31 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 4056

Penanganan Pengadaan Barang dan Jasa, KPPU Berikan Relaksasi

WAWANCARA: Kepala KPPU Kantor Wilayah I, Ramli Simanjuntak, saat diwawancarai, beberapa waktu lalu.

MEDAN,SUMUTPOS.CO-Guna penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan Surat Edaran KPPU Pusat merespon Keputusan Presiden No.12/2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan relaksasi atau kelonggaran untuk penanganan Pengadaan Barang dan Jasa atau tender.

 Hal itu diungkapkan Kepala KPPU Kantor Wilayah I, Ramli Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

 Ramli menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran KPPU Pusat, merespon Keputusan Presiden No.12/2020, KPPU memberikan kelonggaran atau relaksasi pengawasan dan penanganan kasus pengadaan barang dan jasa atau tender.

 “Untuk tahun ini, kita melakukan relaksasi betul untuk pengadaan barang dan jasa. Karena kita juga memahami betul, bahwa keadaan ekonomi sedang sangat down sekali di tengah pandemi Covid-19. Relaksasi diberlakukan sejak dikeluarkannya Keppres No.12/2020 pada Maret sampai dengan berakhirnya Keppres tersebut,” kata Ramli.

 Namun, Ramli menegaskan kepada pelaku usaha bergerak dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan jangan ada indikasi persengkongkolan tender. Kemudian, ?KPPU tetap melakukan pemantauan, terutama mengenai bahan pokok dan alat kesehatan.

 “Itu yang utama sekarang. Bahan pokok dan alat kesehatan. Kita pantau yang menjadi fokus kita. Sedangkan yang lain kita relaksasi lah. Tetapi tahun depan untuk pengadaan barang dan jasa tetap menjadi fokus kita lagi,” tutur Ramli.

 Selain itu, lanjutnya, untuk perkara yang sedang berjalan, pihaknya masih terus akan melanjutkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga bila ada laporan yang masuk, KPPU tetap akan menindaklanjutinya, minimal akan diberikan peringatan atau ‘warning’.

 “Untuk perkara yang sudah masuk, masih terus berjalan, demi kepastian hukum. Karena perkara yang sedang berjalan ini merupakan perkara sebelum adanya Pandemi Covid-19.  Ini harus perlu diselesaikan, supaya ada kepastian hukum, makanya terus berjalan,” tegasnya.

 Sedangkan bila ada laporan dari masyarakat, tetap akan ditangani dan ditindaklanjuti KPPU.  Karena, pihaknya mempunyai tugas dan kewajiban tetap menerima laporan dan dilanjuti dengan penindakan perkara tersebut.

“Laporan itu tetap dijalankan, dan kalau memang ada indikasi tetap juga kita pastikan. Tetapi kita warning dulu. Tapi bukan berarti bisa main-main, yang namanya laporan tetap kita tangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Ramli.

 Ramli menyebutkan, kasus persekongkolan tender yang ada di Sumut ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, harus dilakukan pencegahan dengan melibatkan kepala daerah dan pemangku kebijakan.

 “Makanya KPPU sangat intens dengan Prof. Ningrum Natasya Sirait dalam Program Profesor Mengabdi, untuk pencegahan baik di BUMN, BUMD, Pemprov, maupun Pemda,” tandasnya. (gus/ila)

Warga Protes Penutupan Jalan Riau oleh PT KAI

DITUTUP: Akses Jalan Riau, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan ditutup PT KAI Divre. Akibat penutupan akses jalan umum tersebut, lalu lintas kendaraan masyarakat tetutup.

MEDAN,SUMUTPOS.CO-Masyarakat protes penutupan akses Jalan Riau, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan yang dilakukan PT KAI Divre Medan. Akibat penutupan akses jalan umum tersebut, lalu lintas kendaraan masyarakat tetutup.

 Pantauan di lapangan, penutupan akses jalan yang sudah menjadi fasilitas umum sejak puluhan tahun dilakukan PT KAI dengan cara memasang palang rel kereta api dengan dilas. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil sikap atas tindakan perusahaan BUMN tersebut.

