istimewa/sumut pos
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau pelaksanaan ujian penulisan makalah, peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengaku, belum mendapat laporan ihwal hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahap ujian tertulis dan penulisan makalah. Satu di antaranya, mengenai tidak adanya peserta yang lulus pada JPTP Biro Hukum Setdaprov Sumut.
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau pelaksanaan ujian penulisan makalah, peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provsu.
Meski demikian, menurut Edy, jika diketahui tidak ada peserta yang lolos untuk posisi tersebut, maka seleksi terbuka akan kembali diulang.
“Saya belum dapat laporan. Kalau tidak ada yang lolos seleksi, akan diulang lagi seleksinya. Ke depan bakal dibuka lagi. Kan harus ada jabatan Kepala Biro Hukum,” ungkap Edy di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/11).
Edy kembali menekankan, hal itu harus segera dilakukan, sebab jabatan Kepala Biro Hukum di Pemprov Sumut tidak boleh kosong. Dia berharap, saat seleksi jabatan Biro Hukum Pemprov Sumut kembali dibuka, banyak ASN berlatar pendidikan hukum untuk ikut mendaftar.
“Nanti kami sosialisasikan lagi. Mudah-mudahan orang hukum mau mendaftar, sehingga bisa diseleksi,” jelasnya.
Seperti diketahui, Panitia Seleksi JPTP lingkup Pemprov Sumut, telah mengeluarkan pengumuman Nomor: 014/SJPTP/XI/2020, tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah Peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sumut, pada 28 November 2020. Dari 19 jabatan yang dilelang, ternyata tak satu pun peserta seleksi Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut yang lulus di tahapan ujian tertulis dan pembuatan makalah. Padahal hanya terdapat 2 peserta saja yang dinyatakan lulus tahap seleksi berkas pada JPTP dimaksud, yakni atas nama Antony Sinaga dan Tatang Darmi.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 95 peserta lulus ujian tertulis dan penulisan makalah dalam seleksi terbuka JPTP Pemprov Sumut 2020. Hasil ini diketahui berdasarkan pengumuman Nomor 104/SJTP/XI/2020 tertanggal 28 November 2020, melalui website resmi Pemprov Sumut di www.sumutprov.go.id, Sabtu (28/11) lalu.
Pada pengumuman tersebut, Panitia Seleksi JPTP Pemprov Sumut menyampaikan, dari 157 peserta yang mengikuti ujian tertulis dan penulisan makalah pada 23 November lalu, hanya 95 peserta yang dinyatakan lulus. Sedangkan 62 peserta lainnya tidak lulus. Uniknya, untuk jabatan Kepala Biro Hukum yang diikuti 2 peserta, tidak ada yang lulus. Dengan begitu, tersisa 18 jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan diisi.
Selanjutnya, 95 peserta yang lulus ujian tertulis dan penulisan makalah itu, berhak mengikuti ujian tahapan 3, yakni assesment test, yang akan digelar pada 30 November-1 Desember 2020 di Aula BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko Medan, mulai pukul 08.00 WIB. Pada ujian tahap 3 ini, peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum ujian dimulai, dengan membawa peralatan tulis, daftar riwayat hidup, dan pasfoto berwarna ukuran 4×6 centimeter sebanyak satu lembar. (prn/saz)
MUSCAB: Suasana Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan di Hotel Inna Dharma Deli, Senin (30/11).ma Deli, Senin (30/11).
istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Medan di Hotel Inna Dharma Deli, Senin (30/11), dinilai cacat hukum. Pasalnya, Muscab tersebut terindikasi melanggar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, sebagai hukum tertinggi setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010.
MUSCAB: Suasana Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan di Hotel Inna Dharma Deli, Senin (30/11).ma Deli, Senin (30/11).
istimewa/sumut pos.
Sekretaris Kwarran Medan Johor, Iskandar mengungkapkan, Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan yang digelar kemarin, melanggar Angaran Rumah Tangga Pasal 67 ayat 7 Poin B dan C. Pada pasal tersebut, Poin B berbunyi, ‘Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan Mabicab untuk segera membentuk tim persiapan Muscab atau caretaker’. Dan pada Poin C disebutkan, ‘Ttim persiapan Muscab ditetapkan dengan surat keputusan kwartir daerah dan bertugas melaksanakan musyawarah’.
“Jadi Muscab tersebut jelas-jelas melanggar dan tidak mematuhi Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Untuk itu kepada Panitia Muscab, untuk mempertimbangkan dampak dan tuntutan hukum yang bisa saja dilakukan, baik secara pidana maupun perdata,” ungkap Iskandar, dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos, Senin (30/11).
Iskandar berharap, Gerakan Pramuka sebagai organisasi pengkaderan generasi muda, harus taat kepada hukum.
“Sebagai upaya pembentukan karakter pemuda, maka kepada orang-orang dewasa, baik pengurus kwartir maupun para pembina Pramuka, harus memberikan contoh ketaatan terhadap hukum yang berlaku,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Bambang Hendrawan, selaku Sekretaris Kwarran Medan Tuntungan. Dia menilai, persyaratan calon ketua yang dibuat panitia, terindikasi ada upaya pembunuhan karakter kepada seorang bakal calon ketua.
“Pasalnya, di persyaratan ada berbunyi bakal calon diminta pernyataan tidak pernah dipidana dengan kekuatan hukum tetap. Ini jelas terjadi pembunuhan karakter kepada sseorang bakal calon ketua,” sebutnya.
