MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan bangunan Sky Bridge di Jalan Stasiun Kereta Api Medan, tepatnya jembatan yang menghubungkan Lapangan Merdeka ke Stasiun Kereta Api Kota Medan hingga saat ini tak tak jelas nasibnya. Hal itu pun menjadi sorotan bagi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Medan saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang APBD TA 2021 pada rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (3/11).

Menurut Fraksi PAN dana miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan Sky Bridge menjadi terbuang percuma.

“Bagaimana nasib sky bridge sekarang ini? Kami dari Fraksi PAN menyesali dana miliaran rupiah yang mubazir untuk pembangunan sky bridge,” kata Sukamto yang bertugas menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN.

Apalagi kondisi sekarang ini, katanya, kawasan timur Lapangan Merdeka di bawah Sky Bridge sudah sangat kumuh, tidak tertib dan tidak teratur. Akhirnya, Skybridge yang niatnya dibangun sebagai sarana penghubung yang layak dan modern antara lapangan merdeka dan stasiun kereta api, justru tidak berfungsi dan merusak wajah Kota Medan.

“Di bawah Sky Bridge sekarang ini digunakan sebagai lahan parkir dan mangkal para tunawisma dan gelandangan. Mohon penjelasan,” kata Sukamto.

Disebutkan juga, Pemko Medan belum menunjukkan komitmen tegas terhadap penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya di kawasan utara Kota Medan. “Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan sebagai kawasan industri dan pelabuhan. Banyak terdapat industri dan pabrik-pabrik, tapi masih ada yang tidak jelas Amdalnya. Ini sangat merugikan masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan,”paparnya.

Dalam hal ini, F PAN menilai Pemko Medan layak untuk memiliki UPT laboratorium lingkungan yang terakreditasi. “Kami meminta ketika dilakukan pembahasan bersama terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun 2021, para OPD terkait hadir dan terlibat,” tandasnya.

Di sisi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mengingatkan agar pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2021 harus melibatkan putra-putra Kota Medan.

Desakan ini disampaikan atas keprihatinan banyaknya proyek infrastruktur di Kota Medan yang dikerjakan oleh para pekerja dari luar Kota Medan.

“Besarnya anggaran infrastruktur di Kota Medan seharusnya memberi efek positif terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang ada di kota Medan seharusnya dapat melibatkan masyarakat kota Medan,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Medan Syaiful Ramadhan kepada Sumut Pos, Selasa (03/11) usai rapat paripurna.

Untuk itu Syaiful Ramadhan meminta proyek infrastruktur di Medan harus sepenuhnya melibatkan warga Kota Medan. “Angkatan kerja kota Medan masih yang masih tinggi mengindikasikan bahwa proyek-proyek infsruktur masih dikerjakan oleh pekerja dari luar Kota Medan. Sementara masyarakat kota Medan masih banyak yang belum bekerja. Untuk anggaran tahun 2021 kami minta pemerintah kota Medan agar membuat kebijakan setiap proyek infrastruktur yang ada di Kota Medan harus mempekerjakan masyarakat Medan. Karena memang seharusnya pemerintah Kota Medan meyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Medan, salah satunya melalui proyek-proyek infrastruktur yang ada,” jelsnya.

Syaiful juga menyinggung besarnya APBD kota Medan di 2021 mendatang dan diharapkan anggaran tersebut, benar-benar dinikmati warga Medan. “Postur R-APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 dimana pendapatan daerah sebesar 5,15 trilyun rupiah naik 8,81 persen dibanding tahun 2020. Sementara belanja daerah sebesar 5,30 trilyun rupiah lebih dan pembiayaan netto sebesar 150 milyar rupiah. Dengan target PAD sebesar Rp2,1 trilyun rupiah lebih. Kita sangat mengharapkan anggaran ini bisa dinikmati warga Medan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Stok darah PMI Kota Medan mulai menipis. Karenanya, untuk mengantisipasi kehabisan stok darah PMI Medan membuka layanan donor darah di bundaran Jalan Gatot Subroto (Gatsu), Medan, Selasa (3/11).