 “Jalan itu sudah ada di zaman Belawan. Sekarang PT KAI telah menutupnya, masyarakat tidak bisa lagi melintas dari jalan itu. Kami harus memutar untuk menuju ke rumah. Padahal jalan itu adalah jalan umum yang sudah ada namanya, kenapa PT KAI semena – mena,” kata warga sekitar, Simon Barus, Rabu (9/9/2020).

 Dengan penutupan akses jalan itu, ia khawatir telah menutup ruang gerak mobil pemadam kebakaran. Tindakan yang dilakukan PT KAI telah meyalahi, warga sekitar akan segera melakukan tindakan protes dengan melakukan orasi ke Pemko Medan.”Bila pemagaran jalan umum menggunakan besi rel kereta api itu tidak dibuka juga, kami akan melakukan aksi dan akan  membongkarnya secara paksa,” tegas Simon Barus.

 Menyikapi itu,  Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, pemagaran itu dilakukan sifatnya sementara, karena masih adanya pengorekan sisi kiri rel kereta api. “Itu hanya semetara, jadi kita tunggu saja,” katanya singkat.

 Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah mengaku kecewa dengan tindakan PT KAI yang semena – mena. Sebab, jalan itu adalah fasilitas umum yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Medan. “Intinya PT KAI tidak boleh menutup jalan tersebut, itu fasilitas umum,” tegas Bahrum.

 Seharusnya, kata wakil rakyat dari Medan Utara ini, Camat Medan Belawan sampaikan ke Pemko Medan agar segera diselesaikan ke PT KAI, karena jalan itu adalah milik umum.

 “Jadi, PT KAI itu tidak boleh sesuka hati, karena itu sudah dibangun jalan dengan menggunakan APBD, sudah jelas itu fasilitas umum. Kita minta PT KAI untuk segera membuka kembali akses jalan tersebut,” tegas Bahrum.

 Selain itu, Bahrum menyesalkan tindakan penggusuran yang dilakukan PT KAI di masa Pandemik Covid-19, artinya mengundang keramaian yang telah melanggar protokol kesehatan.

“Salah besar PT KAI, bukan sekarang waktunya melakukan penertiban. Di saat masyarakat lagi ditimpa musibah Covid-19, kesusahan mencari makan, malah mereka gusur. Harusnya PT KAI  bukan menindas pedagang kecil, tapi harus menyalurkan bantuan CSR kepada mereka yang digusur,” pungkas Bahrum.

 Ketua DPD PAN Kota Medan ini menegaskan, penertiban yang dilakukan PT KAI tidak sesuai aturan, sebab bangunan yang sudah berdiri di pinggiran rel di sekitar lokasi itu juga tidak ditertibkan. Artinya, bangunan itu berdiri tanpa izin dan telah melanggar aturan.

 “Jadi, kita minta kepada Pemko Medan agar menertibkan bangunan liar yang berdiri tanpa izin itu. Perlu juga diusut berdirinya bangunan itu, apakah yang dikerjakan pihak ketiga penghasilannya masuh ke khas negara. Kita minta agar PT KAI agar tidak semena – mena,” pungkasnya. (fac/ila)

Di Usia 115 Tahun, Tirtanadi Harus Tingkatkan Kualitas Pelayanan


BANTUAN: Direksi PDAM Tirtanadi menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu pada perayaan HUT ke-115 di halaman kantor pusat Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (8/9/2020)

MEDAN,SUMUTPOS.CO-Hari Ulang Tahun (HUT) ke-115 PDAM Tirtanadi Sumut dilaksanakan dengan protokol kesehatan, di halaman kantor pusat Jalan Sisingamangaraja, Selasa (8/9/2020).