Dia juga menilai, Muscab tersebut cacat hukum dan prematur.
“Panitia Muscab Kwarcab Kota Medan juga ditandatangani oleh seorang calon yang bukan lagi Ketua Kwarcab. Dan semestinya, nama-nama bakal calon Ketua Kwartir yang sudah dijaring, harus dipublikasikan ke Kwartir Ranting minimal satu bulan sebelum Muscab, sesuai Pasal 92 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga. Namun yang terjadi, nama-nama bakal Calon Ketua Kwarcab Kota Medan baru dipublikasikan ke Kwarran, 2 hari sebelum Muscab. Ini jelas melanggar aturan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka,” ujar Bambang.
Bambang juga mengklaim, beberapa Kwarran Gerakan Pramuka, menolak penyelenggaraan Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan ini, karena dinilai ilegal atau cacat hukum. (rel/adz/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan video call dengan para pelaku seni UMKM yang didominasi kawula muda, yang ada di kawasan Medan bagian Utara.
Video call ini sebagai bentuk dukungan maupun apresiasi dari pasangan pendamping Aulia Rachman, kepada para pelaku seni karena telah membentuk sebuah wadah di kawasan Medan Utara yang berada di Coffee Emperan Aboel (CEA), berlokasi di Kompleks Deli Raya, Jalan Deposito, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (29/11/2020).
Para pelaku seni di tempat itu, juga memberikan totebag (tas jinjing) terbuat dari bahan dasar karung goni bekas, dan terlukis wajah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman.
“Halo teman-teman, terimakasih ya sudah buat totebagnya, salam sama teman-teman yang lain. Tetap semangat untuk kreatifitasnya,” sapa Bobby dalam video call tersebut. Bobby tampak didampingi Faisal Arbie selaku Ketua PAC Gerindra Medan Deli yang juga Tim Pemenangan Bobby-Aulia.
Aboel, penggagas wadah Akhir Bulan, mengakui sangat senang dan bangga saat menerima telepon langsung dari menantu Presiden RI, Joko Widodo beserta teman-temannya yang lain pun tampak antusias menyapa.
“Tadi kami video call dengan Bang Bobby langsung, rasanya senang karena dia ramah dan dukung untuk kegiatan yang kami lakukan ini. Kami kasih totebag buat Bang Bobby-Aulia bergambar wajah mereka,” ujar Aboel.
Para pelaku seni di kawasan itu berharap, pasangan Bobby-Aulia terpilih untuk memimpin Kota Medan pada Pilkada 9 Desember 2020, agar perhatian para pegiat seni seperti mereka bisa lebih diperhatikan.
Aboel menceritakan bahwa, pembentukan wadah bernama Akhir Bulan ini didasari inisiatif dari sekelompok kawula muda, dengan berbagai produk yang sudah dihasilkan berdasarkan kreatifitas.
Adapun produk yang diciptakan oleh kawula muda tersebut adalah totebag berbahan goni bekas, kaos dengan kolase kertas disablon dan lainnya yang dibanderol seharga Rp130 ribu.
“Ini kami bentuk sebagai karya untuk Medan Utara ini, kami kumpulkan anak-anak muda di sini untuk mengembangkan kreatifitas mereka,” tambahnya. Lokasi tersebut diakui dia merupakan tempat tongkrongan para kaula muda, untuk ngopi dan berkumpul anak-anak kreatif.
Sementara itu, Juli Amanda (17) salah seorang peserta dengan basic gemar melukis, warga dari Jalan Platina 7 Marelan mengatakan, dirinya juga berharap untuk paslon nomor urut 2 bisa membuat Kota Medan maju, khususnya kawula muda. “Tadi saya juga lihat Pak Bobby video call dengan kami,” ungkapnya. “Harapan saya supaya Bobby-Aulia bisa memajukan Kota Medan dan memerhatikan kretifitas generasi muda seperti kami,” pungkasnya. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah menyebutkan, hampir semua kelurahan di wilayah utara Kota Medan, masuk dalam kategori kumuh. Sebab, masih banyak masyarakat di wilayah tersebut yang bermukim di tanah-tanah milik negara maupun BUMN, dan rumah tidak layak huni, serta sanitasi yang buruk.
Pengakuan itu disampaikan Bahrumsyah, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Jalan Ciliwung No 10 Belawan, Minggu (29/11) lalu.
Dari 151 kelurahan yang ada di Kota Medan, sebanyak 42 kelurahan masuk kategori kumuh.
“Dari 42 keluarahan itu, mayoritas berada di wilayah utara Medan. Dan itu sudah didokumentasikan oleh Pemko Medan,” unhkap Bahrumsyah.
Guna menangani dan mengurangi wilayah kumuh yang ada, serta mengantisipasi tumbuh-kembangnya kawasan perumahan dan pemukiman kumuh yang baru, lanjut Bahrumsyah, maka dibuat Perda yang mengatur tentang pencegahan sekaligus peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
Ruang lingkup Perda itu, lanjutnya, meliputi kriteria dan tipologi kumuh, pencegahannya, peningkatan kualitas kumuh, penyediaan tanah, tugas dan kewajiban Pemko, pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal. Kemudian, juga diatur kriteria kumuh yang mencakup ketidakteraturan bangunan serta tingkat kepadatan penduduk. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat kriteria kumuh, sebut Bahrumsyah, juga ditinjau dari jalan lingkungannya, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, sampah, dan proteksi kebakaran.