Kepala Seksi Pelayanan Teknik Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit UDD PMI Kota Medan, dr Ira Fitrianti Putri Lubis mengatakan, saat ini stok darah hanya sekitar lebih 200 kantong saja untuk seluruh golongan darah. Padahal, seharusnya sebelum pandemi Covid-19, stok darah PMI Medan rata-rata di atas 1.500 kantong dan itu baru bisa meng-cover kebutuhan rumah sakit seluruh di Medan.

“Layanan donor darah yang dibuka tersebut merupakan bentuk upaya kami guna memenuhi stok darah yang saat ini memang lagi sangat memprihatinkan. Kami sangat kesulitan karena kebutuhan darah di Medan sama sekali tidak menurun dan malah bertambah. Sementara, jumlah pendonor menurun sejak pandemi,” ujar Ira.

Ira menyebutkan, layanan donor darah tersebut sifatnya tidak permanen alias sementara. Layanan dibuka pada saat tertentu saja dan biasanya tidak sampai sore hari. “Tidak setiap hari, kebetulan hari itu (kemarin, red) saja dan kami tidak ada jadwal kegiatan donor di tempat lain,” kata dia.

Menurut Ira, kegiatan donor darah di bundaran Jalan Gatot Subroto tersebut sedikit membantu stok darah di PMI Medan. Sebab, rata-rata bisa mendapatkan minimal sekitar 20 kantong darah. “Bukan baru kali ini, tetapi sebelumnya pernah dilakukan juga,” ucapnya.

Ira menambahkan, selain membuka layanan donor tersebut, untuk mengatasi defisit stok darah PMI Medan kini diberlakukan sistem donor keluarga dan donor pengganti. Hal ini guna membantu pemenuhan kebutuhan darah pasien.

Dokter Aftap UDD PMI Medan, dr Fina mengatakan, pihaknya memang selalu membuka layanan donor darah di lokasi itu jika tidak ada kegiatan donor darah dari mitra perusahaan ataupun instansi lainnya. “Kalau untuk di sini memang kita biasanya kalau lagi sepi permintaan donor darah dari perusahaan atau instansi, dan waktunya enggak tentu. Tapi, belakangan karena di masa pandemi ini sedikit yang mengadakan kegiatan donor, jadi kita lebih sering buka di sini dan di kantor PMI Jalan Perintis kemerdekaan,” ujarnya.

Diutarakan Fina, stok kantong darah PMI Medan di masa pandemi turun drastis. Sebabnya, tidak diperbolehkannya kegiatan-kegiatan yang memancing keramaian menjadikan kegiatan kerjasama donor darah yang sudah direncanakan juga harus dibatalkan. “Memang turun drastis lantaran enggak banyak yang mau donor darah karena alasan takut dan sebagainya. Sementara permintaan dari rumah sakit jalan terus,” tuturnya.

Fina mengimbau kepada masyarakat untuk bersedia mendonorkan darahnya. Bagi yang dalam kondisi sehat, tidak sakit, dan tidak habis bepergian ke luar kota. “Untuk para pendonor yang sudah rutin mendonor kalau bisa tetap dilanjutkan donor darahnya. Bagi yang mau mendonorkan darah bisa langsung datang ke Unit Donor Darah PMI Medan. Sebab, kita tidak bisa menunda atau menolak kebutuhan darah dari pasien yang membutuhkan,” pungkas dia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Hanura,PSI,PPP DPRD Kota Medan, mempertanyakan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Kota Medan hingga tahun 2020. Hal itu ditanyakan karena mereka menilai bahwa pendapatan dari retribusi perpanjangan izin yang mempekerjakan tenaga asing di Kota Medan terbilang cukup signifikan.

“Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang menurut kami cukup signifikan yakni mencapai Rp2.439.964.475. Pertanyaan kami, di tahun 2020 ini berapa jumlah TKA yang bekerja di Kota Medan ini,” kata Hendra saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang RAPBD TA 2021, Selasa (3/11) pada rapat paripurna DPRD Medan.

Hendra juga menyinggung pendapatan daerah yang dinilai sangat mungkin untuk ditingkatkan dari pendapatan jenis retribusi jasa usaha sewa tanah dan bangunan. Terkait juga dengan masalah hotel Novotel Soechi dan Medan Mall yang sudah dan akan segera habis masa kerjasama BOT-nya serta pendapatan dari retribusi sewa alat berat.

“Kami juga ingin mengetahui sampai saat ini, berapa jenis dan berapa unit alat berat yang bisa disewakan? Bagaimana dengan tenaga marketing untuk pemasaran alat berat tersebut dan tentu kesemuanya harus diiringi dengan transparansi laporan yang baik,” sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan Hendra, untuk belanja daerah pada R-APBD 2021, dipertanyakan terkait proyeksi belanja daerah sebesar Rp5.303.841.243.027, padahal dalam KUA/PPAS proyeksi belanja daerah sebesar Rp5.181.969.084.702. Bila dibandingkan, terjadi penambahan alokasi belanja daerah lebih kurang Rp181.000.000.000.

Diketahui, belanja pegawai dalam KUA/PPAS sebesar Rp2.110.729.449.609 sementara pada Ranperda R APBD 2021 menjadi sebesar Rp2.107.630.910.009 atau terjadi pengurangan sebesar Rp3.098.539.600. Untuk belanja barang dan jasa dalam KUA/PPAS sebesar Rp2.182.552.438.300 sementara pada Ranperda RAPBD 2021 sebesar Rp2.203.265.024.108

Pada belanja hibah, KUA/PPAS sebesar Rp328.875.958.115 sementara dalam Ranperda R APBD 2021 menjadi sebesar Rp296.960.000.000 atau ada pengurangan sebesar Rp31.915.000.000. Belanja bantuan sosial di KUA/PPAS sebesar Rp16.600.000.000 sementara di Ranperda R APBD 2021 sebesar Rp49.210.000.000 atau ada penambahan sebesar Rp17.295.000.000

“Kami juga ingin mengetahui terkait dengan alokasi belanja musik sebesar Rp225.000.000 pada R-APBD 2021 ini, kemudian apa target dan pencapaian yang akan didapat dari alokasi belanja musik tersebut,” pungkasnya.

Disisi lain, Fraksi Partai Golkar DPRD Medan menyoroti kondisi pandemi Covid-19 Kota Medan yang sudah berdampak pada roda perekonomian, sehingga banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar ataupun tutup.

“Pemko Medan dituntut semaksimal mungkin untuk mewujudkan APBD 2021 dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak menambah beban bagi masyarakat serta memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, M Afri Rizki Lubis SM MIP dalam paripurna yang turut dihadiri Pjs Walikota Medan Ir Arief Trinugroho.

Disebutkan Rizki, PAD Kota Medan mengalami penurunan signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda Kota Medan sejak Maret 2020. Sementara dari PAD APBD 2021 diproyeksikan sebesar Rp2,15 triliun lebih dan dana transfer sebesar Rp2,99 triliun rupiah.

“Kami melihat rencana kenaikan dari PAD ada 16 persen jika dibandingkan dengan APBD sebelumnya, masih realistis di masa pandemi Covid saat ini. Peningkatan tersebut diperoleh dari sektor pajak, seperti pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran. Kami mohon penjelasan, karena saat ini banyak sektor usaha yang terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19, khususnya pajak hotel dan restoran,” katanya.

Lanjutnya lagi, Fraksi Golkar berharap agar Pemko Medan dapat lebih serius dalam menangani pandemi sehingga dapat keluar dari zona merah sesegera mungkin. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan diminta lebih giat lagi mensosialisasikan, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan di lapangan dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru yang tertuang dalam Perwal No.27/2020.

“Kami melihat masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Kami juga mendapati masih banyak layanan kesehatan di puskesmas yang belum maksimal, mohon penjelasannya,” ujar pria Rizki.

Dia juga mengingatkan Dinas Pariwisata Kota Medan agar lebih aktif dalam mengawasi tempat usaha hiburan, panti pijat dan hotel. Apakah tempat-tempat itu sudah menerapkan protokol kesehatan agar tidak tercipta klaster penularan Covid-19 yang baru atau tidak.

“Pelaku usaha yang melanggar prokes hendaknya ditindak sesuai perda yang berlaku. Kami juga mengingatkan kepada Pemko Medan jangan hanya pandai menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL) di masa pandemi covid-19 ini. Tapi berikan solusi yang tepat dan jangan memunculkan masalah baru,” pungkasnya.

(Map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan mengadukan dugaan pemotongan uang pembayaran honor para guru di sekolah SD Negeri 064011 di Kecamatan Medan Deli kepada wakil rakyat di DPRD Medan. Adanya oknum kepsek yang melakukan hal itu dinilai telah membuat kondisi kesejahteran para guru honorer di sekolah itu kian terpuruk.

“Tadi kami sudah melaporkan hal itu kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Pak Rajuddin.

Beliau sudah menerima laporan kami dan mengatakan akan menindaklanjutinya,” ucap Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (3/11).

Dikatakan Fahrul, para guru di SD Negeri 064011 Kecamatan Medan Deli telah mengadu kepadanya jika oknum Kepala Sekolah mereka yang baru, telah memotong uang honor mereka pada catur wulan terbaru ini, yakni sebesar 20 persen dari total Dana BOS.

“Selama ini saat kepsek yang lama, honor mereka itu 50 persen dari total dana BOS, sekarang dipotong 20 persen menjadi 30 persen. Akibatnya, honor mereka jadi berkurang. Padahal, alasan pemotongan juga tidak jelas apa sebabnya,” kata Fahrul.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini para guru memilih untuk tidak mengambil gaji yang dimaksud karena tidak mau dibayar upahnya dengan nominal yang telah dipotong tersebut.

“Itu sebabnya kami adukan hal ini kepada DPRD Medan, kami harapkan oknum kepsek seperti ini tidak dibiarkan melakukan hal yang sewenang-wenang. Kami minta Disdik juga punya peran untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.

Senada dengan Fahrul, kepada Sumut Pos, salah seorang guru SDN 064011, Haris juga membenarkan hal tersebut. Haris mengaku jika para guru di sekolah tersebut tak bersedia jika honor mereka dipotong untuk hal yang tidak seharusnya. Sebab, penggunaan 50 persen Dana BOS sebagai anggaran untuk membayar upah guru honorer telah lama disetujui oleh Mendikbud.

“Awalnya kami itu menerima sekitar Rp1,3 juta per bulan, karena 50 persen dana BOS dipakai untuk menggaji para guru honorer. Tapi sekarang tinggal Rp800 ribu sampai Rp1 juta karena tinggal 30 persen, 20 persen lagi gak tahu dipakai untuk apa. Tentu kami tidak mau. Honor kami itu terbilang kecil, karena siswa kami di sekolah itu ada lebih dari seribu siswa. Sekarang honor kami malah dipotong oleh Kepsek yang baru ini,” keluh Haris.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala membenarkan laporan yang telah diterima dirinya dari FHI Kota Medan. “Tadi sudah kita terima, katanya memang ada pemotongan honor dari Dana BOS,” ujarnya.

Rajuddin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan dari para guru honorer tersebut. Mengingat bila apa yang diadukan itu adalah benar adanya, maka oknum kepsek yang dimaksud pantas untuk diberikan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan.

“Bila benar, kita mau tahu apa alasan Kepsek tersebut memotong honor para guru honorernya. Bila tanpa alasan jelas dan alasannya tidak mendasar atau tidak bisa diterima, maka kita minta Pemko Medan dalam hal ini Disdik Kota Medan untuk menindak tegas oknum Kepsek Nakal seperti itu. Kita mau semua harus transparan, jangan ada yang terzalimi,” pungkasnya. (map/ila)