KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11). Kegiatan ini mengundang sejumlah organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar kegiatan ‘KSP Mendegar’ dengan mengundang sejumlah lembaga maupun organisasi, guna mengetahui dan menjaring berbagai permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (19/11) lalu.
KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11). Kegiatan ini mengundang sejumlah organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, adapun tujuan kegiatan KSP Mendengar digelar, untuk menyerap berbagai masukan sehingga pemerintah dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Terlebih di masa pandemi Covid-19, berbagai masalah baru bermunculan, baik di dunia kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Walau pemerintah sudah mengucurkan sekitar Rp800 triliun untuk memulihkan berbagai sektor kehidupan.
“Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak mudah. Pasti banyak persoalan di lapangan, seperti penerima bansos yang masih menggunakan data lama. Pandemi membuat bertambahnya pencari kerja, yang kini mencapai 9,5 juta orang,” ungkap Donny.
Di samping itu, KSP pun ingin meengetahui secara langsung dampak kemunculan UU Cipta Kerja Omnibus Law, yang diketahui hingga menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut Donny, UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan rakyat dan siap melakukan revisi jika akhirnya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
“UU Cipta Kerja ini, berawal dari pengalaman Beliau (Presiden Jokowi) saat memulai usaha di bidang furniture, yang ketika itu ongkos perizinannya memakan biaya yang cukup mahal. Termasuk juga di sisi penegakkan hukum, sanksinya harus lebih keras. Jadi Presiden menginginkan suatu Undang-Undang yang memudahkan untuk berusaha,” ujarnya.
Ketua Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Sumut, Leonard Tampubolon, yang hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan kepada KSP, kinerja Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai tidak efektif. Arahan yang disampaikan Presiden seperti tidak dijalankan oleh para menteri yang diangkat oleh Jokowi.
“Kami mempertanyakan tentang 34 kementerian yang dipimpin Presiden. Efektivitasnya seperti tidak ada. Apakah kementeriannya memang bekerja tidak efektif, sehingga aktualisasi di lapangan menjadi kurang baik, minus prestasi. Negara ini seperti tidak tahu mau dibawa ke mana,” katanya.
Pendapat tak jauh berbeda disampaikan Ketua DPD Bara JP Sumut, H Munthe. Pihaknya antara lain menyoroti bidang pertanahan, pendidikan, dan penegakan hukum intoleransi.
“Pendidikan daring perlu dapat perhatian. Memang info yang kami himpun disubsidi. Tapi tak seluruhnya dapat, terutama yang sekolah di swasta. Mall ramai, tapi sekolah diliburkan dan uang sekolah jalan terus. Jadi kami menanyakan kebijakan itu,” ujarnya.
“Presiden juga jangan ragu dengan maraknya masalah intoleransi di Indonesia. Harusnya tegas karena kita negara hukum,” tegas H Munthe.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, Azlansyah Hasibuan, meminta pemerintah serius menyejahterakan rakyat melalui UU Cipta Kerja.
“Pemerintah harus benar-benar menyejahterakan masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi lewat UU Cipta Kerjar. Jangan malah terjadi investasi asing yang merugikan bangsa,” harapnya. (prn/saz)
Teks Foto
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11) sore, dengan mengundang sejumlah organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi mahasiswa guna menyerap aspirasi atas dinamika yang terjadi di Sumut.
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada sebanyak 19.919 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember 2020. Dari jumlah itu, Polda Sumut memetakan 1.223 TPS kategori rawan kericuhan, dan 179 sangat rawan. Sisanya, 18.502 TPS masuk kategori aman.
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengungkapkan, pemetaan TPS aman dan rawan dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 di Sumut itu saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara virtual yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan sejumlah legislator lainnya di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Senin (23/11).
“Bahwa ada TPS yang masuk kategori aman (18.502 TPS), rawan (1.223), sangat rawan (179), dan TPS khusus(15 TPS). Adapun jumlah penempatan personel pengamanan disesuaikan dengan kategorisasinya. Termasuk juga dukungan dari personel TNI, jajaran Kodam I/BB,” katanya seraya menyebut TPS-TPS tersebut tersebar di 23 kabupaten/kota penyelanggara Pilkada.
