MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp600 ribu kepada pekerja, khususnya di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), telah dibayarkan. Berdasarkan data BPJamsostek Wilayah Sumbagut, tercatat sebanyak 617.351 pekerja telah menerima BSU di rekening mereka masing-masing.

“Yang sudah dibayarkan ke rekening ada 617.351 pekerja, dan ini se-Sumbagut,” ungkap Deputi Direktur Wilayah Sumbagut BPJamsostek Umardin Lubis, melalui Humas M Zaki, Jumat (2/10).

Menurut Zaki, untuk jumlah tenaga kerja se-Sumbagut yang terdaftar ada sebanyak 709.425 orang. Dari jumlah itu, sudah divalidasi sekitar 88,36 persen.

“Telah diproses validasi ada 698.697 rekening pekerja,” bebernya.

Sebelumnya, BPJamsostek telah menyerahkan data nomor rekening pekerja untuk gelombang terakhir kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (30/9) lalu. Hal ini merupakan komitmen bersama antara Kemenaker dengan BPJamsostek, untuk secara bertahap menyerahkan data nomor rekening pekerja yang terbagi dalam 5 gelombang.

Penyerahan data dimulai pada akhir Agustus 2020, dengan jumlah data yang diserahkan sebanyak 2,5 juta data nomor rekening pekerja, yang disampaikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kemudian dilanjutkan pada gelombang kedua, BPJamsostek menyerahkan 3 juta data peserta, yang dilaksanakan pada awal September lalu.

Penyerahan data gelombang ketiga, diberikan sepekan setelahnya, dengan jumlah 3,5 juta data pekerja. Kemudian sepekan setelahnya lagi, pada gelombang keempat, ada sebanyak 2,8 juta data diserahkan BPJamsostek kepada Kemenaker.

Untuk gelombang kelima, diserahkan kepada Kemenaker pada 29 September, dan sehari berselang kembali diserahkan data nomor rekening peserta gelombang kelima susulan.

Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto mengatakan, sebelumnya mereka telah menyampaikan total 11,8 juta data pekerja peserta BPJamsostek yang terbagi dalam 4 gelombang.

“Pada gelombang kelima ini, kami serahkan sisa data peserta yang telah tervalidasi sebanyak 578.230, dan ditambah data susulan sebanyak 40.358 data nomor rekening peserta,” tuturnya.

Menurutnya, penyerahan secara berkala ini dilakukan untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

“Jadi total data peserta yang lolos validasi dan sesuai dengan kriteria Permenaker diserahkan berjumlah total 12.418.588 data pekerja,” tutur Agus.

Agus mengingatkan, setiap data nomor rekening yang diserahkan telah melakukan tahapan validasi berlapis, agar sasaran penerima BSU ini tepat sasaran. Tahapan berlapis yang dimaksud adalah proses validasi perbankan, yakni keaktifan nomor rekening pekerja. Kemudian validasi kesesuaian data dengan kriteria dari Kemenaker, yang kemudian dilanjutkan dengan proses validasi ketunggalan data di BPJamsostek.

“Penyerahan data gelombang kelima ini, merupakan hasil tindak lanjut dari data pekerja yang tidak lolos validasi perbankan, untuk kemudian datanya diperbarui dan disampaikan kembali kepada BPJamsostek,” jelasnya lagi.

Berbagai upaya dilakukan BPJamsostek dalam merangkul perusahaan dan pekerja dalam melakukan pengkinian data, seperti melakukan sosialisasi ataupun pendekatan langsung ke perusahaan, hingga pemberitahuan secara personal melalui layanan SMS langsung ke telepon seluler peserta.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, melalui pendekatan personal via SMS yang berisi tautan unik, memungkinkan peserta untuk langsung melakukan pengkinian data. Namun peserta yang mendapatkan SMS ini, hanya bagi peserta yang non aktif terhitung periode Juni 2020 dan setelahnya.

Hingga gelombang kelima penyerahan BSU ini, BPJamsostek berhasil mengumpulkan 14,8 juta data nomor rekening pekerja, dan setelah dilakukan validasi berlapis menjadi 12,4 juta data pekerja. Terdapat 1,8 juta data yang dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020. Selain itu, juga terdapat sekitar 600 ribu data yang tidak berhasil dikonfirmasi ulang.

Menurut Agus, kondisi ini ditengarai terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi geografis Indonesia, perusahaan peserta berada di daerah terpencil, sehingga mempersulit koordinasi dalam mengumpulkan data. Selain koordinasi, kepemilikan rekening bank bagi pekerja di daerah terpencil juga menjadi satu faktor yang mempengaruhi, terlebih penerimaan gaji disinyalir masih dibagikan secara manual.

Selain isu tersebut, Agus mengindikasikan, permasalahan klasik terkait pelaporan data upah oleh perusahaan juga masih terjadi. Hal ini memaksa BPJamsostek harus ekstra selektif dalam melakukan validasi terkait kesesuaian data dengan kriteria Kemenaker.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Jumat (2/10), BSU tahap pertama telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima, atau setara 99,38 persen. Tahap kedua telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima (99,38 persen), tahap ketiga tersalurkan kepada 3.476.122 penerima (99,32 persen), dan tahap keempat telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima. Sementara untuk tahap kelima, sedang dalam proses untuk penyaluran dana hingga ditransfer ke rekening pekerja.

Agus menjelaskan, satu kriteria yang diterbitkan Kemenaker untuk penerima BSU, adalah upah pekerja di bawah Rp5 juta.

“Sementara masih sering didapati kasus pelaporan data upah yang disalahgunakan dan cenderung merugikan pekerja, karena lebih rendah daripada yang sebenarnya,” ujarnya.

Ini menjadi tugas besar BPJamsostek bersama seluruh pekerja dan stakeholders, karena upah yang dilaporkan menjadi acuan perhitungan manfaat yang akan diterima nantinya.

“Program BSU dari pemerintah ini, selain mampu meringankan beban ekonomi masyarakat pekerja, juga membuka mata masyarakat tentang pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Semoga momentum ini terus terjaga, sehingga seluruh pekerja Indonesia terlindungi oleh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJamsostek,” pungkas Agus. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi kembali menyiapkan anggaran Rp500 miliar untuk penanganan covid-19 Sumut tahap III, yakni periode Oktober-Desember 2020. Anggaran itu berasal dari refocusing APBD Sumut tahun anggaran 2020.

Sebelumnya telah disiapkan Rp 502,1 miliar untuk penanganan covid-19 Sumut pada tahap I (April-Juni), dan Rp 500 miliar untuk tahap II (Juli-September). Total anggaran yang disiapkan menangani covid di Sumut sekitar Rp 1,5 triliun.

“Iya 500 miliar lagi,” ujar Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, didampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (2/10).

Secara umum anggaran Rp500 miliar tahap III itu dialokasikan untuk 3 bidang, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. “Tetap untuk 3 hal itu dialokasikan, nanti dibahas lagi berapa ke sini berapa ke sana,” ujarnya.

Meski begitu, Gubernur Edy menyebutkan bidang stimulus ekonomi, akan mendapat alokasi anggaran yang banyak. “Karena kita harus membantu para UMKM dan koperasi agar ekonomi tetap berjalan,” kata Edy.

Di singgung soal berapa penyerapan dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp500 miliar tahap II yang lalu, Gubernur Edy mengaku belum mengetahui persis. Namun jikapun ada pos-pos anggaran yang belum terserap, akan diserap di tahap III ini.

Sumut Naik ke Posisi 6

Sementara itu, berdasarkan data laporan media harian Covid-19 milik Kemenkes RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (1/10) kemarin, Sumut naik ke posisi enam sebagai provinsi terbanyak kasus Covid-19 di Indonesia. Dalam data tersebut, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Sumut telah mencapai 10.424 orang. Angka ini bertambah sebanyak 111 orang dari hari sebelumnya.

Namun begitu, meski penambahan kasus konfirmasi di Sumut terus terjadi, angka kesembuhannya juga terus mengalami peningkatan. Saat ini, akumulasinya sudah mencapai 7.126 orang. Sementara itu, untuk pasien positif Covid-19 meninggal dunia saat ini jumlahnya menjadi 434 orang.

Secara nasional, kasus Covid-19 di tanah air telah mencapai 291.182 kasus. Kemudian angka kesembuhannya sudah mencapai 218.487 kasus, dan meninggal 10.856 kasus.

Untuk provinsi terbanyak kasus Covid-19 masih diduduki oleh DKI Jakarta dengan 74.989 kasus. Kemudian Jawa Timur 44.058 kasus, Jawa Barat 22.764 kasus, Jawa Tengah 22.734 kasus, dan Sulawesi Selatan 15.698 kasus.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan yang kasus sebelumnya di atas Sumut, saat ini turun ke posisi 7 dengan jumlah 10.403 kasus.(bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada santunan sebesar Rp15 juta bagi setiap keluarga ataupun ahli waris dari pasien yang meninggal akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar keluarga ataupun ahli waris dapat mengklaim santunan tersebut.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menerima informasi tersebut dari Kemensos, melalui Dinas Sosial Sumatera Utara. Pemko menindaklanjuti program Kemensos itu melalui surat edaran No. 466/6847 tentang penanganan perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat wabah Covid-19. Surat ditandatangani Sekda Kota Medan, Wiriya Al Rahman, pada 30 September 2020 atas nama Wali Kota Medan.

“Itu bukan program Pemko Medan, tapi Kemensos. Kita sudah dapatkan informasi terkait bantuan perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat Covid-19. Pemko Medan sudah membuat surat edarannya. Saat ini sedang disosialisasikan oleh Kecamatan-kecamatan hingga kelurahan-kelurahan,” ucap Kadis Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis, kepada Sumut Pos, Jumat (2/10).

Dikatakan Endar, masyarakat yang keluarganya meninggal dunia akibat Covid-19, dapat mengurus santunan tersebut ke kantor Dinas Sosial Kota Medan di Jalan TB Simatupang. Bila semua persyaratan telah lengkap, pihakmya akan melakukan konfirmasi ke gugus tugas Kota Medan untuk dicek kebenarannya, apakah betul korban meninggal dunia akibat Covid-19 atau tidak.

“Jika hasil cek menyatakan benar, akan disampaikan ke provinsi untuk diteruskan ke Kemensos. Nantinya, biaya santunan akan masuk ke masing-masing rekening keluarga korban. Baru itu info yang kita dapatkan. Detailnya belum tahu, karena sampai saat ini kita belum terima petunjuk teknis (juknis) nya,” tandasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Camat Medan Petisah, Agha Novrian membenarkan kabar tersebut. Agha mengaku telah menerima surat edaran itu, dan tengah menyosialisasikannya ke seluruh wilayah di Kecamatan Medan Petisah melalui kelurahan-kelurahan yang ada di sana.

“Infonya baru kita edarkan melalui bapak/ibu Lurah di Kecamatan Medan Petisah. Saat ini mulai disosialisasikan,” jawabnya.

Namun sampai saat ini, pihaknya belum menerima informasi terkait kabar ada atau tidaknya masyarakat yang sudah mengurus santunan tersebut. “Belum ada info dari Lurah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam surat edaran Pemko Medan No.466/6847 tentang penanganan perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat wabah Covid-19, disebutkan bahwa setiap keluarga korban meninggal akibat Covid-19 berhak mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta per jiwa dari anggaran kementerian sosial RI.

Surat edaran itu sekaligus meminta setiap Camat dan Lurah di Kota Medan untuk melakukan sosialisasi kepada keluarga ataupun ahli waris di wilayah masing-masing, untuk mengajukan permohonan santunan meninggal dunia melalui Dinas Sosial Kota Medan. Adapun beberapa syaratnya yakni:

1. Fotocopy KK ahli waris dan korban;
2. Fotocopy KTP ahli waris dan korban;
3. Fotocopy sudah keterangan meninggal dunia karena Covid-19 dari RS;
4. Fotocopy surat keterangan hasil pemeriksaan menyatakan positif Covid-19/rekam medis;
5. Surat (Asli) keterangan domisili yang meninggal dunia dari kelurahan;
6. Foto (warna) korban;
7. Fotocopy buku tabungan atau rekening ahli waris korban;
8. Surat keterangan (Asli) ahli waris yang dikeluarkan oleh Camat; dan
9. Mengisi formulir permohonan dari Dinas Sosial Kota Medan. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam sepekan terakhir, beredar kabar kalau Kota Medan bakal menerapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) mulai hari ini, Sabtu (3/10), hingga 17 Oktober 2020. Semua tempat wisata dan jalan proyokol menuju dan dari Kota Medan bakal ditutup. Kabar tersebut langsung dibantah Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan.

Juru bicara GTPP Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, kabar yang tersebar secara berantai di media sosial dan WhatsApp tersebut tidak benar alias hoax. “Seratus persen, itu tidak benar. Sampai saat ini tidak ada kita terima surat edaran bahwa Kota Medan akan memberlakukan PSBB Itu kita pastikan kabar bohong,” tegas Mardohar kepada Sumut Pos, Jumat (2/10).

Menurut Mardohar, tidak mudah untuk menetapkan sebuah kota dalam mengambil langkah PSBB. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, di antaranya adalah faktor ekonomi yang tentunya sangat berdampak. “Faktor kesehatan yang paling utama, apakah kalau di PSBB akan menekan angka penyebaran? Kalau tidak, maka tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, kalau kita mengambil langkah untuk PSBB, itu artinya penurunan ekonomi di Kota Medan akan sangat berdampak,” ujarnya.

Dalam menentukan sebuah kota PSBB atau tidak, jelas Mardohar, butuh mekanisme yang cukup panjang. Sebuah kota tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, harus ada koordinasi dan persetujuan dari pemerintah provinsi dan diketahui pemerintah pusat. “Dan dalam rapat kami dengan gugus tugas provinsi kemarin, tidak ada sedikitpun arah pembicaraan untuk melakukan PSBB. Padahal kalau Kota Medan mau PSBB, harus ada surat resmi dulu ke gugus tugas provinisi. Kalau dinilai memang perlu dan akhirnya disetujui serta memang Pemko Medan mampu membiayai PSBB itu, barulah bisa di PSBB. Inikan jelas, saat ini kita tidak ada berpikir untuk PSBB apalagi mengajukan hal itu ke provinsi,” bebernya.

Menurut Mardohar, saat ini Kota Medan memang belum membutuhkan langkah PSBB. Selain Kota Medan sedang berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya kembali, penerapan protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.11/2020 dan Perwal No.27/2020 secara ketat dinilai sudah lebih dari cukup untuk menekan angka penyebaran Covid-19 itu sendiri.

“Sebetulnya kalau semua pihak secara disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka angka penyebaran Covid ini pasti menurun. Sebaliknya, kalaupun PSBB tapi masyarakat tetap saja melanggar dan tidak disiplin, maka angka penyebaran tetap saja akan tinggi. Padahal PSBB itu sendiri sangat berdampak dalam melemahkan perekonomian. Akibatnya, penyebaran virusnya tidak turun, ekonominya malah melemah. Ini yang tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Untuk itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan itu kembali mengimbau masyarakat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.27/2020 dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. “Kalau itu disiplin dilakukan, InsyaAllah ini akan turun dengan sendirinya. Mari kita tingkatkan kedisiplinan,” tandasnya.

Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Arjuna Sembiring juga dengan tegas membantah kabar PSBB tersebut. “Gugus Tugas Kota Medan tidak ada membuat kebijakan seperti itu, itu tidak benar,” jawab Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan itu.

Begitu juga saat ditanyakan hal yang sama dengan Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan. Ia pun turut membantah kabar tersebut. “Tak ada PSBB, yang ada saat ini kita semakin fokus dalam menegakkan Perwal No.27/2020. Sosialisasi, pengawasan dan penindakan terus kita lakukan dengan melakukan razia-razia,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tersebar kabar di media jejaring Whatsapp dan media sosial bahwa Kota Medan akan melakukan PSBB mulai 3 Oktober hingga 17 Oktober 2020, hal itu dilakukan karena semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Berikut kabar yang beredar tersebut. “Semua tempat wisata dan jalan protokol perbatasan Medan, ditutup selama pemberlakuan PSBB.

PSBB di Kota Medan dilaksanakan selama 14 hari, mulai 3 hingga 17 Oktober 2020. Semua tempat wisata di Kota Medan termasuk jalan protokol Medan dan perbatasan, ditutup selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Stay safe guys”. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Satgas Covid-19 Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang) di bawah komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara, jangan sekadar melakukan razia protokol kesehatan dan memberi sanksi kepada masyarakat yang tak mematuhi aturan tersebut. Tapi juga harus menggalakkan kampanye imunitas. Karena dengan antibodi yang kuat, virus takkan gampang menyerang.

“Ya, sekarang pemerintah perlu menggalakkan kampanye imunitas di samping prokes covid Ini sangat penting. Karena dengan antibodi yang kuat, virus takkan gampang menyerang. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatren kota di Sumut perlu mengguyur vitamin ketika melakukan razia kepada masyarakat,” kata pengamat kebijakan publik, Ikrimah Hamidy menjawab Sumut Pos, Jumat (2/10).

Menurutnya, pengadaan vitamin dapat dianggarkan Pemprovsu dan pemkab/pemko melalui refocusing atau realokasi dana APBD tahap II dan tahap III. “Tentu bisa jika ada kemauan. Jangan sekadar anggaran untuk razia prokes saja yang dialokasikan. Sebab, selain sisi ekonomi, kesehatan masyarakat juga prioritas,” katanya.

Mantan anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut ini mengatakan, masyarakat juga mesti diberi edukasi bahwa guna meningkatkan imunitas tubuh tak mesti dengan obat-obatan yang mahal saja. “Misalkan kunyit, jahe, dan lainnya yang sebenarnya juga efektif meningkatkan imunitas tubuh,” tuturnya.

Sebab kalau berharap masyarakat mengonsumsi obat-obatan di apotik semua, lanjut Ikrimah, ditambah dengan kondisi krisis ekonomi saat ini, barang tentu akan terjadi penambahan biaya sehari-hari lagi. “Selain murah, obat-obatan tradisional juga berkhasiat bagi tubuh dan kesehatan. Misalnya rebusan daun jambu kelutuk (biji), sangat bagus itu malah lebih tinggi vitamin C-nya dari buah jeruk. Jadi jangan ada penambahan biaya baru lagi kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi ini,” katanya.

Ia menambahkan, program tes swab pun mestinya dimaksimalkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah, sehingga penularan Covid-19 tidak semakin meluas. Dengan demikian, tidak perlu banyak orang yang sudah terpapar harus diisolasi ke rumah sakit rujukan.

“Sebab kesiapan untuk orang-orang yang terpapar tersebut, pengobatannya bagaimana? Kan ada itu video yang viral di Papua, orang yang kena Covid-19 ditelantarkan sama pihak rumah sakit. Kan repot juga kalau begitu ceritanya. Ditambah lagi sekarang ini dokter pun banyak yang takut. Sudah banyak dari tim medis yang meninggal akibat covid ini. Salah satu faktor pemicunya, saya kira karena mereka terlalu lelah menangani para pasien covid. Jadi sangat miris kita melihat kondisi di tanah air karena pandemi ini,” pungkasnya.

Junjung Transparansi

Terpisah, Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Sekdaprovsu R Sabrina menerima kunjungan Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, di Rumah Dinas Gubsu Jl. Sudirman Medan, kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan evaluasi pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sumut.

Menurut Edy, hasil pemeriksaan pendahuluan akan menjadi bahan masukan dan acuan untuk memperbaiki, serta menghindari kesalahan-kesalahan di masa mendatang, khususnya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. “Saya sangat berterimakasih sekali, karena pengawasan memang selalu kami butuhkan dalam bekerja. Apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yang sebenarnya baru bagi kita semua,” ujarnya.

Salah satu kendala yang sering timbul dalam penanganan Covid-19, lanjutnya, adalah banyak kegiatan yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah di lapangan. Akhirnya, tidak semua yang sudah direncanakan terlaksana sesuai awal dan menyulitkan dalam administrasi.

“Namun ini bukan menjadi alasan untuk tidak menyiapkan laporan pertanggungjawaban dengan baik. Kami di gugus tugas akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi wujudkan transparansi dan akuntabilitas,” tutur dia.

Eydu Oktain Panjaitan sebelumnya memaparkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan tim BPK, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut. Mulai dari bidang kesehatan dan pendukung kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pegaman sosial.

“Pemeriksaan kita memperlihatkan bahwa perencanaan program dan hasil pertanggungjawaban masih ada hal-hal yang perlu penyempurnaan. Lebih kepada rincian yang jelas dan detail terkait dana-dana yang sudah dipakai,” ungkapnya.

Pihaknya menyarankan agar fungsi pengawasan internal senantiasa ditingkatkan khususnya melalui Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Salah satunya, pembentukan tim force task khusus sehingga di masa mendatang memudahkan penyelesaian-penyelesaian laporan pertanggungjawaban penanganan Covid-19. (prn)

TEKS FOTO

ISTIMEWA

TERIMA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Sekdaprovsu, R Sabrina menerima audiensi Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Nomor Medan, Jumat (2/10).