KARO, SUMUTPOS.CO – Penyediaan lahan usaha tani (LUT) untuk warga terdampak erupsi Gunung Sinabung, di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, belum terealisasi karena terkendala masalah klaim lahan ulayat desa.

Hal ini dikemukakan dalam rapat identifikasi dan penyelesaian permasalahan penyiapan lahan usaha tani Relokasi Tahap III, yang dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Pelaksana Asisten I Pemerintahan Davit Trimei Sinulingga, Kabag Ops Polres Tanah karo Kompol F. Munte , Pasi Teritorial Kodim 0205 /TK Kapten JMH Tampubolon, Kepada Dinas Pertanian Metehsa Purba, Plt Kalak BPBD Natanail Perangin-angin, Camat Merek Juspri Nadeak, Kabid LHK Karo Ida Yani, Kepala Desa Partibi Nelson Munte, dan PT Mega Mulya Mas selaku rekanan kontraktor Relokasi Tahap III.

“Supaya tidak ada anarkis di lapangan, kami minta tolong diberhentikan saja dulu (land clearing). Ini bukan mengancam, tapi ini aspirasi masyarakat, harus saya sampaikan,” ujar Kepala Desa Pertibi, Nelson Munte dalam pertemuan, Selasa (3/11) di Kantor Bupati Karo.

Permintaan itu didasari adanya klaim masyarakat bahwa lahan yang diperuntukkan sebagai LUT untuk warga Relokasi Tahap III, merupakan lahan ulayat. Nelson meminta adanya penyelesaian dalam hal tersebut.

“Berkaitan dengan tanah ulayat milik kami, yang diklaim milik hutan negara, kami minta tetap ada penyelesaian,” ujarnya.

Pelaksana tugas Kalak BPBD Karo Natanael Perangin-angin mengakui dengan adanya permasalah tersebut, realisasi LUT terkendala. Dikatakannya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 457 tahun 2017, menyebutkan seluas lahan 480,11 hektare diperuntukkan sebagai keperluan lahan usaha pertanian pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

“Jadi, kami sebagai user tidak tahu jika ada masyarakat mengklaim itu adalah tanah ulayat desa,” katanya. Sementara itu mantan Kepala BPBD Karo Martin Sitepu mengungkapkan, lokasi LUT tersebut perluasan kawasan dari Desa Siosar yang pada 1960 diserahkan masyarakat kepada pemerintah.

“Hanya, dulu batas -batasnya tidak kita ketahui. Namun masyarakat setempat telah menyerahkan kepada pemerintah pada tahun 1960. Sesuai dokumen yang ada, dalam arti kata “involving” dengan melibatkan unsur masyarakat sekitar dan unsur pemerintah saat itu,” katanya.

Bupati meminta Dinas Kehutanan agar menyampaikan persoalan tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. “Agar permasalahan ini ada win win solution supaya kita semua satu persepsi,. Sebab SK itu bukan Pemda Karo yang mengeluarkan, tapi pihak Menteri LHK. Jadi semua ada aturan main dan sistem,” pungkas Terkelin. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasca pengumuman hasil akhir Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemko Binjai, dua CPNS yang dinyatakan tidak lulus melakukan sanggahan.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Kota Binjai, Hendra Januar. “Sanggahan itu seperti tidak menerima hasilnya. Ya, ada dua pelamar yang memberikan sanggahan pada kesempatan yang diberikan dari tanggal 1 November 2020 sampai 3 November 2020,” kata Hendra Januar ketika dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Adapun sanggahan dua CPNS gagal tersebut yakni, persoalan hasil nilai dan soal yang diberikan Panitia Seleksi Nasional. Menurut Hendra, sanggahan yang datang tersebut merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara.

“Mengenai soal ujiannya yang disanggah, ini bukan kewenangan kita. Itu merupakan kewenangan BKN. Sedangkan yang satu lagi, sudah kami beri tanggapan terkait lawannya yang lulus itu,”kata Hendra.

Dia menambahkan, sanggahan tersebut dapat dijawab oleh instansi daerah setempat atau BKN. Ini tergantung daripada sanggahan mengenai apa yang masuk.

“Kalau tidak puas juga, datang ke BKN selaku Panselnas. Karena kami di daerah sebatas memfasilitasi dan penyelenggaran soal dan hasil daripada seleksi, Panselnas yang mengumumkan,” pungkasnya.

