BIBIT: Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani bersama dengan Wakil Bupati, Darwin Sitompul saat menyerahkan bantuan bibit padi dan juga bantuan mie instant serta minyak goreng kepada 35 kelompk tani di Kecamatan Sibabanung, Kabupaten Tapanuli Tengah.
TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan produktifitas pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Sibabangun, Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani menyalurkan 15 ton bantuan bibit padi bagi 35 kelompok tani di daerah tersebut, Selasa (1/9).
BIBIT: Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani bersama dengan Wakil Bupati, Darwin Sitompul saat menyerahkan bantuan bibit padi dan juga bantuan mie instant serta minyak goreng kepada 35 kelompk tani di Kecamatan Sibabanung, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Ada pun jenis bibit padi yang diberikan Bupati yang didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, adalah benih padi Inbrida sawah.
Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menyampaikan terima kasih atas dan mengapresiasi semangat dan dukungan yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya.
“Terima kasih atas semangat dan dukungan serta doa yang disampaikan kepada kami. Pilkada Tapanuli Tengah masih lama yakni tahun 2022. Tetapi dukungan masyarakat membuat keyakinan bagi saya dan Wakil Bupati bapak Darwin Sitompul untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya dan Wakil Bupati lahir dan besar di Tapanuli Tengah, kami tidak akan mengkhianati masyarakat Tapanuli Tengah. Untuk itu, kami bekerja keras agar masyarakat semakin meningkat taraf hidupnya termasuk di sektor pertanian.
Ada pun yang menerima bantuan bibit padi ini terdiri dari 35 kelompok tani di 6 Kecamatan Sibabangun, dengan jumlah anggota 1.231 KK dengan luars lahan 600 hektare.
Sedangkan anggaran bantuan bibit tersebut bersumber dari tugas pembantuan APBN Tahun 2020.
Salah seorang perwakilan dari petani Rahmad Lubis, menyampaikan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati beserta rombongan atas kehadiran dan dukungannya terhadap petani di Kecamatan Sibabangun.
Ia menyampaikan rasa bangga dengan kedatangan bupati dan wakil nya, yang dinilai telah melaksanakan pembangunan Infrasuktur, pertanian, dan lainnya yang begitu pesat.
“Untuk itu, kami mengharapkan kepada bapak Bupati, bapak Wakil Bupati, untuk semakin meningkatkan perhatian dan dukungannya pada pertanian, khususnya masyarakat petani. Kami siap mendukung kinerja dan kepemimpinan bapak untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah ini,” ungkapnya. (ant/ram)
BALIGE, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelotorkan dana sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepariwisataan Negeri 3 Balige yang terletak di Desa Lumban Pea Tambunan Kecamatan Balige kabupaten Toba.
Hal tersebut terungkap pada acara peletakkan batu pertama pembangunan SMK 3 Balige. Dimana, sebelum acara dimulai dilakukan rapat vitrual yang dihadiri Menko maritim& investasi Luhut Binsar Panjaitan,Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnudana, Dirjend Pendidikan, Wikam Sukarinto, dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Razekshah
Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut B.Panjaitan mendukung dan mengharapkan pembangunan agar benar-benar bermutu nantinya.
Menurut Luhut, keberadaan SMK Kepariwisataan ini dapat mendukung era pariwisata massal yang saat ini berubah ke kuantitas akibat pandemi Covid-19 dengan prinsip berinovasi, beradaptasi global.
“Apalagi akan ada jalan tol dari Tebing Tinggi sampai ke Parapat dan akan dibangun Hospital (rumah sakit) bertaraf internasional, semuanya mendukung pariwisata Danau Toba,” ujarnya.
Ia juga meminta pekerja pembangunan gedung ini bekerja secara baik dan memiliki disain yang baik pula. SMK ini harus didukung kampus, kurikulum, guru yang bermutu . Juga ada asramanya. Sehingga mendapat out put yang bermutu juga.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Razekshah mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Masyarakat Toba dan khususnya masyarakat Lumban Pea Tambunan atas pemberian hibah tanah lokasi SMK 3 Pariwisata Toba.
“Saya mengharapkan kelak akan tumbuh generasi generasi yang handal dari SMK pariwisata tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya Plt.Kadis Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Lasro Marbun di lokasi melaporkan lahan pembangunan SMK ini berbiaya sebesar Rp6 Milliar dari APBN Tahun 2020 ( fisik meubel Rp3,2 M dan peralatan Rp.2 8 M) di tanah seluas 10.070 M2 hasil hibah warga setempat melalui Pemkab Toba. Pembangunan dimulai akhir Agustus -Desember 2020.(bun/ram)
KUNKER: Kapoldasu disambut dengan meriah saat kunjungan kerja ke Labuhanbatu, Rabu (2/9).
Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Martuani Sormin memilih tertutup memberi keterangan terkait penanganan perkembangan kasus dugaan korupsi kutipan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.
