UJIAN: Sekdaprovsu, R Sabrina, membuka pelaksanaan ujian SKD bagi pelamar CPNS lingkungan Pemprovsu, Februari 2020 lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan sudah siap untuk menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Namun ada perubahan jadwal ujian, yang awalnya direncakan digelar pada 9-10 September, terpaksa diundur menjadi 11-12 September mendatang.
ilustrasi
“Semua persiapan telah rampung, dan sudah diserahkan ke Kanreg BKN,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, Selasa (1/9).
Muslim mengakui, terjadi perubahan jadwal ujian.
“Iya, ujiannya jadi pada 11 dan 12 September. Kenapa begitu? Kami kurang tahu. Yang pasti pada 11 dan 12 September itu sudah fix. Persiapan di BKN juga sudah oke, tinggal pelaksanaannya saja,” jelasnya.
Untuk total yang akan mengikuti ujian SKB tersebut, sambungnya, ada sebanyak 409 peserta.
“Peserta yang ujian SKB nanti ada 409 orang, ujiannya di gedung Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, di Jalan TB Simatupang, daerah Pinangbaris,” beber Muslim.
Muslim juga menyebutkan, jadwal pelaksanaan SKB tersebut akan dilakukan secara bergelombang.
“Sebanyak 409 peserta itu dibagi 2 hari, yakni pada 11 dan 12 September. Nanti setiap harinya akan dibagi dalam beberapa gelombang. Secara teknis, semua sudah diumumkan di website. Peserta tinggal mempersiapkan diri saja,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan telah membuka 193 formasi untuk para pelamar CPNS di jajaran Pemko Medan sejak akhir 2019. Pemko Medan pun telah selesai menggelar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemko Medan pada 17 Februari 2020 lalu.
Dari proses SKD yang telah digelar di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang itu, sebanyak 1.139 dari 2.386 peserta dinyatakan lulus SKD.
Usai menggelar SKD, bila mengacu kepada jadwal yang diberikan tim panitia seleksi nasional (Timpanselnas), seyogianya pelaksanaan SKB akan digelar pada rentang waktu antara 25 Maret hingga 10 April lalu. Namun karena adanya pandemi covid-19, maka saat itu Timpanselnas menunda pelaksanaan SKB, termasuk untuk pelaksanaan SKB CPNS Pemko Medan formasi 2019, untuk mencegah penyebaran covid-19.
Seperti diketahui, berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BKN, pelaksanaan ujian SKB CASN Formasi 2019, akan digelar pada 1 September-12 Oktober 2020. Jadwal itu tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor: K 26-30/V 116-4/99, perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi 2019, tertanggal 27 Juli 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (map/saz)
TUNJUKKAN: GM PLN UIW Sumut, Irwansyah (kanan), menunjukkan berkas berita acara penandatanganan MoU.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UIW Sumut tanda tangani Commercial Operation Date (COD) PLTM SION dengan PT Citra Multi Energi. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumut, terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebagai satu sumber tenaga listrik.
TUNJUKKAN: GM PLN UIW Sumut, Irwansyah (kanan), menunjukkan berkas berita acara penandatanganan MoU.
Per Juni 2020, bauran EBT di Sumut sebesar 42 persen dari total sumber energi. Dan dari 42 persen tersebut, 22,3 persennya bersumber dari energi air.
Komitmen ini terwujud dengan penandatanganan berita acara COD PLTM Sion berkapasitas 2×5 MW, antara PLN UIW Sumut dan PT Citra Multi Energi, pada 27 Agsutus lalu di Kantor PLN UIW Sumut.
Dengan penandatanganan ini, PLTM yang berlokasi di Dusun Hutajanji, Desa Sion Selatan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbanghasundutan itu, secara resmi telah masuk ke sistem PLN untuk memperkuat kelistrikan Sumut.
Masuknya PLTM Sion ini, diperkirakan dapat meningkatkan potensi saving pembelian listrik PLN sebesar Rp13 miliar per tahun.
Proses kerja sama PLN dan PT Citra Multi Energi, dimulai dengan penadatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBTL) pada 2 Agustus 2017 lalu, yang aktif pada 26 Juli 2018. General Manager PLN UIW Sumut, Irwansyah menyampaikan apresiasi atas partisipasi PT Citra Multi Energi dalam mengingkatkan pemanfaatan EBT.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan peran serta pengembang, dalam hal ini PT Citra Multi Energi, untuk meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan,” tutur Irwansyah.
Sementara itu, Direktur Utama PT Citra Multi Energi, B Dwiadji Indratoto menyampaikan terima kasih, atas dukungan PLN hingga PLTM Sion dapat beroperasi dan memperkuat sistem kelistrikan Sumut.
“Sebuah proses panjang dan tidak mudah, namun berkat dukungan semua pihak, terlebih PLN, syukur saat ini PLTM Sion dapat beroperasi,” pungkasnya. (ila/saz)
SAMBUTAN: T Edriansyah Rendy sampaikan sambutan saat gelar reses di Komplek Perumahan PT Sarana Agro Nusantara, Minggu (30/8).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, Dapil 2, T Edriansyah Rendy, mendapatkan sambutan hangat dan ucapan terima kasih dari ratusan warga Lingkungan 9 dan sekitarnya di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Hal ini terjadi saat gelaran Reses 3 Masa Sidang 3 2020 di Komplek Perumahan PT Sarana Agro Nusantara, Minggu (30/8) sore.
SAMBUTAN: T Edriansyah Rendy sampaikan sambutan saat gelar reses di Komplek Perumahan PT Sarana Agro Nusantara, Minggu (30/8).
Menjawab hal itu, Rendy, sapaan karib Edriansyah Rendy, kembali mengucapkan rasa terima kasihnya atas sambutan yang diberikan. Dia pun menegaskan, kehadirannya untuk menampung aspirasi warga merupakan sebuah kewajiban dari seorang wakil rakyat.