Diketahui, 84 CPNS dinyatakan lulus dari jumlah 88 formasi yang mau diisi. Mereka dinyatakan lulus diketahui dari Pengumuman Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham, Nomor: 813-7808 tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemko Binjai formasi tahun 2019 pada akhir Oktober 2020 lalu. (ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi mengunjungi Personel Sat Brimob Polda Sumut yang sedang melaksanakan Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Jakarta.

Martuani berangkat ke Jakarta bersama rombongan para PJU Polda Sumut, Kapolresta Deliserdang dan seluruh personel BKO Polda Metro Jaya, pada Selasa (3/11).

Sesampainya di Polda Metro Jaya, Martuani mengunjungi para personel Brimob Polda Sumut yang sedang BKO, di Halaman Stadion Glora Bung Karno Kota, Jakarta. Kedatangannya tersebut, langsung disambut yel-yel personel Brimob Polda Sumut.

“Ingat!. Kalian yang berada di sini adalah personel kebanggan Polda Sumut dan tetap jaga nama baik Polri,” kata Martuani dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos di Medan, Rabu (4/11).

Ia berharap agar para Personel Brimob Polda Sumut dapat menjaga kesehatannya serta rajin berolah raga. Pihaknya juga meminta kepada Karo Ops Polda Sumut agar menyiapkan Probiotik untuk menjaga imunitas tubuh para personel itu.

“Saya minta dan berharap rekan-rekan yang ada di sini jangan sampai ada yang sakit. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Ingat keluargamu menanti kepulanganmu di Sumut,” ujarnya.

Martuani juga berpesan, agar Personel Brimob harus bisa menjaga nama baik Polda Sumut dalam keadaan bertugas dan situasi apapun, karena Polda Sumut bisa berbangga, sebab telah berhasil mengungkap provokator pada aksi unjuk rasa anarkis pada 8 Oktober 2020, beberapa waktu yang lalu,” bebernya.

Dikatakannya, dalam Pam Unras nanti, para personel Brimob harus bisa menjaga emosi, dan jangan sampai melakukan tindak kekerasan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan.

“Kebanggaan kita adalah bila pelaksanaan operasi ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ingat dan tanamkan dalam hati bahwa hari ini kita berada di tempat ini untuk melaksanakan tugas yang mulia,” pesannya.

Martuani juga meminta agar para Personel Brimob Polda Sumut melaksanakan tugasnya dengan tulus dan ikhlas, karena setiap Personel Polri hakekatnya harus pernah mengenyam pendidikan Brimob.

“Saya akan memberi atensi bagi personel yang sudah senior untuk mutasi, dan melanjutkannya sekolah Perwira,” pungkasnya.(mag-1)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menyalurkan 30 ribu kotak susu kepada warga lanjut usia (Lansia) dengan resiko kesehatan untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Seremoni penyaluran susu ke Puskesmas dipimpin Bupati Dr Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH, Kepala Dinas Kesehatan, dr Ruspal Simarmata serta Kadis Sosial, Parulian Sihombing, Rabu (4/11).

Bupati Eddy KA Berutu menegaskan, program ini didesain untuk menambah gizi dan stamina para lansia supaya tetap sehat dan kuat untuk menjalani aktivitas sehari-hari dimasa pandemi Corona.

“Pandemi Corona sudah berlangsung lebih kurang 8 bulan. Tenaga medis sebagai garda terdepan harus bekerja semaksimal mungkin sehingga masyarakat tetap sehat dan kuat,” ucapnya.

Eddy berharap, penyaluran susu supaya tepat sasaran dilakukan oleh petugas medis, dan membuktikan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat.

Kadis Kesehatan, Ruspal Simarmata menyampaikan, program penyaluran susu untuk penanganan dampak Covid-19 kepada lansia. Pengadaan bersumber dari dana biaya tidak terduga (BTT) pada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Penerima bantuan adalah lansia dengan resiko kesehatan pada usia 70 tahun ataupun usia di bawah 70 tahun dengan kategori ada penyakit.

“Sesuai data di bulan Mei 2020 lalu, jumlah penerima lebih kurang 10 ribu orang. Penyaluranya akan dilakukan petugas di 18 Puskesmas didampingi Kepala Desa ataupun Perangkat Desa,” sebut Ruspal. (rud/ram)