KUNKER: Kapoldasu disambut dengan meriah saat kunjungan kerja ke Labuhanbatu, Rabu (2/9).
“Nanti kita bicarakan untuk hal itu. Saya datang ke sini untuk ketahanan pangan,” katanya dalam konfrensi pers, Rabu (2/9) ketika melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengecekan Kampung Tangguh di lokasi Pesantren Darus Sholihin serta Ketahanan Pangan di Labuhanbatu.
Pada sambutannya di acara Kampung Tangguh tersebut, di hadapan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah Sitotus, Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswin Tanjung, Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu M Yusuf Siagian, Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan, Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap, dan para undangan, Kapoldasu mengatakan kunjungannya jangan dikaitkan masalah politik.
“Jangan ada politik dulu untuk sementara ini. Karena saat ini saya hdair untuk melihat ketahanan pangan,” ungkapnya.
Pada acara seremoni tersebut, Kapoldasu juga menandatangani prasasti prmbangunan Pos Polisi Terpadu dan Pos Patroli Satpol Airud Polres Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kapoldasu juga menerima hibah sebidang tanah untuk pembangunan Mapolres Labuhanbatu Selatan.
Dalam kunker tersebut, Kapoldasu Irjen) Martuani Sormin didampingi pejabat utama (PJU) Polda Sumut.
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) masih melakukan proses penyidikan atas dugaan kasus korupsi dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018, yang diduga dilakukan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Kharuddin Syah Sitorus. Hal itu dikatakan Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (7/7).
“Masih proses lidik, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, pihaknya sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti, termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus di Kabupaten Labura tersebut. “Jika ada isu-isu bahwa Bupati Labura sudah ditetapkan tersangka jangan dipercaya, karena belum ada keterangan resmi dari pihak Poldasu,” tukasnya.
Diketahui, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, pada Selasa (15/10) melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Labuhan Batu Utara (Labura) di Mabes Polri.
Dia mengaku, dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung bisa jadi tersangka. Sempat beredar Surat Ketetapan Ditreskrimsus Poldasu, Nomor: S.Tap/47/VI/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 22 Juni 2020, Tentang Penetapan Tersangka atas nama H Kharuddin Syah.
Namun hal ini dibantah oleh MP Nainggolan. Menurutnya, surat tersebut disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara, kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan belum ditetapkan sebagai tersangka. (fdh/ram)
Pembangunan Gedung DPRD Binjai Tak Kunjung Rampung
ORASI: Masyarakat Focuc Group Discuccion Pemantau Kinerja Aparatur Negara saat berorasi di depan gedung sementara DPRD Binjai.
BINJAI, SUMUTPOS.CO-Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Focus Group Discussion Pemantau Kinerja Aparatur Negara, mendesak aparat penegak hukum dari unsur kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Binjai, Elvi Kristina, terkait pembangunan gedung DPRD Binjai yang tak kunjung rampung sejak 2018 lalu.
Desakan itu disampaikan sejumlah elemen masyarakat saat berorasi di Gedung DPRD Sementara, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Rabu (2/9).
“Berdasarkan pantauan kami tentang pembangunan Kantor DPRD Binjai yang menggunakan APBD Kota Binjai dengan pagu anggaran lebih kurang Rp50 miliar, meliputi pembangunan dan rancangan. Tahun 2015, dilakukan pengadaan pembangunan Kantor DPRD Binjai dengan pagu Rp480 juta. Tahun 2016, dilakukan pengadaan DED rehabilitasi Kantor DPRD Binjai dengan pagu Rp300 juta,”beber Koordinator Aksi, Hanafi.
Kemudian, tahun 2017, dilakukan pengadaan DED Rehabilitasi Kantor DPRD Kota Binjai dengan pagu Rp297.808.000 dan melakukan pengadaan tahun 2017 tentang Supervisi Rehabilitas Kantor DPRD Binjai. Multi years 2 tahun anggaran total biaya Rp420 juta.
Tahun 2017, kata lanjut Hanafi, Dinas PUPR melakukan pengadaan pembangunan Kantor DPRD Kota Binjai multi years 2 tahun anggaran dengan total biaya Rp15 juta dari pagu Rp3 miliar. “Tahun 2018, Dinas PUPR melakukan pengadaan supervisi pembangunan Kantor DPRD Binjai. Tahun yang sama, Dinas PUPR melakukan pengadaan pembangunan Kantor DPRD Binjai dengan pagu Rp20 juta,” kata dia.
“Berdasarkan DED yang dibuat sebelumnya, seharusnya Kantor DPRD Kota Binjai sudah dapat dimanfaatkan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2019, Dinas PUPR melakukan pengadaan supervisi pembangunan Kantor DPRD Binjai dan melakukan pengadaan kembali pembangunan Kantor DPRD Binjai,” tambah dia.