“Dengan adanya Perda itu, sudah menjadi tanggungjawab Pemko melakukan berbagai upaya dalam mengurangi wilayah kumuh, mulai melakukan penganggaran yang maksimal dengan pengadaan tanah dan rumah bagi yang tidak memiliki, memperbaiki rumah-rumah kumuh, memperbaiki drainase, memperbaiki jalan-jalan lingkungan, dan sarana air limbah,” tegasnya.
Pemko Medan, sambungnya, bisa membangun pola kemitraan dengan pemangku kepentingan yang ada di bagian utara Kota Medan, seperti BUMN.
“Di Belawan itu banyak, Pemko Medan bisa menggandeng mereka (BUMN dan swasta, red) untuk mengatasi dan mengurangi wilayah kumuh di Belawan,” ujar Bahrumsyah.
Dalam Sosialisasi Perda yang menerapkan protokol kesehatan itu, masyarakat berharap Pemko Medan bersama DPRD Medan, menjadikan wilayah Belawan sebagai skala prioritas dalam melakukan revitalisasi perumahan dan pemukiman kumuh.
Seperti diketahui, Perda Nomor 4 Tahun 2019, tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, disahkan pada 5 Agustus 2019. Di dalamnya terdapat 16 Bab dan 83 Pasal. (map/saz)
SIMBOLIS: Dirut Bank Sumut Muchammad Budi Utomo secara simbolis menyerahkan Sumut Card kepada Pj Wali Kota Medan Arief Sudarto saat peluncuran uang elektronik Sumut Card di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (27/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Sumut menerbitkan uang elektronik yang diberi nama Sumut Card. Peluncuran uang elektronik Bank Sumut ini, merupakan pembaruan dan pengembangan dari uang elektronik sebelumnya yang telah diluncurkan pada 2014 lalu. Adapun Sumut Card ini, merupakan co branding Bank Sumut dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI).
SIMBOLIS: Dirut Bank Sumut Muchammad Budi Utomo secara simbolis menyerahkan Sumut Card kepada Pj Wali Kota Medan Arief Sudarto saat peluncuran uang elektronik Sumut Card di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (27/11).
Peluncuran Sumut Card yang merupakan kartu prabayar ini, dilakukan oleh Pj Wali Kota Medan Arief Sudarto, bersama Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, didampingi Direktur Operasional Rahmat Fadillah Pohan, Direktur Kepatuhan Eksir, Direktur Bisnis dan Syariah Irwan, serta Komisaris Syahruddin Siregar di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (27/11) lalu.
Peluncuran kartu ini ditandai dengan penyerahan Sumut Card secara simbolis kepada Pj Wali Kota Medan. Hadir juga pada acara tersebut, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, serta unsur Forkopimda Kota Medan. Acara ini juga ditandai dengan gowes bersama yang dimulai dari Taman Cadika hingga Lapangan Merdeka Medan, yang diikuti peserta dari Bank Sumut Cycling Club (BSCC), Dinas Pendapatan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, dan instansi lainnya.
Dalam sambutannya, Dirut Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo menyampaikan, penggunaan uang elektronik tentunya memiliki manfaat, karena pastinya lebih praktis dan aman daripada menggunakan uang tunai.
“Kartu uang elektronik co-branding Sumut Card dari Bank Sumut ini, akan dapat digunakan di merchant-merchant yang berlogo Brizzi, seperti jalan tol, merchant retail seperti Alfamart dan Indomaret, serta SPBU. Sumut Card ini juga dapat ditopup di jaringan Kantor Cabang Bank Sumut dan gerai ritel,” ungkap Budi.
Budi juga menyampaikan, launching kartu uang elektronik Bank Sumut tersebut, dilakukan dalam rangka mendukung gerakan transaksi non tunai (cashless) yang ditetapkan oleh pemerintah, serta mendukung elektronifikasi transaksi Pemda. Dengan Sumut Card tersebut, masyarakat kini dapat bertransaksi di merchant-merchant yang juga tergabung dengan jaringan Brizzi, sehingga transaksi dapat lebih mudah dan praktis tanpa perlu membawa uang tunai.
Pada kesempatan tersebut, Sumut Card juga digunakan pada moda bus Trans Metro Deli di Kota Medan. Bank Sumut juga membagikan 5.000 kartu sumut card tersebut secara gratis di 4 titik Kota Medan, yakni di Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Amplas, dan Kecamatan Medan Tembung.
Nantinya Bank Sumut bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, dengan menerbitkan 15.000 unit Sumut Card secara gratis, untuk memudahkan masyarakat mengakses bus Trans Metro Deli tersebut dalam mendukung budaya penggunaan uang elektronik non tunai. Sekaligus mengajak warga Kota Medan menggunakan transportasi umum. Pada kesempatan tersebut, Bank Sumut juga menyampaikan akan membangun 20 halte bus di Kota Medan.
Pj Walikota Medan Arief Sudarto, mengapresiasi kerja sama antara Bank Sumut dengan Pemko Medan, perihal uang elektronik untuk akses bus Trans Metro Deli tersebut. Dia mengatakan, launching Bus Trans Metro Deli tidak hanya semata mengejar profit, namun lebih kepada buy the service, untuk memberikan kemudahan layanan transportasi massal kepada masyarakat. (rel/saz)
HADIAH: Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi dan Wakil Ketua TP PKK Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah didampingi Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Aspan Sofyan, serahkan hadiah Lomba PKK 2019 Tingkat Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/11).