Pihaknya siap bersinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka suksesi Pilkada serentak kali ini. Terutama dalam sisi keamanan, Poldasu bakal mengerahkan segenap personel yang ada di jajarannya. “Ada 12.350 personel dikerahkan untuk itu, dengan persentase 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut yakni 20.669 orang,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi meyakinkan masyarakat dan Komisi II DPR, tentang kesiapan dan kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota se Sumut sejak digelar hingga diumumkannya pemenang dalam pesta demokrasi. Ia juga mengingatkan, situasi pandemi Covid-19 masih terus dilakukan penanganan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Meskipun diakuinya, masih ada beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, namun hampir semua kabupaten/kota sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kesiapan puncak pesta demokrasi 9 Desember 2020 mendatang. “Saya hanya ingin menyampaikan khususnya pada partisipasi pemilih, kami ingin kita bersama untuk meningkatkannya. Sedangkan untuk (data) Covid-19 setiap hari ada yang terpapar hingga 250 orang. Tetapi pekan ini tinggal 70-an (per hari), turun cukup drastis. Kami tetap jaga, menegakkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota terutama yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, melalui satgas yang ada, lanjut dia serius menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu untuk suksesnya pesta demokrasi ini, pihaknya berusaha menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). “Saya tidak khawatir kepada rakyat Sumut. Kami mohon, tolong jangan ada yang memancing-mancing membuat tidak netral. Mari kita bersama sukseskan Pilkada ini,” sebutnya.
Ia tekankan lagi, siapapun yang berusaha memecah belah dan membuat rakyat takut, aturan main yang berlaku akan membuatnya mendapatkan sanksi tegas. Termasuk bagi pelanggar peraturan, akan ditindak. Sebab menurutnya, Pilkada adalah pesta rakyat. “Kalau kita bersama meyakinkan ini dilaksanakan sukses, tidak ada yang memprovokasi, yakinlah itu sukses. Untuk itu ikuti saja (aturan). Semoga Sumut sukses melaksanakan Pilkada,” ucapnya.
Turut hadir Sekdapovsu R Sabrina, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, serta para komisioner KPU dan Bawaslu kebupaten/kota (langsung/virual) dan pemerintah kabupaten/kota.
Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, kedatangan pihaknya ke Sumut dalam rangka memonitoring kesiapan dan perkembangan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Apalagi kali ini, suasana pandemi Covid-19 membuat benyak perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang ada.
“Tentu perubahan secara cepat itu harus diakselerasi dengan perkembangan di lapangan. Supaya berjalan baik, kami datang ke Sumut. Karena daerah ini secara persentase paling banyak melaksanakan Pilkada, yakni 23 kabupaten/kota,” terangnya.
Dirinya menekankan bahwa indikator kesuksesan Pilkada serentak kali ini ada tiga. Pertama seluruh tahapan berjalan baik. Kedua tingkat pertisipasi pemilih tinggi sebagaimana ditetapkan targetnya secara nasional sebesar 77,5 persen. Serta ketiga, keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dari masalah pandemi Covid-19.
“Isu lain adalah netralitas ASN dan TNI/Polri. Kemudian soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), ini masalah klasik, berkaitan soal data kependudukan. Kami akan rapat khusus dengan ini, termasuk kesiapan logistik. Kemudian soal keamanan Pilkada,” ujar legislator Dapil Sumut III tersebut.
Herdensi Adnin menyebutkan, sejauh ini persiapan dan tahapan Pilkada di 23 kabupaten dan kota berjalan dengan lancar. Meski begitu, ungkap dia, pada tahap rekrutmen anggota KPPS yang sudah dilakukan, diketahui cukup banyak calon petugas yang reaktif saat menjalani rapid test. “Misalnya di Nias Selatan ada 500 orang yang reaktif, lalu 200 orang di Gunung Sitoli. Nah ini sesuai rekomendasi KPU RI, akan dilakukan rekrut ulang terkait KPPS. Bagi yang reaktif tidak dilanjutkan lagi untuk bertugas,” katanya.
Syafrida R Rasahan mengingatkan soal netralitas ASN, TNI dan Polri dalam setiap Pilkada. Kemudian masih ditemukan di lapangan dugaan pelanggaran prokes oleh paslon dalam masa kampanye ini. “Waktu kemarin saya ke rumah keluarga di Medan Tembung, saya melihat ada acara salah satu paslon. Di situ memang ada sekitar 50 orang lebih jumlahnya, tapi jaraknya itu sangat berdekatan sehingga potensi dalam pelanggaran prokes. Saya langsung hubungi panwascam setempat agar dapat ditindak,” katanya. (prn)
Teks foto:
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang dipimpin Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama Gubsu Edy Rahmayadi beserta unsur Forkopimda Sumut, KPU Sumut, dan Bawaslu Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11).
SUMUTPOS.CO – Barcelona berpeluang meraih tiket babak 16 besar Liga Champions musim ini. Syaratnya, tim yang dijuluki Blaugrana ini harus mengalahkan tuan rumah Dynamo Kiev di Stadion NSK Olimpiskyi, Rabu (25/11) dini hari WIB.
