MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pembuatan badan hukum bagi pelaku usaha industri kreatif di 4 Kota yang telah ditetapkan menjadi daerah destinasi super prioritas daerah wisata.

Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf Robinson Hasoloan Sinaga menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan pembentukan badan usaha bagi 100 pelaku industri kreatif di 4 Kota, yakni Kota Medan, Yogyakarta, Manado dan Mataram.

“Hari ini kita mulai di Medan sosialisasinya, masing-masing daerah punya kuota 25 pelaku industri kreatif untuk difasilitasi pembentukan badan hukumnya. 4 daerah ini kan ibu kota daerah super prioritas pariwisata, disini ada Danau Toba,” ujarnya pada acara Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum, di Hotel Santika Dyandra, Medan, Senin (9/11).

Di program ini, kata Robinson, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Ikatan Notaris Indonesia.

“Jadi kami akan fasilitasi pembentukan badan hukum tanpa dipungut biaya,” ungkap Robinson.

Menurut dia, program ini memiliki tujuan untuk menaikkan kelas pelaku usaha industri kreatif agar lebih lincah bergerak dalam upaya mengembangkan usahanya.

Diakuinya, tidak mudah mengajak pelaku industri kreatif untuk dibuatkan badan hukum. Sebab, masih ada saja para pelaku usaha yang berfikir akan kesulitan setelah dibuatkan badan hukum seperti modal awal dan membayar pajak.

“Ini sebenarnya kendala mengapa tahun ini kuotanya cuma 100 badan usaha di 4 Kota, kenapa per kota hanya ada 25 yang kota fasilitsi. Kedepan hal ini akan jadi evaluasi kami kedepan,” ungkapnya.

Ketua Pelaksana Kegiatan dari Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, M Hendri Nuryadi, menambahkan ada 17 bidang usaha yang dapat difasilitasi untuk dibuatkan badan usaha. Katanya, sejak dibuka pendaftaran pembuatan badan usaha, ada 149 pelaku usaha yang mendaftar.

“Hari ini yang ikut sosialisasi ada 80 pelaku usaha, nanti akan dipilih menjadi 40 dan di seleksi lagi menjadi 25 untuk difasilitasi pembentukan badan hukumnya. Harapan kami semua, kedepannya para pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bergerak lebih maju untuk mengembangkan usahanya karena usahanya telah berbadan hukum,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan kembali menerima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang di Balai Kota Medan, Senin (9/11). Kali ini penyerahan PSU dilakukan PT Bursa Konstruksi Sejati selaku pengembang Perumahan De Casa Villa di Jalan Asrama.

Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia. Ada pun PSU yang diserahkan tersebut meliputi lahan prasarana, perkerasan jalan, drainase, box control drainase, taman serta lampu penerangan jalan umum. Total nilai aset keseluruhannya sebesar Rp5.492.674.000

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT menerima langsung PSU yang diserahkan Direktur PT Bursa Konstruksi Sejati, Dharma Putra Halim. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan yang disaksikan Kajari Medan Teuku Rahmatsyah SH MH dan Kasi Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Medan M Ilham SH MH sebagai jaksa pengacara negara.

Dikatakan Pjs Wali Kota, Pemko Medan sangat mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada PT Bursa Konstruksi Sejati yang telah melakukan kewajibannya menyerahkan PSU Perumahan De Casa Villa. Kemudian, Pjs Wali kota juga mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan yang telah mendampingi Pemko Medan dalam pelaksanaan serah terima PSU perumahan tersebut.

Menurut Pjs Wali Kota, penyerahan PSU perumahan yang dilakukan ini sesuai dengan Undang-Undang No.1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Permengadri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah. Dimana, intinya, setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk menyerahkan PSU Perumahan dan Permukiman yang dibangun pengembang paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan kepada Pemerintah Daerah.