ISTIMEWA/SUMU TPOS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-48 2020, yang dilaksanakan Tim Penggerak (TP) PKK Sumatera Utara (Sumut), Senin (30/11), dimeriahkan dengan pengumuman pemenang berbagai lomba yang telah dilaksanakan sejak 2019. Dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, panitia mengumumkan pemenang kategori 6 lomba, disertai penyerahan hadiah piala, piagam, uang tunai, dan barang.
HADIAH: Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi dan Wakil Ketua TP PKK Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah didampingi Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Aspan Sofyan, serahkan hadiah Lomba PKK 2019 Tingkat Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/11).
ISTIMEWA/SUMU TPOS.
Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, mengucapkan selamat kepada semua pemenang.
“Saya ucapkan selamat. Kita semua berharap ini bisa mendorong TP PKK daerah lebih maju lagi, lebih baik lagi dan membantu memajukan keluarga di Sumut,” ungkap Nawal, didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspan Sofian. Tampak Nawal, Sri Ayu, dan seluruh peserta mengenakan masker, disertai jaga jarak sesuai prokes.
Adapun 6 lomba yang diumumkan adalah pelaksana tertib administrasi dana PKK, pola asuh anak dan remaja, usaha peningkatan pendapatan keluarga, pemanfaatan lahan pekarangan dan inspeksi visual asam asetat (IVA) test. Juga lomba yang paling ditunggu-tunggu, yakni pelaksana terbaik desa/kelurahan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Seluruhnya dibagi menjadi 2 kategori, yakni kabupaten dan kota.
Untuk lomba pelaksana tertib administrasi dana PKK kategori kota terbaik pertama jatuh kepada Kelurahan Bandar Sakti (Tebingtinggi), kedua Kelurahan Damai (Binjai) dan ketiga Kelurahan Mabar Hilir (Medan). Untuk kategori kabupaten terbaik pertama jatuh kepada Kelurahan/Desa Batang Pane I (Padanglawas Utara), kedua Tanjung Kubah (Batubara), ketiga Pematang Johar (Deliserdang).
Pada lomba pola asuh anak dan remaja kategori kota terbaik pertama jatuh kepada Kelurahan Losung (Padangsidimpuan), kedua Mekar Sentosa (Tebingtinggi), dan ketiga Merdeka (Pematangsiantar). Sedangkan kategori kabupaten peringkat pertama jatuh kepada Kelurahan/Desa Sei Beluru (Asahan), kedua Sinior (Tapanuli Selatan), kegita Dolok Nauli (Toba).
Pelaksanaan terbaik usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK untuk kategori kota terbaik pertama dimenangkan Kelurahan Tanjungbalai Kota II (Tanjungbalai), kedua Tanjungsari (Medan), dan ketiga Karya Jaya (Tebingtinggi). Kategori kabupaten terbaik pertama jatuh kepada Kelurahan/Desa Sumber Padi (Batubara), kedua Sihikkit (Humbanghasundutan), ketiga Natambang Roncitan (Tapanuli Selatan).
Lima pelaksana terbaik pemanfaatan halaman pekarangan kategori kota dimenangkan kelurahan Jati Utomo (Binjai), kedua Suambi (Tanjungbalai) dan ketiga Singali (Padangsidimpuan). Sedangkan kategori kabupaten terbaik pertama jatuh kepada Kelurahan/Desa Benteng Huraba (Tapanuli Selatan), kedua Gunung Bandung (Batubara), ketiga Stungkit (Langkat).
Untuk pelaksana terbaik inspeksi visual asam asetat (IVA) test kategori kota juara pertama direbut Kecamatan Medan Johor (Medan), kedua Binjai Barat (Binjai) dan Bajenis (Tebingtinggi). Sedangkan kategori kabupaten peringkat pertama diraih Kecamatan Pematang Jaya (Langkat), kedua Percut Seituan (Deliserdang), ketiga Simangambat (Padanglawas Utara).
Lomba yang paling dinantikan, pelaksana terbaik desa/kelurahan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera juara kategori kota dimenangkan Kelurahan Medan Sunggal (Medan), kedua Kelurahan Beting Kuala Kapias (Tanjungbalai), dan ketiga Kelurahan Aek Habil (Sibolga).
Sedangkan untuk kategori kabupaten juara pertama diraih Kelurahan/Desa Aek Raso (Labuhanbatu Selatan), kedua Pagaran Lambung 3 (Tapanuli Utara), ketiga Ujungpandang (Labuhanbatu Utara).
Masing-masing juara peringkat pertama mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp40 juta, juara kedua Rp30 juta, dan juara ketiga Rp20 juta. Ketua TP PKK Kabupaten Batubara, Maya Indria Sari Zahir mengatakan, hadiah yang diterima akan dipergunakan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan PKK berikutnya. (rel/mea/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum menerima surat keputusan perekrutan 1 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang tenaga pendidik atau guru, dari Kemendikbud. Karena itu Pemko belum mempersiapkan rencana perekrutan PPPK di tahun 2021. Meski demikian, kemungkinan besar Pemko akan mengusulkan 800-an tenaga guru honorer.
“SAMPAI SEKARANG kita belum menerima SK dari pusat soal perekrutan PPPK itu. Jadi kita tunggu SK-nya dulu. Jika rencana itu terealisasi, kemungkinan besar Pemko akan mengusulkan para tenaga guru honorer K2 yang ada di Kota Medan yang berjumlah sekitar 800 orang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Dayan
Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, kepada Sumut Pos, Senin (30/11).
