MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Sekitar 11 Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Sat Brimob Polda Sumut disiagakan dalam mengamankan aksi buruh menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Karya yang akan digelar serentak di beberapa wilayah di Sumut, Selasa (6/10) hingga Kamis (8/10).

Dansat Brimob Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, melalui Kabag Ops, Kompol Heriyono mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan di masing-masing jajaran. “Tetap menyiagakan personel yang sudah ditunjuk sebagai Kompi/Pleton Siaga di jajarannya. Masing-masing yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan perkuatan oleh Satwil,” ujarnya, Senin (5/10).

Dalam kesiapan pengamanan, sambungnya, telah siap digerakkan di jajaran Batalyon A, Yon B, Yon C dan Den Gegana pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020. “Total keseluruhan ada 11 satuan setingkat kompi (SSK) dalam pengaman yang akan dilakukan,” ungkapnya.

Adapun rinciannya yakni, pengamanan dari makosat disiagakan 3 SSK. Yon A menyiapkan 3 SSK dengan rincian, di Mako Batalyon menyiapkan 2 SSK dan Mako Kompi 2 A siapkan 1 SSK. Kemudian, Yon B menyiapkan 3 SSK dengan rincian, di Mako Batalyon B menyiapkan 2 SSK dan Mako Kompi 2 B dan 3 B menyiapkan masing2 2 Pleton. “Untuk Yon C Sipirok menyiapkan 2 SSK dari Staf Yon, Kompi 1 dan Kompi 2,” pungkasnya. (mag-1)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang bermukim di Jalan Platina III, Pasar V Matita, Lingkungan XIV, Kelurahan Titipapan, Medan Deli, secara spontan menggeruduk pabrik milik PT Musim Mas, Senin (5/10). Aksi warga itu memprotes dampak banjir sejak berdirinya pabrik pengolahan minyak sawit tersebut. Selain itu, truk yang melintas juga menimbulkan polusi bagi warga sekitar.

Aksi yang berlangsung didominasi oleh emak-emak ini nyaris ricuh. Bahkan, seorang ibu nekat menghalangi truk dengan tidur di jalan. Susasana itu langsung ditertibkan Petugas Polres Pelabuhan Belawan dengan mengamankan 4 orang yang menghalang-halangi truk keluar masuk.

Husni (34), warga sekitar mengatakan, selama ini lingkungan tempat tinggal mereka bukan wilayah perindustrian. Namun, kehadiran pabrik milik PT Musim Mas telah menggangu resapan air. Sehingga mengakibatkan lingkungan mereka selalu banjir. “Cobalah lihat, kalau sudah hujan sebentar pasti banjir. Makanya kami sangat keberatan adanya pabrik ini,” jelas Husni.

Selain banjir, tambah Husni, polusi udara dari corong pabrik juga membuat anak-anak menderita sesak nafas dan menderita gatal-gatal. Bahkan, truk yang melintas juga mengganggu kenyamanan warga. “Sudah berkali-kali kami melakukan unjuk rasa, namun tidak ada mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pak lurah saja seperti tak perduli dengan keluhan warganya. Padahal truk – truk yang melintas sangat mengganggu,” keluh Husni.

Puluhan warga yang didominasi kaum ibu rumah tanga terlihat berdiri-diri di depan pabrik tanpa membawa spanduk. Sejumlah petugas sekuriti terlihat berjaga-jaga di pintu masuk dua lokasi pabrik PT Musim Mas.

Saat truk keluar dari pabrik, sejumlah warga menghalang-halangi truk sehingga membuat sejumlah personel Polres Pelabuhan Belawan mengamankan empat warga. Keempat warga tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyetujui nama-nama pejabat eselon II yang diusulkan Pemko Medan untuk menempati 5 jabatan eselon II yang dilelang.

Kini, Pemko Medan menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik kelima pejabat tersebut di ketahui, 5 jabatan eselon II yang dilelang yakni Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Sekretaris DPRD Kota Medan. Ada sebanyak 52 ASN yang mengikuti lelang kabatan tersebut. Namun, ada 15 nama yang dikirim ke KASN pada pertengahan September lalu.

“Hasil rekomendasi sudah kita terima, semua nama yang direkomendasikan dikembalikan kepada kita. Artinya, Pemko Medan diberi kewenangan memilih satu di antara tiga nama yang dikirim dari masing-masing jabatan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (5/10).