Penampilan Barcelona di Liga Spanyol dan Liga Champions sangat berbeda di domestik, Lionel Messi dkk tampil buruk dan baru saja dikalahkan Atletico Madrid. Sebaliknya, Blaugrana tampil luar biasa di kompetisi Eropa.
Barcelona mencatatkan kemenangan 100 persen dalam tiga pertandingan di Grup G. Pasukan Ronaldo Koeman ini memimpin klasemen, unggul empat angka dari Juventus di posisi kedua dan delapan angka dari penghuni peringkat ketiga, Dynamo Kiev.
Dengan posisi tersebut, kemenangan pada laga ini bakal memastikan Barcelona lolos ke babak 16 besar. Dan, pelatih Ronaldo Koeman juga sudah memasang target menang pada laga ini. Dia ingin timnya bangkit dari kekalahan sebelumnya.
“Saya adalah pelatih dan saya bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di tim. Kami harus meraih hasil lebih baik dan kami harus percaya dengan kualitas kami sendiri. Kami harus meningkatkan permainan kami ketika bertahan maupun menyerang. Kami harus segera kembali ke jalur kemenangan,” tandas Koeman, seperti dilansir laman UEFA.
Barcelona sebenarnya unggul segalanya dari Dynamo Kiev. Dari rekor pertemuan, Blaugrana telah meraih enam kemenangan dan sekali seri dari 11 kali pertemuan dengan tim asal Ukraina tersebut. Barca terakhir kali kalah dari Dynamo Kiev pada Liga Champions musim 1997/1998.
Selain itu, Barcelona juga punya rekor bagus di fase grup Liga Champions. Tim Catalan ini tidak terkalahkan dalam 23 laga terakhir fase grup. Rinciannya 17 kali menang dan enam kali imbang.
Satu hal yang menjadi kendalan Barcelona adalah cedera pemain. Barca mengalami krisis pemain belakang, setelah Gerard Pique dan Sergi Roberto cedera saat melawan Atletico. Sebelumnya Blaugrana telah kehilangan Samuel Umtiti.
Beruntung, Dynamo Kiev juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain mereka masih harus menjalani isolasi karena sebelumnya postif terinfeksi Covid-19.
Pelatih Dynamo Kiev Mircea Lucescu mengakui laga ini sangat berat bagi timnya. “Kami banyak terinfeksi Covid-19. Kemudian mereka (Barcelona) sudah kenal dengan permainan kami,” ujar Mircea Lucescu di laman UEFA. (bbs/dek)
GURU HONOR: Sejumlah guru honorer melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu. Tahun depan, Kemendikbud membuka satu juta formasi PPPK untuk guru honorer.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka formasi satu juta pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pengajar di luar pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021. Seleksi akan dilakukan secara online.
GURU HONOR: Sejumlah guru honorer melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu. Tahun depan, Kemendikbud membuka satu juta formasi PPPK untuk guru honorer.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebutuhan tersebut berdasarkan data dari data pokok pendidikan (Dapodik). Pembukaan seleksi tersebut, menurut Nadiem, juga menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN. “Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita, tetapi, pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan untuk para guru honorer yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi,” ujar Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11).
“Setiap guru-guru kita, guru honorer di seluruh nusantara, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan diri mereka, punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN, sehingga meningkatkan nafkah mereka, dan kesejahteraan mereka,” katanya.
Nadiem mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para peserta didik melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN. “Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Nadiem.
“Terkait hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru PPPK tahun 2021,” imbuhnya.
Nadiem mengatakan, selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini juga membuka peluang kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah tanah air yang memang layak menjadi ASN. Selain itu, pemerintah juga telah menempuh berbagai upaya dengan koordinasi, singkronisasi dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Kerjasama tersebut yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Upaya tersebut diantaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan yang melekatnya serta proses rekruitmen,” katanya.
Terbuka untuk Negeri dan Swasta
Nadiem meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengajukan sebanyak mungkin tenaga pengajar guna mengikuti seleksi PPPK ini. Sebab, berdasarkan data dari Dapodik, Kemendikbud membutuhkan tambahan sekitar satu juta pengajar di luar pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021. “Nah agar pemerintah bisa mencapai hal itu, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin (tenaga pengajar) sesuai dengan kebutuhannnya,” kata Nadiem.
“Ini yang sangat penting, karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang belum kita dapatkan, baru sekitar 200.000, padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu,” imbuhnya.
Menurut Nadiem, dengan keterlibatan pemerintah daerah mengajukan kebutuhan tenaga pengajar untuk mengikuti PPPK target pemeritah sebanyak 1 juta formasi dapat tercapai dengan optimal. “Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk berikan formasi sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, sesuai dengan kebutuhan (tenaga pengajar), karena kalau lolos PPPK ini anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan tidak perlu khawatir,” paparnya.