Nyatanya, Kantor DPRD Binjai belum dapat digunakan dan dimanfaatkan. Pun demikian, Dinas PUPR melakukan pengadaan supervisi penataan gedung dan landscape Kantor DPRD Binjai dengan pagu Rp14 miliar lebih.
“Kami menduga, tidak rasionalnya dalam penganggaran pembangunan Kantor DPRD Binjai. Kami juga menduga pembangunan kantor tersebut sebagai corong untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara,” beber dia.
“Kami meminta kepada Ketua DPRD Binjai agar mengawasi APBD dan kinerja Wali Kota. Panggil dan periksa Kadis PUPR Kota Binjai dan rekanan tang terlibat dalam proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Binjai karena diduga mengakibatkan kerugian negara,” pungkasnya. Aksi damai berjalan lancar dan tertib. PS Kapolsek Binjai Utara, AKP Teuku Fathir turut mengawal jalannya aksi damai tersebut. (ted/han)
TURIS: Turis mancanegara berjalan kaki di kawasan Kesawan Medan beberapa waktu lalu. April tahun ini, jumlah wisman ke Sumut hanya 17 orang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara (Sumut) selama bulan Juli lalu, hanya 144 kunjungan. Jumlah itu mengalami kenaikan 45,45 persen dibanding jumlah turis yang datang pada Juni 2020, yang hanya mencapai 99 kunjungan.
TURIS: Turis mancanegara berjalan kaki di kawasan Kesawan Medan beberapa waktu lalu. April tahun ini, jumlah wisman ke Sumut hanya 17 orang.
Data ini diungkap oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi, dalam keterangan pers secara daring, Rabu (2/9). Ia menjelaskan wisman terbanyak masuk ke Sumut dari Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) di Kabupaten Deliserdang.
“Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019 jumlah wisman pada bulan Juli 2020 mengalami penurunan 99,35 persen. Yakni dari 22.224 kunjungan pada bulan Juli 2019 menjadi 144 kunjungan,” kata Syech Suhaimi.
Dari negara pasar utama wisman pada Juli 2020, Syech Suhaimi menjelaskan didominasi oleh Malaysia, dengan jumlah wisman yang datang di Sumatera Utara yaitu 29,17 persen. Diikuti dengan wisman dari Singapura 2,08 persen, serta wisman dari Tiongkok, Denmark dan Belanda masing-masing 0,69 persen dari total kedatangan wisman di Sumatera Utara.
“Bulan Juli 2020, wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang terbanyak dengan 42 kunjungan atau 29,17 persen dari total wisman yang berkunjung di Sumatera Utara (Sumut),” jelas Syech Suhaimi.
Hunian Hotel
Sementara, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Juli 2020 mencapai rata-rata 26,92 persen, atau naik 6,80 poin dibanding Juni 2020 sebesar 20,12 persen.
“Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan Juli 2020 mencapai 1,47 hari atau turun 0,01 poin dibanding bulan Juni 2020,” pungkasnya. (gus)
TERIMA: Panitia Muswil VI PAN Sumut Suartono menerima pengembalian calon formatur dari Imran Obos, Selasa (1/9) malam.
MEDAN,SUMUTPOS.CO- Ketua DPD PAN Kabupaten Deliserdang, Imran Obos mengembalikan formulir pendaftaran sebagai salah seorang kandidat formatur Muswil VI PAN Sumatera Utara, Selasa (1/9) malam. Pengembalian formulir disertai seluruh kelengkapan persyaratan administrasi ini diterima jajaran panitia Muswil VI PAN Sumut, Suartono SE, Hj Zuraida Ghina SE, Drs Agus Salim Ujung, Avan el-Qudds SSos, Hilaluddin Hasibuan dan Dini Hikmayani Nasution MSi.
Menurut Imran Obos yang juga angggota DPRD Deli Serdang, dirinya sudah sangat lama berkiprah sebagai seorang pendiri PAN di Sumut, khususnya di Kabupaten Deliserdang. “Panggilan jiwa sebagai seorang kader, membuat saya ingin meningkatkan lahan perjuangan dalam membesarkan partai yang kita cintai ini,” kata pria kelahiran Selemak, 3 Januari 1970 ini.
Ketua DPD GAMI Deliserdang 2015-2020 ini mengatakan, dirinya sudah sangat lama berkiprah di daerah (Deliserdang), dan telah menghantarkannya menjadi wakil rakyat di DPRD Deliserdang sejak 2009 hingga sekarang (tiga periode). “Atas dasar itulah, muncul keinginan memberikan kontribusi yang lebih lagi dalam membesarkan PAN di Sumatera Utara, dengan cara meningkatkan sinergisitas kekuatan dan potensi kader PAN di seluruh Sumatera Utara dapat bersatupadu menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024,” katanya.
