MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memerangi virus Covid-19, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara ikut serta mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, dengan memberikan bantuan Program PLN Peduli Sesama berupa Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp151.407.000. 

Secara simbolis bantuan ini diserahkan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumut, M. Irwansyah Putra kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, didampingi Kadis ESDM Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi Ahmad di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. 

Bantuan APD tersebut terdiri dari 340 pcs face shield, 340 pcs kacamata safety, 22.200 pcs masker bedah, 500 pcs baju hazmat 200 pasang sepatu boot, dan 2.650 pcs shoes cover. 

Dalam sambutannya, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera M. Irwansyah Putra mengatakan, tenaga medis sebagai pejuang garda depan melawan musibah ini perlu mendapatkan dukungan, salah satunya dengan pemberian bantuan Alat Pelindung Diri. “Dengan APD yang cukup dan memadai, kita harapkan mengurangi dampak covid-19 terutama untuk para pejuang garda terdepan,” ujar Irwansyah.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. “Saya ucapkan terima kasih, saat ini kita memang membutuhkan APD terlebih yang berstandar medis. Dengan adanya bantuan ini, harapannya para tenaga medis kita dapat berjuang memberikan pelayanan terbaik kepada pasien Covid-19,” tutur Edy. 

Sebelumnya, untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, PLN juga telah menyalurkan bantuan ketahanan pangan di berbagai daerah di Indonesia, baik dari program tanggung jawab sosial, iuran pegawai, maupun dari Yayasan Baitul Maal PLN.

Sebelumnya, PLN bersama Kementerian ESDM juga telah memberikan bantuan stimulus listrik berupa diskon listrik bagi pelanggan tarif Rumah Tangga Daya 450VA sebesar 100% dan Daya 900 VA sebesar 50%, telah diperpanjang hingga Desember 2020. Sementara untuk meringankan beban di sektor UMKM, PLN juga memberikan Discount 100% bagi pelanggan bisnis kecil (B1/450VA) serta industri kecil (I1/450VA) hingga Desember 2020. 

PLN juga memberikan stimulus Energi Minimum dan Abodemen untuk pelanggan Tarif I (Industri), B (Bisnis) dan S (Sosial) mulai dari daya 1300VA sejak Juli sampai dengan Desember 2020. Dimana pelanggan dengan kelompok tarif dan daya tersebut cukup membayarkan tagihan sesuai dengan pemakaian tanpa dikenakan abodemen atau Energi Minimum.

Selain itu, untuk pelanggan tarif rumah tangga R1 (1300-2200 VA), Tarif R2, Tarif R3, serta tarif Bisnis Tegangan Rendah (B2) dan tarif P1 juga mendapatkan stimulus penurunan tarif listrik sebesar Rp. 22,58 per kWh. Penurunan Tarif listrik ini efektif berlaku mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020.

PLN berharap bantuan yang diberikan PLN ini dapat mengurangi beban masyarakat Sumatera Utara, para pejuang medis, dan juga Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara. (rel/ila)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Idham Azis kembali melakukan pemutasian terhadap para Pejabat Utama (PJU) di tubuh Polri. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri No.ST/3235/XI/KEP/2020 dan No.ST/3236/XI/KEP/2020 Tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani An Kapolri As SDM Irjen Pol Sutrisno Budi Hermawan.

Para PJU Polda Sumut yang dimutasi itu, yakni Dirreskrimsus Poldasu, Kombes Pol Rony Samtana SIK MTCP. Ia mendapat tugas baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Pideksus Bareskrim Polri, dalam rangka Dikreg XLVIII Sesko TNI TA 2021. Sedangkan jabatan Dirreskrimsus Poldasu diserahkan kepada Kombes Pol John Carles Edison Nababan SIK MH, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid Paminal Div Propam Polri.

Kemudian, Dirnarkoba Poldasu, Kombes Pol Robet Da Costa, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Pinarkoba Bareskrim Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 20 TA 2021. Jabatan Dirnarkoba Poldasu diamanahkan kepada Kombes Pol Cornelius Wisnu Adji Pamungkas SIK, yang sebelumnya menjabat Bali’s Kebijakan Madya Bid Pidnarkob Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Direktur Polisi Perairan Udara (Ditpolairud), Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing SIK, menjadi Analis Kebijakan Madya Bid Polairud Baharkam Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 30 TA 2021. Jabatan Ditpolairud digantikan oleh Kombes Pol Dadan SH MH, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid Sespimen Sespim Lemdiklat Polri.

Lalu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut, Kombes Pol Wibowo SIK, dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bid Lamsel Korlantas Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke 30 TA 2021.

Jabatan lama Wibowo digantikan oleh Kombes Pol Valentino Alfa Tatareja SH SIK, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid STIK Lemdiklat Polri.

Selain itu, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Abu Bakar Tartusi SIK, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya bid Brimob. Jabatan lama Abu Bakar digantikan oleh Kombes Suheri SIK, yang sebelumnya menjabat Dansat Brimob Polda Aceh.

Selain kelima PJU tersebut, 1 Kapolres Tebingtinggi, yakni AKBP James Parlindungan Hutagaol SIK juga ikut dimutasi, sebagai Wadan Sat Brimob Poldasu. Sedangkan jabatan Kapolres Tebingtinggi dipercayakan kepada, AKBP Agus Sugiarso SIK, yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Ditreskrimum Poldasu.

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Medan, Selasa (17/11), Kasubbid Penmas Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan membenarkan pemutasian oleh Kapolri tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa hal itu biasa terjadi di tubuh Polri, sebagai bentuk penyegaran.

“Mutasi di tubuh Polri hal yang biasa sebagai penyegaran,” ujarnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Medan Labuhan yang sudah rampung pembangunannya sejak 2019 lalu, hingga kini belum bisa dioperasionalkan, bahkan terbengkalai Meski sudah rampung pembangunannya, namun kondisi rumah sakit yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Km 18 Simpang Seruwey, Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan masih terkatung, sehingga membuat ratusan ribu jiwa warga yang bermukim di kawasan Medan Utara terpaksa berobat di sejumlah rumah sakit swasta.

Seorang warga Belawan bernama Nursidin (55) mengaku kesal dengan sikap Pemko Medan yang belum juga mengoperasionalkan rumah sakit tersebut sehingga dikhawatirkan akan terbengkalai dan merugikan negara.

“Sudah saatnya Pemko Medan segera mengoperasionalkan rumah sakit tersebut apalagi saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan medis di tengah pandemi Covid-19,” ujar Nursidin, Senin (16/11) di Pajak Baru Belawan.

Dijelaskan Nursidin, pengoperasian rumah sakit tersebut sebenarnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Belawan dan Medan Utara.

Sepengetahuan Nursidin, dana yang dianggarkan untuk biaya operasional rumah sakit tersebut mencapai Rp17 miliar. “Dinas Kesehatan Kota Medan harus pro aktif agar rumah sakit yang telah selesai dibangun itu secepatnya bisa diresmikan dan bermanfaat bagi warga Belawan dan Medan Utara khususnya,” tegas Nursidin.

Nursidin mengakui, selama ini warga pesisir Belawan dan Medan Utara lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta yang ada di sepanjang Jalan KL Yos Sudarso Medan-Belawan dan Puskesmas.

Terpisah, Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi mengaku belum mengetahui status rumah sakit tersebut, sejak rampungnya rumah sakit untuk masyarakat Medan Utara belum ada konfirmasi serah terima dari Perkim ke Pemko Medan. “Setahu saya belum ada serah terima, makanya belum diresmikan untuk dioperasionalkan,” katanya singkat. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kekosongan kursi wakil ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, akhirnya terisi. Melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Selasa (17/11) siang, Misno Adisyahputra resmi mengisi kursi yang ditinggalkan koleganya, Salman Alfarisi, yang sedang berkompetisi di Pilkada Medan 2020.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Setyawan Hartono, dalam Rapat Paripurna Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Sumut sisa masa jabatan 2019-2024. Peresmian pengangkatan ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-3902 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, Misno Adisyahputra bukan merupakan sosok baru di lembaga legislatif. “Beliau pernah sebagai anggota DPRD Serdang Bedagai dua periode, baru setelah itu terpilih sebagai anggota DPRD Sumut,” ucapnya.

Pengalaman tersebut, kata Edy, tentu sangat berharga guna meningkatkan sinergitas antara DPRDSU dengan Pemprovsu ke depan. Terlebih banyak lagi agenda penting menyangkut kesejahteraan rakyat Sumut yang mesti diputuskan bersama.

“Pengalaman beliau ini tentunya dapat dimanfaatkan dalam membawa nuansa pembaruan, pembangunan Sumut ke depan. Serta juga menunjang kinerja beliau sebagai wakil ketua DPRD Sumut,” katanya.

Gubsu juga berterimakasih atas dedikasi dan pengabdian Salman Alfarisi semasa menjabat. “Kepada Salman Alfarisi terimakasih selama ini kita telah menjadi mitra yang baik. Terutama dalam rapat-rapat sebelum pengambilan keputusan dalam mewujudkan Sumut bermartabat. Semoga beliau juga sukses di masa akan datang,” ungkap Edy.

Misno Adisyahputra memohon doa kepada semua pihak agar ia mampu mengemban amanah dengan baik. Menurutnya ini adalahbtanggungjawab yang besar dan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan perlu sinergitas semua stakeholder. “Dengan kerja kolektif kita yang solid, Insya Allah tugas-tugas berat ini akan terasa ringan,” kata dia.

Ke depannya, Misno berharap dapat lebih meningkatkan sinergitas kerja antara legislatif dengan Pemprov Sumur untuk mencapai kinerja penyelenggara pemerintahan yang dinamis. “Kita berharap dapat menjadi mitra yang baik dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang merata dan berkeadilan di Sumut.” ujar anak Kampung PON, Kabupaten Sergai itu. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan sepeda motor dengan kondisi knalpot tidak standar atau yang sering disebut knalpot brong di Kota Medan, semakin hari semakin banyak jumlahnya. Maraknya sepeda motor dengan kondisi knalpot seperti itu menjadi perhatian bagi berbagai pihak, salah satunya menjadi perhatian serius bagi Fraksi Partai Golkar di DPRD Medan.

“Sebagai wakil rakyat, kami di Fraksi Partai Golkar seringkali mendengar keluhan atas banyaknya sepeda motor dengan knalpot racing atau knalpot brong ataupun knalpot tidak standar yang jelas sangat mengganggu ketenangan warga karena suaranya yang sangat bising,” ucap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (17/11).

Dikatakan Rizki, keberadaan sepeda motor dengan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak memenuhi ambang batas suara tersebut, tak hanya mengganggu ketentraman warga, tetapi juga telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-undang Lalu Lintas.

“Penggunaan knalpot brong atau racing enggak dilarang, asalkan digunakan pada tempatnya (sirkuit balap, event-event balap resmi, kontes resmi) dan sebagainya. Tapi kalau ditempat umum, itu jelas melanggar aturan, hal itu tertuang dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Rizki.

Faktanya, kata Ketua Komisi III DPRD Medan itu, keberadaan sepeda motor dengan kondisi knalpot yang sangat bising tersebut sangat berpotensi dalam menggangu ketentraman warga dalam berbagai aspek, mulai konflik sosial, mengganggu ibadah, polusi suara, provokasi massa dan masalah sosial lainnya.

“Bahkan tidak jarang, para pengguna sepeda motor dengan kondisi knalpot seperti itu bersikap ugal-ugalan dengan sengaja menggeber knalpot sepeda motornya yang membuat konsentrasi pengendara lainnya menjadi terganggu dan berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Untuk itu, mewakili Fraksi Partai Golkar DPRD Medan yang kerap menerima keluhan itu dari masyarakat, Rizki meminta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polrestabes Medan untuk semakin gencar dalam melakukan penertiban kepada sepeda motor -sepeda motor yang tidak menggunakan knalpot standar atau knalpot yang membuat kegaduhan suara.

“Kita minta kepada bapak-bapak kepolisian di Polrestabes Medan dan jajarannya agar segera menindaklanjuti keluhan para warga dengan melakukan razia kendaraan bermotor yang kondisi knalpotnya jelas-jelas mengganggu ketentraman tersebut. Apalagi itu jelas melanggar UU. Kita sangat yakin dan percaya, pihak kepolisian dapat dengan segera menindaklanjuti kondisi ini,” pungkasnya. (map/ila)