Nadiem mengatakan, seleksi ini terbuka untuk semua pengajar, terutama guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, termasuk untuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG). “Yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini, pertama guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di dapodik ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya,” beber Nadiem. “Dan yang kedua adalah untuk yang lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar, jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti test seleksi ini,” imbuhnya.
Selain untuk kebutuhan tenaga pengajar, menurut Nadiem, pembukaan seleksi satu juga PPPK tersebut juga menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN. “Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita, tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan untuk para guru honorer yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi,” tandas Nadiem.
Digaji seperti ASN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, para guru honorer yang menjadi PPPK akan mendapatkan gaji sebagai aparatur sipil negara (ASN) serta tunjangan kinerja sampai Rp4,06 juta per bulan. “Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya,” jelasnya.
Gaji serta tunjangan tersebut merupakan anggaran dari APBN yang dicadangkan pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp 1,46 triliun bagi para calon guru P3K. “Mekanismenya setelah formasi guru ditetapkan masing-masing kabupaten daerah, kalau sudah diangkat P3K, dan teregistrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka pembayaran gajinya melalui APBD dan kami yang akan melakukan transfer umum,” ujarnya.
Harapannya, dengan ini kesejahteraan guru mulai meningkat. Namun tentunya ia meminta agar kualitas guru juga perlu dipastikan untuk bisa menjadi P3K. “Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan, sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan,” pungkasnya.
Seleksi Transparan
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, pelaksanaan seleksi PPPK ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi. “Semua publik masyarakat akan bisa mengontrol dan melihat dari capaian yang diperoleh setiap peserta seleksi, sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi yang merasa dirugikan atau dicurangi terhadap capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta,” terangnya dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Pengumuman Seleksi Guru PPPK Tahun 2021, Senin (23/11).
Untuk melakukan pendaftaran, calon peserta wajib membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id dan setelahnya memilih menu PPPK. Setelah itu calon peserta tinggal mengisi atau memenuhi keterangan yang diminta. Setelah pendaftaran, data akan dikirim ke sistem Kemendikbud.
Untuk diketahui, mereka yang bisa mengikuti seleksi ini adalah yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru honorer kategori 2 (HK2) dan yang sudah lulus seleksi pendidikan profesi guru (PPG). “Guru yang mendaftar harus WNI, maka tentu saja nanti saat pendaftaran akan terkoneksi dengan data Dukcapil, sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu WNI,” imbuhnya.
Ketika telah melalui seleksi, hasil ujian juga akan langsung disampaikan ke BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan penetapan. Terkait dengan kontrak kerja, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, perjanjian kontrak dengan pegawai PPPK itu paling singkat dilakukan 1 tahun karena diperpanjang sesuai pencapaian kinerja dari PPPK. “Seperti kesesuaian dari kompetensi, jadi kalau kompetensinya tidak pas maka kontrak PPPK bisa diputus dan yang bersangkutan bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain,” sambungnya.
Kemudian juga berdasarkan kebutuhan instansi, analisa beban kerja dan analisa beban kerja dari setiap ASN ataupun calon PPPK itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. “Kontrak bisa diperpanjang jika mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah gubernur/bupati/walikota,” terang Suharmen.
174.077 Formasi Sudah Diajukan Daerah
Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Teguh Widjinarko mengatakan, saat ini sudah terkumpul sebanyak 174.077 usulan formasi untuk seleksi program guru PPPK. Formasi tersebut diusulkan pemerintah daerah di 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota di Indonesia.
“Sampai saat ini kita sebenarnya sudah membuka. Ada 174.077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh pemda di 32 provinsi 370 kabupateh dan 89 kota,” kata teguh dalam konferensi pers daring, Senin (23/11/2020).
Sementara itu, pemerintah sendiri mencatat masih ada kebutuhan sekitar satu juta guru untuk tambahan tenaga pengajar di sekolah negeri. Kebutuhan itu diharapkan bisa dipenuhi lewat seleksi guru PPPK. Atas dasar keperluan tersebut, pengajuan usulan formasi guru untuk seleksi PPPK akan diperpanjang hingga 31 Desemher 2020.
Nantinya, daerah masih bisa mengajukan usulan formasi guru melalui aplikasi e-formasi yang dikelola Kemenpan RB. “Setelah itu, Kemenpan RB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dapodik Kemendikbud,” ungkap Teguh.
Menurutnya, seleksi PPPK sebenarnya sudah direncanakan sejak April 2020. Kemenpan RB bersama Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri dan BKN hingga saat ini terus melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana ini.
