MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masker jenis kain scuba dan buff dilarang digunakan penumpang kereta api listrik di Jakarta. Pasalnya, kedua jenis masker dinilai kurang ampuh menangkal droplet. Karena itu, penumpang KA diminta mengenakan masker yang mampu menutupi mulut dan hidung secara sempurna, guna menghindari penularan Covid-19.

Menanggapi itu, Praktisi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) Dr dr Umar Zein DTM&H SpPD KPTI mengatakan, memang masker memiliki tingkatan.”Masker yang paling bagus itu adalah masker N95, maksudnya 95% dapat menyaring segala yg masuk ke dalam mulut. Termasuk mencegah masuknya virus Covid-19,” katanya dihubungi wartawan baru-baru ini.

Namun demikian, kata Umar Zein, untuk kasus dari pelarangan tersebut sebaiknya pemerintah atau pihak kereta api menyediakan masker bagi penumpang atau masyarakat. “Pemerintahlah dalam hal ini yang seharusnya menyediakan masker tersebut. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah mengamankan rakyatnya. Kalau yang mampu beli sendiri, ya enggak masalah. Tapi kalau tidak mampu, maka pemerintah harus sediakan masker dan seharusnya masker N95 yang dipakai oleh tim medis,” terangnya.

Akan tetapi, untuk mencari masker N95 saat ini sangat sulit bahkan harganya mahal. Jadi, standarnya pemakaian masker saat ini adalah masker bedah. Tetapi, masker bedah ini juga sempat langka di apotek dan harganya sudah naik 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya.

“Kebutuhan masker saat ini standar mutlak atau harus ada. Namun masker standar langka, dan harganya mahal. Karena itu, muncullah masker-masker kain ini, salahsatunya masker jenis scuba. Memang kurang ampuh. Tetapi sebenarnya protokol kesehatan bukan masker saja. Tetapi juga jaga jarak dan rajin cuci tangan dengan sabun pada air mengalir,” jelasnya.

Karena itu, dia menyarankan agar dalam penggunaan masker ini sebaiknya jangan hanya satu saja atau pakai satu seharian. Tetapi ganti masker baru setiap 5 jam. Kalau masih bisa dicuci, tentunya dicuci. “Nah, seharusnya pemerintah bisa mengendalikan ini. Permintaan masker saat ini tinggi, sehingga harga menjadi naik. Tetapi janganlah terlalu tinggi. Dan jangan melarang-melarang saja tanpa memberikan penggantinya. Masyarakat saat ini mau menggunakan masker scuba itu sudah lumayan, daripada tidak pakai masker. Apalagi saat ini menyosialisasikan untuk menggunakan masker saja belum berhasil seperti kita di Sumut ini contohnya,” papar mantan Kepala Dinas Kota Medan ini.

Karena itu, menurut Umar Zein, penanggulangan Covid-19 ini dimulai dari pencegahan, seperti melakukan PSBB yang benar. Jangan hanya menyalahkan satu poin, tapi secara keseluruhan tidak sempurna. “Harus secara keseluruhan agar bisa mencegah penularan Covid-19 yang saat ini semakin bertambah,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, penggunaan masker jenis scuba dan buff belakangan menjadi perbincangan. Hal tersebut lantaran keduanya dianggap terlalu tipis. Imbauan tak menggunakan masker jenis scuba dan buff ini muncul dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melalui akun Instagram resminya, @commuterline.

Karena keduanya terlalu tipis, maka masker tersebut dianggap tidak mampu menahan percikan atau droplet untuk mencegah penularan virus Corona atau Covid-19.

Dari akun tersebut, terlihat unggahan berupa infografis seputar persentase efektivitas beberapa jenis masker. Infografis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas masker scuba dan buff hanya sekitar 0-5 persen.

“Apakah jenis masker pilihanmu sudah efektif dalam mengurangi risiko terpapar debu, virus, dan bakteri #RekanCommuters Hindari pemakaian masker scuba atau buff yang hanya 5% efektif dalam mencegah risiko terpaparnya akan debu, virus, dan bakteri.

Hal itu pun dibenarkan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. “Masker scuba atau buff ini adalah masker dengan satu lapis saja dan terlalu tipis sehingga kemungkinan untuk tembus dan tidak bisa menyaring lebih besar,” kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 15 September 2020.

Menurut dia, masker tersebut terlalu tipis sehingga kurang efektif untuk menangkal virus corona. Kata Wiku, masker scuba juga mudah untuk ditarik ke bawah sampai dagu, sehingga masker menjadi tidak berfungsi.

Dia pun meminta masyarakat menggunakan masker yang berkulalitas untuk mencegah penularan virus Corona. “Gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area atau hidung sampai dengan mulut dan dagu,” ucap Wiku.

Ia mengatakan, masyarakat dapat menggunakan masker bedah atau masker kain. Wiku mengingatkan agar memakai masker kain dan bedah yang berbahan katun dan berlapis tiga karena memiliki kemampuan baik dalam menyaring virus. “Masker kain yang bagus adalah yang berbahan katun dan berlapis tiga. Mengapa hal itu penting, karena kemampuan filtrasi atau menyaring partikel virus itu akan lebih baik dengan jumlah lapisan yang lebih banyak,” jelas Wiku.

Kementerian Kesehatan mendukung PT KCI yang melarang penggunaan masker berbahan scuba. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto menyatakan, masker berbahan scuba memang bukan termasuk masker. “Masker ya masker, titik. Kenapa melari-larikan ke scuba segala macam. Kan disuruhnya pakai apa? Masker. Scuba itu masker bukan? Bukan,” kata Yudi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 16 September 2020.

“Saya tanya, scuba itu masker bukan? Buff itu masker bukan? Berarti enggak memenuhi kan. Kalau dilarang apa salahnya?” lanjut Yuri.

Yuri menyebut pemakaian masker bukan sekadar menutupi hidung atau wajah dengan bahan seadanya. Dia mengingatkan, yang harus dilakukan adalah 3 M, bukan sekadar menutup wajah. 3 M adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Dia meminta larangan scuba tidak dibuat polemik. “Kenapa sih dibikin konflik? Masker, bukan penutup hidung. Kalau nutup hidung pakai kertas bisa kan. Tapi yang diminta apa? Masker,” ucap Yuri. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemerintah pusat menyiapkan hotel bintang 3 sebagai tempat isolasi bagi kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan gejala ringan dan sedang di sejumlah kota di Indonesia —termasuk Kota Medan—, saat ini masih fokus untuk DKI Jakarta. Pemko Medan sendiri belum menyiapkan hotel berbintang 2 ataupun 3 dimaksud, karena belum mendapatkan perintah darfi pusat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut. Tapi kata mereka, belum ada info tentang hotel mana yang akan ditunjuk untuk kepentingan (tempat isolasi) tersebut,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Drs H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Minggu (20/9).

Menurutnya, jika pemerintah pusat telah menunjuk salahsatu atau sejumlah hotel, seyogyanya informasi tersebut telah diterima oleh BPD PHRI Sumut.”Jika pemerintah pusat meminta Pemko Medan menunjuk atau menyiapkan hotel sesuai arahan, Pemko Medan pasti akan mencari dan berkoordinasi dengan pihak hotel,” ujarnya.

Dijelaskan Agus, saat awal pandemi Covid 19 melanda tanah air termasuk Kota Medan, puluhan hotel di Kota Medan memilih berhenti beroperasi. Alasannya, biaya operasional tidak sebanding dengan pemasukan pihak hotel yang tingkat occupancy-nya menurun drastis. Namun seiring munculnya Perwal No.27/2020 tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tengah pandemi Covid 19 di Kota Medan, saat ini hotel-hotel telah beroperasi kembali.

Sebelumnya, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid 19 Kota Medan, Muslim Harahap, menjelaskan Pemko Medan belum mendapatkan surat dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut. Karena itu, pihaknya belum berencana mencari hotel sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 di Kota Medan.

Kata Muslim, jauh sebelum ada rencana pemerintah pusat membuat hotel sebagai tempat isolasi pasien, pihaknya telah berupaya menyediakan lokasi isolasi bagi para pasien Covid-19, khususnya bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang. “Pemko Medan sudah lama mengajukan kepada Departemen Agama, supaya Asrama Haji yang jumlah kamarnya memadai, bisa dipergunakan untuk tempat isolasi pasien,” jelasnya.

Tapi sampai saat ini, pihak Pemko Medan belum mendapatkan respon dari Departemen Agama.

Kualifikasi Hotel

Menanggapi rencana pemerintah pusat itu, anggota Pansus Covid 19 DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, meminta Pemko Medan untuk segera memberikan respon kepada rencana pemerintah pusat. Apalagi sampai saat ini, pihak gugus tugas belum menunjuk dan mengumumkan hotel bintang 3 yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi pasien yang dimaksud.

“Kalau belum mendapatkan informasi, Pemko Medan wajib proaktif mempertanyakan persyaratan mengenai hotel bintang 3 yang cocok. Protokol kesehatan harus lebih ketat di hotel tempat isolasi pasien,” ujar Afif kepada Sumut Pos, Minggu (20/9).

Selain itu, kata dia, Pemko Medan juga wajib mencari informasi tentang teknis pelaksanaannya. Tak terkecuali mengenai pengamanan bagi orang-orang yang bekerja di hotel dimaksud. “Mereka ‘kan harus tetap kita lindungi. Lalu dari sisi perawatan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah manajemen hotel atau dinas kesehatan setempat? ini juga harus jelas. Termasuk anggaran dan sebagainya,” ungkapnya.

Dikatakan Afif, pada di hotel tempat isolasi, harus ada dokter yang bertanggung jawab. Sehingga bila ada gejala pasien yang terpantau semakin berat, si pasien bisa langsung di arahkan ke RS rujukan.

“Ada banyak kualifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan hotel menjadi lokasi isolasi pasien Covid. Pemko harus mendapat informasi mengenai hal itu sesegera mungkin. Kita minta Pemko untuk tidak menunjuk hotel yang dimaksud tanpa kualifikasi yang jelas. Sebab hotel yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi agar efektif sebagai lokasi isolasi pasien,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengatakan akan menyiapkan hotel berbintang 2 dan bintang 3 untuk tempat isolasi pasien covid-19 dengan gejala ringan dan sedang. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, selain di DKI, pemerintah pusat juga menyiapkan tempat isolasi mandiri di wilayah dengan kasus tinggi seperti Depok, Bekasi, Medan, Semarang, dan Surabaya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 5 restoran mewah dan 4 tempat hiburan di Kota Medan menjadi sasaran razia masker dan physical distancing (jaga jarak) sebagai penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid 19.

Razia dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Tim Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan, Sabtu (19/9) malam hingga Minggu (20/9) dini hari.

“Alhamdulillah, tim Satgas Dinas Pariwisata bersama Satpol PP Kota Medan telah melakukan kunjungan ke 9 lokasi yakni restoran
dan tempat hiburan malam di Kota Medan. Di sana kita melakukan sosialisasi Perwal No.27/2020 dan penindakan,” ucap Kadis Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono, yang memimpin razia bersama Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan, kepada Sumut Pos, Minggu (20/9).

Dalam razia tersebut, tim menghentikan sementara aktifitas dan meminta penanggungjawab usaha untuk menghidupkan semua lampu yang ada di dalam restoran dan diskotik. Melalui alat pengeras suara, tim mengimbau pengelola usaha dan para pengunjung, agar bersama-sama melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, dengan menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Tim memberikan sanksi berupa surat teguran di Bel Mondo Cafe, karena di sana ada yang melanggar protokol kesehatan. Sedangkan di lokasi karaoke, dilakukan pemeriksaan dari ruangan ke ruangan, sekaligus memberikan imbauan physical distancing,” jelasnya.

Dijelaskan Agus, kegiatan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan kepada pelaku usaha dan masyarakat Kota Medan, akan dilanjutkan secara berkala, untuk memastikan pelaksanaan Perwal Kota Medan No. 27 Tahun 2020 berjalan dengan baik dan efektif.

Adapun 9 tempat yang dirazai Tim Satgas Covid-10 yakni restiran: District 10 Restaurant & Bar, Jl. Imam Bonjol, Harbour 9, Jl. Imam Bonjol, Bel Mondo Cafe, Jl. Teuku Daud, Shoot Resto & Bar Club, Jl. Kapt. Pattimura, dan The Traders Cafe, Restaurant & Bar, Jl. Kapt. Pattimura. Kemudian tempat hiburan yakni IX Nine Family KTV, Jl. Imam Bonjol, Grand Station Karaoke, Jl. Brigjend Katamso, New Zone Entertainment, Jl. Kol. Sugiono, dan Heaven Hell H2, Jl. Pegadaian.

Kepala Satu Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, M Sofyan, mengatakan razia efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan wajib mengenakan masker saat beraktifitas di tengah pandemi.

“Razia masker itu sejatinya bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atas peraturan yang telah dibuat,” ujarnya, Minggu (20/9).

Razia masker juga dapat disimbolkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Sayangnya, masih ada masyarakat yang menganggap penggunaan masker sebagai sebuah beban, bukan sebagai proteksi terhadap kesehatannya sendiri.

“Itu sering kita temukan saat razia. Masyarakat keluar rumah tidak pakai masker. Begitu kita stop, kita tanya, ternyata dia bawa masker, tapi nggak dipakai. Malah dikantongin. Ini bukti bahwa pemakaian masker belum menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, tapi justru terkesan menjadi beban. Ini yang harus diubah,” katanya.

Pun demikian, telah banyak masyarakat yang disiplin menggunakan masker. “Kita harapkan ini menjadi kebiasaan dan kebutuhan,” tegasnya.

Menurut Sofyan, pihaknya berhasil merazia 2.552 lembar KTP masyarakat pelanggar aturan protokol kesehatan Covid 19, khususnya yang tidak mengenakan masker di tempat-tempat umum. “Mulai dari pengendara, pengunjung pasar, dan tempat-tempat umum lainnya di Kota Medan,” tandasnya.

Ia berhatap partisipasi seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Jangan Jadikan Seremonial

Anggota Pansus Covid 19 DPRD Kota Medan, M Rizki Nugraha SE, mendukung langkah Pemko Medan menggelar razia masker dan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan lainnya di berbagai tempat umum di Kota Medan. Namun ia berharap, razia jangan sebatas kegiatan seremonial, melainkan kegiatan yang berlangsung secara berkesinambunangan, sehingga efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Razia-razia seperti ini sangat baik. Tetapi kita harapkan kegiatan ini menjadi tindakan wajib yang masif, terukur, dan berkesinambungan dalam menegakkan Perwal No.27/2020,” tegas Rizki.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini, razia sepatutnya dilakukan setiap hari di tempat-tempat berbeda. Sembari tetap mengawasi tempat-tempat yang sudah dirazia. “Apalagi tempat-tempat hiburan, pengelola wajib membentuk Satgas Covid 19 masing-masing. Dinas Pariwisata wajib memberikan evaluasi,” jelasnya.

Terkhusus untuk tempat hiburan malam yang kembali beroperasi di tengah pandemi Covid-19, menurutnya, harus dibarengi dengan pengawasan ketat. “Kontrol harus serius. Rumah ibadah saja kita buat aturan dan kontrol saat masyarakat ingin beribadah, apalagi tempat hiburan. Beri sanksi tegas terhadap para pengusaha yang melanggar aturan,” pungkasnya.

Poldasu Gelar Patroli Malam

Tak hanya Pemko Medan, personel Dit Samapta Polda Sumut juga melakukan kegiatan patroli malam, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Patroli dipimpin langsung Wakil Ketua Operasi Mebidang Gugus Tugas, Kolonel Azhar Mulyadi, bersama Tim Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jumat (18/9) malam. Razia digelar di Komplek Multatuli-The Cube-Komplek J City-Pos Kopi-Karya Jaya Medan.

Kolonel Azhar Mulyadi mengatakan, dalam pelaksanaan patroli, masih banyak warga yang ditemukan tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya menegur pemilik cafe dan pengunjung, dan mengimbau agar selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. “Tim juga membagikan masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker,” ujarnya.

Dikatakannya, personel Dit Samapta Polda Sumut bersama tiga pilar akan terus melakukan patroli untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, mengingat saat ini kasus Covid-19 di Sumut terus meningkat. “Dihimbau sekali lagi kepada masyarakat agar selalu mematuhi anjuran protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tukasnya. (map/mag-1)