Imran Obos menyebutkan, dengan memedomani AD/ART partai serta peraturan organisasi, dirinya akan melakukan langkah-langkah peningkatan peran dan program partai, yang tetap mengacu kepada AD/ART dan aturan organisasi tersebut.
“Kalau nanti diberikan amanah sebagai pemimpin di DPW PAN Sumut, dalam posisi apa pun, saya akan tetap berupaya menjaga loyalitas dan soliditas di internal partai,” kata Sekretaris Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Deliserdang 2015-2020 dan Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Kabupaten Deli Serdang, 2010-2015 ini.
Selain itu, kata suami Hariani yang dikaruniai tiga anak ini, sebagai pimpinan di PAN Sumut nanti dirinya akan berupaya meningkatkan konsolidasi antara pimpinan partai di provinsi dengan kabupaten/ kota, hingga sampai ke tingkat paling bawah (Ranting). “Termasuk membangun penguatan organisasi otonomi (Ortom) partai supaya bisa eksis dan lebih baik lagi ke depan serta perkaderan (MABITA dan KAD), agar kontribusi PAN Sumut semakin mewarnai kehidupan di tengah masyarakat,” kata Imran Obos, yang juga pernah menjadi Pembina Paguyuban Jawa Bersatu (PJB) 2005-2010.
Sementara itu, panitia Muswil VI PAN Sumut Suartono menyebutkan, hingga saat ini sudah terdapat lima nama mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon formatur, yaitu dr Ade Taufiq, Usman Hasibuan, Ahmad Arief, Osaka Hendra Ginting, dan Imran Obos. “Pengembalian formulir kandidat formatur DPW PAN Sumut, berlangsung hingga 5 September,” tambahnya. (adz)
BST: Warga penerima bantuan BST sedang menerima dari pihak PT Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO-Sebanyak 8.536 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap empat terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp300 telah dikucurkan oleh Kantor PT Pos, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (2/9).
Pelaksanan penyaluran BST itupun mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Tebingtinggi, Bhabinsa dan TKSK Kota Tebingtinggi. Penyaluran untuk Kota Tebingtinggi dilaksanakan selama lima hari dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti mamakai masker, jaga jarak dan cuci tangan di air yang mengalir.
Selain penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia, tercatat sebanyak 328 orang KPM yang menerima bantuan BST melalui pihak Bank Himpunan Negara (Himbara) yakni Bank BNI dan Bank BRI.
Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Tebingtinggi, Sopian mengatakan, penyaluran BST untuk Kota Tebingtinggi berjalan lancar dan tidak ada gejolak konflik sosial, masyarakat yang datang ingin mencairkan BST, diatur sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak PT Kantor Pos setiap kelurahan yang ada di Kota Tebingtinggi.
“Diatur jadwal agar tidak terjadi kerumunan orang saat pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Kami mengimbau masyarakat penerima untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 Tebingtinggi seperti memakai masker, cuci tangan dam menjaga jarak,” paparnya.
Data untuk lima Kecamatan sebagai penerima BST melalu pihak PT Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi adalah Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi sebanyak 1.920 KPM, Kecamatan Tebingtinggi Kota sebanyak 1.272 KPM, Kecamatan Bajenis sebanyak 1.759 KPM, Kecamatan Padang Hilir sebanyak 1.974 KPM dan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi 1.611 KPM. (ian/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Somadi meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Royal Prima, Rabu (2/9). Humas PN Medan, Immanuel Tarigan menyatakan, hakim Somadi meninggal dunia pada pukul 13.30 WIB. Namun, dia belum bisa memastikan, Somadi meninggal karena Covid-19.
Immanuel Tarigan
Nemun menurut Immanuel Somadi pernah melakukan pemeriksaan kesehatan karena keluhan lambungnya di RS Malahayati. “Sekaligus melakukan rapid test, namun hasilnya nonreaktif, akan tetapi paru-parunya bermasalah,” ucapnya.
Karena ada masalah dengan parunya, maka RS Malahayati merujuknya ke RS Royal Prima untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana RS Royal Prima merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19.
Diterangkannya, saat pengadilan melaksanakan rapid test dan Swab Test yang diikuti 243 orang diantaranya hakim, panitera, honor dan sekurity, pada 27 Agustus 2020 lalu. “Pada waktu itu ada 46 orang yang langsung swab termasuk hakim Somadi dan selebihnya melaksanakan rapid test pada waktu itu. Dari rapid test dinyatakan 16 orang reaktif, kemudian yang reaktif ini langsung swab sehingga totalnya ada 62 orang,” jelasnya.
Sampai saat ini, lanjut Immanuel, hasil 62 orang yang telah di swab tersebut, hingga kini hasilnya belum keluar termasuk hakim Somadi. Immanuel mengaku tidak tahu pasti, kapan hakim Somadi melakukan perawatan di RS Royal Prima, setelah melakukan swab yang dilaksanakan oleh pihak pengadilan.