Teguh mengungkapkan, seleksi jalur PPPK memberikan kesempatan kepada guru honorer berusia 20 tahun hingga 59 tahun untuk melamar di jabatan yang mereka inginkan. “Seleksi jalur PPPK ini maka usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan setahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yakni kalau guru itu kira-kira 59 tahun,” tambah Teguh. (kps/jpc/bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tak mau gegabah dalam menyikapi diperbolehkannya kegiatan belajar mengajar tatap muka, mulai Januari 2021. Edy mengaku, kebijakan pemerintah Melalui penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri itu masih harus dibahas.
Edy Rahmayadi.
Edy mengatakan, dalam SKB 4 menteri itu, pemerintah daerah (pemda) diberikan kewenangan secara penuh. “Kan diserahkan ke pemerintah daerah, yang tahu di daerah ini adalah pemerintah daerah,” kata Edy kepada wartawan di rumah dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11).
Edy mengatakan, dirinya bakal mengumpulkan dan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait sekolah bisa dibuka atau tidak. Menurutnya, hal itu bakal dibahas pada awal Januari 2021. “Ini nanti akan kita kumpulkan. Janji saya kan di awal Januarin
Kita akan ketemu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pengajar, dokter anak kita kumpulkan. Sudah pantaskah kita sekolah tatap muka,” tandasnya.
Sementara, Disdik Sumut mengaku masih menunggu petunjuk dari Gubsu dan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut. “Sampai saat ini belum ada petunjuk dari Satgas Covid-19 dan Gubernur Sumut tentang KBM ini. Semua masih dilakukan secara daring,” kata Kabid SMK di Disdik Sumut, Amiruddin.
Pihaknya juga belum bisa memberikan keputusan untuk sekolah tatap muka pada 2021 mendatang. “Kita sedang menunggu surat edaran dari Gubsu dan Satgas untuk menentukan, apakah siswa dan siswi dapat kembali belajar secara tatap muka,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan Kabid SMA Disdik Sumut, Ihsan Lubis melalui Staf Bidang Kurikulum SMA Disdik Sumut, Maripa Manulang. Ia mengaku, hingga kini belum mendapatkan informasi dari Kadisdik Sumut kapan masuk sekolah atau belajar secara tatap muka. “Jadi, sampai hari ini masih belajar secara daring. Belum ada informasi belajar secara tatap muka dari pimpinan,” ungkapnya.
Pihaknya juga sedang menunggu keputusan atau surat edaran tersebut, agar dapat mengambil keputusan terkait belajar secara normal kembali. “Kita tunggu saja keputusan atau surat edaran dari pimpinan,” pungkasnya.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyambut baik kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang memperbolehkan sekolah tatap muka pada 2021. Namun, sekolah diingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
“Saya kira patut diluruskan, upaya masuk sekolah secara tatap muka telah diperbolehkan sejak keluarnya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satu menteri itu sudah pernah membuat pengumuman tersebut,” kata Wasekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, kepada Sumut Pos di Medan, Senin (23/11).
Sehingga, kata Fahriza, dengan dikeluarkannya SKB tersebut, sekolah tatap muka tetap harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana SKB sebelumnya. “Jadi jangan salah persepsi. Mungkin hanya persoalan izin dari Satgas Covid-19 serta relaksasi menggunakan peta risiko, itu yang ditiadakan. Persyaratan-persyaratan lainnya, seperti izin berjenjang dan pengisian daftar periksa itu wajib harus dilakukan. Jangan sampai ada timbul persepsi, sekolah sudah bisa dibuka tanpa memenuhi persyaratan itu,” beber Guru SMK Negeri di Percut Sei Tuan ini.
Dia juga mengingatkan pihak sekolah untuk menyediakan peralatan kesehatan, toilet yang memenuhi persyaratan bebas Covid-19, cuci tangan pakai sabun, thermogun, masker, disinfektan dan sebagainya. Termasuk menerapkan budaya prokes antara guru dan siswa. Antara siswa dan siswa juga harus disosialisasikan dan di simulasikan terlebih dahulu dan harus dibiasakan dulu. Jika sekolah belum mampu menyediakannya maka tidak boleh juga dibuka.
“Sehingga dengan adanya pengumuman diperbolehkannya sekolah tatap muka oleh Kemendikbud pada 2021 mendatang, bukan serta merta sekolah sudah boleh dibuka secara normal seperti pada umumnya,” tegasnya. (mag-1)
SIDANG: Tiga terdakwa (layar monitor) kasus penganiayaan, menjalani sidang putusan sela, Senin (23/11).gusman/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga terdakwa ibu dan anak disidang virtual di Ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (23/11). Ketiganya kompak disidang, karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lia hanya gara-gara bokong.