“InsyaAllah saya selalu siap mendengar aspirasi bapak ibu. Dan sekarang saatnya bapak ibu menyampaikan semua keluhan dan aspirasinya,” ungkap Rendy.
Dalam kesempatan itu, seorang warga Lingkungan 9, H Amiluddin Effendi mempertanyakan tentang bansos covid-19 yang tidak didapatkan seluruh masyarakat di lingkungan tersebut.
Warga lainnya dari Lingkungan 20, Irfan Nasution menanyakan pengawasan masyarakat yang terjangkit covid-19 di lingkungan mereka. “Di Lingkungan 16 sudah terjangkit covid-19 satu orang, tapi tidak ada pengawasan dan isolasi yang jelas. Kami tetangga khawatir, karena tidak ada batasan dan karantina yang jelas. Sampai saat ini juga tidak ada kejelasan statusnya, tidak pernah disampaikan kepada warga sekitar,” ujarnya.
Masalah bantuan covid-19, Lurah Kelurahan Besar, T Roby menyebutkan, bantuan yang dimaksud memang memiliki kuota terbatas.
Untuk pengawasan pasien covid-19, Kepala Puskesmas Martubung, dr Syamsul Fajar Nasution mengatakan, setiap pasien yang memiliki keluhan gejala sedang sampai berat, pasti tidak akan dibiarkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, melainkan harus diisolasi di rumah sakit.
Mendengar semua itu, Rendy pun berjanji, akan meminta para stakeholder terkait menyelesaikan masalah-masalah yang dikeluhkan warga. “Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti. Tetap semangat, jaga kesehatan diri dan keluarga,” pungkasnya. (map/saz)
RESES: Anggota DPRD Medan Burhanuddin Sitepu berikan penjelasan ke warga saat reses di Semba Garden, Selasa (1/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan banjir di Kota Medan diyakini bakal teratasi pada tahun 2022, sesuai target Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Apalagi, Pemko Medan saat ini sangat serius melakukan penanganan banjir yang kerab menghantui masyarakat jika musim hujan tiba.
RESES: Anggota DPRD Medan Burhanuddin Sitepu berikan penjelasan ke warga saat reses di Semba Garden, Selasa (1/9).
“Saya melihat Pemko Medan sangat serius dalam menangani persoalan banjir di Kota Medan. Makanya saya optimis, tahun 2022 Kota Medan akan bebas dari banjir, sesuai terget gubernur,” kata anggota DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu menyikapi keluhan warga saat menggelar reses III masa sidang III Tahun 2020 di Semba Garden, Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Senin (31/8).
Menurut Burhanuddin, salah satu bentuk keseriusan Pemko Medan dalam mengatasi banjir, dengan melakukan penataan terhadap jalur drainase. “Namun memang, penyebab banjir itu karena terjadi pendangkalan sungai,” kata Burhanuddin yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Medan membidangi pembangunan.
Disebutnya, Komisi IV DPRD Medan sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut terkait pendangkalan sungai ini. “Normalisasi sungai akan segera dilakukan. Tapi terjadi kendala, karena jalur hijau di daerah aliran sungai sudah jadi pemukiman penduduk. Bahkan, sudah ada masjid yang berdiri di jalur hijau ini,” sebut ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.
Namun begitu, lanjut Burhanuddin, Pemprovsu akan melakukan relokasi warga dari pinggiran sungai. “Konsep yang digunakan bukan penggusuran, melainkan penataan. Nantinya kawasan di pinggir sungai yang melintas di Medan bakal ditata sesuai dengan aturan tata ruang sempadan sungai,” ungkapnya.
Selain itu, Pemko Medan juga berencana membangun waduk atau kanal untuk menampung air guna mengantisipasi banjir. Namun lagi-lagi, kata Burhan, Pemko Medan terkendala lahan. “Jadi Pemko Medan tidak tinggal diam. Pemko melalui Dinas PU terus melakukan upaya antisipasi banjir. Karenanya, masyarakat harus dapat bersabar,” pungkas Burhanuddin.
Sebelumnya Sinar Bangun, warga Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang mengeluhkan banjir yang kerap menjadi momok bagi masyarakat Medan Selayang, khususnya di Jalan Bunga Mawar. “Saya sebagai warga Kota Medan merasa tak nyaman, karena rumah kami sering kebanjiran. Kalau sudah mendung, saya selalu cemas,” katanya.
Keluhan lampu penerangan jalan umum yang padam juga disampaikan Yanti, warga Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan. Disebutkannya, lampu penerangan di Jalan Sawit dan Jalan Teh padam. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman ketika melintas di malam hari. “Kami sebagai warga sering patungan untuk memperbaiki lampu di sana. Mohon ini menjadi perhatian Pemko Medan,” pintanya.
Yanti juga mengeluhkan kondisi ruas jalan di Jalan Karet Raya yang rusak parah. “Jalan Karet Raya ini berlubang. Melalui reses ini saya berharap agar jalan itu segera diperbaiki,” pungkasnya. (adz/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menyiapkan ruang sidang online, khusus untuk jaksa dan saksi. Hal ini dilakukan pasca Pengadilan Negeri (PN) Medan, mulai menerapkan work from home (WFH), yang berlangsung mulai pekan ini.
PN Medan memberlakukan WFH pasca Ketua PN Medan terkonfirmasi positif covid-19. Sidang online yang diberlakukan nanti, berbeda dengan sidang online sebelumnya. Sebelumnya jaksa hadir di PN Medan, kali ini jaksa hanya di Kantor Kejari Medan.
“Sebelumnya, PN Medan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan perihal sidang virtual ini. Bahkan, Kejari Medan sudah siap dengan penerapan sidang virtual tersebut,” ungkap Plt Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Medan, Mirza Erwinsyah, Selasa (1/9).
Mirza juga mengatakan, Kejari Medan sudah menyiapkan 4 ruangan untuk sidang virtual tersebut. Keempat ruangan disiapkan untuk jaksa dan para saksi.