Arief menyampaikan, PT Bursa Kontruksi Sejati merupakan pengembang ketiga pada Tahun 2020 ini yang menyerahkan PSU-nya kepada Pemko Medan. Sebelumnya, Pemko Medan juga telah menerima penyerahan PSU dari Perumahan Martubung III oleh PT Perumnas dan Perumahan Bumi Seroja Permai di Jalan Ring Road Gagak Hitam.

Ada pun aset PSU Perumahan De Casa Villa yang diserahkan kepada Pemko Medan, yakni prasarana dengan total luas lahan 5.186,70 M2 (0,51 hektar), perkerasan jalan seluas 5.064,05 M2, drainase sepanjang 596,00 M dan box control drainase sebanyak 69 buah. Di samping itu sarana berupa taman (ruang terbuka hijau) dengan total luas lahan 1.190,33 M2, serta utilitas berupa lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebanyak 23 titik.

Jumlah nilai perolehan aset sementara berdasarkan nilai perkiraan (Nilai Jual Objek Pajak) yakni nilai aset prasarana sebesar Rp.3.112.020.000 dan nilai aset sarana sebesar Rp.2.380.654.000. Jadi total nilai aset keseluruhannya sebesar Rp.5.492.674.000,” terangnya seraya mengimbau kepada pengembang lainnya untuk menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemko Medan.

Sementara itu, Kepala Kejari Medan, Teuku Rahmatsyah mengatakan, aset yang telah diselamatkan sampai dengan akhir September 2020 sudah ada sebesar Rp91 miliar lebih dalam hal penyerahan PSU sejumlah perumahan di Kota Medan. (map/man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama masa pandemi, negara-negara menghadapi ketidakpastian (uncertainty). Selama vaksin belum ditemukan, maka negara- negara dunia menghadapi dua persoalan sekaligus yang sangat sulit yaitu kemanusian dan ekonomi.

Upaya negara-negara di dunia untuk mengatasi wabah yang dengan cepat menyebar luas tersebut terpaksa juga mengorbankan perekonomian.

Untuk Indonesia, Presiden Jokowi juga secara tegas memberikan arahan percepatan penanganan pandemi Covid-19, termasuk dengan melakukan refocusing anggaran. Refocusing dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah agar bangsa tetap survive dan tumbuh berkembang dalam pola hidup baru.

Pernyataan ini disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, Dr Muryanto Amin dalam webinar memperingati Dies Natalies ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Senin (9/11).

“Refocusing diarahkan untuk menundan

atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor

prioritas yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi,” ucap Muryanto dalam webinar bertema ‘Menavigasi Refocusing Kebijakan Pemerintahan di Era New Normal’.

Program refocusing ini, kata Muryanto, memberikan dampak di tengah masyarakat dan pemerintah. Dampak yang diberikan antara lain dampak sosial, dampak kultural, dampak stimulus dan dampak di layanan publik.

Secara kultural, program ini menumbuhkan kebersamaan atau gotong-royong dan sensitivitas sesama. “Membuktikan runtuhnya ke-aku-an dan kuatnya ke-kita-an. Transformasi dari saya ke kami menjadi kita,” jelas Muryanto.

Sedangkan dampak sosial, program yang diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung ini menjadi penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi. “Refocusing juga memberikan stimulus Masyarakat agar Bergotong Royong,” sambung Muryanto.

Sementara, dampak bagi pelayanan publik, pemerintah menjadikan krisis ini untuk memperbaiki layanan terbaiknya. “Stimulus yang diberikan perlu akuntabilitas,” sebut Sekretaris Fordekiss (Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial) itu.

Muryanto melanjutkan, refocusing anggaran yang dilakukan pada tahun 2020 ini juga memberikan pelajaran bagi negara untuk merancang program stimulus bagi masyarakat terdampak Covid-19 ataupun yang selamat dengan cara share to another. “Kita berada pada situasi ketidakpastian, namun para pemimpin harus mengambil tindakan tegas untuk memastikan organisasi mereka tangguh,” tandasnya.