Sekretaris BKDPSDM Kota Medan, Baginda Siregar, juga mengatakan hal yang sama. Selain menunggu SK mengenai rencana perekrutan PPPK tersebut, pihaknya juga masih menunggu kejelasan mengenai kapan para PPPK yang lulus seleksi tahun 2018 lalu akan dipekerjakan dan mendapat upah sebagai PPPK.
“Itu saja ada 100-an orang. Mereka telah lulus PPPK, tapi belum bekerja sebagai PPPK. Sampai sekarang mereka bekerja sebagai guru honor biasa dan mendapatkan upah honorer,” jelasnya.
Karena belum mendapatkan SK dari pusat, menurut Baginda, pihaknya belum bisa mengusulkan jumlah honorer yang akan diusulkan ke pusat sebagai PPPK di Kota Medan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala, menyayangkan sikap Pemko Medan yang disebutnya pasif. Kata dia, seharusnya Pemko Medan lebih aktif mengejar informasi tersebut. Bukan bersikap kurang respon.
“Harusnya Pemko Medan menelusuri informasi tersebut, dan memberikan informasi yang diperoleh kepada para guru honorer. Kemudian, Pemko mulai mendata siapa-siapa saja yang akan diusulkan. Persoalan itu jadi atau tidak, itu nanti. Tapi harus ada persiapan dari sekarang. Karena kita tahu kalau urusan pendataan Pemko itu lemah dan lambat, makanya kita desak BKD dan Disdik mulai mendata sejak sekarang. Jadi jika rencana itu dimulai, datanya sudah ada dan tinggal diajukan,” tegasnya.
Rajuddin juga meminta kepada Pemko Medan agar memastikan pelaksanaan perekrutan PPPK berlangsung jujur. Ia berharap agar mereka yang akan diangkat menjadi PPPK di Kota Medan, adalah mereka yang berhak. “Makanya harus didata dari sekarang,” pungkasnya.
Nadiem: Kesempatan Bagi Guru Honorer
Sebelumnya, Mendikbud RI, Nadiem Makarim, mengatakan untuk diangkat menjadi PPPK, para guru tenaga honorer wajib mengikuti ujian seleksi menjadi guru tahun 2021. Seleksi ini terbuka bagi guru honorer kategori 2 (THK-2) yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.
Diakuinya, pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas beberapa tahun ini, merugikan bagi para guru honorer. Selain tunjangan yang minim, akibat status honorer membuat mereka sulit untuk meningkatkan kapasitas keilmuan.
Berdasarkan data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka ini kemudian naik pada 2021, dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang.
Hingga 2024, kekurangan guru diprediksi hingga 1.312.759 orang. Sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah.
Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak. (map/net)
PAPARKAN: Jubir GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah saat memaparkan data kasus Covid-19 di Sumut, Selasa (30/6) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tren kasus Covid-19 di Sumut dalam seminggu terakhir cenderung mengalami penurunan. Data dari Satgas Covid-19 Sumut, kasus terkonfirmasi positif menurun sedangkan kesembuhan meningkat.
PAPARKAN: Jubir GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, mengungkapkan kasus positif dalam seminggu terakhir (23-29 November) mencapai 603 kasus. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding dengan seminggu sebelumnya (16-22 November) yang berjumlah 612 kasus. “Rata-rata jumlah kasus positif per hari dalam 14 hari terakhir sebesar 86,8 kasus,” ungkap Aris, Senin (30/11).
Disebutkan dia, terkait kasus aktif pada seminggu terakhir (20-26 November) jumlahnya 17 kasus. Jumlah ini juga menurun dari seminggu sebelumnya (13-19 November) yang berjumlah 47 kasus. Begitu pula dengan jumlah spesimen diperiksa.
Berbeda dengan tambahan kasus meninggal akibat Covid-19, sambung Aris, dalam seminggu terakhir (23-29 November) mencapai 17 kasus. Jumlah tersebut masih tetap dibanding dengan seminggu sebelumnya (16-22 November).
Dia menuturkan, sesuai data pada Minggu (29/11) jumlah kasus aktif sebesar 13,2% (2.040 orang), sembuh 82,9% (12.856 orang) meninggal 3,9% (612 orang). Apabila dibandingkan dengan angka nasional, kasus aktif Covid-19 di Sumut masih jauh di bawah angka nasional yaitu 13,4% dan sembuh 83,4%. Sedangkan meninggal dunia masih melebihi nasional yaitu 3,1%.
“Kasus aktif 13,2%, menurun 0,4 poin dibanding keadaan seminggu yang lalu (22 November 2020) 13,6%, dan angka kematian 3,9% menurun 0,1 poin dengan keadaan seminggu sebelumnya yaitu 4,0%. Untuk angka kesembuhan 82,9% meningkat 0,5 poin dibanding keadaan seminggu yang lalu (22 November) yaitu 82,4%,” beber Aris.
Lebih lanjut Aris mengatakan, tak bosan-bosannya diingatkan kepada masyarakat Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penularan virus corona karena pandemi di Sumut belum berakhir.
“Perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan, harus bagian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan konsumsi vitamin juga tetap konsisten dilakukan. Semua itu dilakukan untuk memproteksi diri kita dan keluarga agar tidak tertular Covid-19,” pungkasnya.
Vaksin Harapan Satu-satunya
Selama lebih kurang 8 bulan terakhir pandemi Covid-19 melanda Sumut, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan virus corona, bahu-membahu dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Hingga kini, pandemi belum menyisakan ruang longgar untuk penanggulangan. Semua standard precaution termasuk physical distancing, penggunaan masker dan mencuci tangan hanya mencegah penyebaran virus corona. Obat-obatan yang dipakai untuk menangani kasus covid-19 mulai anti-virus, anti inflamasi hingga immun based therapy, belum memberikan hasil yang efektif. Karena itu, tidak mengherankan bila vaksin menjadi tumpuan harapan penanggulangan Covid-19,” ungkap Aris Yudhariansyah, dalam video streaming youtube, Senin sore.