SIDANG: Tiga terdakwa (layar monitor) kasus penganiayaan, menjalani sidang putusan sela, Senin (23/11).gusman/sumut pos.
Ketiga terdakwa masing-masing, Nita br Nainggolan (22), Desi Ratnasari (25) dan Asni Sibuea alias Mak Dewi. Beragendakan putusan sela, majelis hakim diketuai T Oyong menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa.
“Mengadili, menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan pada pokok perkara. Meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi,” ucapnya, seraya mengetuk palu menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda saksi.
Mengutip surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Lorita, pada 31 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Lia, bertemu dengan terdakwa Nita br Nainggolan yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan PLTU Titi I Pulau Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.
Kemudian, terdakwa Nita menggoyangkan bokongnya kearah saksi korban. Lantaran tak senang, korban lalu mendatangi kediaman terdakwa di Jalan Titi I Pulau Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.
Saat itu, korban menegur terdakwa Nita dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya. Korban lalu menjambak terdakwa Nita, dan dilihat oleh terdakwa Desi Ratnasari yang merupakan kakak Nita.
Terdakwa Desi kemudian membantu adiknya tersebut. Melihat kedua anaknya bergumul dengan korban, terdakwa Asni Sibuea berusaha melerai dangan turut menjambak korban.
Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr Komang Makes No.04/I/2020 tanggal 4 Januari 2020
Atas perbuatan para terdakwa, diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (man/azw)
KUNJUNGAN: Guru IPS di UPTD SMPN 3 Air Putih, Batubara, Arief Mahdien, berkunjung ke rumah orangtua siswa, menyerahkan modul belajar luring, sambil tetap menerapkan prokes 3M.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Kelengkapan gawai menjadi syarat efektifnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19. Masalahnya, tidak semua siswa beruntung memiliki gawai yang mumpuni untuk PJJ. Karena itu, guru di UPTD SMPN 3 Air Putih, Batubara, Sumatera Utara, harus bekerja ekstra keras menyiapkan dua modul belajar; modul untuk belajar daring (dalam jaringan) dan modul untuk belajar luring (luar jaringan).
“Awal mula PJJ di sekolah kami, hanya sedikit murid yang bisa ikut belajar lewat aplikasi dalam pelaksanaan whatsapp, google classroom, quiziz, dan lain lain. Akibatnya, pembelajaran saat itu terasa kurang interaktif. Peserta didik tidak banyak yang menanggapi. Apalagi, sebagian yang memiliki gawai juga kebingungan membuka file berbentuk word, RAR atau PDF,” kata Arief Mahdian SPd, guru mapel IPS yang juga pembina ekskul Pramuka di UPTD SMPN 3 Air Putih, Batubara, kepada Sumut Pos, kemarin.
Memang, lambat-laun peserta didik makin memahami cara belajar daring lewat whatsapp group maupun google classroom. Namun siswa yang tidak memiliki gawai tetap tidak bisa ikut belajar. “Mencermati kendala itu, bapak kepala sekolah meminta kami para guru agar melakukan kunjungan ke rumah peserta didik yang kurang mampu. Tentu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak,” ujar fasilitator daerah komunikasi Batubara Program Pintar Tanoto Foundation ini menjelaskan.
Permintaan kepala sekolah (kasek) itu dituruti para guru dengan melakukan kunjungan ke rumah setiap siswa kurang mampu. Menjumpai orangtua/wali dari peserta didik, menanyakan apa kendala si anak tidak bisa ikut aktif dalam pembelajaran luring, yaitu datang ke sekolah mengambil modul dari semua mapel sekali 1 atau 2 minggu.
“Banyak pengalaman saat melakukan kunjungan ke rumah siswa, yang tidak kami peroleh semasa mengajar sebelum pandemi. Dengan kunjungan rumah, guru jadi bisa membaca keadaan siswa sebenarnya. Ada yang lokasi rumah terpencil, rumah orangtuanya kurang layak huni, atau hubungan keluarga si siswa,” cetusnya.
Sambutan orangtua siswa berbeda-beda. Ada yang ramah, bahkan menyuguhi makanan dan minuman. Ada yang menyajikan hasil kebun mereka untuk dinikmati bahkan dibawa pulang. “Namun ada yang terkesan kurang berkenan dikunjungi. Barulah setelah kami jelaskan siapa dan maksud tujuan berkunjung ke rumah siswa, mereka bisa menerima dan melontarkan banyak pertanyaan. Salahsatu pertanyaan yang paling sering, ‘mengapa anak kami tidak bisa sekolah dan tidak mendapat pengajaran?’,” kata Arief sambil tertawa kecil.