Ia juga menuturkan, pihak pengadilan masih berkoordinasi dengan pihak keluarga hakim Somadi. Nantinya bila rumah sakit menyatakan Hakim Somadi meninggal bukan karena Covid-19, maka jenazahnya dibawa ke Kulon asal kampung halaman di daerah Pulau Jawa, namun sebaliknya bila Covid-19 maka dikebumikan secara Protokol Covid-19.
Positif Covid-19 Tambah 182 Orang
Hingga Rabu (2/9), kasus positif Covid-19 di Sumut terus bertambah. Tercatat ada penambahan 182 orang, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 7.124 orang, dari sebelumnya 6.942 orang.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dr Whiko Irwan D SpB, mengatakan 182 kasus baru ini, di antaranya 124 orang dari Medan. Kemudian dari Binjai 2 orang, Tebingtinggi 4 orang, Sibolga 1 orang, Deliserdang 24 orang, Langkat 1 orang, Simalungun 2 orang, Dairi 1 orang, Serdangbedagai 1 orang, Gunung Sitoli 10 orang, dan dari domisili belum diketahui 12 orang.
Menurut Whiko, laju pertambahan kasus baru positif Covid-19 yang masih terus terjadi di Sumut adalah menunjukkan bahwa semakin tingginya penularan virus Corona di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, terus diingatkan agar masyarakat tanpa terkecuali jangan pernah lalai menjalankan protokol kesehatan.
Sebaliknya, masyarakat juga harus saling mengingatkan agar patuh menjalankan protokol kesehatan. “Mari kita putus mata rantai penularan virus ini dengan selalu pakai masker, rajin cuci tangan dan hand sanitizer, jaga jarak dan menghindari kerumunan,” ujar Whiko.
Ia menyebutkan, penambahan kasus juga terjadi pada suspek sebanyak 14 orang. Saat ini, jumlahnya menjadi 798 orang dari sebelumnya 784 orang. Kemudian, jumlah spesimen swab yang diperiksa menjadi 43.790 sampel.
“Namun demikian, pasien sembuh juga terus meningkat menjadi 4.170 orang dari sebelumnya 4.064 orang. Artinya, ada pertambahan 106 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 2 orang menjadi 321 orang,” tukasnya.
12 Rekomendasi Pansus Covid-19 DPRD Sumut
Pansus Covid-19 DPRD Sumut telah berakhir masa kerjanya sejak sepekan lalu. Mereka pun sudah menyerahkan hasil kegiatannya ke pimpinan dewan. Di mana ada beberapa rekomendasi dan masukan terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Sumut.
“Ya, sejak satu minggu ini pansus sudah vakum. Dan kami belum tau pasti kelanjutannya,” kata Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian menjawab Sumut Pos, Selasa (2/9).
Adapun prosesnya, kata dia, pihaknya sudah diminta pimpinan dewan melaporkan hasil kegiatan selama dua bulan ini. Dari situ pimpinan dewan akan membagikan hasil kerja pansus tersebut ke para pimpinan fraksi.
“Nah, jika di rapat konsultasi nanti pimpinan fraksi dan pimpinan dewan memutuskan untuk lanjut, kita akan lanjut. Jika harus diakhiri, ya kita akhiri. Karena keberadaan kita di pansus, merupakan utusan fraksi. Jadi tergantung fraksi juga,” katanya.
Disebutnya, terdapat 12 poin yang disoroti pansus dalam penanganan Covid-19 di Sumut. Pertama, pansus meminta GTPP mempertimbangkan kembali secara masak pemberlakuan normal baru. Kedua, meminta Gubsu Edy Rahmayadi untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan yang menangani pasien covid di setiap fasilitas kesehatan, prasarana rumah sakit rujukan covid maupun RSU daerah-daerah di Sumut. Ketiga, pansus meminta Gubsu segera memenuhi dan menambah infrastruktur serta sarana dan prasarana RS, terutama penyediaan PCR di setiap RSUD kabupaten dan kota.
Selanjutnya keempat pansus meminta Gubsu untuk lebih serius dalam melakukan tindakan preventif guna menekan laju peningkatan jumlah kasus Covid-19. Kelima, Gubsu diminta untuk dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan WHO dan pemerintah pusat sebelum menerapkan normal baru di beberapa kabupaten dan kota. Keenam, Gubsu diminta agar refocusing tahap II juga dialokasikan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan, menambah jumlah fasilitas laboratorium PCR yang dapat digunakan sebagai deteksi virus Covid-19, dan fasilitas ruang isolasi. Ketujuh, Gubsu mesti melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi secara masif mengenai protokol pola hidup bersih dan sehat dan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap protokol kesehatan, guna menghadapi wabah virus.