Dikatakan Aris, sebagian ahli berpendapat bahwa hanya vaksin yang dapat meredam Covid-19 secara permanen, serta membawa kehidupan manusia normal kembali. “Sampai saat ini pemerintah pusat sedang mempersiapkan vaksinasi. Vaksin Covid-19 secara nasional dengan melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Antara lain jumlah kasus, jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” ujarnya.
Aris menuturkan, vaksinasi nasional juga sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap 3 yang sedang dilakukan saat ini. Nantinya, hasil tersebut akan dikaji oleh BPOM setelah dikeluarkannya emergency use of nutrition. Dengan demikian, vaksin yang akan digunakan nantinya aman, berkhasiat dan minim efek samping.
“Selanjutnya, Satgas Covid-19 Sumut juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persiapan vaksinasi yang akan dilakukan di Sumatera Utara. Persiapan ini terdiri dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) hingga pendistribusian logistik nantinya. Jumlah SDM yang dibutuhkan tentunya akan menyesuaikan dengan jumlah peserta vaksinasi. Di Sumut, telah selesai pelatihan bagi SDM vaksinasi Covid-19 dengan harapan ketika nantinya dilaksanakan program vaksin Covid-19 tersebut, maka sudah siap melaksanakannya,” paparnya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, hingga Senin (30/11) kasus suspek berjumlah 580 orang, positif 15.585 orang, sembuh 12.926 orang, meninggal 615 orang, dan spesimen 189.573 sampel. Sementara, seminggu terakhir angka kesembuhan sebesar 82,89% atau meningkat 0,45 poin dari minggu sebelumnya 82,44%. Angka kesembuhan ini mendekati angka kesembuhan covid-19 tingkat nasional sebesar 83,44%.
Untuk angka kematian, sambung dia, diperoleh sebesar 3,94% atau menurun 0,05 poin dibandingkan minggu sebelumnya 3,99%. Sedangkan angka Covid-19 aktif tertanggal 29 November tahun 2020 sebesar 2.040 penderita. Angka tersebut menurun 19 kasus dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 2.021 penderita. Dari 2.040 penderita aktif, sebanyak 1.525 orang melaksanakan isolasi mandiri dan 515 orang dirawat isolasi di rumah sakit.
“Berdasarkan pantauan data update Covid-19 di Sumut, didapatkan perbaikan kondisi di provinsi kita. Namun demikian, hal ini bukan menjadi kegembiraan yang mengendurkan semangat terhadap protokol kesehatan. Sebab penderita baru Covid-19 masih didapatkan di masyarakat. Demikian pula, penderita Covid-19 yang meninggal dunia,” cetusnya.
Aris menambahkan, pandemi belumlah usai dan saat ini hidup berdampingan dengan virus corona. Untuk itu, marilah terus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Selalu memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir serta hindari kerumunan. Selain itu, tingkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga yang telah atur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi serta mengonsumsi vitamin,” pungkasnya. (ris)
PENGHARGAAN: General Manager Sumut Pos, Pandapotan Siallagan berfoto bersama para penerima penghargaan Good Media Award 2020, di Santika Premiere Dyandra Hotel dan Convention Medan, Minggu (29/11) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harian Sumut Pos menerima dua penghargaan pada Awarding Night 2020 Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel dan Convention Medan, Minggu (29/11) malam. Sumut Pos terpilih sebagai pemenang Good Media Award Tahun 2020 Kategori Peliputan Berita Politik, dan SPS Supma Sumut 2020 kategori Silver.
PENGHARGAAN: General Manager Sumut Pos, Pandapotan Siallagan berfoto bersama para penerima penghargaan Good Media Award 2020, di Santika Premiere Dyandra Hotel dan Convention Medan, Minggu (29/11) malam.
Penghargaan berupa piala dan piagam diterima oleh General Manager Sumut Pos, Pandapotan Siallagan Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Ketua SPS Sumut H Firanda Putra Sinik SE, Sekretaris SPS Sumut Rianto Agly, Wakil Ketua Dewan Pers Hendrik CH Bangun, Ketua SPS Pusat, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, Wali Kota Batubara Ir. Zahir, Bupati Padanglawas, Ketua DPRD Sumut diwakili istri, dan undangan lainnya.
Gubsu Edy Rahmayadi dalam arahannya mengatakan, pers adalah mitra yang harus dirangkul dengan tujuan bersama-sama membangun daerah. “Saya tidak mau pers ini mati. Kalau pers ini mati, Pemprov juga bisa mati. Jadi kita beriring bersama,” kata Edy.
Bahkan menurut Edy, Indonesia tanpa pers ibarat sayur tanpa garam. Pers merupakan corong informasi apapun kepada masyarakat. Oleh sebab itu pers memiliki peran yang sangat strategis. “Pers adalah corong informasi kepada masyarakat,” kata Edy.
Terkait bantuan pemerintah terhadap media —terutama di tengah pandemi Covid-19—, Edy berjanji akan memberikan bantuan maksimal, sehingga media dan pers dapat lebih maju lagi. “Acara ini bagus sekali, dapat memotivasi kita berbuat lebih baik ke depannya,” katanya kepada Sumut Pos.