“Prinsipnya Kejari Medan sudah siap. Kami sudah menyiapkan 4 ruangan di sini (Kejari Medan) untuk digunakan sebagai tempat jaksa bersidang, maupun saksi yang dihadirkan nanti,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, berbagai perangkat pendukung untuk sidang virtual pun sudah disiapkan oleh Kejari Medan. Termasuk fasilitas zoom meeting yang kerap digunakan, maupun melalui video call.
“Jadi kendalanya cuma jaringan. Karena itu bisa mempengaruhi kualitas suara. Sebab, nanti kan hakim tetap di pengadilan, terdakwa dan penasehat hukum di RTP (Rumah Tahanan Polisi), kami serta saksi di sini (Kejari Medan). Saya rasa cuma itu kendalanya. InsyaAllah kami siap. Tinggal menyesuaikan saja nanti,” imbuh Mirza.
Sebelumnya, PN Medan melalui Humas, Immanuel Tarigan menyatakan, akan mengubah mekanisme persidangan setelah Ketua PN Medan, Sutio Jumagi Akhirno, dinyatakan positif covid-19. Satu mekanisme yang diubah adalah sidang virtual. (man/saz)
Pekerja daru Unit PTPN IV saat memanen Tandan Buah Segar (TBS), baru-baru ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari beberapa industri perkebunan kelapa sawit, salah satunya PTPN IV masih mampu meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19.
Pekerja daru Unit PTPN IV saat memanen Tandan Buah Segar (TBS), baru-baru ini.
Pendapatan dan laba bersih perusahaan yang core bisnisnya kelapa sawit ini sama-sama menunjukkan pertumbuhan.
Berdasarkan laporan manajemen perseroan, pendapatan bersih PTPN IV itu tercatat sebesar Rp2.642,44 miliar pada semester I/ 2020. Angka ini naik 34,64% dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya Rp1.962,54 miliar.
Dari kinerja finansial, perusahaan memperoleh laba bersih Rp331,02 miliar. Capaian ini melambung hingga 5.072% dibanding pada semester I/ 2019 yang hanya Rp6,4 miliar.
“Kenaikan pendapatan dan laba bersih terutama ditopang oleh kenaikan produksi dan harga jual rata-rata crude palm oil (CPO),” ujar Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno pada Rabu, (2/9/2020).
Perseroan mencatat harga rata-rata CPO selama semester I/ 2020, berkisar Rp8.125,09 per kilogram (kg). Angka ini naik 23,61% dibandingkan dengan harga rata-rata 2019, yang sebesar Rp6.573,38 per kg.
“Meski ditopang dengan kenaikan produksi dan harga jual CPO, bukan berarti perusahaan cuma berpangku tangan,” kata Sucipto Prayitno lagi. Keberhasilan memanfaatkan momentum kenaikan harga itu juga, lanjutnya, dipicu reaksi cepat perusahaan terhadap upaya mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan PTPN IV dan sekitarnya.
Sebab, kata dia, sejak kasus terkonfirmasi pertama diumumkan di Indonesia pada awal Maret 2020, PTPN IV segera menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial dengan ketat. Akses keluar masuk perkebunan juga diawasi dengan sungguh-sungguh, sehingga operasional tak mengalami hambatan sama sekali.
“Selama pandemi, operasional di perkebunan kami berjalan normal tanpa kendala. Kami sudah menyiapkan perlengkapan untuk meminimalisir penyebaran virus,” bilang Sucipto Prayitno.
Dari kinerja operasional sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, capaian produksi CPO PTPN IV sejumlah 280.790 ton. Angka ini naik 0,21% dibanding capaian produksi CPO periode yang sama tahun sebelumnya.
Produksi dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) juga naik masing-masing 2,74% dan 307,08%.
Memasuki paruh kedua 2020 ini, PTPN IV lebih fokus lagi untuk meraih produksi, produktivitas, rendemen dan efisiensi, agar PTPN IV dapat membukukan kinerja yang jauh lebih baik pada sisa tahun ini.
Keyakinan diri Sucipto Prayitno juga didukung berbagai faktor. Salah satunya adalah dari Juli sudah ada kecenderungan peningkatan produksi. Selain itu, tenaga kerja kami juga lebih focus.
“Pada semester pertama kami lebih banyak melakukan perbaikan-perbaikan kultur teknis tanaman,” papar Sucipto Prayitno.
Faktor lain yang membuat PTPN IV yakin dengan peningkatan kinerja, lanjutnya, adalah tren harga sawit yang lagi-lagi diperkirakan semakin membaik pada semester kedua ini.
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV, Riza Fahlevi Naim menyebutkan, memang harga sempat mengalami tekanan menjelang akhir semester pertama 2020. Namun, ini wajar apabila melihat tren sebelumnya. Biasanya harga akan mengalami lonjakan pada semester kedua ini dan ini akan bertahan lama sampai Januari. (ila)
SALAM: Bobby Nasution salam komando dengan ketua DPD Partai NasDem Medan, Afif Abdillah di sela penyerahan SK dukungan, Selasa (1/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rahman kian mantap menghadapi Pilkada Medan, 9 Desember 2020. Saat ini, total 29 kursi DPRD Kota Medan yang sudah mereka kantongi. Dengan begitu, Bobby-Aulia berencana mendaftar ke KPU di hari pertama pendaftaran, 4 September 2020, usai salat Jumat.
SALAM: Bobby Nasution salam komando dengan ketua DPD Partai NasDem Medan, Afif Abdillah di sela penyerahan SK dukungan, Selasa (1/9).
Pasangan calon yang mengusung #KolaborasiMedanBerkah ini sebelumnya sudah mendapatkan dukungan dari PDIP (10 kursi), Gerindra (10 kursi), dan Partai Golkar (4 kursi). Belakangan, PPP (1 kursi) dan Nasdem (4 kursi), menyerahkan surat rekomendasi di masing-masing kantor DPW, Selasa (1/9).
Bobby-Aulia terlebih dulu mendatangi kantor DPW PPP Sumut di Jalan Raden Saleh Medan, kemudian melanjutkannya ke kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Kota Medan. SK rekomendasi tersebut diserahkan Sekretaris DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap dan diterima langsung oleh Bobby Nasution dan Aulia Rachman. Kepada wartawan, Jafaruddin mengaku telah menelisik pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman sehingga pihaknya yakin bakal menang.
“PPP yakin Pak Bobby bakal menang. Maka kami sudah final akan mendukung penuh Bobby Nasution dan Aulia Rachman. Seluruh kader PPP wajib memenangkan pasangan ini di Pilkada Medan,” kata Jafaruddin.
Sementara di kantor DPW Partai Nasdem, SK rekomendasi diberikan langsung Ketua DPW Partai Nasdem, Iskandar ST kepada Bobby Nasution dan Aulia Rachman. “Nasdem sudah membagikan 20 SK rekomendasi model B1KWK untuk Pilkada 2020, setelah pasangan Bobby -Aulia, diserahkan rekomendasi Asahan. Besok terakhir satu pasangan lagi,” jelas Iskandar didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Nasem Sumut, T Erry Nuradi, ketua Bappilu DPW Nasdem Sumut, Salman Ginting dan Ketua DPD Nasdem Kota Medan, Afif Abdillah.
Bobby Nasution dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur kembali mendapat dukungan dari partai politik. Bagi Bobby, dukungan ini menjadi bentuk keseriusan semua pihak untuk berkolaborasi memperbaiki Kota Medan. “Dukungan parpol adalah tambahan kekuatan untuk kami. Setelah sebelumnya kita juga mendapatkan dukungan di kalangan komunitas,” kata Bobby.
Untuk pelaksanaan Pilkada Medan nantinya, Bobby tak lupa kembali mewanti-wanti segenap masyarakat Medan agar senantiasa damai. “Pilkada yang aman dan damai juga teduh adalah cita-cita saya. Jangan sampai terjadi kegaduhan. Kami ingin menang dengan elegan dengan satu tujuan dan niat saja, yakni memajukan Kota Medan, “ papar Bobby.
Bobby juga menyampaikan #KolaborasiMedanBerkah, bukan hanya menjadi goals visi-misi mereka. “Tapi juga tagline kita untuk bersama-sama membangun Kota Medan mencapai visi-misi,” jelas dia.
Sampai sekarang, ungkap pengusaha milenial ini, banyak yang bilang dirinya hanya lahir di Medan dan tidak mengerti Medan mau diapakan. “Nah kita sekarang bilang, ngapain kita ada di Medan, kalau tidak ada hasilnya. Ngapain kita ada di Medan, kalau toh hanya berkontribusi demi keburukan Kota Medan. Karena itu, perlu kolaborasi dari setiap elemen, dari seluruh masyarakat,” ungkap suami dari Kahiyang Ayu ini.
Melalui kolaborasi, lanjut dia, semuanya berperan aktif. Karena tidak hanya pemerintah Kota Medan saja yang bisa membuat Medan ini berubah, rakyatnya juga harus berperan aktif untuk merubah Kota Medan. “Itulah kolaborasi. Yang hasilnya akan membuat Medan lebih berkah, adem,” sebutnya.
Bobby juga mengaku baru saja selesai mengikuti sekolah partai PDIP pada dua hari yang lalu. Ia turut menyinggung soal sikap setiap kader PDIP yang harus patuh terhadap keputusan DPP. “Saat itu ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putih menyatakan bahwa keputusan yang diambil PDIP itu adalah keputusan DPP, dan ibu ketua umum itu adalah hasil kongres, dan keputusan beliau itu harus kita ikuti, kita taati, mulai dari DPP, DPD, DPC, PAC hingga ranting semua harus mengikutinya,” ungkapnya.
Bobby juga menyinggung soal birokrasi yang ada di Kota Medan untuk membuat Kota Medan menjadi lebih baik, yang harus diselesaikan dari akar masalahnya. “Pertama itu birokrasi, berjalannya mekanisme birokrasi kita saat ini kan berjalan kacau. Buktinya, Medan sekarang itu harusnya bisa mengelola dana Rp30 triliun. Harusnya Rp30 triluliun itu bisa menjadikan Kota Medan itu luar biasa, jalan tidak ada yang berlubang, pembangunannya pesat, Rp30 triliunnya itu kemana? Itu yang jadi masalah birokrasi di Medan ini,” jelas Bobby.
Sedangkan untuk ekonomi kerakyatan, lanjutnya, sejalan dengan visi misi Bobby-Aulia untuk mengembangkan UMKM. Mereka ingin agar produk-produk UMKM berkualitas dapat diciptakan terlebih dahulu dan pihaknya akan mencarikan marketnya.
“Karena basic kita adalah dunia usaha. Bagaimana UMKM di Kota Medan ini mau besar kalau marketing itu tidak dibantu oleh pemerintahnya, apalagi dalam kondisi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah harus membantu marketnya agar UMKM nya bisa besar,” pungkasnya.
Daftar di Hari Pertama
Terpisah, Aulia Rahman mengatakan, mereka berencana mendaftarkan diri ke KPU Medan pada hari pertama pembukaan pendaftaran, yakni pada hari Jumat (4/9). “Pendaftaran insyaAllah hari Jumat, karena itu penghulu segala hari, makanya kita pilih hari Jumat, hari pertama, hari yang baik hari Jumat,” kata Aulia usai menyampaikan surat pengunduran dirinya ke Sekretariat DPRD Medan, Selasa (1/9).
Di hari Jumat nanti, terang Aulia, pihaknya akan mendaftar pada siang hari, atau tepatnya sehabis melaksanakan salat Jumat. “Jumat, mungkin sehabis salat Jumat. Menurut aturan KPU, yang datang tidak boleh lebih dari 30 orang, jadi nanti kita batasi supaya tertib,” terangnya.
Ia juga mengatakan, jika sejumlah partai politik pendukung Bobby-Aulia akan mendeklarasikan diri setelah selesai mendaftarkan diri ke kantor KPU Medan. “Deklarasi mungkin harinya setelah pendaftaran ke KPU, kalau harinya sebelum mendaftar ke KPU sepertinya tidak sempat lagi waktunya,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah ketika ditemui di kantor DPW Partai NasDem Sumut mengatakan, pihaknya sangat setuju dan mendorong agar Bobby-Aulia mendaftar ke KPU Medan pada hari pertama, yakni pada hari Jumat (4/9). “Saya sangat setuju, saya justru yang mendorong agar lebih cepat lebih baik untuk didaftarkan. Selain karena hari Jumat itu hari baik, bila seandainya ada kekurangan-kekurangan persyaratan, maka masih ada waktu untuk melengkapinya. Lalu sebagai Ketua DPD saya juga akan turut hadir dan mengantarkan Bobby-Aulia saat mendaftar ke KPU Medan,” jelasnya.
Dengan resminya DPP NasDem mendukung Bobby-Aulia, lanjut Afif, maka pihaknya di DPD Partai NasDem Kota Medan siap bekerja untuk memenangkan pasangan tersebut hingga menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2020-2024. “Saya baru diberi tahu hari ini sama DPW kalau hari ini akan diberikan dukungan ini kepada mereka. Dengan begitu, mulai saat ini kita di DPD siap memenangkan Bobby-Aulia di Pilkada Kota Medan tahun ini,” pungkasnya.
Aulia Mengundurkan Diri
Aulia Rachman secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Sekretariat DPRD Kota Medan, Selasa (1/9). Surat pengunduran diri itu diserahkan sebagai bentuk keseriusannya menjadi Balon Wakil Wali Kota Medan pada Pilkada Kota Medan 2020.
“Iya, hari ini saya datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai anggota DPRD Medan,” ucap Aulia kepada Sumut Pos, Selasa (1/9).
Soal nama yang akan menggantikannya di DPRD Medan, Aulia mengaku belum mengetahuinya secara pasti, sebab hal itu merupakan kewenangan Partai Gerindra. Namun kata Aulia, bila mengikuti aturan yang berlaku, maka seharusnya Haris Kelana Damanik yang menggantikanya. “Kalau secara aturan, Haris Kelana Damanik, karena kemarin dia dapat suara ke-empat setelah Siti Suciaty (anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra), tapi itu kembali ke partai lah, partai yang menentukan,” ungkapnya.
Terpisah, kepada Sumut Pos, Plt Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida membenarkan hal itu. Ia menyebutkan jika dirinya telah menerima surat pengunduran diri tersebut secara langsung dari Aulia Rahman. “Iya, tadi Pak Aulia Rachman sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya, saya langsung yang menerimanya. Tadi Pak Aulia ke sini, pas saat azan zuhur,” ucap Alida.
Sementara, DPW PKS Sumut menjamin kadernya, Salman Alfarisi akan mundur sebagai anggota DPRD Sumut. Namun, proses tersebut akan dimulai setelah verifikasi berkas pencalonan Salman dinyatakan tidak ada masalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Itukan prosesnya nanti (mengundurkan diri). Ketika daftar kan nanti verifikasi, jika sudah lulus dan bersih diverifikasi baru mengajukan pengunduran,” kata Ketua DPW PKS Sumut, H Hariyanto menjawab Sumut Pos, Selasa (1/9).
Menurut dia, pihaknya juga menjaga jangan sampai ketika kadernya tersebut mengajukan surat pengunduran diri saat mendaftar, namun diverifikasi justru dinyatakan tidak lulus. “Jangan sampai nanti diverifikasi tidak lulus, tetapi sudah mengajukan surat mundur kan? Jadi kita tunggu dulu verifikasinya, baru mundur,” katanya.
Ia menambahkan, Salman Alfarisi saat ini tercatat sebagai Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS Sumut dan Plt Ketua DPD PKS Medan. Meski demikian, diakuinya DPW PKS Sumut yang akan memproses pengunduran diri Salman. “Ya, sebagai kader semua itu ke DPW. DPW yang nanti memproses,” katanya.
Mengenai pengganti Salman di DPRD Sumut, Hariyanto menyebut domain tersebut ada di DPP partai. Namun pihaknya tetap dalam kapasitas mengusulkan. “Kalau di PKS itu tidak mutlak mekanismenya suara terbanyak kedua, meskipun diantaranya ada pertimbangan itu. Tetap kita serahkan ke DPP memutuskan. Untuk langkah selanjutnya nantilah ya,” pungkasnya.
4 Ketua PAC PDIP Dipecat
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim SE telah memecat 4 Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Kota Medan karena telah menyatakan tidak mendukung pasangan Bobby Nasution – Aulia Rahman yang telah diputuskan oleh DPP PDIP.
Hasyim mengatakan, pemecatan kepada ke empat ketua PAC PDIP karena sudah menentang rekomendasi dan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Dikatakannya, Dengan dipecatnya 4 Ketua PAC ini agar oknum-oknum yang dipecat tidak lagi membawa-bawa nama PAC PDI Perjuangan dalam mendukung calon lain. Dan kemarin, Hasyim mengaku akan memberikan Surat Keputusan (SK) untuk para Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PAC PDIP yang baru. Rinciannya, 4 Plt untuk menggantikan 4 Ketua yang telah dipecat dan satu Plt untuk menggantikan Ketua PAC PDIP Kecamatan Medan Maimun yang telah meninggal dunia.
Adapun keempat Ketua PAC PDIP yang dipecat antara lain, Ketua PAC Medan Area Suhardian yang digantikan Plt Ketua PAC Heni Ria, Ketua PAC Medan Johor Gumana Lubis yang digantikan Plt Ketua Riana SH MH, Ketua PAC Medan Selayang Muda Prana Sinuraya yang digantikan Plt Ketua Jhon Andreas Purba dan Ketua PAC Medan Perjuangan Tumpal Sitanggang yang digantkan Plt Ketua Paul Mei Anton Simanjuntak. (map/prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – BPJamsostek sudah menyerahkan 3 juta data pekerja calon penerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji (BSU) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dengan begitu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan penyaluran tahap kedua subsidi gaji bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta, sudah dapat disalurkan pada pertengahan September ini.
Ilustrasi
“Memang kami ingin sekali target pertengahan september bisa kami penuhi, dari yang awalnya 2,5 juta (peserta) kami perluas menjadi 3 juta Harapannya semoga makin banyak teman-teman yang segera mendapatkan transferan subsidi,” kata Ida di Jakarta, Selasa (1/9).
Sebelumnya, program penyaluran subsidi upah tahap pertama sudah disalurkan kepada 2,5 juta penerima subsidi gaji. Kemudian, pihaknya mendapatkan data baru dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 3 juta nomor rekening peserta penerima subsidi gaji.
“Hari ini kita menerima data kedua lebih besar dari pertama, sebesar 3 juta nomor rekening. Setelah itu kami akan mengecek kembali kesesuaian data. Setelah data dirasa sesuai kami serahkan ke KPBN, lalu digelontorkan ke bank penyalur, dan akan ditransfer langsung ke rekening pekerja,” jelasnya.
Ia pun menjelaskan alasan bagi peserta yang belum mendapatkan subsidi gaji ke rekeningnya, diimbau untuk tetap sabar. Lantaran semua pihak terkait sedang fokus agar subsidi ini tepat sasaran, dan membutuhkan waktu untuk menyalurkan secara bertahap.
“Ini bertahap karena ini concern semua pihak biar bantuan ini tepat sasaran, tidak bisa 15,7 juta (nomor rekening) itu langsung disalurkan. Melainkan secara bertahap, karena BPJS ketenagakerjaan memerlukan waktu verifikasi dan validasi data, kami secara administrasi juga melihat kesesuaiannya. Karena kita ingin bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.
Namun yang pasti, sepanjang calon peserta subsidi gaji merupakan peserta BPJS ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta, dapat dipastikan akan mendapatkan subsidi gaji tersebut.
“Kita berharap dengan bantuan upah subsidi ini pertumbuhan ekonomi kita lebih baik di kuartal kedua, ini mendongkrak perekonomian nasional kita dan mendongkrak konsumsi daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Menaker menjelaskan bahwa pemerintah menganggarkan Rp37,7 triliun pada program bantuan subsidi gaji dengan jumlah target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja. Para pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi gaji itu memang masih berstatus sebagai karyawan. Akan tetapi, penghasilan mereka berkurang atau bahkan tidak mendapatkan gaji sebagai dampak pandemi COVD-19.
Secara penyaluran, Ida menyampaikan, bantuan subsidi gaji tersebut akan ditransfer langsung melalui empat bank milik negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mengaku telah menyerahkan 3 juta data pekerja calon penerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji (BSU) kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kesepakatan untuk tahap kedua penyaluran ini.
“Dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis sampai dengan tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,3 juta. Dari jumlah tersebut telah kami serahkan sebanyak total 5,5 juta data peserta dalam dua tahap,” ujar Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9).
Agus menjelaskan, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis BPJamsotek. Alternatif pertama, pihak BPJamsostek akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Alternatif kedua, apabila data peserta tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam Permenaker maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU. Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang. “Kami terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020. Kami juga berharap perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang dikonfirmasi ulang,” katanya. (lp6/kps)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PEMELIHARAAN: Teknisi PLN sedang melakukan pemeliharaan isolator listrik di Jalan Balai Kota Medan, beberapa waktu lalu.
Senin (25/9) Pengerjaan tersebut rutin dilakukan guna menjaga jaringan listrik tetap aman.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menurunkan Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dengan tegangan rendah sebesar Rp22,5 per kWh mulai Oktober hingga Desember 2020. Dengan begitu, maka harga per KWh untuk tarif listrik golongan rendah yang sebelumnya 1.467 per kWh kini turun menjadi 1.444,70 per kWh.
Hal ini termuat dalam Surat Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) pada 31 Agustus 2020, tentang penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) periode Oktober-Desember 2020 untuk tujuh golongan pelanggan nonsubsidi. “Untuk pelanggan tegangan rendah tarifnya ditetapkan Rp1.444,70 per kWh atau turun sebesar Rp 22,5 per kWh dari periode sebelumnya,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9).
“Sedangkan untuk pelanggan tegangan menengah dan tegangan tinggi tarifnya tetap, sama dengan perhitungan besaran tarif tenaga listrik periode Juli-September 2020. Sedangkan khusus untuk pelanggan rumah tangga 900 VA-RTM, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp 1.352/kWh,” imbuhnya.
Diketahui pada Bulan Mei hingga Juli 2020, terdapat perubahan parameter ekonomi makro rata-rata per tiga bulan, dengan realisasi kurs sebesar Rp14.561,52 per US$, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 34,33 US$ per barrel, tingkat inflasi sebesar 0,05% dan Harga Patokan Batubara sebesar Rp666,72/kg.
Berdasarkan perubahan empat parameter tersebut, tarif tenaga listrik untuk pelanggan nonsubsidi tegangan rendah dilakukan penyesuaian (diturunkan), sedangkan untuk pelanggan nonsubsidi tegangan menengah dan tegangan tinggi tetap mengacu tarif periode sebelumnya Juli-September 2020.
Hal itu dilakukan ESDM dengan pertimbangan melihat kondisi saat ini dan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, serta tetap mendukung daya saing pelanggan bisnis dan industri. “Penurunan tarif tenaga listrik untuk pelanggan nonsubsidi tegangan rendah ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi ini,” ungkap Agung.
Adapun tarif listrik pelanggan nonsubsidi, untuk pelanggan Tegangan Rendah (TR) yang menikmati penurunan tarif tenaga listrik yakni pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 s.d. 5.500 VA, 6.600 VA ke atas, pelanggan bisnis daya 6.600 s.d. 200 kVA, pelanggan pemerintah daya 6.600 s.d. 200 kVA, dan penerangan jalan umum, tarifnya turun sebesar Rp22,58/kWh menjadi sebesar Rp 1.444,70/kWh. Sementara untuk pelanggan rumah tangga 900 VA-RTM, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp1.352/kWh.
Pelanggan Tegangan Menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri, pemerintah dengan daya >200 kVA, besaran tarifnya tetap sebesar Rp1.114,74/kWh. Sedangkan bagi pelanggan Tegangan Tinggi (TT) yang digunakan industri daya >= 30.000 kVA ke atas, tarif juga tidak mengalami perubahan yaitu Rp996,74/kWh.
Sementara tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap. Sebanyak 25 golongan pelanggan ini tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.
Bahkan Pemerintah memberikan perlindungan sosial atas dampak COVID-19 melalui pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta pelanggan bisnis kecil 450 VA dan industri kecil 450 VA. Ke depan dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan melihat perkembangan ICP, kurs, inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi yang dilakukan PLN juga dapat menjadi pemicu turunnya tarif tenaga listrik.
“Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus meningkatkan efisiensi operasional, sehingga biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun atau minimal tetap dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.
PT PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penurunan tarif adjustment listrik untuk pelanggan golongan rendah. Executive Vice President Communication and CSR PLN, Agung Murdifi mengungkapkan, listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Seluruh aktivitas masyarakat ditopang oleh pasokan listrik.
“Dengan adanya penurunan ini, pemerintah dan PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan golongan rendah agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonominya dan dalam kegiatan kesehariannya,” jelas Agung.
Dia menambahkan, penurunan tarif listrik bagi golongan rendah ini tidak menyertakan syarat apapun. “Silahkan nikmati penurunan tarif ini. Dan gunakan listrik PLN dengan nyaman dan tentu saja aman,” pungkasnya. (dtc/lp6)
SWAB: petugas medis dari Dinkes Kota Medan melakukan test swab terhadap tenaga harian lepas di DPRD Kota Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan dan mempercepat proses tes swab di Sumatera Utara, Gubernur Edy Rahmayadi meminta kepada pemerintah pusat agar menambah laboratorium pemeriksa Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19. Hal tersebut dibutuhkan agar daerah-daerah terjauh dapat memilikin laboratorium PCR dan melakukan tes swab sendiri.
SWAB: petugas medis dari Dinkes Kota Medan melakukan test swab terhadap tenaga harian lepas di DPRD Kota Medan, beberapa waktu lalu.
“Karena Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang letaknya berjauhan, untuk itu kami mohon bantuan untuk bidang kesehatan khususnya lab-lab untuk melakukan pemeriksaan specimen di daerah yang terjauh seperti di Nias, Pakpak atau Tapanuli,” ujar Edy Rahmayadi saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) Gubernur, kepala lembaga atau instansi negara dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (1/9). Saat ini Sumut memiliki 11 laboratorium PCR.
Gubernur juga melaporkan kepada Presiden, tren peningkatan kasus Covid-19 terus terjadi. Meski begitu, setelah pertengahan hingga akhir Agustus, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut bisa mengendalikan. Angka positivity rate Sumut saat ini adalah 16,1 persen menurun dari 18,3 persen pada pertengahan Agustus 2020.
Selain itu, yang cukup menggembirakan angka kesembuhan kini mencapai 58,1 persen. Pada pertengahan Agustus angka kesembuhan di Sumut hanya 43 persen. “Itu semua karena kegiatan intervensi kami di bidang kesehatan. Kami akan berusaha terus meningkatkan hal ini,” ujar Edy.
Mengenai perekonomian, Edy melaporkan pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi Sumut berada pada angka minus 2,37 persen. Untuk itu, Pemprov Sumut akan melakukan kegiatan intervensi ekonomi dari refocusing tahap II sebesar Rp500 miliar. Untuk stimulus ekonomi diarahkan lebih banyak sektor produktif yakni pertanian dan peternakan. “Karena sudah ada bantuan dari Presiden kami terima, mulai dari BLT hingga PKH. Terima kasih Presiden sehingga kami bisa memberikan bantuan yang sifatnya produktif,” kata Edy.
Pemprov Sumut juga telah melakukan implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Salah satunya adalah melakukan gerakan pembagian 5 juta masker, serta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sumut.
Menanggapi permintaan Gubernur tersebut, Presiden Jokowi meminta Menteri Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Gubsu. “Untuk lab yang masih kurang, saya sudah minta Menkes untuk segera berkoordinasi dengan gubernur,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan kepada para Gubernur untuk berhati-hati pada tren peningkatan kasus positif. Meskipun angka pergerakan kasus Indonesia menurut Presiden masih lebih terkendali ketimbang negara lain.
Presiden juga mengatakan, akhir tahun 2020 Indonesia akan mendapatkan 20-30 juta vaksin. “Kemudian sampai akhir tahun 2021 kita juga sudah mendapatkan komitmen kira-kira 290 juta vaksin. Karena jangkanya masih sampai akhir 2021, saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian Covid itu betul-betul menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang ini kita perlu memperkuat ketahanan kita agar sampai betul-betul pada seluruh rakyat kita. Kita vaksin semuanya,” pesan Jokowi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua berada pada minus 5,3 persen, menurun dari kuartal pertama pada posisi 2,97 persen. “Untuk itu, untuk kuartal ketiga kita masih punya waktu 1 bulan yaitu Juli, Agustus, September. Kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada dalam posisi minus, artinya kita masuk ke resesi,” ujar Presiden.
Karena itu, Presiden meminta agar kepala daerah untuk mempercepat belanja APBD, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos. “Ini betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkat konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah,” kata Presiden.
Menteri Kesehatan Terawan mengatakan, untuk laboratorium PCR di tempat wilayah terjauh Sumut akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. “Kalau bisa minggu ini kami segerakan,” kata Terawan.
Tingkatkan Swab PCR
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara diminta lebih intens melaksanakan tes swab PCR hingga ke lapisan bawah, sehingga lebih mudah mendeteksi penyebaran virus Corona di seluruh wilayah ini. “Deteksi dini atas kasus positif Corona ini harus benar-benar ditingkatkan. Jika sarana PCR sudah ada, anggaran belanja untuk kebutuhan PCR dan perangkat terkait juga sudah tersedia, apalagi yang harus dipertimbangkan. Ya disegerakan saja kegiatan tersebut secara intensif,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian menjawab Sumut Pos, Selasa (1/9).
Menurutnya, tanpa data yang akurat langkah-langkah penanganan Covid-19 di Sumut tidak akan mampu dilakukan maksimal oleh GTPP. Amatan dia, langkah penanganan Covid-19 di Indonesia dasarnya adalah tingkat pengecekan atau spesimen yang salah satunya melalui swab PCR.
“Menurut arahan WHO, paling rendah tingkat spesimen itu 26 ribu/satu juta penduduk. Kalau masih di bawah itu enggak bisa. Mendagri pernah sampaikan, seluruh gubernur perlu belajar dulu ke Sumatera Barat. Sebab di sana itu spesimen dilakukan sudah 30 ribu lebih/sejuta penduduk. Jika sudah banyak begitu, kita kan lebih tau mana kasus-kasus segala macam sehingga penanggulangannya lebih cepat,” katanya.
Politisi PKS ini menambahkan, GTPP jangan lagi mencari alibi dengan adanya penambahan kasus positif dan kematian covid, lantaran masih kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. “Kan sudah diberi keleluasaan refocusing dan realokasi anggaran, jangan ada lagi maunya bahasa seperti itu. DPRD gak ributi dan intervensi refocusing itu, hanya mengingatkan dan terus ingatkan agar benar-benar anggaran itu digunakan,” katanya.
Secara umum, pihaknya meminta GTPP perlu mengevaluasi penanggulangan virus Corona di Sumut termasuk dalam menyusun refocusing anggaran tahap II nanti. Yaitu lebih memfokuskan penanganan Covid-19 di sektor kesehatan ketimbang sektor ekonomi dan perlindungan sosial. “Sebab kita ini perang melawan wabah bukan perang melawan kelaparan. Jadi kesehatannya dulu dituntaskan baru sektor pemulihan ekonominya,” ujar dia.
Kesempatan itu ia tak lupa mengucapkan belangsungkawa atas banyaknya dokter yang meninggal dunia karena menangani Covid-19. “Saya sangat prihatin atas gugurnya 100 orang dokter kita. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Menurut data yang ada 15 orang dari 100 orang dokter yang gugur itu berasal dari Sumut. Ini 15 % loh, jangan main-main. Saya meminta kepada GTPP Covid-19 Sumut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh khususnya terkait kebijakan dan langkah-langkah aksi kesehatan yang selama ini telah dilakukan,” pungkasnya.
Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan mengatakan, swab PCR massal sudah berjalan sejak Agustus lalu dan akan terus berlanjut pada bulan ini. Dia menyebut, antara lain kegiatan tersebut sudah berlangsung pada 4-5 Agustus di Simalungun, yakni pada dua lokasi di Polres Simalungun dan Aula PTPN IV Bahjambi, dengan jumlah peserta swab 220 orang.
Selanjutnya pada 12-13 Agustus dilakukan di RSUD Kodim dan Puskesmas Kabanjahe, yang sampai sekarang masih berlangsung. Lalu pada 18-19 Agustus di Masjid Dakwah USU dan Pendopo USU dengan target 300 orang, pelaksanaan dimulai pukul 10.00-15.00 WIB (tanpa off karena 2 shift). “Semua kegiatan tetap diawali dan diakhiri dengan penyemprotan desinfektan virocid,” pungkasnya.
Positivity Rate Dekati Angka Nasional
Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, saat ini angka positivity rate yang diperoleh sudah mendekati angka nasional. “Angka positivity rate kita saat ini sudah 16 persen dari sebelumnya 28 persen pada dua minggu lalu, sedangkan angka nasional 12 persen. Jadi, saat ini kita sudah mendekatinya (nasional),” ujar Aris kepada wartawan, Selasa (1/9).
Menurut Aris, jika merujuk dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka 16 persen memang masih besar. Untuk itu, diminta agar angka positivity rate yang dicapai berada di bawah 5 persen. “Bertahap dulu, target kita saat ini mencapai angka nasional 12 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sambung Aris, swab masif dilakukan sekaitan untuk menurunkan angka positivity rate yang ada. Ia mengaku, meski program swab masif belum dapat dilaksanakan dari jadwal sebelumnya yang telah ditetapkan pada 1 September ini, tetapi secara kerja-kerja swab masif sudah dilaksanakan. “Program swab masif, kita masih menunggu perangkatnya karena reagensia ini sudah mulai susah didapat. Tapi, mungkin minggu ini datang,” tukasnya.
Sementara, Jubir GTPP Covid-19 Sumut lainnya, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB mengatakan, jumlah kasus konfirmasi terbaru terjadi penambahan sebanyak 115 kasus menjadi 6.942 orang. Sedangkan kasus kesembuhan juga bertambah sebanyak 99 orang, sehingga totalnya menjadi 4.064 orang.
“Untuk kasus suspek bertambah 18 kasus menjadi 784 orang. Kemudian, pasien yang meninggal juga bertambah sebanyak 4 orang dan totalnya kini menjadi 319 orang,” pungkas Whiko. (prn/ris)