Kedelapan, pansus meminta Gubsu Edy untuk berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan demi kelancaran kerja-kerja tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19. Rekomendasi kesembilan, Gubsu diminta melibatkan secara optimal petugas lingkungan dan epidemiologi agar penanganan Covid-19 di Sumut, juga berorientasi pada pencegahan covid. Sepuluh, pansus meminta Gubsu untuk fokus mengalokasikan anggaran kesehatan pada refocusing tahap II ke pembelian alat-alat kesehatan khususnya PCR serta pelatihan tenaga operasionalnya, juga pengadaan APD dan disalurkan langsung ke seluruh RSUD. Sebelas, Gubsu diminta fokuskan refocusing tahap II pada bidang kesehatan dan padat karya untuk mendorong penataan ekonomi. Terakhir, Gubsu diminta membuat regulasi yang jelas terkait belajar mengajar siswa di masa pandemi dengan memerhatikan situasi dan kondisi di masing-masing daerah.
Sayang, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting belum bersedia menjawab konfirmasi wartawan ihwal kelanjutan kegiatan Pansus Covid-19 Sumut, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi. (man/ris/prn)
SERAHKAN: Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyerahkan dukungan kepada Bobby Nasution-Aulia Rahman untuk maju di Pilkada Medan 2020 di Jakarta, Rabu (2/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap bakal pasangan calon (Bapaslon) yang maju di Pilkada serentak 2020 untuk test Swab (PCR) sebelum mendaftar ke KPU pada 4 hingga 6 September 2020. Selain guna mencegah penyebaran Covid-19, hal itu juga untuk mempermudah petugas medis yang bertugas memeriksa kesehatan para Bapaslon saat jadwal pemeriksaan kesehatan, 9-11 September 2020.
SERAHKAN: Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyerahkan dukungan kepada Bobby Nasution-Aulia Rahman untuk maju di Pilkada Medan 2020 di Jakarta, Rabu (2/9).
Komisioner KPU Medan, Rinaldy Khair mengatakan, aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19. “Real time (Swab) PCR tertuang dalam.
Pasal 50A dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 tersebut. Bahwa Bapaslon memang wajib untuk melaksanakan test swab sebelum mendaftarkan diri,” kata Rinaldy kepada Sumut Pos, Rabu (2/8).
Menurut dia, KPU akan menyosialisasikan hal ini kepada partai politik pengusung Bapaslon, hari ini. “Besok (hari ini) kami undang Parpol jam 10 untuk sosialisasi kembali. Kalau ke Paslon tidak mungkin kami sosialisasikan, karena belum ada paslon, yang ada parpol sebagai pihak yang berhak mengusulkan Bapaslon,” jelasnya.
Disebut Rinaldy, melihat masa pendaftaran yang tinggal sehari lagi, KPU tetap membolehkan bapaslon mendaftar meski hasil test swab belum keluar. “Misalnya test Swabnya hari ini (kemarin) atau besok (hari ini), bisa sajakan hasilnya belum keluar sampai tanggal pendaftaran. Maka itu boleh mendaftar dengan membawa bukti yang bersangkutan sudah di-swab, namun hasilnya belum keluar. Tapi setahu saya, sekarangkan gak begitu lama kok hasil swabnya keluar,” bebernya.
Pun begitu, KPU Medan menegaskan, akan memberlakukan sistem protokol kesehatan secara ketat saat proses pendaftaran. “Selain pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, kita juga akan memberlakukan pembatasan jumlah orang yang hadir saat pendaftaran. Selain kedua Bapaslon, setiap partai pendukung hanya akan diwakilkan oleh dua orang, yaitu ketua dan sekretaris. Lalu dari tim pemenangan maksimal 5 orang, dari Bawaslu 5 orang dan dari media (wartawan) juga kita batasi. Ini untuk kebaikan bersama, untuk memutus mata rantai Covid-19,” jelasnya.
Ditanya soal rencana Bobby-Aulia yang akan mendaftarkan pada Jumat (4/9), atau hari pertama pendaftaran, Rinaldi mengaku belum mengetahuinya. “Belum tahu kita soal itu, belum ada konfirmasi dari parpol pendukungnya. Mungkin besok (hari ini) akan diberi tahu, sekalian besok ada pertemuan dengan para parpol untuk sosialisasi tadi.
Besok juga kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, karena nanti akan ada penutupan jalan saat proses pendaftaran. Bukan ditutup full selama 3 hari, tapi hanya saat Bapaslon akan datang untuk mendaftar saja, nanti sebelum datang kan biasanya Bapaslon koordinasi dulu ke kita,” jawabnya.
Terpisah balon Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman mengaku belum mengetahui soal test swab sebelum mendaftar. Dia mengaku, yang dia tahu justru akan diswab pada 13 September saat dilakukan tes kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. “Swab atau rapid bang? Karena nanti tanggal 13 kami akan tes kesehatan, di situkan pastinya diswab,” jawab politisi Gerindra tersebut kepada Sumut Pos, Rabu (2/9).