Wagubsu, Musa Rajecksyah, turut mengapresiasi acara tersebut. Menurut Ijeck, SPS telah berperan memberi apresiasi dalam hubungan kerja sama antara insan pers dan instansi. “Ini menjadi motivasi bagi pemerintah dan lainnya, agar memperhatikan media dan insan pers di Sumut,” katanya.
Terkait Harian Sumut Pos mendapatkan dua penghargaan, orang nomor dua di Sumut ini berpesan agar Sumut Pos terus menjadi media yang dipercaya. Media yang bisa membawa berita yang dimengerti masyarakat dan menenangkan Sumut.
Ketua Serikat SPS Sumut, H Farianda Putra Sinik, dalam sambutannya mengatakan, perkembangan surat kabar di Sumut akhir-akhir ini sangat mencemaskan. Pada tahun 2015, hasil seminar SPS Pusat menunjukkan, oplah surat kabar mencapai 9, 2 juta eksemplar per hari. Kini menurun signifikan menjadi hanya 4 juta eksemplar per hari.
“Surat kabar saat ini dibaca 30 orang per orang. Idealnya satu surat kabar dibaca 5-10 orang. Sementara pendapatan iklan tahun 2015 Rp24 triliun, tahun 2019 Rp 16,5 triliun, dan 2020 menjadi Rp12 triliun. Media cetak tersungkur akibat Covid-19. Jadi perlu suntikan dana segar agar media tidak mati suri,” ungkapnya.
Untuk itu ia berharap, surat kabar ke depan dapat maju dan berjaya. “Mudah-mudahan acara Awarding Night ini dapat bermanfaat kepada kita semua,” harapnya.
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun mengapresiasi Gubernur Sumut lantaran telah memberikan bantuan kepada perusahaan pers di daerah ini. Hal tersebut diharapkan dapat dicontoh para kepala daerah lainnya.
“Ada juga Gubernur Bali yang memberikan bantuan. Kami dari Dewan Pers berharap bantuan semacam ini diikuti oleh pimpinan daerah yang lain. Inilah wujud nyata pemerintah dalam mewujudkan demokrasi,” kata Hendry.
Ketua Harian SPS Pusat, Janwar P Ruswita, menyampaikan SPS Sumut sudah empat kali menjadi juara nasional. Semua atas bantuan Pemprov. “Ini layak disyukuri SPS Sumut. Dan saya ucapkan terimakasih kepada Gubsu atas bantuan kepada media. Mudah-mudahan hal seperti ini diikuti provinsi lain,” harapnya.
Ketua Panitia, Rianto Ahgly SH, yang juga Sekretaris SPS Sumut melaporkan, SPS sudah melakukan kegiatan selama 3 hari. Penghargaan diberikan sebagai motivasi agar media tetap eksis dan menjadi corong pemberitaan bagi pemerintah dan masyarakat. “Tanpa berita, masyarakat akan buta informasi,” katanya.
Ia berharap, pemerintah membantu dan bersinergi dengan media, dan agar pajak percetakan bisa dikurangi.
Awarding Night tersebut memberikan penghargaan dalam 3 kategori, yakni Good Media Award 2020, Sahabat Pers Sumut Award, dan SPS Supma Sumut 2020.
Untuk Kategori Sahabat Pers 2020, para penerima penghargaan yakni Letjend TNI (Purn) H Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) dan Drs H Musa Rajekshah, M.Hum (Wakil Gubernur Sumatera Utara), Kapolda Sumut Martuani Sormin, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Rektor UMSU Dr. Agussani, M.AP, Ketua KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis, Ketua TP PKK Binjai Lisa Andriani Lubis, Dirut Bank Sumut Muchammad Budi Utomo dan tokoh masyarakat Kodrat Shah.
Untuk kepala daerah antara lain, Walikota Tanjungbalai M Syahrial, Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap, Bupati Batubara Zahir, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
Untuk penghargaan Good Media 2020, Kategori Peliputan Berita Politik diraih Harian SUMUT POS, Kategori Peliputan Berita Covid-19: Harian SUMUT 24, Kategori Peliputan Berita Hukum & Kriminal: Harian MEDAN POS, Kategori Peliputan Berita Ekonomi & Bisnis: Harian ANALISA, Kategori Peliputan Berita Pendidikan dan Pelayanan Publik: Harian WASPADA, Media Inspiratif dengan Khas Kedaerahan: Harian Sinar Indonesia Baru, Media Cetak Perintis: Harian Mimbar Umum, Media Cetak Perintis: Harian Realitas, dan Tokoh Peduli SPS Sumut: T. Hasyimi, SE, Pemimpin Umum Harian Metro24.
Untuk Kategori SUPMA 2020, Harian Waspada meraih Platinum, Harian Analisa memperoleh Gold, Harian Sumut Pos memperoleh Silver, dan Harian Orbit memperoleh Bronze. (mag/01/ian)
BERSIH-BERSIH: Tampak warga Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi korban banjir melakukan bersih-bersih dan menjemur perabotan rumah tangga pasca banjir kiriman Sungai Padang.Sopian/Sumut Pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Banjir hasil luapan Sungai Padang yang merendam 65 persen wilayah Kota Tebingtinggi selama tiga hari, Jumat-Minggu (27-29) November 2020, telah surut, Senin (30/11). Kemarin, warga korban banjir tampak sibuk melakukan kegiatan bersih-bersih rumah dari bekas lumpur.
BERSIH-BERSIH: Tampak warga Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi korban banjir melakukan bersih-bersih dan menjemur perabotan rumah tangga pasca banjir kiriman Sungai Padang.Sopian/Sumut Pos.
Perabotan rumah tangga seperti kasur, springbed, sampah kardus dan kursi (sofa) yang basah akibat terendam air bercampur lumpur, dijemur di depan rumah. Saat banjir besar Jumat-Minggu kemarin, sebanyak 8.368 rumah yang tersebar di lima kecamatan di Kota Tebingtinggi, terendam banjir. Saat banjir datang, warga hanya fokus menyelamatkan diri daripada menyelamatkan perabotan rumah tangga.
“Ada beberapa barang yang bisa diselamatkan ke tempat yang lebih tinggi. Seperti surat-surat penting dan peralatan elektronik. Tetapi barang-barang lain, seperti kursi, sofa dan tempat tidur, tidak dapat diselamatkan karena banjir datang cepat. Hanya 10 menit saja, air sudah menggenangi rumah dengan ketinggian satu paha orang dewasa,” jelas Abdul (56), warga Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi.
Ia mengatakan, saat banjir datang malam hari, keluargaya fokus mencari pengungsian yang lebih tinggi. Tidak terpikir lagi dengan kondisi rumah yang ditinggalkan. “Begitu banjir naik cepat, kami langsung berbenah meninggalkan rumah. Yang penting saat itu hanya menyelamatkan anak, istri dan orangtua yang tinggal bersama kami,” bilangnya.
Terkait kerugian, Abdul mengaku belum menghitung pasti. “Yang pasti, tempat tidur dan lemari pakaian sudah tidak bisa dipakai lagi. Baju-baju semua basah bercampur lumpur. Terpaksa yang kurang bagus dibuang,” ungkapnya.
Tentang bantuan yang diterima, Abdul menyebutkan, ada menerima bantuan nasi bungkus dan beberapa bungkus mie instan dari pihak kelurahan. Sedangkan bantuan sembako seperti beras belum diterima. Meski demikian, banyak juga bantuan dari pihak donatur yang sudah tiba di rumah warga. “Kami juga tidak berharap kali bantuan itu. Karena masih banyak orang yang lebih susah tertimpa musibah banjir ini,” tukas Abdul.
Korban banjir lainnya, Rita (48), Ibu rumah tangga warga Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi, mengaku rugi banyak akibat banjir selama tiga hari tersebut. Kata dia, banjir kali ini sangat tinggi seperti banjir tahun 2001 lalu. Karena dirinya adalah pedagang barang kelontong, banyak barang dagangannya yang terendam banjir, dan tidak layak lagi untuk dijual. Seperti tepung roti dan beberapa goni beras.
“Tidak sempat mengangkat barang sampai ke atas, karena air begitu cepat masuk ke dalam rumah dan merendam barang-barang dagangan. Kerugian… yah, mencapai jutaan rupiahlah,” jelas Rita.
Selain dari barang-barang dagangan, kerugian juga datang dari perabotan rumah tangga yang terendam banjir. “Malam itu kami melihat air datang, tapi belum masuk ke rumah. Kami kira Cuma banjir biasa, jadi kami terus membuka kedai. Tapi tengah malam, air masuk ke rumah hanya hitungan menit,” papar Rita.
Pihak PDAM Tirta Bulian Kota Tebingtinggi melalui Direktur, Koharuddin, menyatakan pihaknya tetap melayani pelanggan PDAM, karena kebutuhan air bersih pascabanjir sangat dibutuhkan warga. Demikian juga penyaluran air bersih kepada warga melalui mobil mobil tangki milik PDAM.
“Banyak barang-barang warga yang terendam akibat banjir kemarin bercampur lumpur. Jadi masyarakat pasti sangat membutuhkan air bersih, baik untuk kebutuhan mandi, memasak dan membersihkan perabotan rumah tangga. Kita harus tanggap melihat ini. Jadi pelayanan PDAM Tirta Bulian Tebingtinggi tetap hadir di saat masyarakat tertimpa musibah banjir,” jelasnya.
Gubsu Minta BWSS II Tangani
Terkait banjir Tebingtinggi, Pemprov Sumut sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BWSS) II untuk memperbaiki tanggul Sei Padang sebagai sumber bencana banjir. Rencananya, tanggul akan dikerjakan pada 2021.
“Kemarin BWSS langsung saya bawa ke Tebingtinggi melihat langsung. Setelah nanti air reda, BWSS akan segera menangani. Dia harus usulkan untuk 2021,” ucap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjawab wartawan, Senin (30/11).
Saat ini, kata Edy, sudah ada 56 posko yang disiapkan untuk menampung korban banjir. “Ada 56 posko kita siapkan, dengan kapasitas penduduk 10 ribu KK yang terdampak,” katanya.
Hingga kini, sebut dia, tinggal 10 persen warga terdampak banjir yang berada di posko pengungsian. Pihaknya juga sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi. “Kita bantu rakyat sehingga dia bisa teratasi kesulitannya dalam pangan dalam sandang,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, ribuan rumah di Tebingtinggi terendam banjir pada Sabtu (28/11). Banjir membuat jalan lintas Sumatera dari dan menuju Kota Tebingtinggi macet parah. Kendaraan harus bergantian lewat Jalinsum karena jalan dalam Kota Tebing Tinggi ditutup.
“Banjir melanda Kota Tebing Tinggi dan sebagian di Kabupaten Sergei (Serdang Bedagai),” kata Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, akhir pekan kemarin. (ian/prn)
