MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum enam pengurus harian Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Daerah di beberapa kabupaten/kota se Sumatera Utara, Selasa (21/7).

Para penggugat yakni diajukan Kemas Muh Oswiman dan Khairul Ikhwan selaku wakil ketua dan Bendahara pengurus Harian Orari Kabupaten Asahan, Daksina Sembiring dan Torang AJ Siregar, pengurus Orari Kabupaten Karo, Ir M Asywinsyah Putra dan Wiyanto selaku ketua dan sekretaris pengurus Orari Deliserdang.

Kemudian, H Zahrin AB SP dan Eko Priwibowo selaku ketua dan sekretaris Orari lokal Medan Kota, H Sugiono dan Nurianto selaku ketua dan sekretaris Orari Medan Utara, Ir Ronald Marojahan Tampubolon Dan Eddy Setiawan selaku wakil ketua dan sekretaris di Orari Medan Barat.

Gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) terhadap, Ketua Umum Orari Indonesia, Ketua Orari Daerah Sumatera Utara, Dewan Pengawas dan Penasehat Orari Sumatera Utara serta Indonesia.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong, didampingi anggota majelis hakim masing-masing Jarihat Simarmata dan Bambang, menyatakan Surat Keputusan Nomor : Kep-010/OP/KU/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengukuhan Pengurus ORARI Daerah Sumatera Utara Masa Bakti 2019-2024 dan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : Kep-008/OP/KU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Pengukuhan Kepengurusan ORARI Daerah Sumatera Utara Masa Bakti 2019-2024, adalah cacat hukum serta tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

“Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menolak eksepsi tergugat,” ujar hakim Oyong di Ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri Medan.

Usai membacakan mendengaraka putusan, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Ery Afrizal, yang dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.”Pada prinsipnya kami akan mengajukan banding atas putusan ini,” katanya kepada wartawan sambil berlalu.

Sementara itu, pihak penggugat melalui tim kuasa hukumnya, Erwin Adhanto SH, Khairun Na’im SH.MH dan Bambang Indra Gunawan, SH.M.Hum, mengapresiasi putusan yang berazas keadilan tersebut.

Khairun Naim menjelaskan, isi gugatan awalnya terkait pelaksanaan Musda pada Agustus 2019 lalu, dinilai ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan anggaran dasar (AD) / anggaran rumah tangga (ART) Orari.

“Ada beberapa pelanggaran tidak sesuai dengan AD/ART Orari. Bentuk pelanggarannya adalah di salah satu AD, untuk pengurus pusat tidak boleh memiliki hak suara. Hak suara dalam musda itu hanya dimiliki organisasi lokal dari Orari,” ungkap Khairun.

Kemudian kata dia, pelanggaran lain terkait dengan adanya mandat dualisme yang dinyatakan tidak sah oleh ketua Orari lokal yang dipergunakan untuk pelaksanaan musda. Sementara pemberian mandat yang sah tidak masuk ke dalam tersebut.

“Jadi pertimbangan hakim, menyatakan bahwa musda itu melanggar AD/ART sehingga SK dari Orari Pusat, dinyatakn tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala bentuk hukumnya, sekaligus menghukum pengurus daerah utk tidak melakukan kegiatan apapun, tindakan apapun terkait Orari Sumut,” ucapnya.

Pihaknya pun menyatakan siap menghadapi banding yang dilayangkan tergugat nantinya. “Kita akan hadapi banding tergugat,” ujarnya.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek jajaran Polrestabes Medan mengamankan 55 kilogram narkotika jenis sabu-sabu.  Barang Bukti tersebut diamankan dari Polsek Medan Baru sebanyak 40 kilogram, Polsek Patumbak 11 kg, Polsek Sunggal 3 kg, dan Polsek Kutalimbaru 1 kg.

Dalam pengungkapan tersebut, dua dari 15 tersangka pengedar tewas ditembak mati karena melakukan perlawanan saat diringkus. Penangkapan sabu khususnya dilakukan Polsek Medan Baru dibawah kepemimpinan Kompol Aris Wibowo,,dalam jumlah besar tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi I DPRD Medan, Edi Saputra ST. 

“Sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi A membidangi hukum dan pemerintahan, sekaligus Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan, sangat mengapresiasi penangkapan sabu dalam jumlah besar dilakukan Polsek Medan Baru serta jajaran Polsek lainnya  dibawah kepemimpinan bapak Kombes Pol. Riko Sunarko,”kata Edi Saputra menjawab wartawan di Medan, Senin (20/7/2020). 

Edi mengaku  mengapresiasi kinerja kepolisian di jajaran Polrestabes Medan, karena tetap menjalankan tugasnya dalam upaya memberantas jaringan narkoba di Indonesia meskipun saat ini ada pandemi Covid-19.

“Kita sangat apresiasi, meskipun kondisi pandemi COVID-19 tak lantas membuat kinerja aparat kepolisian di Kota Medan ini menurun. Namun tetap semangat menjalankan tugas dan kewajiban menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) 4 meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai ini.

Sebab terbukti, jelas Edi Saputra, Polsek Medan Baru dibawah komando Kompol Aris Wibowo telah berhasil menyita 40 kilogram barang bukti narkoba jenis sabu, ditambah sejumlah narkoba di jajaran Polsek lainnya.

“Untuk itu kita sangat berharap pengawasan dari kepolisian terhadap peredaran narkoba tak boleh mengendur meski saat ini Indonesia ada pandemi Covid-19. Karena bisnis haram itu bukan hanya mempertaruhkan nyawa lebih dari 260 juta rakyat Indonesia, melainkan juga mempertaruhkan masa depan Indonesia,”katanya.

Apalagi, khusus di Kota Medan, peredaran dan para pemakai narkoba sepertinya sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. ” Karenanya aparat penegak hukum tak boleh kendur, sikat habis narkoba di kota tercinta ini ,” ujarnya.

Sebelumnya,  Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, 55 kilogram sabu-sabu diamankan dan diperoleh dari 2 jaringan bandar narkoba berbeda, yakni jaringan Medan-Aceh-Pekanbaru, dan Medan-Aceh-Surabaya.

“Hari ini ada jaringan baru yang kita ungkap, sekarang langsung melibatkan dari Surabaya, di mana barang bukti 40 kilogram sabu-sabu,” ujar Kapolda didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Wakasatres Narkoba Kompol Doly Nainggolan, Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo, Kapolsek Patumbak Kompol Arvin Fahreza dan Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi dalam siaran persnya di depan instalasi jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Senin (20/7/2020).

Lebih lamjut dijelaskan mantan Kapolda Papua ini, 40 kilogram sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan teh ini diungkap oleh personel Polsek Medan Baru di salah satu hotel di Medan.“Sementara, sisanya sekitar 15 kg sabu diperoleh dari jaringan Medan-Aceh-Pekanbaru oleh personel Polsek Patumbak, Polsek Sunggal, dan Polsek Kutalimbaru,” jelas Kapolda.

Dalam pengungkapan ini, sebut Martuani, pihakanya mengamankan 15 orang tersangka dan dua ditembak mati. “Tersangka total 15 orang, 2 orang dilakukan tindakan keras tegas tepat terukur (ditembak mati) karena mengancam keselamatan petugas,” sebut Kapolda. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut tidak menerapkan sistem kerja bagi para aparatur sipil negara (ASN) secara shif atau gelombang di masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru (AKB)n

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis mengatakan, pedoman kerja ASN di lingkungan Pemprov Sumut masih merujuk pada surat keputusan gubernur selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut.

“Ya, kita masih merujuk sistem kerja yang 30 persen itu. Setiap OPD per harinya diatur piket dan porsi 30 persen dari total jumlah pegawai,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (20/7).

Menurut dia, sistem kerja ASN per gelombang yang dimaksud GTPP Covid-19 pusat berlaku untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek. “Kondisi di Sumut kan belum seperti Jakarta. Kepadatan di sana kan berbeda dengan kita di sini. Jadi kita masih berpegang pada aturan gugus tugas provinsi, bahwa menerapkan 30 persen ASN yang bekerja di kantor setiap hari,” terangnya.

Jam kerja ASN Pemprovsu di masa pandemi Covid-19 ini, sambung dia, mulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. “Bagi yang kerja masuknya tetap, pukul 07.30 WIB. Kalau jadwal yang di rumah tetap dari rumah absennya,” katanya.

Meski para ASN masih WFH, BKD menegaskan sampai kini belum ada pelayanan publik yang terganggu. Itu disebabkan dalam hal pelayanan publik, masyarakat mengurus langsung ke instansi bersangkutan. “Dan OPD kita yang melayani itu tetap bekerja. Sekarang ini pun semua instansi tetap buka dan sistemnya digilir,” kata dia. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan aturan dimulainya jam kerja pegawai menyusul telah dimulainya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah masa transisi AKB. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pegawai, mulai dari ASN, pegawai BUMN, dan pegawai swasta.

“Di dalam surat edaran tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan awal mulai kerja, dan tentunya akan berimplikasi pada akhir jam kerja,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (14/6) lalu.

Dimulainya aktivitas masyarakat, menurut Yuri, akan mengakibatkan penerapan pengaturan jarak sosial masyarakat, khususnya di sarana transportasi umum yang digunakan untuk menuju tempat kerja, akan sulit untuk dilakukan.

Sebagai contoh, kata dia, hampir 75 persen pengguna moda transportasi kereta rel listrik (KRL) atau commuter line merupakan pekerja, baik itu ASN, pegawai BUMN, maupun swasta. Dari presentase tersebut, 45 persen di antaranya melakukan perjalanan antara pukul 05.30 hingga 06.30 WIB. “Ini yang kemudian akan sulit untuk mempertahankan tentang physical distancing,” kata dia.

Guna meminimalisir resiko penularan virus corona di moda transportasi, GTPP Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman dari Covid-19 di Wilayah Jabodetabek. Yuri menambahkan, ada dua pengaturan jam dimulainya bekerja di dalam SE tersebut.

Untuk gelombang pertama, jam kerja akan dimulai pada pukul 07.00-07.30 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja, maka pekerjaan akan berakhir pada pukul 15.00-15.30 WIB. Sedangkan untuk gelombang kedua akan dimulai antara pukul 10.00-10.30 WIB. Sehingga, jam kerja akan berakhir pada pukul 18.00-18.30 WIB. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhandeli, memusnahkan sejumlah barang bukti yang disita dari hasil penindakan berbagai kasus yang ditangani instansi penegak hukum tersebut, Senin (20/7).

Selain barang bukti berupa narkotika dan psikotropika, juga terdapat senjata tajam, peralatan bermain judi seperti mesin jackpot dan mesin judi tembak ikan.

Prosesi pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar ini, digelar di halaman kantor Adhiyaksa itu yang

dipimpin Kepala Cabjari Labuhandeli, Hadi Suprayitno, dihadiri Hakim Tarima Saragih, perwakilan Rutan Labuhan Deli, dan Lembaga Bantuan Hukum.

“Kegiatan ini merupakan amanat dari Pasal 270 KUHAP, yakni jaksa melakukan eksekusi terhadap putusan hakim selain tubuh juga memusnahkan barang bukti tindak kejahatan tersebut,” kata Kacabjari Hadi Suprayitno, didampingi Kasubsi Pidum Pantun Marojahan Simbolon dan Humas Eko Maranatha Simbolon.

Untuk rincian barang bukti yang dimusnahkan hari itu,

merupakan penyisihan barang bukti hasil penyidikan di Kepolisian dari tindak pidana umum sepanjang 2018 hingga tahun ini, sebanyak 592 perkara. Orang dan harta benda 147 perkara, keamanan dan ketertiban umum 10 perkara yang statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk barang bukti narkotika dan psikotropika, proses pemusnahannya dilarutkan ke dalam mesin blender, agar tidak dapat digunakan lagi.

Hadi menambahkan, sebagian besar barang bukti merupakan kasus penyalahgunaan narkotika yang sudah terlebih dahulu dimusnahkan oleh instansi penegak hukum lainnya, seperti jajaran Polres Pelabuhan Belawan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih tingginya kasus stunting atau kegagalan pertumbuhan pada anak di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menjadi perhatian besar pemerintah, termasuk Dharma Wanita Persatuan (DPW) Sumut. Nawal Edy Rahmayadi selaku Penasihat DPW Sumut meminta para orangtua lebih memperhatikan gizi dan pertumbuhan anak untuk mengurangi stunting di Sumut.

Pada tahun 2019, prevelensi stunting di Sumut masih mencapai 30,11%, berkurang hanya 2,3% dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, DPW terus bergerak untuk mengurangi jumlah stunting pada anak, salah satunya dengan workshop virtual Kupas Tuntas Stunting, Senin (20/7).

“Stunting di Sumut masih tergolong tinggi karena itu kita terutama ASN atau istri ASN punya tanggungjawab besar dalam pencegahan stunting. Dan tentunya seluruh orangtua harus memperhatikan gizi dan perkembangan anak, karena anak adalah penerus generasi kita,” kata Nawal Edy Rahmayadi saat membuka workshop virtual di kantor DPW Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Medan.

Nawal juga mengingatkan kepada seluruh ibu-ibu yang ada di Sumut untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah pandemi Covid-19. “Di masa Covid-19 ini saya pernah mengingatkan agar mengurangi kehamilan karena situasi yang tidak baik dan terjadinya babyboom akan meningkatkan angka stunting. Karena itu, kita semua terlebih ibu-ibu wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi, tugas ibu-ibu semakin banyak, perhatikan gizi anak, perkembangannya dan juga tentu protokol kesehatan pada anak,” ujar Nawal.

Ketua DPW Sumut Linda Haris Lubis menambahkan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai hal tersebut menurutnya harus dimulai sejak tahapan anak-anak.

“Anak-anak sebagai tunas-tunas bangsa harus bisa menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada awal kehidupan menentukan kualitas kesehatan fisik dan mental. Untuk mencapai itu perlu gizi seimbang, orang tua yang peduli dan lingkungan yang baik,” tegas Linda.

Berdasarkan keterangan Guru Besar FKM USU Evawany Y Aritonang selaku narasumber, bahwa gangguan gizi dan kesehatan pada anak dapat menyebabkan tinggi badan saat lahir kurang dari 48 cm. Di usia 6 bulan tinggi badan masih di bawah 63 cm dan ketika di usia 12 bulan di bawah 71 cm.

Sedangkan normalnya bayi baru lahir rata-rata memiliki tinggi badan sekitar 50 cm, 68 cm saat 6 bulan, 76 cm saat 1 tahun, 97 cm saat 2 tahun dan 127 cm saat 8 tahun.

“Ciri-cirinya bisa terlihat dari fisik, pertumbuhannya terlambat dibanding dengan anak seusianya seperti tinggi dan berat badan. Kemudian hasilnya buruk saat tes perhatian dan memori belajar, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terhambat dan di usia 8-10 tahun anak stunting biasanya lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang lain,” kata Evawany.

Sementara itu, Makmur Sitepu dari Divisi Fetomaternal Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-USU mengatakan pencegahan stunting diawali dari pra-kehamilan. Menurutnya, kehamilan itu merupakan proses membangun janin manusia sehingga perlu perhatian sebelum kehamilan.

“Untuk mencegah stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, memperhatikan gizi ibunya. Setelah hamil perhatikan gizi kandungan, karena hamil itu merupakan proses membangun janin manusia,” kata Makmur.

Ketika anak lahir, menurut Winra Pratita, Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Anak, yang perlu menjadi perhatian orang tua adalah 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu 270 hari (sembilan bulan di kandungan) ditambah 730 hari (dua tahun) pertama kehidupan seorang anak.

“1.000 HPK harus diperhatikan karena merupakan masa yang penting dalam perkembangan otak anak, perkembangan kognitif, motorik dan kemampuan sosio-emosional pada masa anak-anak dan selanjutnya pada remaja,” kata Winra.

Selanjutnya, Siti Zahra Nasution, Sekretaris DWP Sumut menekankan keluarga sadar gizi, sehingga anak bisa mendapat gizi yang seimbang. Sadar gizi menurutnya seperti memantau berat badan secara teratur, makanan yang beraneka ragam, hanya mengonsumsi garam beryodium dan hanya memberi ASI kepada bayi hingga usia 6 bulan.

“Keluarga harus sadar gizi, bukan hanya soal makanan tetapi juga memantau berat badan secara teratur. Kelebihan gizi juga tidak akan baik untuk seseorang, jadi gizi itu harus seimbang,” tegas Siti Zahra. (prn/ila)