Perayaan HUT yang berlangsung sederhana dan penuh khidmat ini, diawali dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Dewan Pengawas Silmi, didampingi Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie, Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) yang juga Ketua Panitia Pelaksana Humarkar Ritonga selain dihadiri para pensiunan juga dihadiri para Kepala Divisi (Kadiv), Kepala Bidang (Kabid) serta pegawai yang ada di kantor pusat, dan juga para ibu Dharma Wanita PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

 Kegiatan yang berlangsung khidmat itu, dilaksanakan pemberian sembako secara simbolis yang diterima langsung oleh masyarakat kurang mampu yang berada di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sunggal, Cabang Medan Kota dan Cabang Medan Amplas, selanjutnya nantinya akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim piatu di wilayah kantor cabang yang ada di Medan dan kantor Cabang Samosir, Tobasa, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Berastagi, Sibolangit dan Cabang Nias Selatan. Selain itu, kegaitan ini juga dirangkai dengan pelepasan pensiunan pegawai yang telah habis masa baktinya dari tahun 2019 dan tahun 2020 dengan penuh keakraban.

 Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi, Silmi menyampaikan, saat ini Tirtanadi sudah berusia 115 tahun, untuk itu harus ditingkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, karena masih banyak keluhan yang dialami para pelanggan. Maka dengan usia yang tidak lagi muda diharapkan nantinya semangat bekerja para pegawai akan menghasilkan kebaikan yang dapat dirasakan kepada seluruh pelanggan.

 Sementara Direktur Air Minum, Joni Mulyadi dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi kehadiran para pensiunan dan meminta kepada para pegawai dalam momentum 115 tahun PDAM Tirtanadi merupakan titik balik bagi seluruh pegawai agar lebih serius dalam melayani pelanggan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap PDAM Tirtanadi sehingga dalam bekerja tidak menjadi beban.

 “Masyarakat saat ini sudah sangat kritis, sehingga pelayanan yang diberikan harus maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

 Pada kesempatan yang sama, mewakili pensiunan, Sudiono menyampaikan terimakasih kepada Direksi atas undangan yang telah disampaikan kepada seluruh pensiunan yang habis masa tugasnya dari tahun 2019 dan 2020. Sudiono mengharapkan kepada seluruh Direksi dan pegawai kiranya di masa yang akan datang dapat berbuat yang lebih baik lagi untuk kemajuan PDAM Tirtanadi. (adz)

Industri Tunjukkan Pertumbuhan Positif

Implementasi Harga Gas USD6 Per MMBTU

TEKANAN: Karyawan PGN sedang berdiskusi terkait tekanan gas bumi untuk industri.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) dan perannya sebagai subholding gas, terus berupaya menyelesaikan realisasi harga gas USD 6/MMBTU sesuai dengan Kepmen ESDM 89.K/2020 kepada seluruh pelanggan yang termasuk dalam 7 sektor industri tertentu.

Direktur Komersial PGN, Faris Aziz mengungkapkan bahwa per Agustus 2020, PGN telah mengimplementasikan Kepmen ESDM 89.K/2020 secara proporsional ke 173 dari 189 pelanggan di wilayah Medan, Dumai, Batam, Jawa Bagian Barat (JBB), dan Jawa Bagian Timur (JBT). Realisasi alokasi gas yang disalurkan pada industri tersebut kurang lebih sebesar 270 BBTUD dari 380 BBTUD. 

Faris mengungkapkan, implementasi harga gas USD 6/MMBTU telah menunjukkan dampak positif pada sektor industri penerima manfaat. Saat ini, hampir semua pelanggan sektor industri sesuai Kepmen ESDM 89.K/2020, pada Semester II 2020 mulai rebound setelah adanya relaksasi dari pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. 

“Sektor industri yang menunjukkan pertumbuhan realisasi semester I tahun 2020, dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2019 adalah sektor industri kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. Bahkan di bulan Agustus 2020 industri keramik dan kaca memperlihatkan pertumbuhan penyerapan volume gas yang cukup signifikan” jelas Faris.

Dari volume proporsional yang telah disalurkan, meliputi industri baja sebanyak 9,2%, kaca sebanyak 15,4%, keramik sebanyak 25,4%, oleokimia sebanyak 9,8%, petrokimia sebanyak 20,8%, pupuk sebanyak 18,9% dan sarung tangan karet sebanyak 0,5%.

Kepada sisa pelanggan yang belum mendapatkan implementasi Kepmen ESDM 89.K/2020, seiring dengan proses penyelesaian LOA dengan produsen hulu/KKKS yang masih berjalan, PGN akan segera melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perlu diperhatikan bahwa implementasi harga gas USD 6 kepada pelanggan hilir sesuai daftar di Kepmen ESDM 89.K/2020 dilaksanakan setelah penyelesaian penandatanganan seluruh LoA dengan produsen hulu/KKKS. LoA dengan pemasok di hulu yang sedang dalam tahap penyelesaian yakni dengan Triangle Pase Inc (TPI) akan digunakan untuk pemenuhan pasokan gas di wilayah Medan dengan volume ± 2 BBTUD,” jelas Faris, (9/9/2020).

Pada prinsipnya, PGN akan langsung menyalurkan gas dengan harga tertentu kepada pelanggan yang telah sesuai dengan lampiran Kepmen ESDM 89.K/2020 dan telah tersedia alokasi pasokannya sesuai dengan LoA yang sudah berlaku efektif.

“Kami bersama stakeholder terkait, baik regulator dan produsen hulu/KKKS berkomitmen penuh terhadap kebijakan penetapan harga gas industri tertentu sebesar USD 6/MMBTU untuk memberikan stimulus dalam produktivitas dan upaya pemulihan ekonomi setelah sempat menurun akibat pandemic COVID-19,” jelas Faris.

Faris berharap, melalui Kepmen ESDM 89.K/2020 dan mulai pulihnya kondisi setelah masa transisi pembatasan karena pandemic COVID-19, industri sektor tertentu juga dapat meningkatkan konsumsi gas sehingga pemanfaatan gas bumi ini juga akan semakin optimum.

Sebagai Subholding gas dan bagian dari Holding Migas, PGN senantiasa mendukung program-program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dengan komitmen melaksanakan Kepmen ESDM 89.K/2020, PGN akan melakukan aspek-aspek ketersediaan gas bumi, pemerataan akses pemanfaatan gas bumi, dan keberterimaan harga yang kompetitif agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. (rel/ram)

F-PKS DPR RI Perjuangkan RUU HIP tak Disahkan jadi UU

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PKS DPR RI akan berjuang semaksimal mungkin agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak menjadi undang-undang, karena jelas jelas mengubah dasar negara Pancasila. Hal ini disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah SE saat melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Amaliun Food Court, Jalan Amaliun, Medan, belum lama ini.

Penegasan itu disampaikan Hidayatullah menyikapi aspirasi masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut, yang mengatakan tak rela Pancasila menjadi trisila, apalagi eka sila. “Pancasila adalah dasar negara, tak boleh di ganggu gugat,” tegas Sua, seorang peserta sosialisasi.

Menyikapi itu, Hidayatullah mengatakan, akan membawa aspirasi ini ke Senayan untuk dibahas lebih lanjut. “Kami (Fraksi PKS) akan berjuang semaksimal mungkin agar RUU HIP tidak menjadi undang-undang, karena jelas-jelas akan mengubah dasar negara kita Pancasila,” tegas Hidayatullah.

Acara sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ini digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan; memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. (adz)

Komit Berantas Persekongkolan Tender Barang dan Jasa, KPPU Tantang Calon Kepala Daerah

MENGABDI: Prof. Ningrum Natasya Sirait (kiri) dan Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak (kanan) saat kegiatan program Profesor Mengabdi di Kantor KPPU Kanwil I di Medan.BAGUS SP/Sumut Pos.
MENGABDI: Prof. Ningrum Natasya Sirait (kiri) dan Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak (kanan) saat kegiatan program Profesor Mengabdi di Kantor KPPU Kanwil I di Medan.BAGUS SP/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menantang calon Kepala Daerah di Sumatera Utara (Sumut) di Pilkada serentak 2020, untuk komit tidak melakukan persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa bila terpilih sebagai Kepalada Daerah.

MENGABDI: Prof. Ningrum Natasya Sirait (kiri) dan Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak (kanan) saat kegiatan program Profesor Mengabdi di Kantor KPPU Kanwil I di Medan.BAGUS SP/Sumut Pos.
MENGABDI: Prof. Ningrum Natasya Sirait (kiri) dan Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak (kanan) saat kegiatan program Profesor Mengabdi di Kantor KPPU Kanwil I di Medan.BAGUS SP/Sumut Pos.

“Yang mau jadi pemimpin di Kabupaten/Kota di Sumut ini, saya tantang untuk tidak bersekongkol dalam tender proyek. Kalau ada calon kepala daerah berkomitmen itu, datang ke KPPU. Pasti akan dipilih,”ujar Kepala KPUU Kantor Wilayah (Kanwil) I, Ramli Simanjuntak usai pelaksanaan program Profesor USU mengabdi yang juga dihadiri Prof. Ningrum Sirait di Kantor KPPU Kanwil I Medan, Selasa (8/9).

Ramli menilai, persengkongkolan bisa dicegah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Banyak Kepala Daerah

terjerat kasus korupsi dengan indikasi dugaan suap oleh pelaku usaha atau pemenang tender kepada pihak pemangku kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa di daerah.

“Komitmen dia (Kepala Daerah) atau tidak bersekongkol nanti saat menjabat. Supaya di daerahnya tidak ada terjadi persekongkolan, dan pengadaan barang dan jasanya fair. Para ASN bisa berjalan dengan baik dan maksimal,” tandas Ramli. Sementara itu, Prof. Ningrum Natasya Sirait mengungkapkan dukungan KPPU Kanwil I untuk terus melakukan pencegahan dan penindakan terhadap persekongkolan pada pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

“Di USU dilakukan profesor mengabdi. Salah satu program profesor mengabdi. Kebetulan ilmu saya ada disini. KPPU harus didukung,” kata Prof. Ningrum.

Prof. Ningrum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Sumut, untuk dapat mengajukan komitmen tersebut pada debat calon Kepala Daerah. Dan dapat menyampaikan visi dan misi untuk memberantas persekongkolan.

“Di Pilkada akan datang ini, calon kepala daerah harus mengangkat ini secara prefentif dan fungsinya,”ucap Guru Besar dari Kampus USU itu.

Prof. Ningrum meminta masyarakat harus memperhatikan calon Kepala Daerah yang akan dipilih, apakah serius serius memberantas persekongkolan pengadaan barang dan jasa.

“Kalau ada pimpinan baru terpilih dan datang ke KPPU teken tidak akan melakukan persekongkolan, dan tugas saya sebagai profesor mengabdi,” pungkasnya. (gus/han)

Selewengkan APBDes, Kades Perkebunan Halimbe Ditahan

Diboyong:Kades Perkebunan Halimbe diboyong tim penyidik Kejari Labuhanbatu.
Diboyong:Kades Perkebunan Halimbe diboyong tim penyidik Kejari Labuhanbatu.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Perkebunan Halimbe berinisial Wr atas kasus dugaan korupsi pengelolaan APBDes TA 2019, Selasa (8/9) sore.

Diboyong:Kades Perkebunan Halimbe diboyong tim penyidik Kejari Labuhanbatu.
Diboyong:Kades Perkebunan Halimbe diboyong tim penyidik Kejari Labuhanbatu.

Kades Wr ditahan dengan sangkaan Pasal ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Menurut tim penyidik pidsus Kejari Labuhanbatu, tersangka Wr selaku Kepala Desa Perkebunan Halimbe telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil uang dari APBDes Desa Perkebunan Halimbe pada TA. 2019 kurang lebih senilai Rp560.000.000.

Di mana, uang tersebut peruntukan awalnya untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dari APBDes TA. 2019.

“Namun sisa penggunaan APBDes pada Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2019 digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Kajari Labuhanbatu, Kumedi. Nah, sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan penyelewengan APBDes Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2019 senilai Rp561.077.598. (bbs/han)

Tingkatkan Turis Lokal dan Mancanegara, Pemkab Langkat Gencarkan Publikasi Sektor Pariwisata

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat melalui Dinas Pariwisata sebagai Leading Sector Pengembangan Pariwisata Langkat, menggelar rapat lintas sektoral, dipimpin langsung Kadis Pariwisata Hj Nur Elly Heriyani Rambe, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (7/9).

PARIWISATA: Kadis Pariwisata Langkat, Nur Elly memimpin rapat lintas sektoral dalam pengembangan wisata di Langkat, Senin (7/9).ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.

Kadis Pariwisata Langkat, Nur Elly menjelaskan, selain bertujuan untuk meningkatkan PAD, rapat ini juga untuk mewujudkan visi misi Bupati Langkat Terbit Rencana PA, yakni menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan. “Poin fokusnya, pada misi bait ke tiga, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan sektor pariwisata,” sebutnya.

Jadi harapannya, kata Nur Elly, rapat ini dapat menemukan cara untuk mempercepat peningkatkan wisatawan sampai pada tahun 2024.

“Jadi diperlukannya kerja sama semua pihak dalam membangun dan mengelola objek objek wisata di Langkat, agar maksimal” katanya.

Kadis Pariwisata juga menyampaikan, Sat Pol PP siap membantu memonitoring penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata. Dan BPBD siap bekerjasama memberikan pelatihan bagi para pramuwisata, khususnya dalam hal penanganan Pertolongan Pertama pada pengunjung yang mengalami kecelakaan di daerah wisata.

Diskominfo melalui Kabid IKP M. Faisal mewakili Kadis Kominfo Syahmadi menyarankan, perlu adanya Maskot pariwisata Kabupaten Langkat sebagai Icon untuk daya tarik wisatawan.

Ia juga menyampaikan, akan ikut mendukung sesuai tupoksi, untuk memajukan pariwisata Langkat. Yakni, mempublikasikan melalui informasi media sosial dan media masa, sebagaimana yang telah tertuang dalam agenda Roadmap smart city, yang mengacu pada Perbup Smart Regency.

“Ke depan, kami akan lebih menggencarkan untuk mempublikasikan keunggulan wisata Langkat, guna menarik wisata lokal dan mancanegara,” sebutnya.

Sedangkan, Dinas LH siap membantu menjaga kelestarian dan keindahan alam, agar tetap dapat di nikmati tanpa tercemar polusi dan sampah.

“Jadi LH saat ini sedang menginisasi kerjasama dengan LSM Jerman untuk pengelolaan sampah. Mereka juga akan melakukan edukasi dan menghimbau masyarakat dalam mengelola sampah dan limbah rumah tangga serta agar tidak membuang sampah di sungai,” sebutnya.

Sementara Dishub, lanjut Nur Elly, untuk mempermudah wisatawan khususnya dalam hal transportasi. Dishub mengupayakan Angkutan Damri bisa melintasi Objek Wisata Tangkahan. Jadi direncanakan dibuka trayek Damri dari Bandara Kualanamu ke Tangkahan.

“Dishub juga akan berupaya mensinergikan transportasi yang di kelola pihak swasta,” katanya.

Untuk Dinas PUPR, masih Nur Elly, mengupayakan perbaikan bahu jalan di Bukit Lawang dan pagar kantor Camat Bahorok, ditargetkan terealisasi pada 2021.

Untuk Disperindag, akan menggalakkan usaha ekonomi kreatif masyarakat wilayah wisata, dengan peningkatan SDM pengrajin tradisional dan digitalisasi pasar, serta membantu proses pemasaran hasil usaha kreatif.

Sedangkan terkait perpajakan, BAPENDA akan mendata ulang para wajib pajak khususnya di sektor wisata guna mendongkrak PAD. (yas/han)

Disdik Binjai Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional

SOSIALISASI: KPOTI saat mensosialiasikan permainan dan olahraga tradisional di lapangan Merdeka Binjai, Minggu (6/9).
SOSIALISASI: KPOTI saat mensosialiasikan permainan dan olahraga tradisional di lapangan Merdeka Binjai, Minggu (6/9).

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidkan Kota Binjai mendukung Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) Sumut untuk melestarikan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional.

