MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Sumut cukup signifikan, apalagi sejak diberlakukannya new normal. Bahkan, kapasitas ruang isolasi yang disediakan rumah sakit rujukan Covid-19, nyaris penuh. Karenanya, Pemprovsu melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut untuk menyiapkan 1.000 kamar hotel bagi pasien Covid-19.

“Saya baru saja selesai mengikuti rapat dengan PHRI, jadi akan ada 1.000 kamar hotel di Sumatera Utara yang disiapkan untuk menampung pasien Covid-19,” kata Kadisbudpar Sumut, Ria Novida Telaumbanua saat membuka kegiatan Mini Exhibition dan Sosialisasi Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran (MICE) di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (24/9). Kegiatan yang diikuti para pelaku industri pariwisata ini digelar selama tiga hari sejak Kamis (24/9), hingga Sabtu (26/9), di Medan dan Danau Toba.

Menurut Ria, saat ini di Kepulauan Nias sejumlah hotel sudah digunakan untuk pasien Covid-19. Karena ruang isolasi yang disediakan rumah sakit tidak mampu menampung jumlah pasien Covid-19 yang terus melonjak di Nias.

Menyikapi jumlah kasus Covid-19 yang terus melonjak, Ria mengingatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Selama ini masyarakat banyak yang sepele dengan protokol kesehatan yang memang terkesan sepele. Seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Namun, hal-hal sepele inilah yang bisa menjaga kita dari virus berbahaya ini,” katanya.

Ria pun menyambut baik sosialisasi sosialisasi dan panduan CHSE dari Kemenparekraf ini. Karena dalam panduan ini diatur secara detil pelaksanaan kegiatan wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran (MICE).

Diakuinya, pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu di Indonesia ini mengakibatkan dunia usaha di bidang pariwisata dan kegiatan (event) mengalami keterpurukan. Karenanya para pelaku industri pariwisata jangan hanya berpangku tangan dengan kondisi saat ini. “Kita harus berpikir keras. Kita harus tetap berjalan sebisa yang kita mampu lakukan,” katanya.

Dia pun menyebutkan, meskipun belum dibuka secara resmi, namun masyarakat saat ini sudah cukup banyak mendatangi destinasi wisata di sejumlah daerah di Sumut. Karenanya, dengan adanya panduan CHSE dari Kemenparekraf ini diharapkan dapat kembali menggairahkan dunia pariwisata Sumut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Tidak gampang memang menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata. Namun kita sebagai pemerintah dan pelaku dunia usaha bidang wisata, harus terus komitmen mensosialisasikan dan menegakkan protokol kesehatan,” paparnya.

Dia menegaskan, pemerintah khususnya Pemprovsu di masa pandemi ini terus peduli dan berpikir dalam mengatasi sejumlah bidang yang mengalami keterpurukan di masa pandemi. Salah satu di bidang usaha wisata MICE.

Sementara Koordinator Pengembangan dan Komunikasi Industri Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Supriyanto mengatakan, panduan CHSE dalam kegiatan wisata MICE ini merupakan panduan yang sudah mengacu pada standar Kemenkes dan WHO. Budi pun mengakui, sejak Juni 2020, jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia khususnya di Bali dan Jakarta sudah mengalami peningkatan. Karenanya dibutuhkan panduan ini dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di sektor wisata MICE.

Pelaksanaan kegiatan Mini Exhibition dan Sosialisasi ini sendiri menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari registrasi, para peserta diwajibkan melakukan sherology test untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Selama acara berlangsung, para peserta diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai pengusaha asal Kota Medan, Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM tak lupa akan kampung halamannya. Meski sudah malang melintang berbisnis di Pulau Jawa dan Kalimantan, kini Hendrik kembali ke Medan untuk berinvestasi demi membangkitkan kembali perekonomian Sumatera Utara di masa pandemi Covid-19.

DIKETAHUI, di masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang mengalami krisis sehingga  melakukan pengurangan karyawan. Namun, PT Cahaya Andika Tamara Group milik Hendrik Sitompul malah membuka kantor Perwakilan untuk Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Kota Medan. Tak tanggung, Hendrik meresmikan dua gedung sekaligus, yakni gedung perkantoran Grha O-Three di Jalan Mapilindo Nomor 64 dan gedung bisnis kost di Jalan Sei Tuntung Baru No 28 Medan, Selasa (22/9).

Peresmian kedua gedung Grha O-Three ini langsung dilakukan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama Uskup Agung Medan Mgr Kornelius Sipayung OFM Cap, Dan Lantamal I Belawan Brigjend TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE. Peresmian kedua gedung O-Three ini juga dirangkai dengan perayaan Ulang Tahun ke-54 Hendrik Halomoan Sitompul.

Hendrik menjelaskan, di gedung perkantoran Grha O-Three di Jalan Mapilindo, merupakan kantor perwakilan empat perusahaan mililnya yakni PT Cahaya Andika Tamara (CAT), PT Geo Dermaga Mandiri, PT Petrol Niaga dan PT Geosiar Citra Media. Sedangkan Grha O-Threee Bisnis Kost di Jalan Sei Tuntung Baru, dijadikan sebagai rumah kost bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sebutkan mantan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat ini, PT Cahaya Andika Tamara (CAT), PT Geo Dermaga Mandiri dan PT Petrol Niaga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak (BBM) baik yang bersubsidi maupun untuk industri (nonsubsidi), minyak pelumas, LPG, dan aviasi (bahan bakar pesawat terbang). Saat ini, ketiga perusahaan tersebut memiliki wilayah kerja di DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur), Jawa Tengah (Maos dan Pengapon), Jawa Timur (Malang, Madiun, Tuban dan Banyuwangi), Kalimantan (Balikpapan, Banjarmasin, Berau, Sampit dan Pontianak), Sumatera (Medan, Batam, Baturaja, Lubuklinggau, dan Lahat), bahkan Nusa Tenggara Timur (Lombok, Ende, Maumere, dan Waingapu).

“Nah, dengan dibukanya kantor perwakilan kami di sini, dalam waktu dekat kami akan melakukan investasi di Sumut. Akan ada investasi besar yang akan kami lakukan di Sumut. Apa itu? Kita tunggu saja tanggal mainnya,” kata Hendrik yang disambut tepuk tangan dari undangan yang hadir.

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution memberi apresiasi yang luar biasa kepada Hendrik Sitompul. Menurutnya, Hendrik merupakan Anak Medan yang luar biasa. “Anak Medan yang sukses membangun bisnisnya di luar (perantauan). Jadi benar-benar Hendrik Sitompul ini anak Medan yang bukan jago kandang. Ini sudah dibuktikannya,” kata Akhyar disambut tepuk tangan para undangan.

Namun begitu, Akhyar mengingatkan, agar Hendrik Sitompul benar-benar menyiapkan generasi penerus yang andal dan profesional agar bisnis yang telah dibangunnya dapat terus berkembang di masa yang akan datang meski telah berganti generasi. “Umumnya, bisnis keluarga itu hanya bertahan di dua generasi. Generasi pertama membangunnya, generasi kedua menikmatinya, dan generasi ketiga menghabiskannya. Jangan sampai ini terjadi. Karenanya, mulai sekarang siapkan generasi-generasi yang andal dan profesional,” pungkas Akhyar.

Sementara Ketua DPRD Medan, Hasyim juga mengaku bangga kepada Hendrik Sitompul. Apalagi, mereka pernah satu SMA di Santho Thomas Medan. “Hendrik ini pengusaha andal dan levelnya itu sudah nasional. Dan saya banyak belajar dari beliau. Banyak wejangan, arahan dan pelajaran yang diberikannya kepada saya. Makanya, saya berharap ketika satu saat saya tidak duduk lagi di DPRD, saya ingin beliau memberi tips-tips atau kiat agar saya bisa jadi pengusaha sukses seperti beliau,” ujar Hasyim.
Disebutnya, di masa pandemi Covid saat ini banyak perusahaan yang mengurangi karyawan bahkan gulung tikar, tapi perusahaan Hendrik malah membuka kantor perwakilan baru di Medan. “Semoga kehadiran Grha O-Three bisa menggairahkan kembali perekonomian di Kota Medan,” harapnya.
Hasyim juga mengapresiasi penerapan protokol kesehatan yang diterapkan dalam acara ini. “Salut, buat Brother Hendrik, semoga sukses,” pungkasnya.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Razia Penegakan Protokol Kesehatan Tim Satgas Covid-19, Selasa (22/9) malam, menyasar sejumlah kawasan seperti pusat kuliner di Jalan Multatuli Jalan H Misbah dan Jalan Ahmad Yani Kota Medan. Di lokasi tersebut, banyak warga yang mengabaikan jarak aman berinteraksi dan terlihat berkerumun, serta tidak memakai masker.

Pimpinan Regu Tim 2 Mayor Inf Marlon Marbun, didampingi Sertu (K) Geby Elvina Purnama, awalnya menyasar sejumlah tempat hiburan dan rumah makan hingga warung di kawasan Multatuli Medan. Sebagian besar pengunjung terlihat telah mengenakan masker sebagai alat pelindung diri di masa pandemi Covid-19.

Namun banyak yang terlihat mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak aman berinteraksi. Yakni, duduk bersama berkumpul lebih dari dua orang satu meja. Melihat kondisi itu, tim langsung memberikan teguran kepada pengunjung untuk menjaga jarak, serta meminta warga untuk pindah tempat.”Tolong Pak, tempat duduknya diperhatikan, jaga jaraknya minimal 1,5 meter. Silakan pindah ke meja sebelah Pak, karena ini terlalu rapat. Kita harus saling menjaga,” seru Sertu (K) Geby.

Selain menegur pengunjung, tim juga mengingatkan pengelola karena membiarkan terjadinya kerumunan orang sehingga jarak aman berinteraksi tidak dijalankan. Atas kondisi tersebut pemilik usaha diberikan peringatan, mengingat di Kota Medan telah diberlakukan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan.

Aturan tersebut turunan dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, juga berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Menyasar kawasan Jalan Ahmad Yani, tim bahkan membubarkan kerumunan anak muda yang berkumpul di kaki lima sambil bersantai tanpa menjaga jarak. Di lokasi tersebut, warga juga diminta untuk menjaga jarak dan segera pulang ke rumah masing-masing. “Maskernya dipakai, jaraknya dijaga jangan berdekatan begini. Kalau sudah selesai makan, silakan pulang, jangan berkumpul-kumpul seperti ini,” jelas Geby.

Di tempat terpisah, Tim 1 menyasar area Jalan HM Joni, Jalan Halat dan Komplek Asia Mega Mas. Jalan HM Joni dan Halat banyak ditemukan pelanggaran terutama remaja yang sedang nonkrong di warung kopi. Sedangkan di Asia Mega Mas masyarakatnya cukup patuh pada protokol kesehatan. Begitu juga dengan Tim 3 yang beroperasi di Jalan Krakatau, pelanggaran masih banyak terjadi.

Dari sejumlah lokasi di Kota Medan, Tim Satgas Covid-19 mendatangi 21 tempat hiburan malam dan rumah makan, memberikan 83 tindakan fisik, membagikan 900 helai masker, 3 teguran tertulis dan 10 Berita Acara Pemeriksaan, serta 6 surat edaran terkait disiplin protokol kesehatan. (map/ila)

FOTO

• Sertu (K) Geby Elvina Purnama memantau salahsatu ruangan di sebuah Karaoke di Jalan Multatuli, Medan, Selasa (22/9). Tim Satgas Covid-19 kembali melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah lokasi di Kota Medan dan sekitarnya. Humas Sumut / Fahmi Aulia
• Sertu (K) Geby Elvina Purnama membubarkan kerumunan pada razia protokol kesehatan di kawasan Kesawan, Medan, Selasa (22/09). Tim Satgas Covid-19 kembali melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah lokasi di Kota Medan dan sekitarnya. Humas Sumut / Fahmi Aulia
• Tim Satgas Covid-19 menggelar razia keramaian, sosialisasi penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan di beberapa titik sekitaran Kota Medan, Selasa (22/09) malam. (Foto : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkembangan Covid-19 di Kota Medan masih terus menjadi sorotan. Pasalnya, Kota Medan masih menjadi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan kasus positif Covid-19 tertinggi.

Karenanya, Pemko Medan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan harus mengambil langkah cepat memutus rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan data dari GTPP Covid-19 Kota Medan, hingga Selasa (22/9) saja, jumlah pasein yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 telah lebih dari 5.200 kasus atau tepatnya 5.228 kasus.

“Rata-rata perkembangannya masih di atas 40-an sampai 50-an kasus positif per hari. Karena hari Senin (21/9) saya lihat masih ada di angka 5.174 kasus dan Minggu (20/9) di angka 5.129 kasus. Artinya kalau kondisinya begini terus, dalam satu bulan depan penambahannya bisa mencapai 1.200 sampai 1.500-an kasus baru,” ujar Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (23/9).

Ditegaskan Robi, hal ini tidak dapat dibiarkan, Pemko Medan melalui GTPP Covid-19 Kota Medan harus betul-betul mengambil langkah cepat dan tegas untuk memutus mata rantai penyebarannya.

“Bagaimana caranya? Ya tegakkanlah aturan yang ada. Pemko kan sudah buat Perwal, mulai dari Perwal No.11/2020 sampai kepada Perwal No.27/2020. Kenapa hanya dibuat saja tapi tidak ditegakkan dengan benar dan maksimal,” tegasnya.

Dikatakan Robi, penegakan Perwal No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan masih jauh dari kata maksimal. Pasalnya, saat ini pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 seperti yang tertuang di dalam Perwal masih bisa ditemukan dengan mudahnya dan hampir tanpa pengawasan yang ketat.

“Jadi yang namanya penegakan itu bukan razia sesekali, seperti razia ke tempat hiburan malam sesekali, razia masker sesekali dan seterusnya. Itu cuma lips service, dan masyarakat sudah bosan dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu,” katanya.

Harusnya, tindakan penegakan dengan pengawasan dan penindakan dilakukan secara rutin. “Rutin seperti apa? Ya setiap hari, bukan sesekali. Untuk itu, pekan depan kita akan panggil kembali gugus tugas dalam rapat Pansus Covid-19 untuk menjelaskan hal ini,” katanya.

Selain itu, gugus tugas yang bergerak melakukan penindakan seharusnya tidak hanya gugus tugas di tingkat Kota, melainkan juga gugus tugas hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Sebab, biak hanya mengharapkan kinerja dari gugus tugas Kota, maka tentu fungsi pengawasan tidak akan mungkin dapat berjalan secara maksimal.

“Hanya ada beberapa gugus tugas tingkat kecamatan hingga kelurahan yang bergerak dalam mensosialisasikan, mengawasi dan menegakkan Perwal ini. Akibatnya ya begini, masyarakat di lingkungannya masing-masing banyak yang beraktivitas di luar rumah tanpa masker, mereka hanya pakai masker saat berkendara dan mau bepergian, itu pun karena takut ada razia masker di jalan,” jelasnya.

Diterangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu, sedangkan untuk para kepala lingkungan hingga para petugas di Kelurahan dan Kecamatan relatif membiarkan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan terjadi di depan mata tanpa adanya tindakan tegas.

“Ini yang tidak boleh dan seharusnya ada kontrol dari Gugus Tugas Kota Medan terhadap kinerja gugus tugas di tingkat Kecamatan hingga kelurahan. Jadi tidak ada lagi alasan keterbatasan petugas di lapangan. Sebab, seluruh petugas hingga ke tingkat Kecamatan, kelurahan bahkan lingkungan diberdayakan. Dalam pendapat Fraksi PDIP saat paripurna pengesahan P-APBD kemarin, kita juga sudah meminta Pemko Medan untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menanggulangi Covid-19 di Kota Medan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Habiburrahman Sinuraya mewakili Fraksi Partai NasDem. Meningkatnya Covid-19 di Kota Medan, kata Habib, tentu tidak terlepas dari lemahnya kebijakan-kebijakan yang diambil Pemko Medan. Tak hanya itu, lemahnya pengawasan juga menjadi kunci terus berkembangnya Covid-19 di Kota Medan.

“Fraksi NasDem sudah sampaikan hal itu kemarin dalam rapat paripurna. Pemko Medan jangan berdiam diri, harus ada langkah strategis dan perubahan besar yang dilakukan,” ujar Habib.

Habib pun menyoroti langkah Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan yang tidak pernah mencari solusi dari kondisi siswa atau pelajar di Kota Medan yang telah 6 bulan berada di rumah dan tidak bisa bersekolah karena adanya pandemi. Hal itu tentu sangat kontras, apabila melihat tempat-tempat hiburan malam di Kota Medan yang sudah dibuka.

“Kita tidak paksa agar tempat hiburan malam harus ditutup. Kita tahu perekonomian harus tetap berjalan dan tempat-tempat hiburan itu, termasuk hotel, restoran dan sebagainya merupakan salah satu sumber PAD. Tetapi bukan berarti bisa dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat tentang protokol kesehatan,” katanya.

Sampai saat ini Pemko Medan mengaku belum bisa membuka kembali sekolah-sekolah di Kota Medan karena kondisi Kota Medan yang masih berada di zona merah. Hal itu pun telah diatur oleh Kemendikbud dan Pemko Medan wajib mematuhi regulasi dari pemerintah pusat tersebut.

“Tapi kenapa Pemko Medan tidak bisa mematuhi aturan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud, untuk menggunakan Dana BOS, sebagai anggaran membiayai proses belajar daring, dengan membelikan paket internet baik untuk para siswa maupun para guru. Nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali siswa ataupun guru yang mengeluh tak punya uang untuk membeli paket internet tapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tuturnya.

Dilanjutkan Habib, sudah seharusnya Pemko Medan mencari solusi dan mengatur regulasi agar para siswa dapat kembali belajar di sekolah dalam situasi saat ini. Mulai dari pengurangan siswa yang belajar di sekolah, proses belajar yang hanya 3 kali seminggu di sekolah hingga jam belajar di sekolah yang dipersingkat.

“Bila memang hal itu tetap tidak dapat dilakukan, maka mau tidak mau Pemko harus bisa menjamin proses belajar daring dapat berjalan dengan maksimal dengan memastikan bahwa setiap guru dan siswa sama-sama mendapatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan proses belajar daring, termasuk dengan memastikan adanya paket internet gratis bagi para siswa dan guru,” pungkasnya. (map/ila)