Selain Muryanto Amin, webinar itu juga menghadirkan Dr Bernhard E Rondonuwu SSos MSi (Pjs Walikota Banjarbaru), Dr Teguh Yuwono MPol Admin (Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro) dan Dr Drs Michael Mamentu MA (Kepala Pusat Studi ASEAN LPPM Unsrat) sebagai pembicara. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kota Medan, Sumatera Utara, akan kembali bergulir hari ini. Kantor Gubernur Sumut dan DPRD Sumut, masih menjadi sasaran aksi kaum buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumut. Ada sekitar 500 lebih buruh yang akan turun menggelar aksi.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengungkapkan, semula aksi mereka akan berlangsung dia hari mulai 9-10 November 2020. Namun karena ada perubahan dari aliansi mereka di tingkat pusat, bahwa gelombang aksi untuk Sumut dijadwal pada hari ini.

“Jadi sudah begitu arahan dari DPP kami. Kebetulan Provinsi Sumut dapat jadwal tanggal 10 November. Makanya ada perubahan jadwal dari rilis kami yang pertama ke kawan-kawan media. Aksi besok masih ke kantor Gubernur Sumut dan DPRD Sumut,” ujar Willy kepada Sumut Pos, Senin (8/11).

Willy mengungkapkan, aksi mereka masih seputar penolakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian juga menuntut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) agar naik minimal delapan persen untuk 2021 mendatang. “Buruh akan suarakan agar Presiden Joko Widodo cabut UU omnibus law tersebut, dan menuntut gubernur Sumut merevisi UMP Sumut 2021 naik delapan persen,” katanya.

Namun, lanjut Willy, pada aksi kali ini pihaknya tidak bisa menghadirkan massa yang begitu banyak. Hanya sekitar 500-an buruh yang nanti siap turun ke jalan menyuarakan aspirasi dimaksud.

“Ya, hanya 500-an saja. Padahal sebelumnya kami dengan kekuatan besar ribuan buruh siap untuk turun. Tapi pasca kejadian kami dihadang di depan Mapolda Sumut, kami menilai polisi terlalu berlebihan dengan jumlah massa buruh. Begitupun kami tetap akan mematuhi protokol kesehatan dalam aksi nanti. Ini pula yang menjadi pertimbangan kami membuat aksi satu gelombang saja kali ini,” katanya.

Willy juga menyebut, aksi menolak Omnibus law maupun UMP Sumut 2021 tetap akan mereka suarakan, sampai pemerintah mau mendengarkan dan mengakomodir aspirasi tersebut.

“FSPMI Sumut tetap konsisten akan terus berjuang dengan melakukan aksi turun ke jalan dan juga menempuh jalur judicial review ke Mahkamah Agung sampai UU No.11 Tahun 2020 dicabut,” tegasnya.

Menurut pihaknya, UU Omnibus law telah mereka kaji dan menyimpulkan bahwa hampir keseluruhan pasal pada regulasi baru tersebut banyak merugikan kaum buruh Indonesia. Ia memaparkan beberapa pasal yang merugikan buruh antara lain; Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan UMP dan Pasal 88C Ayat (2) menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Hemat Willy, penggunaan frasa ‘dapat’ dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah.

“Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT mengajak seluruh pihak untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kesiapan guna menghadapi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana di Kota Medan. Terlebih, saat ini iklim cuaca di Indonesia khususnya Kota Medan sedang memasuki musim penghujan.

Ajakan ini disampaikan Pjs Wali Kota ketika memimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Kesiapan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Hukum Polrestabes Medan di Halaman Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Kecamatan Medan Timur, Senin (9/11). “Sebagai negara beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan, Indonesia tengah mengalami cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan bersama guna menghadapi dan mengantisipasi terjadinya bencana serta dampak yang diakibatkan,” kata Pjs Wali Kota.

Didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dan Dandim 0201/BS Letkol Inf Agus Setiandar, Pjs Wali Kota selanjutnya menuturkan bahwa kemungkinan bencana bisa saja terjadi terlebih Indonesia terletak di kawasan Pasific Ring Of Fire (Cincin Api Pasifik) atau berada dalam jalur gempa teraktif di dunia.

“Tentu tidak ada yang mengingingkan datangnya bencana. Namun, jika kita bersama, maka kita akan siap dan tanggap dalam menghadapi dan menanggulanginya,” ungkapnya optimis di hadapan para pasukan apel yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Perhubungan, anggota Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI), Basarnas, pimpinan OPD, camat se-Kota Medan serta unsur terkait lainnya.

Selanjutnya, diungkapkan Pjs Wali Kota, kesiapan yang matang juga dibutuhkan dalam menjaga kekondusifan Kota Medan yang tengah dalam suasana Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024. Dengan harapan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga.

“Kami juga mengingatkan khususnya kepada 3 pilar pemerintahan yakni TNI-Polri dan aparatur pemerintahan agar menjaga netralitas dengan tidak ikut dalam politik praktis. Antisipasi semua kondisi karena Kota Medan harus tetap berada dalam suasana dan situasi yang nyaman terkendali,” pesannya mengingatkan. Usai apel, Pjs Wali Kota bersama Kapolrestabes Medan dan Dandim 0201/BS selanjutnya mengecek seluruh kesiapan baik personil serta peralatan yang digunakan dalam rangka penanganan bencana alam dan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020. (rel/map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Medan menghadirkan inovasi layanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai layanan serta sebagai upaya menghindari penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tengah kondisi pandemi yang masih melanda Kota Medan.

Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Peluang Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Elekronik DPMPTSP di Balai Kota Medan, Senin (9/11). Bertindak sebagai pimpinan rapat Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT di dampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PMPTSP Kota Medan Ahmad Basaruddin dan Plt Kepala Balitbang Setdako Medan Purnama Dewi.

Dalam sambutannya, Pjs Wali Kota menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan DPMPTSP. Sebab, upaya tersebut semakin memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan tekhnologi di era digital 4.0. Pjs Wali Kota berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemko Medan, dapat melakukan hal yang sama.

“Di tengah kemajuan tekhnologi saat ini, kita harus mampu berfikir kreatif dan inovatif untuk menghadirkan berbagai layanan berbasis digital guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekaligus manfaat yang dapat dirasakan secara menyeluruh. Saya yakin, inovasi yang dihadirkan mampu meningkatkan kualitas dan kapabilitas kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyakarat,” kata Pjs Wali Kota.

Selanjutnya, Plt Kepala DPMPSTP Ahmad Basaruddin mengungkapkan inovasi layanan publik yang dihadirkan bertujuan untuk membantu tugas dan fungsi DPMPTSP dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Apalagi saati ini kondisi pandemi menuntut OPD untuk melakukan berbagai inovasi guna menghindari terjadinya kerumunan dan keramaian saat masyarakat melakukan berbagai urusan di kantor DPMPTSP.

“Ada beberapa inovasi berbasis elektronik yang sudah kami lakukan diantaranya Layanan Pengaduan Online (Lampion), Survei Kepuasan Masyarakat Online (SKM Online), Sistem Pelacakan Permohonan (Tracking System), dan Status NIB (Sistim OSS). Kemudian, Pengecekan Keabsahan Dokumen Izin, Konfirmasi Tunggakan PBB (KSWPD PBB), Konfirmasi Tunggakan Pajak Usaha (KSWPD Usaha), Tanda Tangan Digital serta Layanan Perbantuan Sistim Sicantik,” jelas Ahmad.

Selain itu, lanjut Ahmad, DPMPTSP juga menghadirkan layanan ‘Kamis Ceria’ yang bertujuan untuk memfasilitasi Layanan Perbantuan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Medan. Adapun kemudahan yang didapatkan masyarakat melalui program ‘Kamis Ceria’ diantaranya yakni pengurusan izin gratis dan selesai dalam satu hari.

“Selain itu, pengusaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Caranya cukup mudah hanya dengan membawa fotokopi e-KTP dan pas photo warna 3×4 1 lembar. Untuk registrasi secara online, dapat diakses melalui alamat website di www.dpmptsp.pemkomedan.go.id/iumk. Untk tahap selanjutnya, pemohon dapat datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Medan. Sesuai namanya, layanan ini dibuka setiap hari Kamis mulai pukul 08.30-11.00 WIB dan tidak dipungut biaya apapun alias gratis,” tegasnya.

Terakhir, Plt Kepala Balitbang Setdako Medan Purnama Dewi menjelaskan bahwa FGD yang digelar Balitbang tersebut bertujuan membahas isu-isu strategis terutama dalam pengembangan inovasi di seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan. Harapannya, agar kinerja pemerintah daerah terjadi peningkatan yang signifikan dalam memberikan layanan kepada masyarakat khsusnya menciptakan inovasi.(rel/map/azw)

“Mulai saat ini, mari kita hilangkan stigma dan paradigma bahwa inovasi itu sulit dilakukan dan diciptakan. Melalui forum ini, kita diskusikan bersama inovasi yang ada untuk dikembangkan dan kemudian menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat terutama bagi masyarakat. Harapannya, inovasi yang kita hadirkan menjadi peluang untuk Kota Medan tumbuh dan berkembang serta semakin baik dalam segala bidang,” pungkas Purnama.

Dalam FGD tersebut turut hadir Kabid Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Medan Laksamana Putra dan Akademisi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Syahril Efendi. Acara berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab hingga usai.(rel/map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT menghadiri Pembukaan Gelar Seni Budaya Daerah di halaman Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Jalan Jenderal Gatot Subroto KM 5, Kelurahan Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (7/11) pagi.

Pembukaan Gelar Seni Budaya Daerah digelar dalam rangka Peresmian Perpindahan Kantor UPT Taman Budaya Sumut ke PRSU yang secara langsung diresmikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Pemindahan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat yang ada di Sumut untuk terus berkarya dan dapat mengharumkan nama Sumut nantinya.

Didampingi Pjs Wali Kota Medan, Konsul Jenderal Malaysia di Medan YM Aiyub Bin Omar, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Ria Novida Telaumbanua dan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, Gubsu memukul gendang sebagai tanda diresmikannya perpindahan Kantor UPT Taman Budaya Sumut ke PRSU.

Usai menghadiri peresmian tersebut, Pjs Wali Kota Medan mengatakan dengan perpindahan Kantor UPT Taman Budaya Sumut ke PRSU, di mana memiliki lahan yang jauh lebih luas dan di integrasi dengan fasilitas lainnya serta nantinya dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan para seniman dan stakeholder yang lain bisa punya wadah yang lebih baik lagi serta kebudayaan di Sumatera Utara ini dapat jauh lebih berkembang.

“Hari ini Pak Gubsu telah meresmikan perpindahan Kantor UPT Taman Budaya Sumut yang sebelumnya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan sekarang pindah ke PRSU ini. Jadi yang bisa kita lihat PRSU ini memang diperuntukkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Dengan perpindahan ini, para seniman nantinya dapat terus maju dan budaya yang ada di Sumatera Utara ini akan terus berkembang,” harap Pjs Wali Kota Medan.

Sementara itu, Gubsu mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya para seniman untuk bergandengan tangan memajukan Sumatera Utara dengan beraneka ragam budaya yang ada di Sumatera Utara ini.

“Saya mengajak kita semua mari bersama-sama bergandengan tangan memajukan Sumatera Utara dengan budaya kita sendiri, budaya yang dimiliki Sumatera Utara. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung,” ucap Edy.

Turut hadir dalam peresmian ini, Komisaris Utama PPSU Hendra Suryadi, Dirut PT PPSU Amir Makmur Nasution dan Kepala UPT Taman Budaya Sumut Rachmat Hadi Saputra Harahap. (rel/map/azw)