KARO, SUMUTPOS.CO – Seminggu belakangan ini, Gunung Api Sinabung kembali bergejolak dengan memuntahkan guguran awan panas. Terakhir guguran terjadi pada Senin (2/11) siang, sejauh 2000-2500 meter ke arah Timur Tenggara.

Kepala Pengamat Gunung Api Armen Putra mengatakan, saat ini aktivitas Sinabung masih sangat tinggi dan sering terjadi gempa yang mengakibatkan awan panas guguran. Aktivitas ini menyebabkan kubah lava semakin besar.

Meski demikian aktivitas Sinabung terpantau masih terus dapat berubah sewaktu-waktu atau fluktuatif. Terlebih, sampai saat ini pertumbuhan kubah lava di puncak Gunung Sinabung masih terus membesar mencapai 1 juta kubik, ditambah lagi tekanan magma dari dalam perut gunung.

“Selagi kubah lava masih ada, potensi guguran dan awan panas masih tinggi. Untuk tekanan dan jarak luncur masih terus fluktuatif tergantung dari dorongan,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengimbau, agar masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Tanah Karo untuk tidak mendekati seputaran gunung, khususnya zona merah yang sudah ditetapkan. Karena ancaman awan panas guguran dan erupsi Gunung Sinabung masih cukup tinggi.

“Seminggu belakangan ini, aktivitas guguran awan panas hampir terjadi setiap hari,” tegasnya.

Kubah lava di puncak Sinabung juga sudah cukup besar, hingga berpotensi terjadinya awan panas guguran yang mengarah ke sektor Tenggara Timur dan selatan, serta bisa juga ke arah lain.

Dan masyarakat dan wisatawan juga diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata untuk mengantisipasi gangguan pernafasan dan penglihatan akibat dampak dari abu vulkanik.

Masyarakat dan pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah di relokasi, serta lokasi di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 km untuk sektor selatan-timur, dan 4 km untuk sektor timur-utara. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Nurwahyuda (27), ahli waris sekaligus suami dari Rani Anggaraini, menerima asuransi kematian berupa uang sebesar Rp147.520.000 dan beasiswa pendidikan sampai tamat perguruan tinggi untuk anaknya sekitar Rp170 juta lebih.

Santunan tersebut diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) kepada ahli waris Rani Anggraini, yang tewas karena dibegal perampok usai pulang kerja di areal perkebunan sawit, Rabu 23 September 2020 lalu.

Karena Rani Anggraini tercatat sebagai peserta BPJamsostek sejak Mei 2020. BPJamsostek hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut, Panji Wibisana didampingi Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Binjai, T Haris Sabri Sinar dan Wakil Bupati Langkat, H Syah Afandin yang menyerahkan asuransi kematian serta beasiswa pendidikan tersebut di Aula Kantor Bupati Langkat, baru-baru ini.

Suami korban mengucapkan terima kasih kepada BPJamsostek. Sebab, instansi tersebut telah memberikan kemudahan untuk segala kepengurusan klaim atas kepesertaan istrinya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu di BPJS Ketenagakerjaan, semua urusan dibantu dan cepat selesainya, semoga uang ini dapat bermanfaat untuk kami terutama anak saya,” ujar ayah satu anak warga Afdelling II, Pasar I, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat tersebut.

Sementara, Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut, Panji Wibisana menjelaskan, santunan yang diberikan bukan sebagai pengganti rasa duka ahli waris. Namun, kata dia, lebih kepada pengobatan hingga upaya meringankan beban yang ditanggung keluarga atas kepergian sang istri.

“Sebelumnya, saya ingin mengungkapkan rasa belasungkawa kami kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap sabar menerima cobaan ini,” kata dia.

“Di sini ingin saya sampaikan, santunan yang telah diberikan tadi kepada ahli waris Rani Angraini, bukanlah sebagai pengganti korban yang telah pergi. Namun, ini adalah wujud nyata kehadiran negara kepada masyarakatnya yang tertimpa musibah,” tambah dia.

Menurut dia, banyak manfaat yang diperoleh ketika menjadi peserta BPJamsostek. Dia menegaskan, untuk menjadi peserta BPJamsostek tidak hanya pekerja saja.

Masyarakat pun boleh. Manfaat dimaksud, mendapat klaim pembiayaan perobatan atas kecelakaan kerja yang tanpa batas, iuran relatif murah hingga santunan yang terbilang besar.

“Pada perinsipnya, BP Jamsostek adalah perpanjangan tangan negara dalam upaya menjamin kehidupan sosial warga negaranya. Artinya, BPJamsostek selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia

“Apa saja manfaatnya dan kelebihannya? Iurannya kecil, jika terjadi kecelakaan kerja pembiayaannya unlimited dan juga santunan yang diberikan juga sangat besar,” pungkasnya. (ted/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan pusat olahraga Sumatera Utara atau Sumut Sport Centre (SSC) di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, terancam tersendat. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PTPN II atas lahan SSC dan memutuskan, bahwa 87 hektare dari 300 hektare lahan itu merupakan milik masyarakat penggarap.

Meski demikian, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tetap optimis bahwa pembangunan SSC akan berlanjut sesuai perencanaan yang telah disusun. Edy bahkan dengan sangat percaya diri menyebut, keputusan kasasi MA atas pokok persoalan dimaksud adalah hoaks.

“Ah bohong itu, hoax,” ujarnya menjawab wartawan usai memimpin rapat pelaksanaan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanaman di atas lahan SSC di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (2/11).

Saat ini, ungkap dia, progres atas lahan 300 hektare itu terus berjalan. Pada rapat itu, dibahas seperti apa mekanisme pembayaran ganti rugi kepada masyarakat penggarap yang memanfaatkan luas lahan 87 hektare pada areal rencana pembangunan SSC. “Inikan berjalan. Tadi, hari ini kita rapat tentang bagaimana teknisnya memberikan satu hati, penggantian yang orang-orang ada tanaman, ada rumah itu dia,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut pada 6 April lalu telah membayar ganti rugi atas lahan 300 hektare itu sebesar Rp152 miliar kepada PTPN II. Akankah dengan masalah ini dana tersebut menjadi hangus nantinya? Edy menegaskan bahwa itu tidak benar. “Masa hari gini percaya dengan gituan,” katanya.

Menurut dia, pihak yang punya kewenangan membereskan persoalan ini adalah PTPN II. “Itukan HGU yang berhak adalah PTPN. Nah PTPN menyerahkan ke negara 300 Hektare untuk sport center dalam rangka PON 2024, di dalamnya ada tanaman, ada rumah-rumah, ada penggarap. Itulah tadi yang dibicarakan ini, bagaimana menyelesaikannya, tidak tumpang tindih,” ucapnya.

Mengenai gugatan perdata masyarakat penggarap, Kepala BPN Sumut, Dadang Suhendi menyampaikan, bahwa tim penegakan hukum mafia tanah sudah selesai di Polda Sumut. Artinya menurut dia, Polda Sumut sudah menyelesaikan berkas tersebut untuk dikirimkan ke kejaksaan. “(Di Poldasu) sudah P19. Di kejaksaan juga sudah berproses untuk P21. Hanya saja kebetulan ada gugatan perdata ke PTPN II dari masyarakat yang mengklaim memenangkan perkara itu, dan ini pun sedang berproses. Baik terhadap dokumennya dan penggunaan dokumennya,” katanya.

Ia menekankan tidak mau masuk ke ranah atas penilaian keputusan kasasi MA tersebut. “Yang bisa katakan tidak benar adalah pengadilan. Karena penyidik Ditrekrimum Polda Sumut sudah melakukan penyidikan dan sudah melimpahkan ke kejaksaan. Artinya, itu sudah memenuhi syarat secara pidana atas pemeriksaan dokumen yang dijadikan dasar gugatan perdata oleh mereka. Jadi itu bukan kapasitas kami, dan masih berproses,” terangnya.

Selanjutnya atas penilaian ganti rugi tanaman dan bangunan di lokasi tersebut, Dadang mengatakan itu merupakan kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Ia mengaku satgas masih bekerja untuk itu. Termasuk segera dibentuk tim validasi lapangan agar tidak terjadi manipulasi data terhadap yang mau diganti rugi oleh pemerintah.

Sekdaprovsu R Sabrina juga mengatakan pembangunan SSC tetap berjalan meski ada perkara gugatan dari kelompok masyarakat penggarap. Menurutnya, pembangunan SSC untuk kepentingan pemerintah, masyarakat dan nasional. “Tentu saja ada usaha-usaha kita untuk melakukan penyelesaiannya sebagaimana ketentuan hukum,” ujarnya.

Dikatakannya sesuai rapat yang dilakukan Pemprovsu dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, Gubsu dan Forkopimda Sumut, Rabu (29/7) lalu, bahwa lahan itu berstatus eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II. “Pak menteri juga heran, masa eks HGU sudah ada pemilik di atasnya, jadi menurut pak menteri bahwa lahan itu sudah sah milik Pemprov Sumut,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut akhirnya kembali membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akhir tahun ini. Kali ini jumlahnya lebih banyak, yakni 19 jabatan eselon II yang dilelang. Dari 19 jabatan itu, ada 17 jabatan yang memang kosong atau hanya dijabat pelaksana tugas (Plt). 

Sementara, dua jabatan lagi yakni Kadispora dan Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi, yang dijabat seorang pejabat defenitif juga ikut dilelang. Kadispora dijabat Baharuddin Siagian. Sementara Kadis Bina Marga dijabat Armand Effendy Pohan.

Informasi lelang jabatan ini sudah diumumkan Pemprov Sumut melalui www.sumutprov.go.id. Dalam surat berkop Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprovsu No: 001/SJPTP/X/2020 dan ditandatangani Sekdaprovsu R Sabrina, disebutkan 19 jabatan yang akan dilelangn

Mulai dari jabatan Kepala Biro Hukum hingga Kepala Dinas Bina Marga. Pendaftaran Seleksi sendiri dibuka sejak 27 Oktober 2020 hingga 10 November 2020 untuk seleksi berkas. Pada 12 November 2020, akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Sedangkan ujian tertulis dan makalah dilakukan pada 21 November 2020. Assesment test dilakukan pada 23 dan 23 November 2020. Penilaian akhir dilakukan pada rentang 9 Desember 2020 sampai 15 Desember 2020. “Hasilnya akan diserahkan ke Gubsu pada 15 Desember 2020,” tulis pengumuman itu.

Menyikapi ini, pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda mengatakan, Pemprov Sumut melalui pansel mesti menjelaskan ke publik kenapa posisi pejabat definitif di instansi tersebut, dilelang jabatannya. “Apakah memang misalnya ada sesuatu yang mungkin ingin dicapai, atau memang tidak optimal kinerjanya sehingga mau dilelang,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (2/11). 

Sebab menurut dia, jika ingin dilihat dari konteks evaluasi, upaya dimaksud mestinya sudah dilakukan dari internal Pemprovsu sendiri terutama soal capaian-capaian yang ingin diraih seperti apa. ”Jangan sampai lelang jabatan kali ini hanya semacam rotasi tanpa diperkuat alasannya. Apalagi OPD seperti Dinas Bina Marga itu kan strategis ya, kenapa dilelang kembali. Saya kira publik pantas mempertanyakan ini,” ujarnya. 

Meski demikian, kata pria yang akrab disapa El, pembukaan lelang jabatan ini merupakan otoritas gubernur selaku kepala daerah dan pengguna atas perangkat kerjanya. “Ya, memang tidak ada pula aturan mengikat soal itu terhadap gubernur. Karena sesuai ketentuan dia diberi kebebasan memilih perangkatnya. Sah-sah saja itu dia lakukan, namun ada pengecualian ketika dia sengaja memarkirkan seorang pejabat tanpa alasan yang kuat, itu yang tak boleh,” terangnya. 

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya menyebutkan, segera membuka seleksi terbuka pada posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih lowong ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Diakuinya, sudah dua tahun ini memelajari tupoksi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Pemprovsu. Dirinya dan Wagubsu Musa Rajekshah mulai kini akan memastikan orang yang disiapkan untuk mengawaki OPD bersangkutan, adalah sosok yang mampu menyelesaikan tupoksi dan target yang dibebankan. ”Ini nanti harus kita evaluasi lagi, apakah targetnya terlalu tinggi atau orangnya tidak mampu. Intinya laksanakan tugas pokok dengan baik, dan bertanggungjawab penuh dengan pekerjaannya,” katanya. 

Mengenai pelantikan eselon III, disebut Edy masih akan dilakukan dua gelombang lagi. Sedangkan pelantikan eselon II akan dilaksanakan sekali lagi sembari membuka kegiatan open bidding. “Karena tidak mungkin dilakukan sekaligus mengingat kondisi Covid-19 saat ini. Dan mekanismenya tetap dilakukan oleh Baperjakat,” pungkasnya. (prn/ila)