemputan bersama Lurah Timbangdeli, untuk dibawa dan dirawat ke RS Bina Kasih Kota Medan. Setelah mendapatkan perawatan, pada 17 November, pihak RS Bina Kasih menghubungi Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan penjemputan, karena sudah selesai dilakukan operasi dan perawatan.

“Petugas kami selanjutnya mengecek, ternyata secara kasat mata belum sehat betul. Sehingga belum bisa dibawa. Pada 27 November pihak rumah sakit kembali menghubungi kami, agar yang bersangkutan dijemput. Berdasarkan keterangan Hasan Basri, dia tidak memiliki keluarga dan meminta diantar kembali ke halte bus dekat Fly Over Amplas,” katanya.

Menurut keterangan Hasan Basri, ada tukang becak yang akan menjemputnya. Petugas Dinas Sosial Kota Medan pun menunggunya sampai pukul 24.00 WIB, namun yang ditunggu tak kunjung datang. Saat ingin membawa Hasan Basri ke tempat penampungan sementara, dia pun menolaknya dan memilih bertahan di halte.

“Rupanya besoknya pegawai mengecek lagi ke situ, tapi tetap belum ketemu. Belakangan dengar kabar, Hasan Basri telantar di Simalungun. Kami bingung, kenapa sudah sampai sana dan siapa yang membawanya ke sana?” ujar Endar lagi.

Endar pun ingin menegaskan, jika informasi yang menyebutkan Dinas Sosial Kota Medan telah menelantarkan Hasan Basri adalah tidak benar. Begitu juga dengan informasi RS Bina Kasih telah menelantarkan Hasan Basri, juga merupakan kabar bohong.

“Kami mau meluruskan informasi yang menyebutkan Dinas Sosial menelantarkan Hasan Basri, itu tidak benar. Ada juga yang bilang RS Bina Kasih menelantarkan, itu juga tidak benar. RS Bina Kasih justru merawat yang bersangkutan dengan baik dan kami yang menjemputnya langsung dari sana. Lalu pagi tadi kami sudah mengantarkan Hasan Basri kepada keluarganya di Tongging,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengaku, bahagia mendengar kabar tersebut. Dia menegaskan, sudah seharusnya Pemerintah melindungi dan memelihara warga miskin ataupun warga telantar.

“Ke depannya kami harapkan, semua yang telantar dapat dikembalikan kepada keluarganya,” harapnya.

Sedangkan untuk warga miskin ataupun telantar lainnya yang tidak memiliki keluarga, sehingga tidak tahu akan dikembalikan kepada siapa, Pemerintah wajib menampungnya dan memeliharanya dengan memberikan tempat tinggal berupa tempat penampungan yang layak, dan memberikan kebutuhan pokoknya seperti makanan dan pakaian yang layak.

“Jadi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Medan itu sudah benar. Kami apresiasi untuk hal itu,” pungkas Afif. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut, tak mau menyikapi soal kenapa tidak ada seorang peserta lelang pun yang lulus untuk jabatan Kepala Biro Hukum, dalam tahapan ujian tertulis dan penulisan makalah, akhir pekan lalu.

“Tidak pantaslah saya yang menjawab. Saya kan hanya sekretaris. Saya tentu tidak kompeten menjawabnya,” ungkap Sekretaris Pansel JPTP Pemprov Sumut 2020, Hasmirizal Lubis, Selasa (1/12).

Hasmirizal lantas meminta wartawan agar pertanyaan dimaksud ditujukan kepada Sekdaprov Sumut R Sabrina, yang juga Ketua Tim Pansel JPTP.

“Ke ibu ketua sajalah ditanyakan, jangan ke saya,” katanya lagi.

Sementara Ketua Pansel JPTP Pemprov Sumut R Sabrina, yang coba dikonfirmasi, belum memberi respon hingga berita ini diterbitkan. Padahal pertanyaan wartawan via aplikasi WhatsApp kepadanya, terlihat sudah dibaca alias ceklis dua.

Sekadar mengingatkan, Pansel JPTP Pemprov Sumut telah mengeluarkan pengumuman Nomor: 014/SJPTP/XI/2020, tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah Peserta JPTP Pemprov Sumut, pada 28 November 2020. Dari 19 jabatan yang dilelang, ternyata tak satu pun peserta seleksi Kepala Biro Hukum yang lulus di tahapan ujian tertulis dan pembuatan makalah. Padahal hanya terdapat 2 peserta saja yang dinyatakan lulus tahap seleksi berkas pada JPTP dimaksud, yakni atas nama Antony Sinaga dan Tatang Darmi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, sebelumnya mengaku, belum mendapat laporan ihwal hasil seleksi terbuka JPTP tahap ujian tertulis dan penulisan makalah. Satu di antaranya mengenai tidak adanya peserta yang lulus pada JPTP Biro Hukum Setdaprov Sumut. Meski demikian, menurutnya, jika diketahui tidak ada peserta yang lolos untuk posisi tersebut, maka seleksi terbuka akan kembali diulang.

“Saya belum dapat laporan. Kalau tidak ada yang mampu seleksi, akan diulangi lagi (seleksi dimaksud). Ke depan bakal dibuka lagi. Kan harus ada jabatan Kepala Biro Hukum,” tutur Edy di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/11) lalu.

Edy kembali menekankan, hal itu harus segera dilakukan, sebab jabatan Kepala Biro Hukum di Pemprov Sumut tidak boleh kosong. Menurutnya, saat seleksi jabatan Biro Hukum Pemprov Sumut nantinya kembali dibuka, maka Edy berharap, banyak ASN berlatar pendidikan hukum untuk ikut mendaftar.

“Nanti kami sosialisasikan lagi, mudah-mudahan orang hukum ini mau mendaftar sehingga bisa diseleksi,” pungkasnya. (prn/saz)