Namun, Muslim masih enggan menyebutkan siapa-siapa nama yang dimaksud. Apalagi katanya, Pemko Medan juga belum menentukan siapa yang akan menduduki kelima jabatan tersebut.

Pasalnya, sampai sekarang juga belum dapat dipastikan kapan proses pelaksanaan pelantikan para pimpinan OPD yang baru tersebut akan dilakukan. “Kita tunggu persetujuan dari Kemendagri dulu kapan mau dilantik yang lima orang itu. Lalu nanti baru akan dipastikan siapa yang akan dilantik atau dipilih untuk menjabat jabatan tersebut,” jelasnya.

Terkait pelantikan, terang Muslim, tidak harus dilakukan oleh Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Pelantikan juga dapat dilakukan Pj Wali Kota Medan Arief Sudarto Tri Nugroho, asalkan disetujui Kemendagri. Artinya, pelantikan kelima pejabat eselon II yang baru tersebut tidak harus menunggu masa cuti Akhyar yang mengikuti proses kampanye Pilkada Kota Medan selesai. “Kuncinya kan ada di Kemendagri, kalau sudah bisa dilantik ya akan dilantik. Tapi kalau belum dapat izin ya belum bisa dilantik, kita tunggu saja,” pungkasnya. (map)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tiang listrik di Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Labuhandeli, Medan Marelan, patah setelah disenggol truk kontainer yang tak sanggup menaiki tanjangan jembatan, Senin (5/10). Akibatnya, aliran listrik di kawasan tersebut padam.

Selain itu, arus lalu lintas dari arah Marelan menuju Medan Labuhan dan sebaliknya mengalami kemacetan yang cukup panjang.

“Tidak sanggup mendaki, truk mundur, pengemudi tidak dapat mengendalikan truk, kemudian menabrak tiang listrik, banyak kabel yang putus,” ujar Lubis, seorang warga di lokasi kejadian.

Dalam kejadian itu, tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Namun diduga, PLN mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara itu, untuk menghindari terjadi kemacetan parah, warga dan petugas kepolisian mengarahkan pengendara sepeda motor maupun mobil pribadi dan angkutan kota dari arah Medan Labuhan ke Marelan memanfaatkan Jalan Ileng sebagai jalan alternatif.

Sejumlah pekerja dari PLN tampak sedang berupaya menyingkirkan tiang lisrrik beton yang patah dan menggantikannya dengan yang baru.(fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan terkait hasil evaluasi atas penindakan terhadap sejumlah bangunan bermasalah dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terpaksa ditunda, Senin (5/10) siang. Pasalnya, Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan tak hadir tanpa pemberitahuan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kepala Satpol PP kemarin. Apalagi, dari empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang diundang, yakni Dinas Perhubungan, Dinas PMPTSP dan Dinas PKPPR Kota Medan, cuma Kepala Satpol PP yang tidak hadir. “Rapat ini terpaksa kita batalkan karena ketidakhadiran Satpol PP. Kita tunda menunggu penjadwalan berikutnya,” kata Paul dengan nada kecewa, setelah menunggu lebih kurang 1 jam dari jadwal yang ditentukan.

Menurut Paul, pihaknya tidak mendapat pemberitahuan dari Kepala Satpol PP atas ketidakhadirannya. Padahal, surat undangan sudah disampaikan ke Pemko Medan. Begitu juga konfirmasi yang dilakukan staf Komisi IV, Zulfikar lewat telepon dan WhatsApp yang tidak direspon.

Pada hal kata Paul, undangan rapat kemarin untuk mengevaluasi hasil rapat sebelumnya terkait penindakan sejumlah bangunan bermasalah. “Bagaimana tindak lanjutnya? Apakah sudah diberikan sanksi sesuai aturan? Apa kendala? Perlu kita tahu realisasinya guna perbaikan,” ungkap politisi PDIP itu.

Dikatakan Paul, berdasarkan temuannya di lapangan, ada tujuh bangunan besar di Kota Medan yang diduga melanggar izin dan sebelumnya sudah dirapatkan, namun hingga kini masih belum ada diberikan sanksi. “Dengan bangunan yang melanggar izin telah banyak mengalami kebocoran PAD dari retribusi izin bangunan,” terang Paul.