KUNJUNGAN: Guru IPS di UPTD SMPN 3 Air Putih, Batubara, Arief Mahdien, berkunjung ke rumah orangtua siswa yang tidak memiliki gawai, menyerahkan modul belajar luring, sambil tetap menerapkan prokes 3M.
Hasil wawancara para guru dengan orangtua dan peserta didik, ternyata ada sebagian orangtua yang tidak mendapat informasi bahwa siswa boleh datang ke sekolah mengambil modul belajar luring dari setiap mata pelajaran. “Pengambilan modul boleh siswa sendiri atau orangtua/wali-nya,” lanjutnya.
Sebenarnya, kata Arief lagi, pihak sekolah telah mengumumkan informasi tentang kegiatan belajar daring dan luring lewat media sosial Facebook. Alasan pakai Facebook, karena pihak sekolah yakin setiap orang memiliki akun Facebook meski dia tidak memilih HP Android. “Ternyata ada juga yang tidak baca,” kekeh guru yang hobi membaca, traveling, dan camping ini lagi.
Keluhan lainnya datang dari orangtua siswa yang aktif belajar daring. Ortu mengeluh anak-anak mereka terlalu lama belajar dari rumah. “Pusing, Pak. Mana kami harus bekerja mencari nafkah, eh nambah lagi kerjaan kami mengajari dan mendampingi anak anak kami belajar dari rumah. Mana kami kurang mampu mengajari anak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak ibu guru. Belum lagi mikirin beli paket internet,” keluh beberapa orangtua siswa, seperti ditirukan Arief.
Merespon para orangtua, para guru umumnya mengatakan, sebenarnya pihak sekolah pun ingin sekali peserta didik belajar di sekolah. Namun karena masih pandemi Covid-19, Kepala Daerah belum memberi izin menggelar kegiatan belajar-mengajar di sekolah. “Soal paket internet, insyaallah pihak sekolah akan mencoba membantu, Pak, Bu,” kata para guru mencoba menenangkan.
Salah satu perbedaan belajar selama pandemi ini, menurut Arief, para guru mesti kerja ekstrakeras menyiapkan dua modul. Yakni modul untuk pembelajaran daring yang mampu menciptakan suasana interaktif meski lewat handphone. Serta modul pelajaran untuk siswa yang belajar secara luring, sehingga seluruh siswa mendapat pelajaran yang sama dan tidak ada yang ketinggalan.
“Tapi tetap semangat sajalah. Kata kepala sekolah, kita semua jangan lagi bekerja biasa-biasa saja, tapi harus kerja luar biasa. Karena sekarang eranya tidak normal, melainkan sudah new normal,” pungkasnya seraya tersenyum. (mea)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan, Sabar Hasiholan Purba (48) warga Desa Sosorgonting Kecamatan Dolok Sanggul, terkonfirmasi positif Covid-19. Selain Sabar, 5 orang lainnya salah satunya seorang anak berumur 2 tahun.
Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan, Hotman Hutasoit, Senin (23/11) mengungkapkan, Sabar beserta lima warga lainnya terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab, dan saat ini mendapat perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri.
Dikatakan Hotman, Sabar Hasiholan Purba memilki sakit bagian perut, dan ditanggal 10 November 2020 melakukan pemeriksaan di RSU Dolok Sanggul dan melakukan pemeriksaan USG dengan hasil terdapat batu ginjal dan gangguan lambung.
Dan pada 13 November 2020, Plt Kadis Pariwisata ini mengalami batuk dan dengan inisiatif sendiri berobat ke Medan. “Sesuai dengan SOP rumah sakit, Sabar menjalani Swab dengan hasil terkonfirmasi Covid-19. Saat ini kondisinya sudah mulai membaik,”sebut Hotman.
Sementara 5 orang warga yang di antaranya anak berusia 2 tahun, dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Kelima warga tersebut berinisial IH(42) warga Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintongnihuta; DS (72) warga Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja; MS (36) warga Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sabggul; HH (52) warga Desa Aeklung, Kecamatan Dolok Sanggul, kemudian AM (2) warga Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul.
Terkait kasus tersebut, lanjut Hotman, Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah melakukan tracking, treatmen dan testing terhadap kontak erat pasien terkonfirmasi positif Covid-19.
“Pemkab Humbahas mengimbau masyarakat mematuhi Prokes saat beraktivitas,”pinta Hotman.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr Hasudungan Silaban melalui Nelli Situmeang bidang D2P membenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Humbahas terkonfirmasi positif Covid-19.
Dijelaskan Nelli, hingga kini jumlah pasien Covid-19 sebanyak 20 orang. Dan secara kumulatif jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 58 orang yang semuanya transmisi lokal. “Dari jumlah itu, 37 orang sudah dinyatakan sembuh, 20 orang masih dalam perawatan rumah sakit dan isolasi mandiri. Sementara, untuk pasien meninggal diharapkan tidak ada,”tutup Nelli. (des/han)
Kadis P3AM Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros saat diwawancarai wartawan
BINJAI, SUMUTPOS.CO- Era digital saat ini membuat sejumlah persoalan baru. Media sosial yang dihadirkan beraneka ragam pun menjadi salah satu wadah untuk orang tak bertanggungjawab melancarkan niat buruknya.
Seorang siswi kelas 1 Sekolah Menengah Atas, sebut saja namanya Mawar menjadi korban kejahatan seksual. Bahkan, Mawar sampai trauma akibat ulah bejat seorang pria yang baru dikenalnya melalui medsos.
Dinas P3AM Kota Binjai mengetahui hal ini, turut prihatin mendengar nasib Mawar.
Kadis P3AM Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros prihatin mengatakan, tujuan keluarga korban membawa ke Kantor Dinas P3AM untuk mendapat konseling psikologis. Menurut Rudi, kasus yang menimpa Mawar sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Namun, saat dilakukan Olah TKP, tiba-tiba korban jatuh pingsan. Karena itu, polisi menyarankan korban membawa ke Dinas P3AM, supaya direhabilitasi kejiwaannya oleh psikolog,” kata mantan Kabag Humas Setdako Binjai ini.
Dia juga sudah membentuk tim untuk psikolog dan membantu polisi mengungkap siapa pelaku yang sudah tega merusak kehormatan korban. Rudi sedikit menjelaskan, hubungan korban dengan pelaku masih terbilang dini.
Berawal dari kenalan dengan media sosial, kemudian berlanjut dengan pertemuan. Saat ketemuan ini, korban dirayu oleh pelaku.
Rasanya, korban seperti dihipnotis. Entah bagaimana, korban nurut saja diajak pelaku ke rumahnya untuk berhubungan intim.
“Tak sampai di situ saja, korban lalu dibawa ke Langkat dan di sana korban kembali diperkosa oleh teman pelaku,” urai dia.
Setelah itu, kata Rudi, korban pun dipulangkan di Halte Lapang Merdeka Binjai. Di situ korban baru tersadar dari pengaruh hipnotis pelaku.
Oleh korban, kemudian memberitahukan kejadian ini kepada keluarganya di rumah. “Kita sudah kantongi nama yang kita curigai sebagai pelakunya,” sambung dia.
Sepanjang tahun 2020, sudah ada 29 kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan yang diterima Dinas P3AM Kota Binjai. “Kalau kasus anak ada 2, selebihnya menimpa perempuan dewasa,” pungkasnya. (ted)
PERBAIKI PLAFON: Tukang memperbaiki plafon yang dijebol oleh tahanan di Mapolres Sergai, Minggu (22/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memaparkan, bahwa satu dari delapan tahanan narkoba yang kabur dari Ruang Tahanan Polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai (Sergai), berhasil diamankan.
PERBAIKI PLAFON: Tukang memperbaiki plafon yang dijebol oleh tahanan di Mapolres Sergai, Minggu (22/11).
Hal itu dikatakan Kasubid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/11).
Tahanan yang berhasil diamankan itu, yakni Putra Agus Pratama (PAP) alias Tama, warga Jalan Pasar II, Marelan, Medan. Ia diamankan di rumah orangtuanya di Marelan, pada Minggu (22/11), sekira pukul 17.00 WIB.
“Benar, satu tahanan narkoba kembali diamankan oleh personel Polsek Perbaungan,” ujarnya.
Dikatakannya, hingga kini ke tujuh pelaku tahanan lainnya yang masih kabur, masih terus dilakukan pengejaran.
Ia menambahkan, bahwa pihak Propam Polda Sumut masih menyelidiki kasus kaburnya ke delapan tahanan narkoba Polres Sergai tersebut.
“Jika ada kelalaian dalam kaburnya ke delapan tahanan tersebut, kita akan memberikan sangsi,” pungkas Nainggolan.
Sebelumnya, sejumlah tahanan yang berada di dalam sel tahanan Polres Sergai, Sumut, dikabarkan kabur pada Minggu (22/11), sekira pukul 03.30 WIB.
Tahanan yang kabur tersebut merupakan tahanan kasus tersangka narkoba. Mereka melarikan diri dari plafon sel RTP Polres Sergai dengan menjebol besi sudut RTP tersebut.
Adapun, nama-nama tahanan yang kabur tersebut, yakni Zulkifli Matondang, Edi Syahputra, M Yusuf, Irwansyah Lubis, Sukirman, Reza Pratama, Putra Agus Pratama dan M Arifin. (mag-1/azw)