Namun begitu, Aulia mengaku akan memastikan lagi soal aturan tersebut. “Jadi dua kali swab? Apa sebelum medical check-up juga harus Swab? Coba nanti saya pastikan dulu, kalau memang diswab ya diswab,” kata putra masyarakat Medan Utara, H Razali Doyong tersebut.
Balon Wakil Wali Kota Medan yang diusung PKS dan Demokrat, Salman Alfarisi juga mengaku belum mengetahui aturan tersebut. “Oh ya? Harus diswab dulu ya?” tanya Salman kepada Sumut Pos.
Namun Salman menegaskan, tidak ada masalah baginya jika memang harus diswab sebelum mendaftar ke KPU. “Kan itu memang komitmen kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” tegasnya.
Ditanya soal kapan mereka mendaftar ke KPU Medan, Salman mengaku belum tahu. “Oh itu kita belum tahu, nanti kita koordinasi dulu ya,” pungkasnya.
Giliran PAN Usung Bobby-Aulia
Pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman kembali menambah pundi-pundi dukungannya. Setelah PDIP, Gerindra, Golkar, PPP dan Nasdem, kemarin giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerahkan dukungan kepada Bobby Nasution-Aulia Rahman untuk maju Pilkada Medan 2020.
Dukungan tersebut dituangkan dalam SK DPP PAN yang diserahkan Sekjen PAN, Eddy Soeparno langsung kepada pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman di Jakarta, Rabu (2/9).
Terkait dukungan tersebut, Eddy mengaku optimis Bobby bakal mampu menang di Pilkada Medan meski berpeluang menghadapi petahana, yakni Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution. “Ya insya Allah kita optimis (menang). Walaupun petahana, kan ada juga di beberapa tempat petahana malah kalah,” ujar Eddy.
Menurutnya, dukungan yang diberikan PAN kepada Bobby–Aulia berdasarkan hasil survei. “PAN mempunyai perhitungan sendiri sebelum menyatakan dukungan. Sudah dikaji dari segala hal, termasuk survei, perkembangan-perkembangan di masyarakat. Kemudian juga kekuatan pasangan yang akan diusung, saya yakin partai sudah menghitung,” jelasnya.
Setelah menerima dukungan tersebut, Bobby berharap bisa membawa perubahan untuk Kota Medan melalui dukungan dan bentuk kolaborasi dari semua elemen masyarakat dan partai. “Pilkada ini kita buat sejuk tanpa ada menjelek-jelekkan, menghina atau mencaci maki. Kita hanya omongi tentang program dan apa yang mau dilakukan untuk merubah Kota Medan,” ujar Bobby.
RSUP Adam Malik MoU dengan 23 KPU se-Sumut
Guna kelancaran pemeriksaan kesehatan para bapaslon kada yang akan bertarung di Pilkada serentak, 9 Desember 2020, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan secara resmi melakukan penandatanganan naskah kerja sama (MoU) dengan 23 KPU kabupaten/kota di Sumut, Rabu (2/9). Penandatanganan naskah kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama (Dirut) RSUP Haji Adam Malik dengan 23 Ketua KPU kabupaten/kota yang disaksikan perwakilan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sumut dan Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia (Himpsi) Sumut.
Dirut RSUP Haji Adam Malik dr Zainal Safri, SpPD-KKV, SpJP (K) menyampaikan, rumah sakit milik Kemenkes ini merupakan rumah sakit tipe A yang sudah terakreditasi Internasional sehingga memilihnya sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah merupakan pilihan yang tepat. “Rumah sakit ini sudah terakreditasi Internasional. Pemeriksaan kesehatan para pasangan calon, kami tempatkan di tempat khusus yaitu Gedung Paviliun yang jauh dari lokasi pelayanan covid, sehingga tidak perlu khawatir,” ungkapnya.
Zainal melanjutkan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di lingkungan Provinsi Sumut, sesuai tahapan pilkada akan berlangsung dari tanggal 9-11 September 2020.
Dia membeberkan, sebanyak kurang lebih 140 orang yang merupakan pasangan calon dari 23 kabupaten/kota akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. “Pemeriksaan kesehatan ini akan dilaksanakan oleh tim pemeriksa dari RSUP Haji Adam Malik yang diketuai oleh dr Edy Ardiansyah SpOG (K), beserta BNN dan HIMPSI,” pungkasnya. (map/bbs)
MEDAN, SUMUTOS.CO – BPJamsostek telah menyerahkan 3 juta data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dari jumlah tersebut, sebanyak 670.068 data merupakan data pekerja Sumut.
SUBSIDI: Ilustrasi subsidi gaji dari pemerintah. Sebanyak 670.068 data pekerja Sumut sudah tervalidasi untuk menerima subsidi tersebut.
“Hingga tahap 2, total data pekerja (bergaji di bawah Rp 5 juta) yang sudah divalidasi sebanyak 670.068 tenaga kerja. Jumlah tersebut berasal dari 24.893 perusahaan,” kata Deputi Direktur Wilayah Sumbagut BPJamsostek, Umardin Lubis melalui Humas, M Zaki, Rabu (2/9).
Zaki menyebutkan, pada tahap 2 ini ada penambahan 127.527 data pekerja. Sebelumnya, pada tahap 1 berjumlah 542.541 pekerja yang sudah divalidasi datanya. “Untuk data yang masuk secara keseluruhan sampai tahap 2 sebanyak 891.104 tenaga kerja dari 54.285 perusahaan,” sebutnya.
Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan validasi nomor rekening tenaga kerja. Data akan terus masuk dari perusahaan, karena diperpanjang sampai dengan 15 September 2020. “Jadi, pastinya update terus karena setiap hari diproses validasi data yang masuk,” ujar Zaki.
Disinggung berapa banyak yang sudah ditransfer ke rekening pekerja dari total 670.068 tenaga kerja yang sudah divalidasi, Zaki mengaku belum menerima perkembangan informasi terbaru dari Kemenaker.
“Kita belum dikasih update dari Kementerian Tenaga Kerja karena kita hanya menyiapkan data saja. Makanya, kalau ditanya kok ada pekerja yang sudah terima tapi ada juga yang belum? Nah, kita enggak bisa kasih jawaban karena wewenang ada di kementerian (Kemenaker),” pungkas Zaki.
Tak Ada Rekening, Tak Dapat Subsidi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Erick Thohir, meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut serta dalam menyukseskan pemberian bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Hingga kini masih ada data karyawan yang belum masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“Salah satu poin yang kita sampaikan kepada Kadin, tolong bantu juga validasi. Karena ini untuk karyawan kita semua juga yang memang sangat membutuhkan,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers online, Jakarta, Rabu (2/9).
Dia mengatakan, hingga kini sudah ada data rekening karyawan sebanyak 14 juta orang. Namun angka tersebut masih di bawah target pemerintah sekitar 15,7 juta calon penerima bantuan subsidi gaji. Nomor rekening sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan transparan.
“Tentunya untuk subsidi gaji alhamdulillah kita sudah mempunyai 14 juta nomor rekening langsung. Jadi ini benar-benar langsung ke individunya. Ini saya rasa sesuatu yang sangat positif, karena ini bagian kita ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini bisa langsung ke rakyatnya atau pekerja membutuhkan tanpa melalui hal hal yang lain sehingga menjadi masalah,” katanya.
Sementara itu, bagi karyawan yang tidak memiliki rekening tetapi ingin mendapat bantuan, dia menegaskan, tidak akan diberikan bantuan subsidi gaji. Sebab, rekening menjadi salah satu kunci pengalokasian anggaran secara langsung kepada penerima.
“Bagaimana yang tidak punya rekening, ini mohon maaf harus punya rekening gitu. Ini bagian kita menjaga transparansinya itu. Kita juga contoh yang kita bicarakan usaha mikro kemarin. Kita lihat usaha mikro itu kan sebagian besar tidak punya rekening. Alhamdulillah mereka sekarang mau punya rekening,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan stimulus subsidi gaji bagi karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan insentif tambahan yang akan disalurkan dengan nilai Rp1,2 juta sebanyak 2 kali.
Namun, pemberian subsidi gaji ini masih terbatas hingga bulan Desember saja. Sedangkan, pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Lantas, apakah program ini akan diperpanjang hingga tahun depan?
Erick menyatakan, jika program ini berjalan dengan lancar, mungkin bisa dilanjutkan. “Kalau program bagus, bisa diteruskan. Tapi, sementara ini hanya sampai Desember saja,” ujar Erick.
Erick bilang, saat ini percepatan penyerapan subsidi gaji tersebut masih terus didorong. Pihaknya menggandeng pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan asosiasi pengusaha lain dalam mengawal distribusi bantuan ini. Dengan begitu, nantinya kapasitas daya beli masyarakat bisa terjaga ke depannya.
“Karena saya yakin, para anggota KADIN ingin program ini sukses karena ini membantu karyawan yang membutuhkan karena selama ini terimpact Covid-19,” ujarnya.
Sebelumnya, program penyaluran subsidi upah tahap pertama sudah disalurkan kepada 2,5 juta penerima per pekan. Kemudian, cakupannya diperluas menjadi 3 juta penerima per pekan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah melakukan validasi terhadap 10,8 juta rekening. Sejauh ini, BPJS Ketenagakerjaan juga mengumpulkan 13,8 juta data rekening pekerja dari target penyaluran subsidi gaji 15,7 juta. (ris/lp6)