Rasa kecewa juga ditunjukkan anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius D Tumanggor. “Kita kesal. Ini pelecahan, karena tidak ada pemberitahuan. Kasihan OPD yang hadir, lebih 1 jam kita menunggu tetapi tidak ada kejelasan,” tegas Antonius.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan itu menilai, kinerja Satpol PP Kota Medan sangat lemah. Buktinya, berdasarkan data yang ia terima dari Dinas PKPPR Kota Medan, ada sekitar 132 kasus penyimpangan bangunan yang direkomendasi pihak PKPPR, namun tidak ada penindakan tegas dari Satpol PP.

Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan mengaku tidak bisa menghadiri karena harus menggelar rapat bersama para staf darapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Medan karena ia juga menggelar rapat bersama jajarannya di markas Satpol PP Kota Medan. “Ini Hari Senin, kebetulan kita ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Tadi kita ada rapat di markas bersama anggota, biasanya juga saya hadir kalau diundang oleh dewan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) mencatat, insiden kebakaran yang terjadi di SPBU selama tahun 2020, sebanyak 78 persen disebabkan kelalaian konsumen. Terutama saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui jeriken, tangki kendaraan yang dimodifikasi, atau ulah pelansir.

Guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan BBM di SPBU, Pertamina mengedukasi konsumen dan petugas operator dalam menjaga keselamatan di SPBU. Namun masih disayangkan, insiden kebakaran masih terjadi di SPBU.

Seperti kebakaran yang terjadi di SPBU 14.203.196 Desa Pertampilan, Kecamatan Pancurbatu, pada 19 April 2020 lalu, api menghanguskan satu sepeda motor dan satu dispenser pertalite SPBU sehingga mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Hal itu ditengarai karena muncul percikan api dari sepeda motor yang menyala saat mengisi BBM dengan jerigen, sehingga memantik kebakaran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Berkaca dari insiden yang terjadi, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I kembali mengadakan pelatihan bagi Safetyman SPBU seluruh Provinsi Sumut. Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, M Roby Hervindo menjelaskan, pelatihan Safetyman SPBU bagi manajer dan pengawas SPBU di wilayah Provinsi Sumut.

“Hal ini, bertujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Kami lakukan berkala agar terbentuk menjadi budaya,” ungkap Roby dalam keterangan pers diterima Sumut Pos, Senin (5/10).

Beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi saat ini, Roby mengatakan, pelatihan dilaksanakan secara daring di Sibolga dan Medan. Tercatat sebanyak 219 manajer serta pengawas SPBU mengikuti pelatihan di Sibolga dan 148 di Medan yang dilaksanakan masing-masing selama dua hari pada tanggal 24 dan 25 September 2020 serta 28 hingga 29 September 2020.

“Kami berharap para manager dan pengawas SPBU setelah mengikuti pelatihan ini dapat lebih meningkatkan peran dan tanggung jawabnya menerapkan HSE Golder Rules Patuh, Intervensi dan Peduli untuk mencegah kecelakaan terjadi. Terutama dalam menginisiasi sekaligus mengawasi kepatuhan standar maupun praktek terbaik aspek keselamatan SPBU agar menjadi budaya di setiap pekerja. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan selalu mengedepankan aspek keselamatan,” tutur Roby.

Selama pelatihan para peserta dipandu oleh narasumber Aditya Maulana dan Angga Abdi Satria dari Fungsi Health, Safety, Security and Environment (HSSE) MOR I. Materi pelatihan diantaranya mengenai keselamatan aspek dan konstruksi SPBU, keselamatan operasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran di SPBU, pemeliharaan dan pembenahan SPBU, area terbatas, detektor gas dan landasan serta peralatan perlindungan pribadi.

Manager SPBU 14.201.128 di Medan, Antonius Ginting, yang menjadi salah satu peserta pelatihan mengungkapkan pelatihan ini sekaligus menjadi evaluasi SPBU. “Selama pelatihan banyak pengetahuan dan ilmu yang didapat. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan atau evaluasi kami dalam mempraktekan rutinitas standar prosedur operasi di SPBU guna meminimalisir insiden yang dapat terjadi,” ujar Antonius.

Pertamina juga terus mengedukasi konsumen mengenai aturan dalam pengisian BBM di SPBU. Diantaranya mematikan mesin kendaraan sebelum pengisian BBM, tidak menggunakan telepon seluler, dilarang merokok atau menyalakan api, dilarang memotret. “Konsumen juga tidak diperbolehkan memperbaiki kendaraan dan membuka kap mesin kendaraan di areal SPBU, serta menghindari menggoyang kendaraan saat mengisi BBM,” pungkasnya.(gus)

Teks foto: