Home Blog Page 4019

Presiden Joko Widodo Menganugerahkan Satyalancana Wirakarya kepada Empat Insan Telkomsel

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam Upacara Virtual Peringatan Hari Bhakti Postel ke-75 bertema “Transformasi Digital untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Senin (28/9). Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya berkat peran aktif dalam mendorong pengembangan pusat data melalui proses akuisisi pusat data asing menjadi nasional. Selain itu, perannya menginisiasi pemanfaatan spektrum 850 Mhz untuk pengembangan layanan telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo memberikan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya kepada empat insan Telkomsel yang telah berkontribusi besar dalam kemajuan sektor telekomunikasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate menyematkan langsung tanda kehormatan tersebut dalam Upacara Virtual Peringatan Hari Bhakti Postel ke-75 bertema “Transformasi Digital untuk Indonesia Maju” pada 28 September 2020.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam Upacara Virtual Peringatan Hari Bhakti Postel ke-75 bertema “Transformasi Digital untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Senin (28/9). Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya berkat peran aktif dalam mendorong pengembangan pusat data melalui proses akuisisi pusat data asing menjadi nasional. Selain itu, perannya menginisiasi pemanfaatan spektrum 850 Mhz untuk pengembangan layanan telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Telkomsel mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah Republik Indonesia atas apresiasi yang diberikan kepada insan-insan Telkomsel. Kami bersyukur atas pencapaian ini, sekaligus menjadi kebanggan tersendiri bagi seluruh keluarga besar Telkomsel untuk memiliki sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kami akan menjadikan anugerah ini sebagai momentum memacu semangat untuk terus bergerak maju membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air. Serta sebagai bagian dari dukungan kami kepada pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai negara digital.”

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.98/TK/Tahun 2020 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya, keempat insan Telkomsel yang mendapatkan penghargaan negara tersebut adalah Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro, Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel Andi Agus Akbar, Vice President Technology Strategy Telkomsel Indra Mardiatna, dan Direktur Operasional Infomedia Riri Amalas Yunita.

Setyanto Hantoro selaku Direktur Utama Telkomsel mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya atas peran aktif dalam mendorong pengembangan pusat data melalui proses akuisisi pusat data asing menjadi nasional. Selain itu, Setyanto juga ikut menginisiasi pemanfaatan spektrum 850 Mhz untuk pengembangan layanan telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Seluruh upaya tersebut menjadikan landasan bagi pemerintah untuk menentukan Setyanto sebagai insan yang berkontribusi dalam menjamin kedaulatan dan keamanan data nasional serta memberikan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah 3T.

Kemudian, Andi Agus Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Vice President Regulatory Management Telkomsel, menerima penghargaan atas peran aktifnya dalam membangun kesepahaman dengan operator lain dalam rangka menginisiasi penataan ulang pita frekuensi radio 800-900 MHz yang telah disetujui oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi penting bagi industri telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan broadband yang berkualitas dengan jangkauan yang lebih luas ke seluruh pelosok, termasuk di 1.181 desa yang tergolong wilayah 3T, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Andi Agus Akbar kini menjabat sebagai Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel.

Selanjutnya, Indra Mardiatna yang kini menjabat sebagai Vice President Technology Strategy Telkomsel, memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya setelah dianggap berhasil mengembangkan teknologi 5G di Indonesia dengan uji coba dan showcase 5G pertama di Indonesia pada ajang Asian Games 2018. Hal tersebut diwujudkan melalui kehadiran 5G Experience Center di Gelora Bung Karno yang meliputi simulasi terapan 5G seperti Autonomous Electric Vehicle, Robotic, dan AR/VR. Upaya tersebut pun dilanjutkan dengan mendorong penggunaannya di industri 4.0, sehingga mampu membantu meningkatkan daya saing Indonesia secara global dalam menerapkan teknologi 5G secara luas.

Sedangkan Riri Amalas Yunita merupakan insan Telkomsel yang kini menjabat sebagai Direktur Operasional Infomedia memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya setelah berhasil berperan aktif dalam menginisasi dan mengimplementasi Omnichannel-System yang telah digunakan di beberapa institusi pemerintah, BUMN dan industri. Sistem tersebut merupakan sistem informasi interaksi yang mengintegrasikan berbagai platform komunikasi dengan kemampuan Big Data, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan infomasi yang akurat dan meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan.

“Ke depan, kami akan terus mengembangkan sumber daya manusia yang unggul untuk dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia di setiap langkah perusahaan dalam melayani negeri ini. Sebagai leading digital telco company, Telkomsel akan memaksimalkan manfaat implementasi transformasi teknologi digital tepat guna bagi berbagai sektor kehidupan, sejalan dengan semangat Hari Bhakti Postel ke-75 ini. Terlebih, saat ini kita sedang menjalani kenormalan baru, sehingga peran teknologi digital semakin krusial dalam mendampingi masyarakat untuk beradaptasi kebiasaan baru di kesehariannya agar kita semua dapat melewati masa penuh tantangan ini dengan baik,” tutup Setyanto.(*)

Satgas Covid-19 Mebidang Lanjutkan Razia Malam, 64 Orang Disanksi Fisik hingga Tegur Pelaku Usaha

TEGUR: Sertu (K) Geby Elvina Purnama memberikan teguran kepada warga yang tak mengenakan masker.
TEGUR: Sertu (K) Geby Elvina Purnama memberikan teguran kepada warga yang tak mengenakan masker.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Satgas Covid-19 Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) kembali menggelar razia protokol kesehatan malam hari di sejumlah kawasan keramaian di Kota Medan. Kali ini, petugas tidak hanya menegur warga dan pengelola rumah makan dan tempat hiburan, tetapi juga para pengendara sepeda motor yang konvoi tanpa menggunakan masker.

TEGUR: Sertu (K) Geby Elvina Purnama memberikan teguran kepada warga yang tak mengenakan masker.
TEGUR: Sertu (K) Geby Elvina Purnama memberikan teguran kepada warga yang tak mengenakan masker.

Dalam razia yang terbagi tiga tim, petugas memeriksa sebanyak 26 tempat hiburan malam dan rumah makan, memberikan sanksi fisik kepada 64 orang, tindakan nonfisik 23 orang serta membagikan 900 helai masker. Kepada pelaku usaha, tim mengeluarkan teguran tertulis 9 lembar serta 12 BAP.

Satgas yang tergabung dari unsur Dinas Pariwisata, Satpol PP, Humas dan TNI/Polri itu menyasar sejumlah kawasan seperti Jalan Amir Hamzah, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pattimura, Jalan S Parman dan Jalan Adam Malik untuk tim 1. Selanjutnya tim 2 merazia sejumlah tempat hiburan dan rumah makan di Jalan Rajawali dan Jalan Sei Belutu, serta tim 3 di kawasan Jalan TB Simatupang dan Jalan Sunggal.

  Dari razia tersebut, pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam terpaksa dibubarkan petugas karena melanggar protokol kesehatan. Meskipun telah menggunakan masker, namun sebagian besar terlihat tidak menjaga jarak aman berinteraksi antara 1,5 – 2 meter. Termasuk juga memberikan teguran kepada pengelola karena tidak melarang tamunya untuk mematuhi aturan di masa pandemi tersebut.

  “Ini kenapa kumpul-kumpul, rapat-rapat duduknya. Ayo silakan bubar Bapak Ibu, silakan pulang, jangan berlama-lama di sini,” ujar Sertu (K) Geby Elvina Purnama di tempat hiburan di kawasan Jalan Sei Belutu, Jumat (25/9) malam.

  Sementara tim lainnya juga memberikan teguran hingga hukuman fisik kepada pelaku usaha di kawasan Jalan TB Simatupang. Sebab, selain tidak menggunakan masker, juga membiarkan posisi tempat duduk bagi pengunjung tidak menjaga jarak aman berinteraksi. Untuk itu, petugas memberikan masker gratis kepada warga yang lupa membawa alat pelindung tersebut.”Kenapa maskernya tidak dipakai Pak. Harusnya anda menjaga diri sebelum menerima orang. Silakan dipakai maskernya ya Pak,” kata AKP Ridwan kepada penjual sate di kawasan sekitar RS Bina Kasih Medan.

  Saat menyasar sejumlah rumah makan, petugas yang berjaga di luar justru melihat sebagaian pengendara sepeda motor yang melintas tidak menggunakan masker. Karena itu, Satpol PP didampingi TNI/Polri berinisiatif menghentikan warga yang melanggar protokol kesehatan. Namun tidak sedikit pula yang berputar arah (melawan arus lalulintas) untuk menghindari sanksi dari petugas.

  Bahkan di kawasan Jalan Sunggal, tim menghentikan konvoi pengendara sepeda motor yang beriringan dan tidak menggunakan masker. Sebagian berdalih karena helm yang digunakan menutupi hidung dan mulut (helm full face). Namun hal itu tidak dibiarkan petugas, mengingat instruksi pemerintah adalah menjalankan protokol kesehatan.”Maaf Pak, karena pakai helm ini jadi saya pikir tidak pakai masker lagi. Makanya maskernya disimpan dulu,” ujar pengenara sepedamotor.

  Tim pun memastikan bahwa pengendara sepeda motor tersebut membawa masker dan meminta mereka untuk menggunakannya. Sebab alat itu diperlukan guna mencegah penularan Covid-19 di Sumut khususnya Mebidang. (map/ila)

FOTO

–          Tim Satgas Covid-19 Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) menggelar razia penggunaan masker dan protokol kesehatan di seputaran Jalan Kasuari Medan, Jumat (25/9) malam. Langkah ini diambil untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan. (Humas Sumut/Alex)

–          Tim Satgas Covid 19 Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) menggelar razia keramaian, sosialisasi penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat hiburan malam, kafe dan rumah makan di sekitaran Kota Medan, Jumat (25/9/2020) malam. (Humas Sumut / Imam Syahputra).

Sejak Gubsu Kukuhkan Pjs KDh, 14 Eselon II Pemprov Rangkap 2-3 Jabatan

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah Gubenur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik 10 penjabat sementara kepala daerah (Pjs KDh), Jumat (25/9), rangkap jabatan para eselon II di lingkungan Pemprov Sumut pun bertambah. Catatan Sumut Pos, sedikitnya terdapat 14 eselon II Pemprovsu yang kini rangkap 2-3 jabatan. 

Ilustrasi
Ilustrasi

Adapun nama pejabat yang kini mengemban tiga jabatan yakni antara lain; Ismael Sinaga (Pjs Wali Kota Tanjung Balai, Kadisdukcapil dan Plt Kepala BPKAD); Basarin Yunus Tanjung (Pjs Bupati Asahan,  (Kabiro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu dan Plt Sekda Pematang Siantar), Lasro Marbun (Pjs Bupati Samosir, Kepala Inspektorat, Plt Kadis Pendidikan Sumut), Irman Oemar (Pjs Bupati Serdang Bedagai, Kepala Balitbang dan Plt Kadis Kominfo), serta Arief Sudarto Trinugroho (Pjs Wali Kota Medan, Asisten II Setdaprovsu dan Plt Dinas Penanaman Modal dan PTSP).

Sedangkan lima pejabat lain yang baru menjabat dua jabatan setelah dilantik sebagai penjabat KDh, yakni Dahler Lubis (Pjs Bupati Madina, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura), Ria Nofida Telaumbanua (Pjs Bupati Nisel Kadisbudpar), Abdul Haris Lubis (Pjs Wali Kota Gunung Sitolin

Kadis Perhubungan), Harianto Butarbutar (Pjs Bupati Toba, Kadisnaker), dan Kaiman Turnip (Pj Bupati Pakpak Bharat, Kepala BPSDM). 

Sebelum itu, sudah terdapat sejumlah eselon II yang juga rangkap jabatan yakni; Afifi Lubis (Kabiro Pemerintahan, Plt Kepala BKD, dan Plt Sekretaris DPRD), Hendra Dermawan Siregar (Kabiro Humas dan Keprotokolan, Plt Kepala Kesbangpol), dan Hasmirizal Lubis (Kepala Bappeda, Plt Kabiro Organisasi) 

Bukan hanya itu, saat ini pun terdapat tiga jabatan eselon II di Pemprovsu yang lowong antara lain asisten Administrasi Pemerintahan, staf ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, serta kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara adapun tambahan eselon II yang masih menjabat pelaksana tugas (Plt) saat ini, antara lain Aprilla H Siregar (Biro Hukum), Ridha Haykal Amal (Dinas Koperasi dan UKM), Riswan Lubis (BPPRD), Herianto (Dinas Kehutanan), Nazli (Dinas Perkebunan), dan Siti Roilan (Direktur RS Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem).

Berbagai pihak termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelumnya telah mengultimatum Gubsu Edy Rahmayadi ihwal banyaknya kekosongan pimpinan OPD defenitif ini. KASN bahkan mengaku telah menerima surat hasil asesmen sejumlah pejabat eselon II yang kosong di Pemprov Sumut. Nama-nama ini akan diperiksa lagi, sesuai tidak dengan rekomendasi KASN sebelumnya.

“Surat dari Gubsu kemarin sudah sampai dan KASN sekarang sedang mengkaji seluruh tindakan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemprov Sumut,” ujar Asisten KASN Wilayah II, Kusen Kusdiana, Senin (14/9).

Ia menyebut jika disetujui, pihaknya nanti akan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan kepada gubernur untuk selanjutnya dilakukan pelantikan sesuai rekomendasi KASN. Namun, Kusen mengaku belum bisa memastikan jangka waktu pengkajian hasil asesmen itu. Ia berharap rekomendasi tersebut akan keluar dalam waktu dekat. 

“Iya jadi sedang mengkaji, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat keluar rekomendasi dari KASN,” ucapnya seraya menambahkan dalam hasil asesmen itu, sudah tertera beberapa nama pejabat yang akan mengisi sejumlah kekosongan jabatan eselon II. (prn/ila) 

60 Persen Sampah di Sumut Merupakan Sampah Organik

PERLIHATKAN: Sekdaprov, R Sabrina memperlihatkan hasil pengolahan samnpah organik dalam seminar nasional secara virtual yang diselenggarakan Forhati Sumut. ) Wilayah SumutForum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah Sumut, di Rumah Dinas Sekdaprov Sumut Jalan Mongonsidi Medan, Sabtu (26/9). Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.
PERLIHATKAN: Sekdaprov, R Sabrina memperlihatkan hasil pengolahan samnpah organik dalam seminar nasional secara virtual yang diselenggarakan Forhati Sumut. ) Wilayah SumutForum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah Sumut, di Rumah Dinas Sekdaprov Sumut Jalan Mongonsidi Medan, Sabtu (26/9). Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Limbah sampah rumah tangga yang selama ini meresahkan masyarakat, ternyata bisa disulap menjadi barang yang bernilai ekonomi. Antara lain, dengan mengolah limbah organik menjadi arang briket dan eco enzyme (cairan hasil fermentasi sampah organik) untuk mendukung industri pangan dan energi.

PERLIHATKAN: Sekdaprov, R Sabrina memperlihatkan hasil pengolahan samnpah organik dalam seminar nasional secara virtual yang diselenggarakan Forhati Sumut. ) Wilayah SumutForum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah Sumut, di Rumah Dinas Sekdaprov Sumut Jalan Mongonsidi Medan, Sabtu (26/9). Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.
PERLIHATKAN: Sekdaprov, R Sabrina memperlihatkan hasil pengolahan samnpah organik dalam seminar nasional secara virtual yang diselenggarakan Forhati Sumut. ) Wilayah SumutForum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah Sumut, di Rumah Dinas Sekdaprov Sumut Jalan Mongonsidi Medan, Sabtu (26/9). Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.

  Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina usai membuka dan mengikuti seminar nasional secara virtual yang diselenggarakan Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah Sumut, di Rumah Dinas Sekdaprov Sumut Jalan Mongonsidi Medan, Sabtu (26/9).

  “Teknologi briket dan eco enzyme adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang potensinya sangat besar. Karena, 60% sampah di Sumut adalah sampah organik yang harusnya dapat dimanfaatkan menjadi lebih bernilai atau lebih dikenal dengan konsep circular economy,” ujarnya.

  Sabrina juga menjelaskan, ada dua langkah dalam melakukan pengelolaan persampahan yang saling berkaitan, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan melakukan pendauran ulang sampah rumah tangga. Untuk melakukan pengelolaan sampah, Pemprov Sumut melibatkan stakeholder, peneliti dan akademisi.

  “Kebijakan dan strategi Pemprov Sumut dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020, mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 22% di tahun 2020,” terangnya.

  Sebelumnya, Ketua Forhati Sumut Paranita Sagala mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena melihat bahwa saat ini yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

  “Forhati ini adalah organisasi yang beranggotakan perempuan, di Sumut kita ada di 16 kabupaten/kota. Kami fokus pada pemberdayaan perempuan. Saat ini, kita melihat dampak dari pandemi amat terasa bagi pengusaha kecil dan menengah. Untuk itu kita pikirkan apa yang bisa dilakukan dari rumah dan ternyata kita bisa olah sampah menjadi bernilai ekonomi,” ujarnya.

  Karena ini berkaitan dengan lingkungan hidup, Paranita pun berharap setelah acara tersebut selesai akan banyak anggota yang mulai melakukan pengelolaan sampah dengan metode eco-enzyme.

 ”Semoga banyak dari kita yang setelah acara ini dapat mencoba manfaatnya. Karena tidak hanya baik untuk lingkungan, tapi juga baik untuk ekonomi, dimana sampah yang selama ini kita buang ternyata masih bisa dimanfaatkan kembali,” harapnya. (prn/ila)

72 Perwira SIP Asal Sumut Dilantik secara Virtual

VIRTUAL: Kapoldasu, Irjen Pol Drs Martuani Sormin, menyaksikan pelantikan 72 perwira SIP asal Sumut melalui virtual.
VIRTUAL: Kapoldasu, Irjen Pol Drs Martuani Sormin, menyaksikan pelantikan 72 perwira SIP asal Sumut melalui virtual.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.600 Perwira Sekolah Inspektur Polisi (SIP) seluruh Indonesia Angkatan ke-49 Tahun 2020, dilantik melalui Virtual Online Zoom Meeting. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Sukabumi, Jawa Barat.

VIRTUAL: Kapoldasu, Irjen Pol Drs Martuani Sormin, menyaksikan pelantikan 72 perwira SIP asal Sumut melalui virtual.
VIRTUAL: Kapoldasu, Irjen Pol Drs Martuani Sormin, menyaksikan pelantikan 72 perwira SIP asal Sumut melalui virtual.

Pelantikan itu disaksikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi melalui kegiatan Upacara Tupdik Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-49.

Tahun 2020 Resimen Wira Adhibrata Sanskara itu, di Rumah Dinas Kapolda Sumut, Jalan Walikota Medan, Senin (28/9). Sebab, sebanyak 72 perwira asal Polda Sumut turut serta dalam pelantikan tersebut, terdiri dari Polki 69 orang dan Polwan 3 orang.

Amanat Inspektur Upacara saat upacara penutupan menyampaikan proses pendidikan SIP ke-49 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, yang mana dalam proses pendidikannya menjadi berbeda dari angkatan sebelumnya.

Seluruh Siswa SIP secara umum telah dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan lancar. Kegiatan ini merupakan wujud dan bukti legalitas Siswa SIP Angkatan ke-49 untuk menyandang pangkat IPDA.

“Saya mengucapkan selamat kepada pada Perwira yang baru saja dilantik. Semoga apa yang telah didapatkan dalam pendidikan di Sukabumi, menjadi bekal dalam bertugas guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Inspektur upacara.

Setelah ini, lanjutnya, para perwira yang baru saja dilantik akan ditempatkan di kesatuan masing-masing, ataupun di tempat yang baru. “Oleh karena itu, selalu berpegang teguhlah kalian atas sumpah yang telah di ikrarkan dimanapun anda bertugas,” pesannya.

Sementara, Irjen Pol Martuani mengatakan, Polri telah menambah jumlah kuota perwira sebanyak 1.600 orang dan harapannya semoga kinerja Polri ke depan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas para Kasatwil serta Kasatker, lanjutnya, untuk memberdayakan para Perwira Polri yang baru saja dilantik, guna menjadi seorang Perwira yang dapat membantu kinerja Satker dan Satwil di masing-masing wilayah. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita keselamatan dalam mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara,” harapnya. (mag-1/ila)

Djarot Syaiful Kukuhkan Idris Pasaribu Jabat Kepala BKN PDIP Sumut

KUKUHKAN: Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat, foto bersama usai mengukuhkan mengukuhkan Idris Pasaribu sebagai Kepala BKN PDIP Sumut. idris/sumut pos.
KUKUHKAN: Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat, foto bersama usai mengukuhkan mengukuhkan Idris Pasaribu sebagai Kepala BKN PDIP Sumut. idris/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai tindaklanjut atas salah satu instruksi dari hasil Kongres V PDIP di Bali beberapa waktu yang lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Utara, membentuk badan-badan partai.

KUKUHKAN: Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat, foto bersama usai mengukuhkan mengukuhkan Idris Pasaribu sebagai Kepala BKN PDIP Sumut. idris/sumut pos.
KUKUHKAN: Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat, foto bersama usai mengukuhkan mengukuhkan Idris Pasaribu sebagai Kepala BKN PDIP Sumut. idris/sumut pos.

Salah satunya Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Sumut. Pembentukan BKN ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PDIP dalam mengawal budaya dan jati diri bangsa.

Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat pun mengukuhkan kepengurusan BKN PDIP Sumut, Kamis (24/9) serta mengukuhkan Idris Pasaribu sebagai Kepala BKN PDIP Sumut. Dalam acara pengukuhan itu, Djarot menyebutkan jika PDIP mengambil jalan kebudayaan agar tidak ada lagi sikap-sikap intoleransi di negara Indonesia. “Bangsa Indonesia dikenal memiliki welas asih, tidak gampang terprovokasi,” ujar Djarot dalam acara yang turut dihadiri Sekretaris DPD PDIP Sumut, Soetarto dan para fungsionaris PDIP Sumut.

Terlebih, kata Djarot, Sumut merupakan tempat lahirnya para budayawan dan seniman serta sastrawan hingga penulis kaliber nasional dan internasional. “Di sini (Sumut), lahir sastrawan Amir Hamzah. Ia juga yang mendorong Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tak hanya itu, sastrawan Sitor Situmorang juga berasal dari Sumatera Utara, saya beberapa kali bertemu dengan keluarga Sitor Situmorang dan tetap menjalin hubungan baik,” ucapnya.

Djarot juga menuturkan, pada era Bung Karno, pembangunan karakter bangsa dengan nation and character building, salah satunya adalah melalui pendekatan budaya. Bung Karno kerap mengundang para budayawan, seniman, dan sastrawan ke istana negara.

Djarot pun berharap adanya komitmen PDIP terhadap kebudayaan, dapat mempererat keharmonisan antar sesama warga bangsa. Sebab bila seorang pemimpin yang lahir dengan penguatan karakter dan budaya maka akan melahirkan sosok yang halus, tenang dan tajam serta dapat membedakan mana yang hak dan batil.

Ketua DPP PDIP itu juga mengungkapkan, bahwa rasa cinta tanah air akan mampu menghempang penyakit-penyakit sosial yang ada.

“Banyak orang yang sekarang menyembah berhala-berhala baru, seperti materi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kita juga terjebak dalam penyakit individualis serta hedonisme, ini yang mesti kita hilangkan,” pungkasnya.

Dalam kata sambutannya, Kepala BKN PDIP Sumut, Idris Pasaribu mengatakan, jika Sumut merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan beragam. Kerarifan lokal serta kebersamaan dalam kebudayaan merupakan kekuatan yang telah lama tertanam pada masyarakat Sumut. “Di Sumut ada 8 etnis asli, ditambah tiga etnis pendatang yang jumlahnya cukup besar, yakni etnis Jawa, Tionghoa dan Minang,” kata Idris.

Oleh karena itu, sewajarnya bila pemerintah daerah di Sumatera Utara mulai dari Pemerintah Provinsi sampai kepada Kabupaten/Kota, harus meningkatkan APBD nya untuk pembinaan seni dan budaya yang selama ini sangat minim. Hal ini tidak terlepas karena perhatian pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota di Sumatera Utara yang kurang memperhatikan pentingnya pembinaan kebudayaan hingga alokasi dana terhadap kebudayaan pun sangat minim

“Jika pun ada, dana itu diselipkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Demikian juga untuk para legislatif yang kurang memperhatikan pentingnya pembinaan kebudayaan, legislatif tidak mendorong pemerintah dalam melakukan hal itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selain mengukuhkan Idris Pasaribu sebagai Kepala BKN PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat juga turut mengukuhkan Fatah Baginda Gorby Siregar selaku Sekretaris, Teyza Cimira Tisya sebagai Bendahara, T Suhaimi Idris sebagai Wakil Kepala Bidang Data dan Informasi, Makmur Sardion Malau SH sebagai Wakil Kepala Bidang Pelestarian dan Ekspresi, H Benny Soebarjo sebagai Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Penggalangan, Juhendri Chaniago sebagai Wakil Kepala Bidang Strategi dan Analisis, Hafis Ta’adi sebagai Wakil Kepala Bidang General Affairs dan sejumlah pengurus lainnya. (map/ila)

Sumut Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Konjen Tiongkok

TERIMA BANTUAN: Sekda Provsu, R Sabrina, didampingi Kadis PPPA Sumut, Nurlela menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan Qiu Weiwei. Bantuan diserahkan di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (28/9).
TERIMA BANTUAN: Sekda Provsu, R Sabrina, didampingi Kadis PPPA Sumut, Nurlela menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan Qiu Weiwei. Bantuan diserahkan di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (28/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok di Medan. Bantuan berupa beras, minyak goreng dan gula tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

TERIMA BANTUAN: Sekda Provsu, R Sabrina, didampingi Kadis PPPA Sumut, Nurlela menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan Qiu Weiwei.  Bantuan diserahkan di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (28/9).
TERIMA BANTUAN: Sekda Provsu, R Sabrina, didampingi Kadis PPPA Sumut, Nurlela menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan Qiu Weiwei. Bantuan diserahkan di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (28/9).

  Paket bantuan yang diserahkan Konsul Jenderal Tiongkok di Medan Qiu Weiwei diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (PPPA) Sumut Nurlela di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (28/9).

  Sabrina menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang terdampak pandemi Covid-19.”Terima kasih atas bantuan ini, dan ini akan segera kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sabrina.

  Menurut Sabrina, sampai saat ini GTPP Cobid-19 Sumut masih membuka kesempatan bagi masyarakat maupun komunitas agar memberikan bantuan. Apalagi, akhir-akhir ini bantuan cenderung menurun.

  “Kita masih membuka bantuan. Di awal pandemi Covid-19, kita gencar menyalurkan bantuan, namun belakangan (bantuan) agak menurun, karena mungkin ekonomi sudah mulai digerakkan,” kata Sabrina.

  Disampaikan juga, saat ini masyarakat masih banyak memerlukan bantuan, karena ekonomi masih belum pulih total. “Mudah-mudahan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan bisa memberikan bantuannya kepada masyarakat, agar lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu di tengah pandemi ini,” ujar Sabrina.

  Konsul Jenderal Tiongkok di Medan, Qiu Weiwei mengatakan, negaranya sudah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia. Mulai dari alat medis hingga bantuan sembako. Ia juga menyampaikan saat ini uji klinis vaksin fase ketiga juga sedang berjalan.

 ”Hubungan Tiongkok dengan Indonesia sudah lama. Sejak pandemi ini bantuan yang diberikan dari Tiongkok sudah sangat banyak. Bantuan tidak hanya berupa sembako tapi bantuan alat medis juga sudah pernah disalurkan. Ke depan bantuan akan terus kami berikan sesuai dengan kemampuan,” kata Qiu Weiwei.

  Dikatakannya, bantuan tidak hanya berasal dari Pemerintah Tiongkok, namun juga berasal dari rakyat hingga perusahaan yang ada di Tiongkok. Pandemi saat ini, menurutnya, merupakan tantangan global yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Untuk itu seluruh pihak diajak untuk bersama-sama menangani pandemi ini, sehingga pandemi cepat berlalu.

  “Pandemi ini tantangan global. Semoga ke depan kita bisa bersama menghadapi pandemi ini. Bantuan ini semoga bisa bermanfaat bagi warga Sumut dan berkontribusi dalam kegiatan penanganan pandemi di Indonesia khususnya Sumut,” ujar Qiu Weiwei. (map/ila)

Presiden Lebih Setuju Mini Lockdown

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Wododo (Jokowi) memerintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan pengendalian penanganan virus Korona atau Covid-19 dengan berbasis lokal. Pasalnya, langkah ini dianggap lebih efektif.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal agar disampaikan ke provinsi, kabupaten dan kota, pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9).

Jokowi juga lebih setuju kepala daerah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Itu menurutnya lebih efektif dalam menanggulangi virus Korona di daerah-daerah. “Pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif, “ katanya.

Lebih lanjut Jokowi juga menegaskan, dirinya lebih setuju dengan mini lockdown. Karena melakukan lockdown secara general misalnya di tingkat provinsi akan merugikan banyak pihak. “Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif. jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinis. Ini akan merugikan banyak orang,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan, data yang ia dapatkan pada Minggu, 27 September 2020, rata-rata kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 22.46 persen. Presentase itu hambir mendekasi kasus Covid-19 di dunia yang jumlahnya mencapai 23.13 persen. “Rata-rata kasus aktif di Indonesia 22.46 persen. Ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23.13 persen,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (28/9).

Oleh sebab itu, angka ini terus diperbaiki oleh semua jajaran presiden. Termasuk juga angka kesembuhan. Karena Jokowi menginginkan semua angka harus mengalami perbaikian untuk kasus Covid-19 ini. “Saya kira ini terus diperbaiki lagi,” katanya.

Jokowi menambahkan, pada Agustus 2020 ini angka kematian di Indonesia juga menurun dibandingkan angka sebelumnya. Sehingga saat ini menjadi 3.77 persen dari sebelumnya 4.33 persen. “Kemudian yang kedua kalau kita bandingkan dengan bulan lalu, rata-rata kematian negara kita juga menurun. Dari 4.33 persen menjadi 3.77 persen,” ungkapnya.

Jokowi juga mengungkapkan angka kematian di dunia dibandingan di Indonesia masih lebih tinggi di dalam negeri. Sehingga hal ini perlu terus diperbaiki supaya angka kematian akibat Covid-19 bisa ditekan jumlahnya.

“ Kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia kita masih sedikit lebih tinggi, karena rata-rata dunia 3.01 persen. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di negara kita bisa terus menurun,” tuturnya.

Selanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, angka kesembuhan di Indonesia sebesar 73.76 persen. Sedikit lebih rendah dibanding dunia 73.85 persen.

Adapun per hari ini, Minggu (27/9) jumlah positif sebanyak 3.874 orang. Totalnya adalah 275.213 orang. Kemudian sembuh 3.611 orang, jumlah keselurhannya adalah 203.014 orang. Meninggal dunia tercatat 78 orang. Total keseluruhannya adalah 10.386 orang. Virus Corona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 497 kabupaten dan kota. (jpc)

Diarahkan Kampanye Virtual, Kampanye Akbar Berisiko Sebarkan Covid-19

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua pasangan calon (Paslon) di Pilkada Medan, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dan Bobby Nasution-Aulia Rachman sepakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19 selama masa kampanye, 26 September hingga 5 Desember 2020. Kedua paslon setuju untuk tidak menggelar kampanye akbar, karena dinilai sangat berisiko menyebarkan virus Corona. Kampanye akan difokuskan secara virtual.

KEPADA Sumut Pos, Sekretaris Tim Pemenangan Akhyar-Salman (AMAN), Wasis Wiseso mengatakan, saat ini pasangan yang didukung PKS dan Partai Demokrat itu fokus melakukan kampanye tatap muka secara terbatas. “Saat ini baik Pak Akhyar maupun Ustad Salman keduanya sedang giat melakukan pertemuan dengan para tokoh di Kota Medan, kita sedang melakukan pertemuan-pertemuan terbatas dengan para tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh-tokoh lainnya,” katanya.

Dikatakan Humas DPW PKS Sumut itu, selain guna mencegah pengumpulan massa, cara itu juga dinilai cukup efektif dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dalam menyampaikan visi dan misi yang telah dibuat. “Jadi selain untuk mematuhi protokol kesehatan, pertemuan dengan para tokoh ini juga kita nilai efektif. Kita tidak ada berencana untuk membuat kampanye akbar karena jelas itu melanggar protokol kesehatan,” katanya.

Pertemuan dengan para tokoh ini pun disebutkan Wasis akan terus dilakukan hingga akhir masa kampanye, sembari pihaknya terus mengikuti tahapan protokol lainnya. Salah satunya dengan melakukan kampanye secara daring dan sejumlah aplikasi dan teknologi pendukung lainnya. “Kampanye seperti dari media sosial akan kita lakukan, begitu juga dengan kampanye-kampanye dengan aplikasi zoom atau virtual dan teknologi lainnya. Saat memasuki masa kampanye lewat media nanti, baik media cetak maupun elektronik, kita juga akan mengikutinya,” ungkapya.

Senada dengan Wasis, juru bicara Paslon Akhyar-Salman, Ahmady mengatakan, pasangan petahana Plt Wali Kota Medan dan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS yang telah mengundurkan diri itu tidak akan menggelar kampanye akbar. “Tidak ada kampanye akbar, tidak boleh, ini kondisi sedang Covid. Selain paslon harus menjaga kondisi kesehatannya, kita juga harus menjaga kesehatan masyarakat,” kata Ahmady.

Ia juga menjelaskan, saat ini Akhyar dan Salman sedang fokus untuk menyampaikan visi dan misi nya dalam Pilkada Kota Medan. Keduanya masing-masing sedang intens dalam melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh di Kota Medan, karenanya pertemuan terbatas akan menjadi kampanye prioritas bagi pasangan Akhar dan Salman.

“Tadi pagi pak Akhyar sudah bertemu dengan persatuan pendeta, pertemuan itu diprakarsai oleh Pak Jhonny Pardede. Nanti malam rencananya Pak Akhyar akan melakukan sholat Isya di Masjid Al Mussabihin Komplek Tasbih, beliau diundang. Agenda-agenda ini kita pastikan akan tetap dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan jumlah yang terbatas,” pungkasnya.

Pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman juga tidak akan melaksanakan kampanye akbar di masa pandemi Covid-19 ini. Model kampanye dan sosialisasi, akan lebih banyak mengarah pada dialog tokoh, dan mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul secara langsung. 

 Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Bobby-Aulia, Ikrimah Hamidy, sesuai aturan pelaksanaan kampanye di masa pandemi ini, jumlah peserta dibatasi maksimal 50 orang saja setiap pertemuan. ”Nah, model kampanye paslon kami ini pun akan dibatasi dengan jumlah 50 orang. Dan ini juga sesuai aturan protokol kesehatan saat kampanye di masa Covid-19. Kami juga akan sampaikan ke masyarakat, bahwa dalam pertemuan meski memakai masker dan menjaga jarak,” katanya menjawab Sumut Pos, tadi malam. 

Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyebutkan, ada beberapa model kampanye yang akan dilakukan paslon nomor urut dua tersebut. ”Selain mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul, Bobby-Aulia juga akan lebih banyak menggelar dialog dengan tokoh. Seperti saat masyarakat salat di masjid, di warung kopi dan tempat-tempat lainnya,” kata eks wakil rakyat DPRD Medan dan DPRD Sumut itu. “Untuk dialog tokoh (seperti baru-baru ini), di media centre kami mengundang pemerhati pendidikan yang juga kepala sekolah di Marelan untuk berdiskusi tentang bidang pendidikan yang penting akan dikerjakan oleh kepala daerah. Jadi model-model gitulah yang lebih banyak kami lakukan di masa kampanye ini,” sambung dia. 

Ikrimah juga mengatakan, hal penting lain yang akan paslon Bobby dan Aulia jabarkan adalah visi misi dalam membangun Kota Medan ke depan. Antara lain lewat media massa dan media sosial. ”Kalau tadi itukan sifatnya turun ke lapangan, tapi yang ini lebih kepada sosialisasi visi misi melalui media massa dan medsos. Mengenai kampanye akbar, sampai sekarang tidak ada jadwal di kami mengingat aturan KPU dan masa pandemi yang masih tinggi saat ini. Model-model seperti yang saya sebut tadi, akan lebih banyak paslon kami lakukan,” pungkasnya.

Siapkan Teknis Debat Publik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan saat ini tengah merancang teknis pelaksanaan debat publik kedua kandidat Pilkada Medan 2020. Rencananya, debat akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, dengan pembatasan jumlah massa dan akan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional.

Komisioner KPU Kota Medan , Zefrizal mengatakan, sejauh ini mereka belum menentukan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan debat publik tersebut. “Untuk debat publik saat ini sedang kita persiapkan teknisnya, termasuk soal kapan dan di mana debat publik itu akan dilakukan,” kata Zefrizal kepada Sumut Pos, Senin (28/9).

Menurutnya, hal yang paling penting tentang kegiatan debat publik ini bukan hanya menentukan kapan dan dimana kegiatan debat akan dilakukan, tetapi juga soal teknis pelaksanaan debat saat debat publik terbuka dilakukan ditengah pandemi Covid-19.

“Kali inikan berbeda. Biasanya kalau debat, kan paslon membawa tim pemenangan serta para pendukungnya masing-masing. Kali ini tidak bisa begitu, harus ada teknisnya yang jelas. Kalau dilakukan pada satu ruangan yang cukup besar, menurut protokol kesehatan, itu maksimal berapa orang yang boleh ikut dan sebagainya, harus diatur semua,” terangnya.

Dijelaskan Zefrizal, saat ini KPU Medan juga sedang berkoordinasi dengan sejumlah stasiun televisi nasional. Harapannya, acara debat harus dilakukan dengan protokol kesehatan dan dapat ditonton oleh masyarakat luas melalui siaran televisi.

“Sebab kan tidak banyak yang ikut dalam ruangan saat acara debat berlangsung, lalu masyarakat luas kan juga ingin melihat debat yang dilakukan, karena dalam debat itu kedua Paslon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Jadi kita juga sedang menyiapkan waktu dan tempatnya, menentukan stasiun TV-nya dan menyesuaikan jadwal juga dengan para paslon dan stasiun TV nya,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan debat publik yang memiliki rentang waktu selama masa kampanye berlangsung yakni sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, KPU Kota Medan berencana akan melakukan debat publik sebanyak 3 kali. “Rencananya debat akan dilakukan sebanyak 3 kali, kemungkinan 3 kali. Kapan-kapan saja itu, belum kita tentukan,” tandasnya.

Terpisah, Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik mengatakan, pelaksanaan kampanye kedua Paslon di Pilkada Kota Medan tetap dalam pengetahuan dan pantauan KPU dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Medan. “Saat ini keduanya memang sedang melakukan pertemuan-pertemuan terbatas,” katanya.

Sedangkan untuk pertemuan dengan melakukan kampanye akbar yang sifatnya mengumpulkan massa, hal itu tidak dibenarkan karena akan melanggar protokol kesehatan. “Itu sudah tertuang dalam PKPU, kita harapkan semua pihak dapat bekerjasama dalam mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi ini,” pungkasnya.

Tahapan Kampanye Pilkada Serentak 2020:

26 Sept – 5 Des 2020

  1. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya.
  2. Debat publik/terbuka antar pasangan calon

22 Nov – 5 Des 2020-09-28
Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik

6-8 Des 2020
Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye

9 Des 2020
Hari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sumber PKPU Nomor 5 Tahun 2020

(map/prn)

Penyekatan Nias Ampuh Tekan Kasus Covid-19

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyekatan yang dilakukan di Kepulauan Nias, ternyata cukup ampuh menekan angka penyebaran Covid-19. Dari 106 kasus positif sebelum dilakukan penyekatan, terungkap 54 orang dinyatakan negatif berdasarkan hasil rapid dan swab.

“Waktu kami memulai operasi ini, sudah pegang data pasien yang terpapar di Nias, baik hasil swab ataupun hasil rapid positif. Sampai sekarang, sudah dilakukan untuk 299 orang (swab dan rapid), dan hasil yang keluar sekitar 54 orang (negatif),” ujar Komandan Satuan Tugas Khusus Penanganan Covid-19 Kepulauan Nias, Kolonel Inf Fabriel Buyung Sikumbang kepada wartawan, Senin (28/9). 

 Hingga kini penyekatan Kepulauan Nias masih berjalan baik melalui jalur udara dan laut. Setiap penumpang melalui kedua jalur itu, wajib menunjukkan surat keterangan hasil swab Covid-19 negatif.  “Ya, sejauh ini saya melihat masyarakat masih mematuhi aturan itu. Baik penumpang dari laut maupun udara, mereka semua menyertakan surat bebas covid melalui swab tersebut,” ujarnya. 

 Begitupun dengan pengiriman logistik, kata Fabriel, sejauh ini tidak ada masalah. Contoh dari Sibolga masuk ke Nias, meski loading barang masuk ke kapal namun sopir tidak ikut masuk. “Jadi tidak ada kendala dan hambatan apapun untuk jalur pengiriman logistik yang masuk ke Nias,” katanya. 

Isolasi terhadap penumpang setelah diperiksa terbukti terpapar covid pun, tetap diberlakukan pihaknya. Termasuk bagi penumpang yang coba mencuri-curi dengan tidak membawa hasil swab negatif covid. ”Namun sejauh ini tidak ada. Sejauh mereka membawa surat swab, berarti tidak ada namun tetap kami karantina. Tetapi ada juga yang mencoba mencuri-curi masuk tidak membawa surat swab. Ini yang kita lakukan pemeriksaan,” katanya. 

Bahkan mengenai jumlah yang terpapar Covid-19 sejak isolasi Nias diberlakukan, ia mengamini tidak terlalu banyak. Sebab sejak penyekatan juga dilakukan, mobilisasi orang ke Nias tidak terlalu banyak. Pihaknya menilai, orang juga sudah membatasi perjalanan sejak kebijakan dimaksud diterapkan di Nias. 

“Waktu mereka diswab, mereka kita karantina. Jika nanti hasilnya sudah keluar dan negatif, kami akan kembalikan ke rumah mereka masing-masing. Dan untuk kamar atau ruangan isolasi, tetap dipakai. Sebab tidak hanya untuk pasien positif, juga yang sudah di swab sampai menunggu hasilnya,” ujarnya. 

Sedangkan mengenai bantuan alat-alat PCR di RSUD Gunung Sitoli, imbuhnya, beberapa alat sudah dikirim ke RS tersebut. “Tapi saya belum cek lagi ke sana alat apa saja yang sudah sampai itu,” pungkasnya. 

Kadinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, berdasarkan pemeriksaan rapid tes dan swab PCR ditemukan kurang lebih 153 orang dinyatakan positif terpapar virus Corona. Ia menambahkan, pasien yang telah dinyatakan positif akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. “Untuk yang positif ada 153 orang,” katanya via seluler kemarin. 

Sejauh ini, pihaknya sudah menyiapkan 250 kamar hotel di Kepulauan Nias untuk mengisolasi warga yang diduga terpapar Covid-19. Kamar ini, nantinya akan ditempati oleh warga lokal ataupun orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Bagi warga dari luar pulau, apabila tidak membawa surat keterangan bebas Covid-19, akan dimintakan untuk isolasi. Upaya ini dilakukan setelah Gubsu Edy Rahmayadi menerapkan penyekatan akses masuk ke Nias, mengantisipasi penyebaran virus di pulau tersebut. 

“Data sementara 54 warga di Kepulauan Nias dinyatakan negatif virus Covid-19, setelah dilakukan rapid dan swab. Sedangkan puluhan orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab tahap awal, diperiksa lagi melalui swab tahap kedua. Dan hasilnya belum keluar,” katanya. (prn)