SOSIALISASI: KPOTI saat mensosialiasikan permainan dan olahraga tradisional di lapangan Merdeka Binjai, Minggu (6/9).
SOSIALISASI: KPOTI saat mensosialiasikan permainan dan olahraga tradisional di lapangan Merdeka Binjai, Minggu (6/9).

Kadisdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting mengatakan, KPOTI sudah mensosialisasikan dan melestarikan permainan rakyat serta olahraga tradisional di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Minggu (6/9).

“Permainan rakyat dan olahraga tradisional memang sudah hampir hilang ditelan budaya luar dan pengaruh teknologi canggih. Melihat kondisi ini, kami berharap ke depannya agar permainan tradisional dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah,” ujar Sri Ulina, Selasa (8/9).

Dijelaskannya, KPOTI Sumut saat ini sedang melakukan banyak rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut aktivitas normal.

Sementara, tokoh masyarakat Kota Binjai, M Saleh Pane mengatakan, permainan tradisonal yang sedang digalakkan saat ini merupakan awal yang baik dan berharap terus digalakkan.

“Bila perlu diperlombakan sampai ke tingkat nasional. Karena permainan tradisional ini bukan hanya sekedar permainan saja, namun memiliki makna filosofis dan nilai positif yang terkandung di dalamnya,” ujar Saleh Pane.

“Semoga permainan tradisional ini dapat disosialisasikan sampai kepada unsur terbawah masyarakat, membentuk komunitas di sekolah dan di lingkungan,” tandasnya. (ted/han)

Peremajaan Pipa PDAM Tirta Malem Rp13,6 Miliar

PENGUKURAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan serta Kadis PUPR Edward Sinulingga menyaksikan pengukuran ketebalan revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem. solideo/SUMUT POS.
PENGUKURAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan serta Kadis PUPR Edward Sinulingga menyaksikan pengukuran ketebalan revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem. solideo/SUMUT POS.

KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat mengucurkan Rp13,6 miliar terhadap proyek pengerjaan revitalisasi (peremajaan) pipa PDAM Tirta Malem, Kabanjahe. Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan.

PENGUKURAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan serta Kadis PUPR Edward Sinulingga menyaksikan pengukuran ketebalan revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem. solideo/SUMUT POS.
PENGUKURAN: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan serta Kadis PUPR Edward Sinulingga menyaksikan pengukuran ketebalan revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem. solideo/SUMUT POS.

Dalam sidak tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyoroti soal pengerjaan revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem, mulai penggalian dan kedalaman untuk penanaman pipa hingga ketebalan pipa.

Peremajaan pipa PDAM Tirta Malem tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan distribusi air bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karo kepada pelanggan.

Hal itu, sebut Terkelin, dilakukan untuk memastikan proyek revitalisasi berjalan lancar. Bupati meminta masyarakat untuk memaklumi adanya gangguan distribusi air bersih PDAM Tirta Malem disebabkan adanya proyek revitalisasi pipa.

“Agar masyarakat sabar dan harap maklum apabila sementara ada gangguan pengaliran air ke rumah masing-masing,” pungkas Terkelin, Senin (7/9).

Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan meminta pelaksana pekerjaan revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem melakukan penggalian tidak asal jadi.

“Revitalisasi pipa ini juga kebetulan penggalian dan pemasangan melintasi ke diaman rumah dinas saya. Jadi saya minta bekerja jangan asal jadi,” tegasnya. Perwakilan PT. Parsaoran Membangun menjelaskan, revitalisasi pipa PDAM Tirta Malem sepanjang 20,300 kilometer yang meliputi kawasan Kelurahan Gung Leto, Padang Mas, dan Lau Cimba.

Hadir juga dalam sidak tersebut, anggota DPRD Karo Mansur Ginting, Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kepala Dinas PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Plt PDAM Tirta Malem Jonara Tarigan, Camat Kabanjahe Leo Girsang dan Aries Sebayantg.(deo/han)

1...4,0554,0564,057...15,815Page 4,056 of 15,815

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor